Fatwa "Hancurkan Gereja" ulama Wahabi/Salafi/Klasik membuat Islam Sunni dan islam Syi'ah "Marah besar"
|
Majma Jahani Ahlul Bait Kecam Fatwa Ulama Saudi
|
Menurut Kantor Berita ABNA, sebuah fatwa yang tidak bijaksana telah dikeluarkan oleh Abdul Aziz bin Abdullah Al As Syaikh ulama mufti Kerajaan Arab Saudi. Ia menyerukan kepada kaum muslimin untuk melakukan pengrusakan terhadap gereja-gereja yang terdapat di sekitaran jazirah Arab. Sehubungan dengan keluarnya fatwa yang tidak bijaksana dan dapat memicu perpecahan umat beragama tersebut,
Majma Jahani Ahlul Bait As sebagai sebuah lembaga internasional yang menghimpun ulama-ulama dan cendekiawan muslim seluruh dunia menyatakan ketidak sepakatan akan fatwa tersebut dan menyebut fatwa tersebut sangat tidak bernilai dan menunjukkan bahwa ulama wahabi Arab Saudi tersebut tidak sedang memperjuangkan Islam yang sebenarnya malah dengan fatwa tersebut sama halnya mencoreng dan menodai wajah umat Islam.
Majma Jahani Ahlul Bait As dalam pernyataan resminya berkaitan dengan keluarnya fatwa tersebut, menegaskan bahwa fatwa tersebut bukan hanya tidak Islami namun juga bertentangan dengan perintah Allah SWT, sunnah Rasulullah dan ajaran Islam yang membawa kedamaian. Fatwa tersebut bukan hanya mempermalukan Syiah namun juga Sunni dan umat Islam secara keseluruhan.
Berikut teks lengkap pernyatan Majma Jahani Ahlul Bait As:
بسم الله الرحمن الرحیم
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِم
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقسِطِين. (سوره مبارکه ممتحنه ـ 8)
"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Qs. Al Mumtahanah: 8).
Sekitar dua ratus tahun yang lalu, terbentuk sebuah firkah dalam tubuh umat Islam yang semakin lama semakin berkembang dan didukung oleh kaum muslimin yang jahil, fanatik dan tidak peduli terhadap kemajuan umat Islam. Atas nama penegakan syariat Islam telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang pada hakikatnya bertentangan dengan ajaran Islam, mereka mengkafirkan dan menganggap sesat setiap kelompok Islam yang berbeda pemahaman dengan mereka, menghalalkan darah orang-orang yang tidak berdosa untuk ditumpahkan, melakukan pengrusakan terhadap tempat-tempat yang diagungkan dan dimuliakan umat Islam dan melakukan berbagai kekacauan dibeberapa tempat diberbagai belahan dunia. Saat ini firkah tersebut lebih dikenal dengan sebutan Wahabi.
Fatwa terbaru dan terhangat yang lahir dari firkah buatan tersebut, adalah fatwa yang dikeluarkan oleh ulama besarnya Abdul Aziz Ali As Syaikh yang juga menjabat sebagai ulama resmi Kerajaan Arab Saudi dengan menyatakan seruan kepada umat Islam untuk melakukan pengrusakan terhadap gereja-gereja dan tempat-tempat peribadatan orang-orang kafir diseluruh Jazirah Arab.
Berkaitan dengan hal tersebut, Majma Jahani Ahlul Bait As sebagai sebuah organisasi internasional yang beranggotakan ratusan ulama dan cendekiawan muslim di seluruh dunia menyatakan poin-poin penting sebagai berikut:.
1.Sebelumnya terlebih dahulu patut diinformasikan kepada seluruh warga dunia bahwa mufti Wahabi tersebut tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan dan tidak layak pula mengatasnamakannya sebagai fatwa dari ulama Islam, sebab agama yang selama ini didakwahkan oleh Kerajaan Arab Saudi bukanlah Islam yang sebenarnya. Kerajaan Arab Saudi yang didirikan dari awal abad lalu di wilayah Hijaz melalui sebuah upaya kekerasan dan pemaksaan yang menewaskan banyak nyawa kaum muslimin yang tidak berdosa, dan sampai saat ini kerajaan tersebut masih juga melanjutkan gerakan-gerakan anti kemanusiaan secara otoriter.
2. Fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama resmi Kerajaan Arab Saudi tersebut yang menyerukan pengrusakan gereja-gereja di kawasan Jazirah Arab bertentangan dengan aturan Allah SWT dan sunnah Rasulullah Saw, karenanya bukan hanya mendapat penentangan dan kecaman dari Syiah saja melainkan juga dari kalangan Ahlus Sunnah.
3. Sejarah Islam mengkisahkan hubungan antara Nabi Muhammad Saw dan Ahli Kitab di Makah dan Madinah. Dan tidak ada perintah satu kalipun dari Nabi Saw, tidak pula dari Ahlul Baitnya, tidak pula dari Khulafaur Rasyidin dan tidak pula dari penguasa-penguasa Islam sepanjang sejarah yang mengeluarkan fatwa untuk melakukan pengrusakan ataupun pelecehan terhadap simbol-simbol dan tempat-tempat yang dimuliakan oleh pengikut-pengikut agama samawi.
4. Begitupula dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama-ulama Islam sepanjang 1.400 tahun lamanya tidak ada pula yang mengeluarkan fatwa serupa, tidak dari kalangan ulama fukaha mazhab Ahlul Bait As dan tidak pula dari kalangan ulama fukaha mazhbab-mazhab Ahlus Sunnah yang empat. Oleh karenanya fatwa yang dikeluarkan ulama Mufti Arab Saudi tersebut tidak memiliki dasar dan landasan dalam dunia Islam sama sekali, tidak mendapat dukungan dari ulama-ulama yang tersebar di Madinah, Mekah, Kufah, Bashrah, Naishabur, Shamat dan lain-lain, tidak pula dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diakui, di Al Azhar, Zaitunah, Nadzhamiyah, Musthanshharia, hauzah ilmiyah di Najaf, Qom, Esfahan dan lain-lain.
5. Karenanya kejadian ini harus mendapat perhatian yang serius dari umat Islam dan warga dunia yang mencintai perdamaian. Harus disadari bahwa permusuhan Wahabi bukan hanya terhadap Ahli Kitab namun juga terhadap kelompok-kelompok Umat Islam yang berseberangan pendapat dengan mereka. Kelompok Wahabi dengan mendapat dukungan dari rezim Ali Saudi diawal abad 20 telah melakukan pengrusakan dan penodaan terhadap situs-situs bersejarah umat Islam. Pemakaman sahabat dan keluarga Nabi Saw di Baqi diratakan dengan tanah, menutup masjid-masjid dan husainiyah pengikut Ahlul Bait di seluruh wilayah kerajaan Saudi yang membuat mereka terpaksa melakukan shalat berjama'ah di lorong-lorong sempit ataupun dijalanan, begitupun melakukan pengrusakan dan meratakan dengan tanah kompleks pemakaman Askariyain Samarah. Lebih dari itu rezim Saudi juga mengirim pasukan militernya ke Bahrain bukan hanya memberangus aksi demonstrasi damai warga sipil Bahrain degan senjata-senjata api dan gas air mata namun juga melakukan penghancuran belasan masjid dan tempat-tempat ibadah, dan juga membakar kitab-kitab Al-Qur'an. Dan kejadian yang terbaru dan masih hangat dalam benak kaum muslimin adalah penyerangan ke masjid Imam Ridha As di Brussels ibu kota Belgia (28/2). Pada penyerangan tersebut bukan hanya melakukan pembakaran terhadap masjid namun juga telah menyebabkan kematian imam jam'ah masjid tersebut.
6. Pertanyaan besar yang kemudan muncul, mengapa ulama-ulama Islam mendiamkan semua kejadian-kejadian tersebut? apakah menurut ulama-ulama dan ilmuan Islam dari berbagai mazhab yang berbeda yang tersebar di Mesir, Irak, Tunisia, Suriah, Lebanon, Yaman, dan bagian lain seluruh belahan dunia tidak menganggap fatwa ulama Saudi tersebut mencemarkan dan menodai nama baik Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan perdamaian dunia? Tidak dapat diragukan lagi, jika sekiranya ulama-ulama Islam tersebut tetap diam dalam menghadapi semua kejadian tersebut maka niscaya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Swt dan akan berhadapan dengan nabi Muhammad Saw di akhirat kelak.
7. Pernyataan ini juga ditujukan kepada warga dunia, organisasi-organisasi kemanusiaan, Negara-negara Barat dan warga Kristiani seluruh dunia, bahwa jika sebelumnya kelompok teroris Wahabi telah membunuhi kaum muslimin di Irak, Pakistan, Afghaistan, Iran dan lain-lain dan kalian hanya diam saja, tidak memberikan pembelaan dan kecaman, hari ini tiba giliran kalian untuk merasakan kebengisan dan kekejian mereka. Jika sekiranya sewaktu kelompok teroris Wahabi yang telah melakukan pengrusakan masjid dan tempat-tempat ibadah umat Syiah kalian melakukan kecaman dan kutukan keras atas aksi-aksi biadab tersebut maka kalian tidak akan mendapat perlakuan serupa.
.
8. Sebagai penutup, sekali lagi kami tegaskan, Islam adalah agama perdamaian, penuh kasih sayang, cinta kemerdekaan dan penebar keadilan. Al-Qur'an, kitab suci umat Islam menyatakan dengan tegas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama (Qs. Al Baqarah: 256). Dan prinsip Islam berkenaan dengan Ahli Kitab adalah mengajaknya melakukan dialog serta berkata, "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." (Qs. Ali Imran: 64). Oleh karena itu kami mengecam dan menentang keras fatwa ulama Saudi yang terang-terangan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw dan juga kemanusiaan dan hati nurani.
Kami berharap para cendikiawan dari agama samawi, organisasi-organisasi internasional dan Negara-negara pencinta perdamaian turut mengecam keluarnya fatwa tersebut dan menyelidiki asal muasal dan hal-hal yang melatar belakangi keluarnya fatwa yang tidak rasional dan tidak manusiawi tersebut. Keamanan, perdamaian dan keadilan adalah seruan abadi Islam, sebagaimana diserukan kepada seluruh kaum muslimin, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (Qs, Al Baqarah: 208)
Majma Jahani Ahlul Bait As
Jumadil Ula 1433 HQ- 6 Farvardin 1391 HS
9 Maret lalu delegasi yang mewakili "Jam'iyyah al-Turath al-Islami Kuwait" mengadakan pertemuan dengan mufti resmi Arab Saudi, Syeikh Abdul Aziz Al Syeikh. Pembuatl undang-undang dalam pertemuan itu mengajukan pertanyaan kepadanya, apakah sah atau tidak rancangan Undang-undang Parlemen Kuwait sekiranya melarang pemusnahan gereja-gereja.
Al Syeikh menjawab dan mengeluarkan fatwa anehnya dengan berkata, "Kuwait adalah sebagian wilayah dari semenanjung tanah Arab di mana semua gereja-gereja hendaklah dimusnahkan, ini disebabkan keberadaannya dianggap membenarkan agama mereka. Nabi juga bersabda: "Dua agama tidak boleh berkumpul dalam semenanjung tanah Arab".
Pengeluaran fatwa ini melahirkan banyak reaksi negatif di berbagai negara Islam dan bukan Islam.
Majma Jahani Ahlul Bait As sebagai sebuah lembaga internasional yang menghimpun ulama-ulama dan cendekiawan muslim seluruh dunia menyatakan ketidak sepakatan akan fatwa tersebut dan menyebut fatwa tersebut sangat tidak bernilai dan menunjukkan bahwa ulama wahabi Arab Saudi tersebut tidak sedang memperjuangkan Islam yang sebenarnya malah dengan fatwa tersebut sama halnya mencoreng dan menodai wajah umat Islam.
Majma Jahani Ahlul Bait As dalam pernyataan resminya berkaitan dengan keluarnya fatwa tersebut, menegaskan bahwa fatwa tersebut bukan hanya tidak Islami namun juga bertentangan dengan perintah Allah SWT, sunnah Rasulullah dan ajaran Islam yang membawa kedamaian. Fatwa tersebut bukan hanya mempermalukan Syiah namun juga Sunni dan umat Islam secara keseluruhan.
Berikut teks lengkap pernyatan Majma Jahani Ahlul Bait As:
بسم الله الرحمن الرحیم
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِم
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقسِطِين. (سوره مبارکه ممتحنه ـ 8)
"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Qs. Al Mumtahanah: 8).
Sekitar dua ratus tahun yang lalu, terbentuk sebuah firkah dalam tubuh umat Islam yang semakin lama semakin berkembang dan didukung oleh kaum muslimin yang jahil, fanatik dan tidak peduli terhadap kemajuan umat Islam. Atas nama penegakan syariat Islam telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang pada hakikatnya bertentangan dengan ajaran Islam, mereka mengkafirkan dan menganggap sesat setiap kelompok Islam yang berbeda pemahaman dengan mereka, menghalalkan darah orang-orang yang tidak berdosa untuk ditumpahkan, melakukan pengrusakan terhadap tempat-tempat yang diagungkan dan dimuliakan umat Islam dan melakukan berbagai kekacauan dibeberapa tempat diberbagai belahan dunia. Saat ini firkah tersebut lebih dikenal dengan sebutan Wahabi.
Fatwa terbaru dan terhangat yang lahir dari firkah buatan tersebut, adalah fatwa yang dikeluarkan oleh ulama besarnya Abdul Aziz Ali As Syaikh yang juga menjabat sebagai ulama resmi Kerajaan Arab Saudi dengan menyatakan seruan kepada umat Islam untuk melakukan pengrusakan terhadap gereja-gereja dan tempat-tempat peribadatan orang-orang kafir diseluruh Jazirah Arab.
Berkaitan dengan hal tersebut, Majma Jahani Ahlul Bait As sebagai sebuah organisasi internasional yang beranggotakan ratusan ulama dan cendekiawan muslim di seluruh dunia menyatakan poin-poin penting sebagai berikut:.
1.Sebelumnya terlebih dahulu patut diinformasikan kepada seluruh warga dunia bahwa mufti Wahabi tersebut tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan dan tidak layak pula mengatasnamakannya sebagai fatwa dari ulama Islam, sebab agama yang selama ini didakwahkan oleh Kerajaan Arab Saudi bukanlah Islam yang sebenarnya. Kerajaan Arab Saudi yang didirikan dari awal abad lalu di wilayah Hijaz melalui sebuah upaya kekerasan dan pemaksaan yang menewaskan banyak nyawa kaum muslimin yang tidak berdosa, dan sampai saat ini kerajaan tersebut masih juga melanjutkan gerakan-gerakan anti kemanusiaan secara otoriter.
2. Fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama resmi Kerajaan Arab Saudi tersebut yang menyerukan pengrusakan gereja-gereja di kawasan Jazirah Arab bertentangan dengan aturan Allah SWT dan sunnah Rasulullah Saw, karenanya bukan hanya mendapat penentangan dan kecaman dari Syiah saja melainkan juga dari kalangan Ahlus Sunnah.
3. Sejarah Islam mengkisahkan hubungan antara Nabi Muhammad Saw dan Ahli Kitab di Makah dan Madinah. Dan tidak ada perintah satu kalipun dari Nabi Saw, tidak pula dari Ahlul Baitnya, tidak pula dari Khulafaur Rasyidin dan tidak pula dari penguasa-penguasa Islam sepanjang sejarah yang mengeluarkan fatwa untuk melakukan pengrusakan ataupun pelecehan terhadap simbol-simbol dan tempat-tempat yang dimuliakan oleh pengikut-pengikut agama samawi.
4. Begitupula dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama-ulama Islam sepanjang 1.400 tahun lamanya tidak ada pula yang mengeluarkan fatwa serupa, tidak dari kalangan ulama fukaha mazhab Ahlul Bait As dan tidak pula dari kalangan ulama fukaha mazhbab-mazhab Ahlus Sunnah yang empat. Oleh karenanya fatwa yang dikeluarkan ulama Mufti Arab Saudi tersebut tidak memiliki dasar dan landasan dalam dunia Islam sama sekali, tidak mendapat dukungan dari ulama-ulama yang tersebar di Madinah, Mekah, Kufah, Bashrah, Naishabur, Shamat dan lain-lain, tidak pula dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diakui, di Al Azhar, Zaitunah, Nadzhamiyah, Musthanshharia, hauzah ilmiyah di Najaf, Qom, Esfahan dan lain-lain.
5. Karenanya kejadian ini harus mendapat perhatian yang serius dari umat Islam dan warga dunia yang mencintai perdamaian. Harus disadari bahwa permusuhan Wahabi bukan hanya terhadap Ahli Kitab namun juga terhadap kelompok-kelompok Umat Islam yang berseberangan pendapat dengan mereka. Kelompok Wahabi dengan mendapat dukungan dari rezim Ali Saudi diawal abad 20 telah melakukan pengrusakan dan penodaan terhadap situs-situs bersejarah umat Islam. Pemakaman sahabat dan keluarga Nabi Saw di Baqi diratakan dengan tanah, menutup masjid-masjid dan husainiyah pengikut Ahlul Bait di seluruh wilayah kerajaan Saudi yang membuat mereka terpaksa melakukan shalat berjama'ah di lorong-lorong sempit ataupun dijalanan, begitupun melakukan pengrusakan dan meratakan dengan tanah kompleks pemakaman Askariyain Samarah. Lebih dari itu rezim Saudi juga mengirim pasukan militernya ke Bahrain bukan hanya memberangus aksi demonstrasi damai warga sipil Bahrain degan senjata-senjata api dan gas air mata namun juga melakukan penghancuran belasan masjid dan tempat-tempat ibadah, dan juga membakar kitab-kitab Al-Qur'an. Dan kejadian yang terbaru dan masih hangat dalam benak kaum muslimin adalah penyerangan ke masjid Imam Ridha As di Brussels ibu kota Belgia (28/2). Pada penyerangan tersebut bukan hanya melakukan pembakaran terhadap masjid namun juga telah menyebabkan kematian imam jam'ah masjid tersebut.
6. Pertanyaan besar yang kemudan muncul, mengapa ulama-ulama Islam mendiamkan semua kejadian-kejadian tersebut? apakah menurut ulama-ulama dan ilmuan Islam dari berbagai mazhab yang berbeda yang tersebar di Mesir, Irak, Tunisia, Suriah, Lebanon, Yaman, dan bagian lain seluruh belahan dunia tidak menganggap fatwa ulama Saudi tersebut mencemarkan dan menodai nama baik Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan perdamaian dunia? Tidak dapat diragukan lagi, jika sekiranya ulama-ulama Islam tersebut tetap diam dalam menghadapi semua kejadian tersebut maka niscaya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Swt dan akan berhadapan dengan nabi Muhammad Saw di akhirat kelak.
7. Pernyataan ini juga ditujukan kepada warga dunia, organisasi-organisasi kemanusiaan, Negara-negara Barat dan warga Kristiani seluruh dunia, bahwa jika sebelumnya kelompok teroris Wahabi telah membunuhi kaum muslimin di Irak, Pakistan, Afghaistan, Iran dan lain-lain dan kalian hanya diam saja, tidak memberikan pembelaan dan kecaman, hari ini tiba giliran kalian untuk merasakan kebengisan dan kekejian mereka. Jika sekiranya sewaktu kelompok teroris Wahabi yang telah melakukan pengrusakan masjid dan tempat-tempat ibadah umat Syiah kalian melakukan kecaman dan kutukan keras atas aksi-aksi biadab tersebut maka kalian tidak akan mendapat perlakuan serupa.
.
8. Sebagai penutup, sekali lagi kami tegaskan, Islam adalah agama perdamaian, penuh kasih sayang, cinta kemerdekaan dan penebar keadilan. Al-Qur'an, kitab suci umat Islam menyatakan dengan tegas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama (Qs. Al Baqarah: 256). Dan prinsip Islam berkenaan dengan Ahli Kitab adalah mengajaknya melakukan dialog serta berkata, "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." (Qs. Ali Imran: 64). Oleh karena itu kami mengecam dan menentang keras fatwa ulama Saudi yang terang-terangan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw dan juga kemanusiaan dan hati nurani.
Kami berharap para cendikiawan dari agama samawi, organisasi-organisasi internasional dan Negara-negara pencinta perdamaian turut mengecam keluarnya fatwa tersebut dan menyelidiki asal muasal dan hal-hal yang melatar belakangi keluarnya fatwa yang tidak rasional dan tidak manusiawi tersebut. Keamanan, perdamaian dan keadilan adalah seruan abadi Islam, sebagaimana diserukan kepada seluruh kaum muslimin, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (Qs, Al Baqarah: 208)
Majma Jahani Ahlul Bait As
Jumadil Ula 1433 HQ- 6 Farvardin 1391 HS
9 Maret lalu delegasi yang mewakili "Jam'iyyah al-Turath al-Islami Kuwait" mengadakan pertemuan dengan mufti resmi Arab Saudi, Syeikh Abdul Aziz Al Syeikh. Pembuatl undang-undang dalam pertemuan itu mengajukan pertanyaan kepadanya, apakah sah atau tidak rancangan Undang-undang Parlemen Kuwait sekiranya melarang pemusnahan gereja-gereja.
Al Syeikh menjawab dan mengeluarkan fatwa anehnya dengan berkata, "Kuwait adalah sebagian wilayah dari semenanjung tanah Arab di mana semua gereja-gereja hendaklah dimusnahkan, ini disebabkan keberadaannya dianggap membenarkan agama mereka. Nabi juga bersabda: "Dua agama tidak boleh berkumpul dalam semenanjung tanah Arab".
Pengeluaran fatwa ini melahirkan banyak reaksi negatif di berbagai negara Islam dan bukan Islam.
Organisasi HAM Dunia Mengecam Pemberontakan
di Suriah
|
Menurut Kantor Berita ABNA, konspirasi fraksi Barat-Arab untuk menjatuhkan rezim Assad di Suriah masih terus berlanjut, meskipun itu telah menempuh berbagai cara. Human Rights Watch (HRW) organisasi penegakan HAM memberikan pernyataan bahwa yang bertanggungjawab atas terjadinya pembantaian warga sipil di Suriah adalah pihak oposisi Suriah. Merekalah dalang dibalik berbagai konflik berdarah yang terjadi di Suriah dan secara membabibuta telah melakukan pembantaian massal terhadap warga sipil ynag tidak bersalah dan menyebut bahwa rezim Assad yang telah melakukannya. HRW juga menuntut agar Barat menghentikan dukungannya terhadap kelompok oposisi tersebut dan menyatakan secara terbuka kejadian sebenarnya di Suriah.HRW turut mengecam aksi brutal kelompok oposisi Suriah yang telah memicu konflik dan ketidak amanan di Suriah. Dalam sebuah pernyataan HRW, kelompok pemberontak dilaporkan telah melakukan berbagai aksi teror seperti penculikan, penyiksaan pasukan keamanan dan menghukum gantung anggota kepolisian pemerintah.
HRW menyatakan, berdasarkan wawancara dengan beberapa saksi-saksi menjelaskan bahwa kelompok pemberontak bersenjata mempunyai semangat anti Syiah dan Alawi. Selain itu, Sarah Leah Whitson, pengurus Human Rights Watch bagian kawasan Timur Tengah dan Utara Afrika berkata kelompok oposisi sepatutnya menghargai hak asasi manusia.
Berdasarkan laporan tersebut, sebuah kelompok bersenjata yang dikaitkan dengan Abu Isa telah menculik seorang pejabat pemerintah Suriah, beliau disiksa bersama dua orang lainnya sebelum akhirnya dibunuh di Idlib. Disebutkan bahwa korban-korban penculikan akan mendapatkan siksaan setrum di kursi listrik.
Sementara itu media berita setempat melaporkan dari Suriah bahwa kelompok oposisi telah melakukan serangan bom mobil di Dar'a. Berdasarkan laporan tersebut, pelaku peledakan terbunuh setelah meledakkan bom dalam mobil yang ditumpanginya bersama beberapa warga sipil dan anggota kepolisian Suriah. Ledakan tersebut juga menyebabkan bangunan disekitarnya rusak berat.
(abna.ir/berbagai sumber)
Sejak aliran Wahabi yang fanatik muncul di Arab Saudi, dunia Islam menyaksikan berbagai peristiwa yang sangat pahit. Aliran menyimpang tersebut berkembang karena didanai oleh uang hasil penjualan minyak Arab Saudi dan dukungan dari para arogan Barat, di mana media-media Barat berupaya mengenalkan aliran Wahabi sebagai aliran yang mewakili dunia Islam.
Fatwa Penghancuran Gereja, Bukti Lain Kejumudan Wahabi
Sejak aliran Wahabi yang fanatik muncul di Arab Saudi, dunia Islam menyaksikan berbagai peristiwa yang sangat pahit. Aliran menyimpang tersebut berkembang karena didanai oleh uang hasil penjualan minyak Arab Saudi dan dukungan dari para arogan Barat, di mana media-media Barat berupaya mengenalkan aliran Wahabi sebagai aliran yang mewakili dunia Islam.
Para pengikut aliran menyimpang ini juga menyandarkan semua perbuatan anti-kemanusiaan seperti aksi teror, pembunuhan dan perampasan kepada agama Islam. Padahal aksi-aksi itu dengan sendirinya telah mencoreng agama Islam. Hal baru dari kebusukan dan tidak mencerminkan ajaran Islam dari perilaku para pengikut Wahabi adalah fatwa Mufti Agung Arab Saudi, Abdul Aziz bin Abdullah al-Syeikh terkait minoritas Kristen, di mana fatwa tersebut menimbulkan berbagai masalah dan kecaman. Mufti ini tanpa melihat logika agama dan kemanusiaan mengeluarkan fatwa bahwa semua gereja di negara-negara Islam sekitar Teluk Persia harus dihancurkan. Statemen itu menimbulkan kemarahan dan kecaman dari para pendeta dan ulama Islam.
Hakikat Islam tidak lain adalah kecintaan dan saling mengasihi di antara manusia. Agama samawi ini adalah agama perdamaian dan persatuan, di mana salah satu ciri khusus Nabi Muhammad Saw dapat dilihat dari akhlak mulianya. Rasulullah Saw pembawa pesan rahmat dan melarang semua orang dari perbuatan keji dan pembunuhan terhadap orang-orang tak berdosa serta sikap-sikap yang tidak baik. Beliau mengajak manusia untuk saling mengasihi dan berbuat baik antara satu dan lainnya.
Biografi Nabi Muhammad Saw adalah penjelas dari perilaku-perilaku beliau, terutama sikapnya kepada para pengikut agama lain, bahkan karena kemulian akhlak Nabi Muhammad Saw sebagian orang Kristen dan Yahudi memeluk Islam. Rasulullah Saw sangat memperhatikan hak-hak para pengikut agama samawi lain, seperti Kristen dan Yahudi. Beliau berpesan kepada umat agama-agama samawi untuk hidup bersama dan saling berinteraksi dengan kedamaian dan penuh kerukunan.
Islam adalah agama yang mengajarkan hidup berdampingan dengan damai, saling mengasihi, dan memberikan kebebasan terhadap keyakinan serta mengajarkan keadilan. Allah Swt dalam surat Al-i-Imran ayat 64 berfirman, "Katakan, wahai Nabi, "Hai Ahl al-Kitab, mari kita berpegang kepada kalimah sawa' (titik temu) yang selalu kita ingat bersama-sama. Yaitu, bahwa masing-masing kita hanya menyembah kepada Allah, tidak mengakui adanya sekutu bagi-Nya, dan tidak tunduk dan taat kepada pihak lain demi menghalalkan atau mengharamkan sesuatu dengan meninggalkan hukum Allah yang telah ditetapkan....."
Ayat tersebut kepada semua yang bertauhid dari para ahli kitab mengatakan bahwa kalian semua memiliki kesamaan (titik temu) yaitu mengesakan Tuhan, oleh karena itu gandengkanlah tangan kalian dan hidupkanlah persamaan tersebut. sebenarnya, Islam tidak memaksa para pengikut agama samawi lain untuk memeluk Islam, namun menyebutkan bahwa tauhid sebagai titik temu yang penting di dalam agama-agama samawi. Islam tidak menilai menerima suatu agama harus dengan cara paksaan. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 256, "Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk suatu agama…". Tidak adanya paksaan dalam agama karena agama berakar dari satu mata rantai keyakinan hati yang tidak dapat dipaksakan. Paksaan hanya dapat berdampak pada fisik dan luarnya saja, namun tidak berdampak pada pemikiran dan keyakinan.
Wahabi tanpa memperhatikan ajaran-ajaran Islam yang benar berupaya merusak gereja dan melarang umat Kristen beribadah serta memaksa mereka menerima Islam. Langkah-langkah para pengikut Wahabi tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya.
Akibat fatwa-fatwa menyesatkan dan anti-kemanusiaan para ulama Wahabi, hingga kini telah menyebabkan pembunuhan terhadap orang-orang tak berdosa dan menimbulkan ketidakamanan di berbagai kawasan dunia. Di Arab Saudi yang merupakan pusat lahir dan berkembangnya aliran sesat ini, tidak diizinkan membangun tempat ibadah kecuali masjid. Bahkan umat Kristen tidak diperbolehkan mengadakan acara ritual umum di rumah-rumah mereka. Namun di negara-negara lain seperti Iran, Mesir, Suriah, Turki, Kuwait, Pakistan, Oman dan negara-negara lainnya terdapat gereja dan umat Kristen bebas melakukan ritual ibadah mereka.
Rezim Wahabi, Al Saud, sepanjang sejarah tanpa belas kasihan telah menumpahkan darah umat Islam. Oleh karena itu, sangat wajar jika rezim Al Saud bersikap keras memusuhi agama-agama samawi lain. Sejak awal munculnya aliran Wahabi, telah banyak masjid, tempat-tampat suci, bahkan pemakaman umat Islam telah dihancurkan mereka. Pemikiran kaku (jumud), fanatik dan ekstrim telah membentuk karakter aliran Wahabi sehingga memunculkan berbagai perilaku yang tidak rasional.
Umat Islam dengan mengikuti petunjuk al-Quran dan menapak jejak dari perilaku Nabi Muhammad Saw dan Ahlul Baitnya selalu bersikap baik terhadap para pengikut agama samawi lain. Ulama dunia Islam sejak lebih dari 1400 tahun lalu tidak pernah membatasi para pengikut agama lain dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Mereka selalu berdialog dan bertukar pendapat dengan para pengikut agama lain, bahkan dengan argumentasi dan logika yang benar menunjukkan keyakinan mereka yang telah menyimpang. Namun sayangnya, para mufti Wahabi justru membatasi para pengukut agama lain untuk menjalankan aktivitas keagamaannya.
Fatwa baru Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Syeikh terkait penghancuran gereja di semua negara semenanjung Arab telah menyulut protes umat Kristen dan ulama Islam. Hingga kini, para pendeta dari berbagai penjuru dunia dan ulama Islam khususnya di Iran telah mereaksi keras fatwa ekstrim tersebut.
Fatwa terbaru Mufti Agung Sheikh Abdulaziz bin Abdullah dikeluarkan sebagai respon terhadap keputusan parlemen Kuwait beberapa waktu lalu, yang melarang pembangunan gereja-gereja baru di negara itu. "Mengingat negara Teluk Persia kecil dan merupakan bagian dari Semenanjung Arab, maka perlu untuk menghancurkan semua gereja-gereja di wilayah itu," kata Sheikh Abdulaziz seperti dilaporkan media Arab.
Dewan Ahlul Bait Sedunia dalam sebuah pernyataan pada Selasa (27/3) mengatakan, "Pertama-tama, Mufti Wahabi tidak mewakili Islam. Dunia harus tahu bahwa agama yang sekarang sedang dipublikasikan di Arab Saudi, bukan Islam yang sesungguhnya." Pernyataan itu menambahkan bahwa isi fatwa baru tersebut bertentangan dengan perintah Allah Swt serta sunnah Nabi Muhammad Saw dan keturunannya. Oleh karena itu, ditolak tidak hanya oleh komunitas Syiah, tetapi juga oleh Muslim Sunni.
Dewan itu mencatat bahwa sepanjang sejarahnya, Islam telah hidup berdampingan dengan umat Kristen dan Yahudi dan fatwa seperti itu tidak pernah dikeluarkan oleh Rasul Saw, keturunannya, dan khalifah Islam selanjutnya. Dewan Ahlul Bait Sedunia menyatakan, "Selain Rasul Saw, keturunannya, dan para sahabat, juga tidak ada ulama yang pernah mengeluarkan fatwa seperti itu selama 1.400 tahun terakhir, karena itu, Mufti Agung Wahabi telah mengeluarkan fatwa di luar kerangka yurisprudensi Islam dan belum pernah dikeluarkan oleh pusat-pusat ilmiah besar umat Islam,"
Menurut Dewan Ahlul Bait Sedunia, fatwa tersebut juga merupakan intervensi terang-terangan dalam urusan internal negara-negara Muslim lainnya, karena Mufti Saudi mengeluarkan fatwa tidak hanya terbatas untuk wilayah Saudi, tetapi sudah termasuk Semenanjung Arab secara keseluruhan. Dewan Ahlul Bait Sedunia juga mengecam sikap bungkam para cendekiawan Muslim dalam menanggapi fatwa yang merusak citra Islam itu. Di akhir pernyataannya, Dewan Ahlul Bait Sedunia mengkritik organisasi internasional hak asasi manusia serta pemerintah Barat dan Kristen atas dukungan mereka terhadap radikalisme kelompok Wahabi.
Sementara itu, pendeta-pendeta Katolik di Jerman dan Austria telah mengeluarkan statemen terpisah mengecam fatwa Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah dan menilainya sebagai pengingkaran terhadap hak-hak jutaan orang dari para pegawai asing Kristen di semenanjung Arab.
Pendeta Robert Zollitsch, Direktur Kongres Pendeta Jerman mengatakan, Mufti Saudi tidak menghormati kebebasan agama dan hidup berdampingan dengan pengikut agama lain. Dia menilai bahwa penghancuran gereja adalah pukulan terhadap para pegawai asing yang berada di negara-negara Arab. Sebab, sekitar 3,5 juta umat Kristen berada di negara-negara Arab sekitar Teluk Persia, di mana mayoritas mereka berasal dari India dan Filipina. Jumlah yang banyak juga berasal dari negara-negara Eropa dan Amerika. Di Moskow, pendeta Mark kepada kantor berita Interfax mengatakan, diharapkan negara-negara tetangga Arab Saudi tidak menanggapi fatwa tersebut.
Sementara itu, fatwa mufti Wahabi Saudi juga mendapat kecaman dari berbagai pihak di Mesir. Doktor Ahmad Karimah, dosen Syariah Islam di Universitas al-Azhar, Mesir menolak fatwa mufti Saudi dengan menyinggung Surat al-Hajj ayat 40 yang berbunyi, ".....Seandainya Allah tidak memberikan kepada kebenaran pembela-pembela yang akan selalu mempertahankan dan melindunginya dari kesewenang-wenangan orang-orang zalim, niscaya kebatilan akan menyebar dan tiran- tiran akan semakin leluasa dalam kesemena-menaan mereka. Dan jika keadaannya terus begitu, para tiran itu akan berhasil membungkam suara kebenaran, merusak gereja, biara, sinagog dan masjid yang merupakan tempat-tempat yang banyak dipakai untuk menyebut nama Allah....." Dengan mengutip penggalan ayat tersebut, dia menilai penghancuran gereja bertentangan dengan Islam.
Guru besar al-Azhar itu mengatakan, sebagian penduduk negara-negara Arab beragama Kristen, bagaimana mungkin mereka tidak diizinkan memiliki tempat ibadah. Dia menandaskan, lebih baik mufti Saudi mengeluarkan fatwa diharamkannya agresi Amerika Serikat di tanah-tanah umat Islam daripada mengeluarkan fatwa penghancuran gereja. (IRIB Indonesia/RA/NA)
BBM = Benar Benar Membohongi rakyat, Kwik Kian Gie pun "Angkat Bicara : Pemerintah Berbohong !!!!!" Nasehat Imam: Jangan Terlalu Mengurus Kalau Ingin Punya Teman
Kwik Kian Gie Telanjangi Kebohongan Pemerintah
Jakarta – Pemerintah sudah berbohong karena bersembunyi di balik dalih penyelamatan APBN demi menaikkan harga BBM bersubsidi. Demikian sekali lagi ditegaskan ekonom senior Kwik Kian Gie kala jumpa pers di kantornya Jalan Taman Tanah Abang 3 nomor 31, Jakarta, Rabu siang (
Posted by KabarNet pada 28/03/2012 )“Saya sudah lama berbicara soal ini. Sebenarnya APBN itu tidak jebol, pemerintah masih mempunyai kelebihan uang sebesar Rp 97,955 triliun, dengan asumsi bahwa penerimaan PPh Migas itu Rp 60,9 triliun,” tegas Kwik.
Dia merinci lagi. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas mencapai Rp 159,4719 triliun. Sehingga kalau ditotal penerimaan negara dari migas Rp 220,3875 triliun. Tapi menurut Kwik pemerintah menyebut ada pengeluaran yang dinamakan dengan subsidi. Untuk subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah itu Rp 123,599 triliun. Pemerintah juga lakukan pengeluaran yang dinamakan transfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil migas Rp 32,276 triliun. “Jadi, total pengeluaran pemerintah itu Rp 155,875 triliun, sehingga surplusnya tinggal Rp 64,511 triliun,” lanjut ekonom yang pernah menjabat Menko Ekuin itu.
Tetapi menurut dia, dana bagi hasil migas ke daerah itu adalah bagian dari pemasukan pemerintah dan sesuatu yang dikeluarkan untuk pemerintahan daerah sehingga angka Rp 32,276 itu bagian dari surplus, jadi total surplus sebenarnya yang diterima pemerintah adalah Rp 96,787 triliun. “Data yang saya miliki ini tidak fiktif. Saya berbicara nota keuangan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2012 yang hitungannya persis dengan saya. Kalau pemerintah mengatakan bahwa tidak menaikkan BBM APBN kita akan jebol, itu bohong,” papar Kwik.
Dan kalau pemerintah memprogramkan kenaikan BBM bersubsidi itu untuk menambah pemasukan keuangan negara, seharusnya pemerintah berkata apa adanya. “Bicara saja seperti ini ke rakyat, ‘Begini loh rakyat, kita punya surplus 96,787 triliun tetapi kami ingin menambah pemasukan dengan lakukan kenaikan BBM bersubsidi’,” tutur Kwik.
“Kalau pemerintah berbicara seperti itu saya rasa rakyat akan mengerti. Tapi sekali lagi akan jadi pertanyaan untuk apa kenaikan pemasukan itu? Pemerintah harus transparan untuk apa kenaikan itu, jangan ditutupi,” imbuhnya tegas.
Pertamina memperoleh hasil penjualan 63 miliar liter BBM premium dengan asumsi harga Rp 4500. Kalau dikalikan totalnya Rp 283,500 triliun. Tetapi pemerintah masih harus impor dari pasar internasional dengan nilai Rp 149,887 triliun. Pertamina pun masih membeli dari pemerintah Rp 224,546 triliun.
“Jadi Pertamina keluarkan uang untuk 63 miliar liter itu per satu liter Rp 566, jadi totalnya Rp 35,658 triliun sehingga jumlah pengeluaran Pertamina Rp 410,091 triliun. Karena Pertamina kekurangan uang Rp 126,591 triliun maka dibayarkan pemerintah, inilah yang disebut subsidi. Namun pemerintah memperoleh hasil penjualan ke Pertamina Rp 224,546 triliun,” paparnya lagi.
Jadi Kwik menemukan bahwa pemerintah tetap kelebihan uang sebesar Rp 97,955 triliun. Menurut pendapatnya, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM karena risiko yang lebih besar. Apalagi selama ini sudah ada surplus. “Kata siapa kita jebol? Ini baru pemasukan dari migas, belum pemasukan dari sektor lain,” katanya sambil menunjukkan nota keuangan Kemenkeu.
Dari sisi daya beli masyarakat, Kwik menyarankan pemerintah berpikir lagi bahwa harga BBM Rp 4500 per liter adalah angka yang sudah bisa diterima masyarakat. Belum lagi, harga sembako sudah naik sebelum BBM naik.
“Pemerintah malah mengurangi daya beli masyarakat. Angka itu (Rp 4500) cukup dan sudah diterima masyarakat. Saya sudah lama bicara soal ini dan dianggap omong kosong, saya sekarang buktikan dan berharap DPR mau melihat kenyataan ini bahwa tidak ada APBN jebol,” ucapnya. [KbrNet/RMOL/ald]
Demokrat: Kepala Daerah Demo Adalah Pembangkang
Posted by KabarNet pada 28/03/2012
Jakarta – KabarNet: Pembangkang! Itulah predikat yang disematkan oleh pimpinan Partai Demokrat ke jidat para kepala daerah yang menentang rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagai pengusung Pemerintahan SBY-Boediono, Partai Demokrat tidak dapat menerima kalau sampai ada kepala daerah ikut serta bersama rakyat dalam unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Keikut-sertaan kepada daerah dalam aksi unjuk rasa menentang rencana kenaikan harga BBM, menurut Partai Demokrat adalah bentuk pembangkangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Selasa (27/3/2012).
Dalam aksi unjuk rasa besar besaran menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di hampir seluruh Indonesia pada 27/3/2012 kemarin, tercatat ada beberapa kepala daerah yang ikut serta bergabung bersama rakyat daerahnya masing-masing dan menyampaikan orasi penentangan dalam unjuk rasa tersebut. Antara lain terlihat Wakil Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono, Walikota Solo Joko Widodo (Joko Wi), Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo. Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, dan lain lain. Bahkan Wakil Walikota Solo Hadi Rudyatmo, memimpin langsung unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sementara di Bali, meski tak ikut berunjuk rasa turun ke jalan bersama rakyat Bali, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, secara terang-terangan mendukung aksi unjuk rasa rakyat di daerah Bali dan mengeluarkan pernyataan bahwa sebenarnya tak ada rakyat Indonesia yang setuju atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Tindakan sejumlah kepada daerah tersebut membuat berang petinggi partai Demokrat. Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menandaskan bahwa semua kepala daerah mulai bupati hingga gubernur, dengan latar belakang partai politik apapun, seharusnya patuh dan taat pada kebijakan pemerintah pusat. Kepatuhan kepala daerah itu juga harus dilakukan dengan bentuk menjalankan segala macam kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan rencana kenaikan harga BBM.
Selanjutnya Didi mengatakan, bahwa sebagaimana tercantum dalam amanat konstitusi, kepala daerah adalah bagian dari pemerintah pusat. Jadi, seluruh kepala daerah harus patuh dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat. “Tidak boleh ada negara dalam negara,” ujar Didi.
Didi Irawadi yang juga putra Menkum-HAM Amir Syamsuddin ini mengingatkan, ketika kader parpol tertentu menjabat sebagai kepala daerah, maka orang tersebut sudah menjadi milik negara. “Jadi, tidak ada lagi urusan yang semata-mata hanya untuk kepentingan partainya. Lebih-lebih lagi ikut-ikutan turun ke jalan, berdemo menentang kebijakan pemerintah pusat. Apalagi kalau ikut memobilisasi massa turun ke jalan, jelas ini adalah pembangkangan terhadap jabatan yang disandangnya,” cetusnya kesal pada hari Selasa (27/3/2012).
Sementara itu pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, menilai demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah bukanlah bentuk pembangkangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. “Belum sampai pada tahap pembangkangan. Tapi ini wujud partisipasi daerah secara informal guna penyampaian aspirasi masyarakat daerah,” ujarnya.
Irman juga tidak melihat aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah kepala daerah itu dalam kaca mata sah atau tidak. Meski dalam kacamata ketata-negaraan demonstrasi kepala daerah merupakan sesuatu yang tidak lazim. “Fenomena ketata-negaraan yang tidak lazim harus menjadi perhatian yang disikapi bijak oleh pusat,” pungkasnya. [KbrNet/adl]
Gamawan Fauzi Pernah Tolak Kenaikan BBM
Posted by KabarNet pada 28/03/2012
Jakarta – KabarNet: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai para kepala daerah yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak elok dan menyalahi etika. Bahkan, kalau sudah ada keputusan resmi harga BBM naik, Gamawan mengancam akan memecat kepala daerah itu bila tetap menolak. Beberapa kepala daerah yang menolak kenaikan harga BBM adalah Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, dan Bupati Bangkalan Fuad Amin.
Sikap Gamawan itu memang tegas. Tapi, Gamawan tampaknya lupa bahwa dirinya juga pernah melakukan hal yang sama saat menjabat gubernur Sumatera Barat.
Dalam dokumentasi yang dimiliki Rakyat Merdeka, Gamawan Fauzi bahkan menandatangi surat penolakan kenaikan harga BBM yang disodorkan aktivis mahasiwa. Bersama Gamawan, Wakil Ketua DPRD Sumbar saat itu, Masful, juga turut menandatangani. “Kami atas nama masyarakat Sumbar, setelah mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amanat) menyatakan sikap menolak kenaikan BBM. Demikian pernyataan sikap kami,” begitu salah satu kalimat dalam surat penolakan yang dibacakan Gamawan saat itu.
Setelah ditandatangani Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, dan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Masful, pernyataan itu difax langsung ke Presiden SBY. Surat penolakan BBM tersebut dibaca Gamawan di hadapan 7.500 mahasiswa dari sejumlah elemen, seperti BEM Unand, BEM UNP, BEM IAIN, BEM STAIPIQ, KAMMI Sumbar, HMI Cabang Padang, IMM Sumbar, PII Sumbar, Forkas Sumbar, dan KMPD.
Kejadian itu berlangsung di halaman kantor Gubernur Sumbar, Padang, pada Kamis 29 September 2005. Saat itu pemerintah SBY akan menaikkan harga BBM per 1 Oktober 2005.
Tak salah jika saat demo anti kenaikan BBM saat ini, Ketua DPP PDIP Ribka Diah Tjiptaning menuding Gamawan Fauzi sebagai kutu loncat. “Memang Gamawan itu siapa? Berani-berani pecat Walikota. Dia itu kutu loncat,” kata Ribka saat ditemui di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 27/03/12).
Begitu juga dengan Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo, yang mengatakan, pernyataan Gamawan Fauzi tersebut hanya untuk mencari muka (carmuk) di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, sebagai pembantu Presiden, bila akan mengambil langkah, akan lebih baik jika melakukan konsolidasi yakni dengan mengumpulkan kepala daerah dan lain sebagainya. “Mendagri hanya mencari muka di depan SBY. Saya ketemu dengan gubernur sebelum ini. Gubernur ini ditawari menteri, saya tidak tahu menteri apa, kalau kalian ingin dana kompensasi penaikan BBM silahkan ajukan program. Tapi ngomongnya lisan, ini ngomong apa, jadi negeri ini negeri lisan, negeri autopilot itu betul”, katanya. [KbrNet/RMOL]
SUMATERA BARAT
Gubernur Ikut Teken Penolakan
Kamis, 29-September-2005, 23:45:40 WIBRakyat Merdeka. Masyarakat Sumatera Barat juga menolak kenaikan harga BBM. Penolakan itu dicantumkan secara tertulis. Penolakan secara tertulis disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (Amanat). Setelah ditandatangani Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, dan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Masful, pernyataan itu difax langsung ke Presiden SBY.Surat penolakan BBM itu juga dibacakan Gamawan di hadapan 7.500 mahasiswa dasri sejumlah elemen, seperti BEM Unand, BEM UNP, BEM IAIN, BEM STAIPIQ, KAMMI Sumbar, HMI Cabang Padang, IMM Sumbar, PII Sumbar, Forkas Sumbar, dan KMPD di halaman kantor Gubernur Sumbar, Kamis (29/9).“Kami atas nama masyarakat Sumbar, setelah mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amanat) menyatakan sikap menolak kenaikan BBM. Demikian pernyataan sikap kami,” demikian kalimat yang dibacakan Gamawan.Gamawan yang didampingi sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemprov Sumbar, anggota DPRD Sumbar, Sekretaris Komisi A Yul Akhyarli Sastra, Bachtul dan Hendri Irawan (Keduanya anggota Komisi D), dan Ketua Komisi C Fetri Oktri Hardi, serta Wakil Ketua DPRD Sumbar Masful, mengharapkan pernyataan masyarakat Sumbar ini dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden.“Bila pemerintah tetap menaikan harga BBM, kita akan mengupayakan langkah-langkah yang terkoordinir secara baik. Salah-satunya dengan mengatur penerapan tarif angkutan sesuai dengan main aturan yang akan kita dibicarakan dalam waktu dekat. Tentunya, akan mempertimbangkan asas manfaat bagi pihak pengusaha transportasi dan masyarakat selaku konsumen,” tukas bekas bupati Kabupaten Solok ini.Di tengah situasi seperti ini, Gamawan menegaskan Sumatera Barat dalam keadaan kondusif. Dia minta agar semua pihak dapat mempertahankannya, dan tidak panik. Menurut dia, kenaikan harga BBM dipicu kepanikan yang terjadi menjelang tanggal 1 Oktober. PT Pertamina, sebutnya, siap menyuplai 1.100 ton BBM , menjelang 1 Oktober Pertamina telah menyatakan kesediaan mensuplay 1.500 ton BBM tiap hari untuk Sumbar.Aksi ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Amanat sempat melumpuhkan Padang. Menariknya, sejumlah anggota DPRD Sumbar ikut berbaur dengan demonstran. Dalam demonstrasi tanmpak Sekretaris Komisi, A Yul Akhyarli Sastra, Ketua Komisi C, Fetris Oktri Hardi, serta anggota Komisi D, Bachtul dan Hendri Irawan.“Jangankan untuk turun ke jalan, membubuhkan tanda tangan darah pun kita akan siap. Kebijakan SBY ini tidaklah akan menyelesaikan persoalan, begitu pun dengan upaya pemberian subsidi kepada masyarakat. Bukanya membuat masyarakat terkurangi bebannya, malahan akan memperberat beban masyarakat. Kita akan komit memperjuangkan aspirasi masyarakat ini,” kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini.Setelah orasi di depan gedung DPRD Sumbar, massa bergerak dengan pengawalan ketat sekitar 460 polisi. Dari kantor DPRD mereka, long march menuju Ulak Karang, Lolong, Jalan Juanda, Jalan Veteran. Di persimpangan kantor BPN Padang, massa sempat terpecah akibat hujan lebat. rdo/padang ekspres. Rakyat Merdeka
Ruhut: PKS Itu Pengkhianat
Posted by KabarNet pada 28/03/2012
JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Sekjen PKS Anis Matta mengaku dalam surat kepada Presiden SBY itu, PKS mencantumkan berbagai solusi lain untuk tidak menaikan harga BBM. Salah satunya penghematan belanja pegawai. Namun, sikap PKS itu menuai kritikan dari partai politik anggota sekertariat gabungan koalisi pendukung pemerintah. Sikap PKS dinilai tak seirama dengan Pemerintah.
Terkait hal itu, Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, partai Demokrat akan tetap membiarkan PKS dan takkan mengeluarkannya dari Setgab Koalisi. “Kami takkan mengeluarkan mereka, biar saja mereka seperti dipenjara, kami sudah cape,” kata Ruhut, seperti dikutip okezone.com.
Menurut Ruhut, rakyat Indonesia sudah cerdas dan bisa menilai PKS. “PKS itu pengkhianat, rakyat tahu itu. Di dunia manapun, hanya PKS saja yang menyatakan partai koalisi tapi bersikap oposisi dan ini harus masuk Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia). Karena tak ada satupun partai di dunia ini yang mengaku koalisi tapi oposisi,” tandas anggota Komisi hukum DPR itu.
Demo Tolak Kenaikan BBM Ricuh
Posted by KabarNet pada 27/03/2012
Jakarta – KabarNet: Unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, berakhir ricuh (Selasa, 27/3). Ratusan massa dari Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Di tengah hujan, aksi lempar batu pun terjadi.
Pengunjuk rasa tetap bertahan meskipun hujan lebat beberapa kali mengguyur kawasan Istana. Kemacetan panjang terjadi di sekitar lokasi demo, terutama di Jalan Medan Merdeka Utara karena pendemo melakukan aksi di badan jalan. Antrian kendaraan tampak mengular sejak kantor Kementerian Dalam Negeri hingga ke depan Istana. Kemacetan terjadi sejak menjelang pukul 13.00 WIB, saat rombongan pengunjuk rasa tiba.
Sebelumnya, aksi dari Konami ini terdiri dari dua kloter. Kericuhan terjadi, setelah mahasiswa yang datang belakangan tiba. Mereka berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pamulang, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (IISIP), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan Forum Jabar.
Nampak ribuan kader PDI Perjuangan menyemut di depan Istana Negara. Mereka menuntut Presiden SBY membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April mendatang.
Leo, salah seorang orator aksi, dalam orasi politiknya menegaskan apabila Presiden SBY tetap menaikan harga konsumsi BBM, maka ribuan massa dari partai oposisi ini meminta agar presiden SBY turun dari Jabatannya. “Kalau harga BBM tetap dinaikkan, maka kita meminta SBY-Boediono mundur dari jabatannya,” seru dia di atas mobil komando di depan Istana Negara, Jakarta (Selasa, 27/3).
Di tempat yang sama, Jeppri F Silalahi selaku Sekretaris Departemen Tenaga Kerja DPP PDI Perjuangan sekaligus Humas Aksi mengatakan, apa yang diaspirasikan para orator di atas mobil komando aksi tersebut merupakan sebuah ancaman dari para kader PDI Perjuangan lainnya yang kecewa kepada kebijakan pemerintah tersebut. “Pada dasarnya kami hanya meminta agar pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, namun bila ada massa kita yang menyatakan seperti itu, maka itu merupakan kekesalan hatinya saja terhadap pemerintah,” tandasnya.
Dalam aksi ini, dua orang mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) ditangkap polisi. Kedua mahasiswa ini ditangkap saat terjadi kericuhan di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara. Mereka diduga sebagai provokator dalam aksi yang berakhir rusuh ini.
Sementara itu di depan Stasiun Gambir Jakarta Pusat terjadi bentrokan antara ratusan aparat kepolisian dengan sekitar 1000 orang mahasiswa dari belasan kampus. Tampak juga puluhan anggota TNI yang berada di lokasi kericuhan.
Bentrokan diawali penghadangan barisan aparat polisi terhadap long march mahasiswa yang sejak siang tadi sudah bergerak dari arah Salemba menuju Istana Kepresidenan di Medan Merdeka Utara.
Terdengar lebih dari lima tembakan gas air mata ke arah demonstran yang memicu kemarahan massa yang kemudian membalas tembakan dengan lemparan batu dan benda lainnya ke arah polisi yang semua berpakaian lengkap anti huru hara.
Diperkirakan belasan mahasiswa menjadi korban bentrokan dengan ratusan aparat kepolisian yang menghadang long march mereka di kawasan Gambir, saat mereka hendak berbelok ke arah Istana Negara. Sekitar delapan ambulans tampak lalu lalang sejak pecah benturan massa. Tidak henti-henti ambulans mengangkuti korban yang luka-luka dari barisan mahasiswa.
Sementara suasana begitu mencekam di kawasan Gambir, tembakan gas air mata terus terdengar di udara dan mengakibatkan tidak hanya demonstran yang terkena efeknya tapi juga wartawan dan warga serta pedagang kaki lima. Warga yang ketakutan mencari tempat aman dan hampir semua pot tanaman yang berdiri di pinggir jalan pecah.
Arus lalu lintas total terblokir akibat bentrokan itu dan warga lebih memilih berdiri di tempat yang aman. Sedangkan aparat polisi dan TNI tampak terus bertambah.
Sebelumnya diberitakan, ribuan mahasiswa terus bergerak menuju Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Mereka bergerak dari depan kantor LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Mereka mengklaim berasal dari 128 kampus di 21 provinsi yang tergabung dalam aliansi Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia.
35 Demonstran Ditangkap
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan kepolisian menangkap 35 orang di sekitar Monas, Jakarta Pusat terkait aksi unjuk rasa yang berujung pada bentrok. “Ada 35 orang. 34 Demonstran dan 1 maling helm,” kata Kasat Reskrim Polres Jakpus AKBP Hengki Haryadi, Selasa (27/3/2012).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan kepolisian menangkap 35 orang di sekitar Monas, Jakarta Pusat terkait aksi unjuk rasa yang berujung pada bentrok. “Ada 35 orang. 34 Demonstran dan 1 maling helm,” kata Kasat Reskrim Polres Jakpus AKBP Hengki Haryadi, Selasa (27/3/2012).
Selain itu, ada juga 12 demonstran lainnya yang dibawa ke RSCM dan RSPAD untuk dirawat. Konami bersama PMI bahu-membahu mengevakuasi demonstran. Yang terparah, ada demonstran yang mengalami patah tangan akibat pukulan polisi. Ada juga, lanjut Hendra, yang kakinya terkilir. “Ada anggota kami yang pelipisnya sobek, dan sebagaian sesak kena gas air mata dan luka pukul,” beber Hendra. “Yang ketangkap 27 orang,” tandasnya.
Sekitar 8 mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) terkena peluru karet saat bentrok dengan aparat kepolisian di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Salah satu mahasiswa Konami, Purba mengatakan 8 mahasiswa itu kini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. “Ada 8 orang yang kena tembak salah satunya kena di bagian kepala,” kata Purba, Selasa (27/3/2012).
Berdasarkan pemantauan, di kawasan Stasiun Gambir, Selasa (27/3) sore, polisi secara terus menerus menembakan gas air mata ke arah demonstran. Akibatnya, sebanyak dua mahasiswa terkena tembakan dari aparat kepolisian. “Polisi terus menembaki kami. Ada dua kawan kami yang kena tembak, tapi tidak tahu mereka dibawa kemana,” ujar salah satu mahasiswa yang tergabung di Konami, Setiawan Abdulah.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa (Konami) bentrok dengan aparat kepolisian di depan stasiun Gambir. Konami hendak berunjuk rasa di depan Istana Merdeka untuk menyuarakan penolakan terhadap penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) “Yang jelas mereka sudah anarkis, karena itu kita amankan. Kita masih mendata berapa banyak yang merupakan mahasiswa,” kata Rikwanto saat ditemui di Monas.
Ia mengatakan, sekelompok massa dicurigai membawa barang-barang yang tidak selayaknya dibawa dalam aksi unjuk rasa. Setelah menerima informasi, pihak kepolisian lantas melakukan pencegahan di depan stasiun Gambir. “Mereka menolak diperiksa dan mulai memprovokasi. Ada fasilitas umum yang dirusak. Kepolisian meminta mereka membubarkan diri tapi tidak mau, jadinya dibubarkan dengan paksa,” kata Rikwanto.
PDI-P: Gamawan itu Kutu Loncat + Carmuk
Posted by KabarNet pada 27/03/2012
“Memang Gamawan itu siapa? Berani-berani pecat Walikota. Dia itu kutu loncat,”
Jakarta – KabarNet: Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang mengancam kepala daerah jika mereka menolak keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM mendapat kecaman dari berbagai pihak. Gamawan Fauzi yang memberikan surat peringatan kepada kepala daerah yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dinilai tidak bisa dilakukan. Apalagi, Mendagri juga mengancam akan memberikan tindakan tegas jika protes kepala daerah terus berlanjut pascapengesahan APBN-P.
Salah satu kepala daerah yang tetap ikut unjuk rasa menolak penaikan harga BBM adalah walikota dan wakil walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) dan FX Hadi Rudyatmo (Rudy). “Memang Gamawan itu siapa? Berani-berani pecat Walikota. Dia itu kutu loncat,” kata Ketua DPP PDIP Ribka Diah Tjiptaning saat ditemui di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, hari ini.
Ia mengatakan, Jokowi dan Rudy dipilih langsung oleh rakyat dan mendapatkan 91 persen suara. “Gamawan tdk berhak memecat dia, karena itu pilihan dari rakyat,” kata Ribka. Gamawan sendiri mengaku masih memantau dukungan kepala daerah terhadap penolakan BBM. Jika penolakan ini berlanjut hingga pengesahan APBNP, ia tak segan untuk melakukan sanksi tegas berupa pemecatan. Menurutnya, ketidaksetujuan ini termasuk pelanggaran sumpah jabatan kepala daerah. “Kalau Presiden bisa memecat dia (Gamawan), karena dipilih oleh presiden. Kalau kepala daerah itu kan suara rakyat,” ujar Ketua Komisi IX DPR RI tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo mengatakan, sikap mendagri ini merupakan cerminan sikap politik pada masa Orde Baru. “Cara represi yang dulu persis dilakukan pada era Soeharto. Kayaknya mendagri perlu merenung sedikit. Kalau dia melarang, undang-undang apa yang dia pakai. Gertakan ini hanya memancing provokasi, pak mendagri untuk urusan ini tidak usah pasang badan deh,” tegas Ganjar kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (27/03/2012).
Menurut dia, Gamawan Fauzi memberikan pernyataan tersebut hanya untuk mencari muka (carmuk) di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, sebagai pembantu Presiden, bila akan mengambil langkah, akan lebih baik jika melakukan konsolidasi yakni dengan mengumpulkan kepala daerah dan lain sebagainya.
Ganjar mengaku belum lama ini ia bertemu dengan beberapa gubernur. Dalam kesempatan itu, beberapa gubernur mengakui ditawari seorang menteri kompensasi dari penaikan harga BBM. Namun, hal itu dilakukan secara lisan, tidak dalam bentuk perintah resmi atau melalui kebijakan. “Mendagri hanya mencari muka di depan SBY. Saya ketemu dengan gubernur sebelum ini. Gubernur ini ditawari menteri, saya tidak tahu menteri apa, kalau kalian ingin dana kompensasi penaikan BBM silahkan ajukan program. Tapi ngomongnya lisan, ini ngomong apa, jadi negeri ini negeri lisan, negeri autopilot itu betul.”
“Pak Mendagri tolong dong hati-hati. Kalau anda mau bicara bisa memecat bagi gubernur dan wali kota seenaknya hanya karena berbeda pendapat pada pemerintah, maka atur dulu dalam sebuah undang-undang. Mungkin juga tidak perlu ada pemilihan-pemilihan di tingkat daerah. Dan itu artinya harus merubah konstitusi. Saya tidak mengerti itu pikiran pak mendagri ini,” tambah politikus PDI Perjuangan tersebut.
Ganjar melanjutkan, sikap mendagri yang mengancam kepala daerah tersebut tidaklah berdasar. Menurutnya, yang bisa menurunkan jabatan kepala daerah adalah rakyat, itu pun harus melalui proses impeachment di tingkat DPRD. “Saya kira dia orang yang tidak paham. Kalau dia dipilih oleh rakyat, maka yang boleh menghentikan itu rakyat. Kalau yang menghentikan rakyat, maka harus ada proses impeachment di DPRD. Proses impeachment itu harus dilalui dimana letak pelanggaran bupati, wali kota, gubernur dalam konteks ini,” jelasnya.
Asing di Balik Kenaikan BBM
Posted by KabarNet pada 27/03/2012
Jakarta – Asing mendesak Indonesia meninggalkan subsidi dan lebih fokus kepada program memenuhi target pertumbuhan ekonomi jangka menengah sekaligus mengurangi kemiskinan.
Pasca pengajuan APBN-Perubahan yang mencakup kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah dan DPR didesak untuk memilih tunduk kepada perintah konstitusi atau pihak asing.
“Dengan melepaskan bidang energi yang merupakan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar, maka itu bertentangan dengan konstitusi,” tutur pengamat ekonomi pembangunan, Ichsanuddin Noorsy, dalam keterangan persnya di Jakarta.
Dia mengatakan, kenaikan BBM tak sesuai dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 yang menetapkan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Sementara di sisi lain, pemerintah sudah terikat program reformasi sektor energi yang dijanjikan kepada IMF melalui letter of intent, kepada USAID, Bank Dunia dan ADB melalui loan agreement,” kata dia.
Sebagai informasi, kata Ichsanuddin, Sekjen OECD Angel Guria, pada 1 November 2010 saat menjumpai petinggi Indonesia, menyatakan sudah saatnya Indonesia meninggalkan mekanisme subsidi yang tidak efisien, terutama subsidi energi.
Indonesia didesak lebih fokus kepada program untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi jangka menengah sekaligus mengurangi kemiskinan. Alasannya, Guria menegaskan, dengan pertumbuhan ekonomi ketiga tertinggi di G-20, Indonesia layak memenuhi komitmennya untuk mencabut subsidi BBM. ”Jadi sekarang mau tunduk kepada keinginan asing atau aturan Konstitusi? Silahkan Pemerintah dan DPR memilih,” tegasnya.
Padahal, lanjutnya, di tengah rencana mengurangi subsidi BBM yang saat ini sekitar Rp 120-an trilliun per tahun, pembayaran bunga utang Indonesia pertahunnya sudah Rp 170-an trilliun. Utang itu berasal dari beban bunga penjualan obligasi yang lebih tinggi dibanding BI Rate.
Bahkan untuk Global Mutual Fund bermata uang dolar AS, obligasi pemerintah dijual dengan imbal hasil 10,5 persen untuk tenor lima tahun dan 11,75 persen untuk tenor 10 tahun. Di saat yang sama Federal rate AS hanya 0,25 persen.
“Bayangkan, siapa sebenarnya yang sedang disubsidi pemerintah melalui penjualan obligasi seperti ini. Mana yang lebih besar, mensubsidi bangsa sendiri melalui harga BBM atau mensubsidi orang-orang kaya karena imbal hasil obligasi yang saking tingginya?” tandas dia.
Dia meminta, pemerintah dan DPR menghitung ulang uang pajak masyarakat. “Efek ganda kebijakan seperti itu adalah tersulutnya sumbu keresahan sosial politik,” tutur Ichsanuddin.
Ichsanuddin juga menjelaskan, usulan kenaikan harga BBM merupakan kesalahan pemerintah dan DPR menetapkan target harga minyak internasional dan nilai tukar. Akibatnya, pemerintah keluar dari opsi awal mempertahankan kuota subsidi sebanyak 40 juta kilo liter (KL), dan dari jumlah itu 2,5 juta kilo liter tidak dicairkan.
Rakyat vs Tentara, Kalau Demo BBM Anarkis
Posted by KabarNet pada 09/03/2012
Jakarta – KabarNet: Tarik ulur antara Pemerintah Rezim Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang berencana akan segera menaikkan harga BBM, melawan mayoritas Rakyat Indonesia yang menentang langkah tersebut, makin hari semakin memanas. Aksi-aksi demonstrasi di kota-kota besar dari sejumlah elemen masyarakat yang menentang rencana pemerintah itu terjadi hampir setiap hari, dengan ekskalasi yang makin lama semakin meluas ke seluruh daerah. Bahkan sejumlah elemen mahasiswa dan buruh sudah mengancam akan mengerahkan massa lebih besar kalau Rezim SBY tetap ngotot akan menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang. Pemerintah Rezim SBY meminta agar demontrasi dilakukan secara tertib, kalau sampai terjadi anarkisme… pemerintah mengancam akan mengerahkan tentara untuk menghadapi rakyat pengunjuk rasa!
Ancaman pemerintah Rezim SBY tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, yang mengatakan dengan tegas bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikerahkan untuk menghadapi para pengunjuk rasa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Tentara itu back up, bisa di markas masing-masing, lihat eskalasinya,” ujar Djoko Suyanto kepada para wartawan dari berbagai media, di halaman Istana Negara, Jakarta, pada hari Kamis (8/3/2012).
Sejauh ini, TNI tidak pernah mau ikut campur dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa. Para demontran biasanya cukup dihadapi oleh satuan Polri yang memang bertugas untuk pengamanan. Bahkan Almarhum Presiden Suharto yang terkenal sangat berkuasa dalam era kepemimpinannya, tidak mengerahkan Angkatan Bersenjata untuk menghadapi rakyat dalam peristiwa unjuk rasa mahasiswa besar-besaran di gedung DPR yang menuntut Suharto mundur. Bahkan TNI yang memang tugas utamanya menjaga keamanan negara dari ‘ancaman pihak asing’, saat itu, tetap independen dan tidak berpihak, sekalipun rakyat dan mahasiswa sudah menduduki gedung DPR dan akhirnya memaksa Suharto untuk lengser dari jabatannya.
Akan tetapi Joko Suyanto berpendapat lain. Pengerahan TNI, menurutnya, bisa saja dikerahkan jika unjuk rasa mengarah ke anarkis dan mengganggu situasi negara. Namun apabila berlangsung tertib sesuai aturan dan Kepolisian masih mampu menjaga keamanan negara, maka TNI tidak akan diterjunkan. “Apa enggak boleh ikut bantu, kalau eskalasinya sampai memang harus dibutuhkan?” tandas Djoko Suyanto menjawab pertanyaan wartawan.
TNI sebagai pasukan tempur yang dilengkapi dengan senjata lengkap dibentuk untuk tugas-tugas pengamanan negara menghadapi ancaman dari pihak asing, bukan untuk menghadapi rakyat, apapun alasannya. Kita semua berharap agar rentetan unjuk rasa yang pasti akan terjadi di hari-hari mendatang ini berlangsung tertib dan jauh dari anarkisme. Kita pun masih merasa yakin atas profesionalisme satuan-satuan Polri untuk menjaga ketertiban aksi unjuk rasa, sehingga Polri tidak perlu “diremehkan kredibilitasnya” dengan mengundang pasukan tempur TNI.
Semoga saja TNI kita tetap solid, profesional, dan independen, sehingga tidak mau diadu domba dengan rakyat, dan sampai mengarahkan moncong senjata tempurnya ke arah rakyat Indonesia yang justru harus dibela oleh TNI. [KbrNet/adl]
Kritik Presiden, Kolonel Adjie Ditegur
Posted by KabarNet pada 06/09/2010
Jakarta – Markas Besar TNI Angkatan Udara memberi teguran kepada Kolonel Adjie Suradji karena menulis opini di Harian Kompas hari ini (6/9). “Dia ditegur karena menuliskan anggota TNI Angkatan Udara di bawah namanya,” kata Kepala Dinas Penerangan Umum Marsekal Pertama Bambang Samoedro lewat sambungan telepon.
Adjie menulis artikel berjudul “Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan” di rubrik opini Harian Kompas. Tulisan itu memuat kritik Adjie terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY, begitu Adjie menyebut Ppresiden Yudhoyono, dianggap lemah memberantas kasus korupsi yang sudah menjadi warisan abadi negeri.
SBY yang memiliki modal 60 persen suara dukungan rakyat, tulis Adjie, ternyata tidak memiliki keberanian memberantas korupsi. Ia juga mempertanyakan komitmen Panglima Tertinggi Indonesia itu dalam menghadapi perubahan-perubahan. Dan, ia menyebut SBY sebagai pemimpin yang konsisten menjaga pencitraan ketimbang berani mengambil resiko.
Bambang menilai tidak sepantasnya seorang anggota TNI menyampaikan kritik langsung seperti ini. Pencantuman anggota TNI AU, membuat seolah-olah opini itu adalah representasi dari semua prajurit di Angkatan Udara. Tindakan seperti itu sama sekali tidak dibenarkan di TNI. “Ini sudah pelanggaran kode etik,” katanya.
Tapi Bambang juga tidak menjamin Adjie tidak diberi sanksi jika tidak menuliskan statusnya sebagai anggota TNI Angkatan Udara. Meski Bambang menyebut “boleh” jika menulis opini, perkara substansi juga tidak boleh sembarangan. “Kalau tidak sesuai, resiko tanggung sendiri,” katanya.
Sejauh ini pejabat TNI Angkatan Udara baru menerapkan sanksi teguran lisan kepada Adjie. Bambang menyebut mereka masih menelusuri motif Adjie menulis opini itu. Sejauh ini, Adjie yang berstatus sebagai perwira menengah di staf operasional Markas Besar TNI Angkatan Udara itu, kata Bambang, sedang menghadapi masalah hukum di Pengadilan Militer. “Dia ditempatkan sebagai Pamen non job karena melakukan kesalahan terkait tugasnya,” kata Bambang tanpa mau merinci kesalahan dimaksud. Source
Kritik SBY, Adjie Suradji Akan Diberi Sanksi
Pertamakalinya anggota TNI aktif membuat tulisan opini di media massa yang berisi kritikan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tulisan yang dimuat di Harian Umum Nasional, Kompas, Senin 6 September 2010 itu berjudul: Pemimpin, Keberanian dan Perubahan.
Dalam tulisan itu Adjie menguraikan karakter kepemimpinan enam presiden di Indonesia. Dan juga, tentu saja kepemimpinan SBY. Lantaran mengkritik presiden, yang juga adalah panglina tertinggi TNI itu, Adjie yang adalah anggota TNI Angkatan Udara itu terancam sanksi disiplin.
Berikut penggalan-penggalan tulisan Adjie Suradji.
“Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ‘Bersama Kita Bisa’ (2004) dan ‘Lanjutkan’ (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.”
“…SBY yang dipilih 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya..”
“..Dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi..”
Kepala Dinas Penerangan TNI AU akan memberikan teguran atau sanksi kepada Ajie. “Memang pasti ada. Sudah ada teguran karena ini masalah etika,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Bambang Samudro kepada VIVAnews, Senin 6 September 2010. Menurut Bambang, pendapat Adjie merupakan opini pribadi. Dan “Ini pertama kali seorang anggota TNI AU kritik presiden,” kata dia. [vivaNews]
Artikel Kolonel Adjie Suradji
Oleh: Kolonel Adjie Suradji [Anggota TNI AU]
Pemimpin, Keberanian dan Perubahan
TERDAPAT DUA JENIS PEMIMPIN CERDAS, YAITU PEMIMPIN CERDAS SAJA DAN PEMIMPIN CERDAS YANG BISA MEMBAWA PERUBAHAN.
Untuk menciptakan perubahan (dalam arti positif), tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain.
Indonesia sudah memiliki lima mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati.
Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan Proklamator. Soeharto dengan Bapak Pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Habibie dengan teknologinya. Gus Dur dengan pluralisme dan egaliterismenya. Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan.
Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ”Bersama Kita Bisa” (2004) dan ”Lanjutkan” (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.
Artinya, apabila pemerintahan SBY berniat memberantas korupsi, seharusnya fiat justitia pereat mundus—hendaklah hukum ditegakkan—walaupun dunia harus binasa (Ferdinand I, 1503-1564). Bukan cukup memperkuat hukum (KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, hingga Satgas Pemberantasan Mafia), korupsi pun hilang. Tepatnya, seolah-olah hilang. Realitasnya, hukum dengan segala perkuatannya di negara yang disebut Indonesia ini hanya mampu membuat berbagai ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan.
Quid leges sine moribus (Roma)—apa artinya hukum jika tak disertai moralitas? Apa artinya hukum dengan sedemikian banyak perkuatannya jika moral pejabatnya rendah, berakhlak buruk, dan bermental pencuri, pembohong, dan pemalas?
Keberanian
Meminjam teori Bill Newman tentang elemen penting kepemimpinan, yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang manajer biasa adalah keberanian (The 10 Law of Leadership). Keberanian harus didasarkan pada pandangan yang diyakini benar tanpa keraguan dan bersedia menerima risiko apa pun. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian dapat timbul dari komitmen visi dan bersandar penuh pada keyakinan atas kebenaran yang diperjuangkan.
Meminjam teori Bill Newman tentang elemen penting kepemimpinan, yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang manajer biasa adalah keberanian (The 10 Law of Leadership). Keberanian harus didasarkan pada pandangan yang diyakini benar tanpa keraguan dan bersedia menerima risiko apa pun. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian dapat timbul dari komitmen visi dan bersandar penuh pada keyakinan atas kebenaran yang diperjuangkan.
Keberanian muncul dari kepribadian kuat, sementara keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin—kepentingan rakyat—keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri.
Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya.
Memang, secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun, dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi?
Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau justru ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye karena ketidaksiapan menerima risiko-risiko perubahan? Terakhir, apakah SBY dapat dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan konsisten dalam pengertian teguh dengan karakter dirinya, berani mengambil keputusan berisiko, atau justru menjalankan kepemimpinan populis dengan segala pencitraannya?
Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur. Tidak ada pemimpin tanpa visi dan tidak ada visi tanpa kesadaran akan perubahan. Perubahan adalah hal tak terelakkan. Sebab, setiap individu, organisasi, dan bangsa yang tumbuh akan selalu ditandai oleh perubahan- perubahan signifikan. Di dunia ini telah lahir beberapa pemimpin negara yang berkarakter dan membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah Presiden Evo Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela).
Indonesia harus bisa lebih baik. Oleh karena itu, semoga di sisa waktu kepemimpinannya—dengan jargon reformasi gelombang kedua—SBY bisa memberikan iluminasi (pencerahan),artinya pencanangan pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika politik untuk menjaga komitmen dalam membangun citranya. Kita berharap, kasus BLBI, Lapindo, Bank Century, dan perilaku penyelenggara negara yang suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi negeri ini. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia tetap berharap agar Presiden SBY bisa membawa perubahan signifikan bagi negeri ini. Sumber: KOMPAS.COM [06/ 09/ 2010]
Kolonel Adjie Dinilai Tentara Cerdas
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai Perwira Menengah TNI AU, Kolonel Adjie Suradji, sebagai sosok tentara yang cerdas. “Ini dapat dilihat dari tulisannya yang mempunyai wawasan cukup luas mengenai kepemimpinan,” kata Hasanuddin.
Adjie Suradji adalah seorang perwira yang ditegur pimpinan Markas Besar TNI AU karena menulis opini di Harian Kompas, Senin, 6 September lalu. Melalui karya tulis, Adjie mengritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai lemah dalam memberantas korupsi di tanah air. Menurut Adji, SBY yang mendapat dukungan mayoritas rakyat Indonesia, ternyata kurang berani memberantas kasus korupsi.
Hasanuddin menilai tulisan Adjie kritis dan sistematis. Dia menduga Adjie sebenarnya sudah dapat menganalisis dampaknya, termasuk sanksi yang bakal didapat dari atasan. Menurut Hasanuddin, tidak mungkin kalau Adjie sampai tidak tahu aturan yang berlaku dalam disiplin militer. Hasanuddin juga menilai, keberanian Adjie mengoreksi atasan sebagaimana dilakukan tentara aktif, merupakan kejadian yang baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. “Ini pertama kali terjadi. Bisa jadi dia sudah terlalu terkekang dan tidak sabar, sehingga ditulis di publik,” ujarnya. Hanya saja, di institusi TNI berlaku aturan yang tidak membolehkan anggota mengoreksi atasan, apalagi disampaikan secara terbuka ke publik.
“Ya, kalau dia mau menulis opini pribadi, seharusnya disamarkan dan tidak ditulis identitasnya,” imbuhnya. [WASPADA]
“Ya, kalau dia mau menulis opini pribadi, seharusnya disamarkan dan tidak ditulis identitasnya,” imbuhnya. [WASPADA]
Nasehat Imam: Jangan Terlalu Mengurus Kalau Ingin Punya Teman
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei dalam pelajaran fikih untuk program mujtahidnya, menjelaskan poin-poin penting akhlak dengan menyebutkan dua riwayat. Riwayat pertama;
«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعالی لَيَحْفَظُ مَنْ يَحْفَظُ صَدِيقَه»
Diriwayatkan dari Imam Ja'far as-Shadiq as, "Allah Swt akan menjaga orang yang menjaga temannya."
«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُفَتِّشِ النَّاسَ فَتَبْقَى بِلَا صَدِيق» (1)
"Jangan kalian terlalu mengurusi orang lain, karena nanti kalian tidak akan mempunyai teman."
Rahbar mengatakan, "Maksud dari menjaga teman yang disebutkan dalam hadis bukan menjaga secara fisik saja -mungkin saja itu salah satu di antaranya- melainkan juga kehormatannya, kepribadiannya, dan juga arah perjalanannya. Maka Allah Swt akan menjaga orang-orang yang menjaga temannya."
"Hubungan persaudaraan, keakraban, dan persahabatan, termasuk salah satu masalah yang sangat diperhatikan dalam Islam. Coba kalian perhatikan dan menjaga mereka, maka Allah Swt sebagai imbalannya akan menjaga kalian."
"Menjaga teman bukan berarti kita juga harus membela perbuatan salah dan dosanya, seperti yang dilakukan dalam sebuah partai dan golongan bahwa jika seseorang melakukan kesalahan, maka anggota lain harus membelanya karena satu gerakan atau satu partai. Yang dimaksud bukan itu. Karena yang demikian itu sama artinya dengan menyusahkan dan menyesatkan teman. Akan tetapi yang dimaksud adalah menjaga kehormatan seorang mukmin yaitu saudara seiman. Ini penjelasan satu riwayat."
"Adapun riwayat berikutnya juga disebutkan dalam Ushul al-Kafi bahwa Imam Shadiq as mengimbau kita untuk tidak terlalu mengurusi apa yang dilakukan orang lain, seperti mencari-cari kesalahannya. Karena jika kita melakukannya, maka kita tidak akan mempunyai teman."
"Pada intinya, setiap orang memiliki aib. Dan jika kita ingin menelusuri aib orang lain maka kita akan dijauhi dan tidak memiliki teman. (IRIB Indonesia/MZ)
1- شافی، صفحه 652
Bos Bodoh
Posted by KabarNet pada 28/03/2012
Orang PINTAR biasanya banyak ide, bahkan mungkin telalu banyak ide, sehingga tidak satupun yang menjadi kenyataan. Sedangkan orang BODOH mungkin hanya punya satu ide dan satu itulah yang menjadi pilihan usahanya.
Orang BODOH biasanya lebih berani dibanding orang PINTAR, kenapa? Karena orang BODOH sering tidak berpikir panjang atau banyak pertimbangan. Dia nothing to lose. Sebaliknya, orang PINTAR telalu banyak pertimbangan.
Sebagian besar orang PINTAR sangat PINTAR menganalisis. Setiap satu ide bisnis, dianalisis dengan sangat lengkap, mulai dari modal, untung rugi sampai break event point. Orang BODOH tidak pandai menganalisis, sehingga lebih cepat memulai usaha.
Orang BODOH sulit dapat kerja, akhirnya berbisnis. Agar bisnisnya berhasil, tentu dia harus rekrut orang PINTAR. Walhasil boss-nya orang PINTAR adalah orang BODOH.
Orang BODOH sering melakukan kesalahan, maka dia rekrut orang PINTAR yang
tidak pernah salah untuk memperbaiki yang salah. Walhasil orang BODOH memerintahkan orang PINTAR untuk keperluan orang BODOH.
tidak pernah salah untuk memperbaiki yang salah. Walhasil orang BODOH memerintahkan orang PINTAR untuk keperluan orang BODOH.
Orang PINTAR belajar untuk mendapatkan ijazah untuk selanjutnya mencari kerja. Orang BODOH berpikir secepatnya mendapatkan uang untuk membayari proposal yang diajukan orang PINTAR.
Orang BODOH tidak bisa membuat teks pidato, maka dia menyuruh orang PINTAR untuk membuatnya. Orang BODOH kayaknya susah untuk lulus sekolah hukum (SH). oleh karena itu orang BODOH memerintahkan orang PINTAR untuk membuat undang-undangnya orang BODOH.
Orang BODOH biasanya jago cuap-cuap jual omongan, sementara itu orang PINTAR percaya. Tapi selanjutnya orang PINTAR menyesal karena telah mempercayai orang BODOH. Tapi toh saat itu orang BODOH sudah ada di atas.
Orang BODOH berpikir pendek untuk memutuskan sesuatu yang dipikirkan panjang-panjang oleh orang PINTAR. Walhasil orang orang PINTAR menjadi staf-nya orang BODOH.
Saat bisnis orang BODOH mengalami kelesuan, dia PHK orang-orang PINTAR yang berkerja. Tapi orang-orang PINTAR DEMO. Walhasil orang-orang PINTAR
‘meratap-ratap’ kepada orang BODOH agar tetap diberikan pekerjaan.
‘meratap-ratap’ kepada orang BODOH agar tetap diberikan pekerjaan.
Tapi saat bisnis orang BODOH maju, orang PINTAR akan menghabiskan waktu untuk bekerja keras dengan hati senang, sementara orang BODOH menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dengan keluarganya.
Mata orang BODOH selalu mencari apa yang bisa di jadikan duit. Mata orang PINTAR selalu mencari kolom lowongan perkerjaan.
Buktinya, Bill Gate, Dell, Henry Ford, Thomas Alfa Edison, Tommy Suharto, Liem Siu Liong Adalah orang-orang yang tidak pernah dapat S1, tapi kemudian menjadi kaya raya. Ribuan orang-orang PINTAR bekerja untuk mereka. Dan puluhan ribu jiwa keluarga orang PINTAR bergantung pada orang BODOH.
PERTANYAANYA :
Mendingan jadi orang PINTAR atau orang BODOH ?
Pintaraan mana antara orang PINTAR atau orang BODOH ?
Mana yang lebih mulia antara orang PINTAR atau orang BODOH ?
Mana yang lebih susah, orang PINTAR atau orang BODOH ?
Mendingan jadi orang PINTAR atau orang BODOH ?
Pintaraan mana antara orang PINTAR atau orang BODOH ?
Mana yang lebih mulia antara orang PINTAR atau orang BODOH ?
Mana yang lebih susah, orang PINTAR atau orang BODOH ?
KESIMPULAN:
Jangan lama-lama jadi orang PINTAR, lama-lama tidak sadar bahwa dirinya telah DIBODOHI oleh orang BODOH.
Jangan lama-lama jadi orang PINTAR, lama-lama tidak sadar bahwa dirinya telah DIBODOHI oleh orang BODOH.
Jadilah orang BODOH yang PINTAR dari pada jadi orang PINTAR yang BODOH.
Kata kuncinya adalah RESIKO dan BERUSAHA, karena orang BODOH perpikir pendek maka dia bilang resikonya kecil, selanjutnya dia berusaha agar resiko betul-betul kecil. Orang PINTAR perpikir panjang maka dia bilang resikonya besar untuk selanjutnya dia tidak akan berusaha mengambil resiko tersebut.
Sumber: Tidak Jelas
Bacrut berkata
Tan Panama berkata
Tan Panama berkata
Mercusuar berkata
Anonymous berkata
Penonton berkata