Kantor berita Suriah (SANA) menyatakan akan menyiarkan wawancara dengan elemen Israel itu pada hari Sabtu, di mana ia akan mengungkapkan bagaimana komandan militer Hizbullah, Imad Mughniyeh, dibunuh di Damaskus pada tahun 2008.

Agen Israel itu juga diharapkan untuk berbicara tentang bagaimana ia mendapat instruksi dalam mengirim mata-mata ke Suriah guna menciptakan gangguan keamanan.

Sebelumnya, televisi Suriah telah menyiarkan pengakuan unsur-unsur teroris, yang menggambarkan cara mereka memperoleh senjata dari sumber-sumber asing.

Suriah menghadapi gangguan keamanan dalam beberapa bulan terakhir akibat demonstrasi yang diselenggarakan untuk mendukung atau menentang pemerintah Presiden Bashar al-Assad.

Ratusan orang, termasuk pasukan keamanan tewas selama bentrokan di Suriah sejak awal kerusuhan pada pertengahan Maret lalu.

Amerika Serikat mengatakan pemerintah Assad bertanggung jawab atas situasi di Suriah. Namun, Suriah mengatakan bahwa kekacauan diatur dari luar negeri dan pasukan keamanan telah diberi instruksi jelas untuk tidak membahayakan warga sipil. (IRIB/RM/15/9/2011)

Essam Sharaf

"Perjanjian Camp David bukan sesuatu yang sakral dan selalu terbuka peluang dibahas apa yang menguntungkan bagi kawasan dan kami dapat mengubahnya jika perlu," kata Sharaf sebagaimana dikutip AFP, Kamis (15/9).

Pada bulan Februari lalu, revolusi rakyat Mesir berhasil menggulingkan rezim diktator Hosni Mubarak yang telah berkuasa dan mendukung Israel selama lebih dari 30 tahun.

Sejak saat itu, Mesir menghadapi berbagai protes massif anti-Israel. Sejumlah partai Mesir juga menuntut perubahan pada perjanjian damai dengan Israel, yang jika terwujud maka merupakan yang pertama kalinya sejak ditandatangani tahun 1979.

Hubungan bilateral kedua pihak mengalami perubahan drastis pasca insiden 20 Agustus lalu, setelah militer Israel membunuh enam penjaga perbatasan Mesir di dekat perbatasan dengan Jalur Gaza.

Insiden berdarah itu direaksi dengan aksi protes anti-Israel yang digelar selama berhari-hari di depan Kedutaan Besar Israel di Kairo. Pada puncaknya, massa yang mengamuk menghancurkan tembok di sekitar gedung Kedubes Israel dan menerobos masuk. Akibatnya, Kedutaan Besar Israel diduduki dan dibakar.

Para demonstran menuntut pemerintah memutuskan seluruh kerjasamanya dengan rezim Zionis Israel dan menuntut Israel meminta maaf.

Duta Besar Israel untuk Mesir, Yitzhak Levanon, melarikan diri dan menyatakan tidak akan kembali ke Kairo selama kondisi di Kedutaan Besar Israel belum aman.
(IRIB/MZ/16/9/2011)

Fars News (15/9) melaporkan, Netanyahu menyatakan bahwa alasan penutupan Kedubes Israel di Amman itu adalah kekhawatiran atas penyerangan massa seperti yang terjadi pada Kedubes Israel di Kairo, Mesir, beberapa waktu lalu.

Duta Besar Israel untuk Yordania, Dany Nevo dan para staf Kedubes Israel, segera meninggalkan Amman menuju Tel Aviv. Menurut rencana, jutaan warga Yordania juga akan melanjutkan aksi demo anti-Israel hari ini Jumat (16/9).

Koran Maariv terbitan Tel Aviv menulis, "Pasukan keamanan Yordania mengawal para diplomat Israel itu meninggalkan negara ini menuju Tel Aviv sampai jembatan yang menghubungkan perbatasan kedua negara."

Adapun koran Haaretz menyebutkan, dalam aksi demo warga Yordania di Amman Rabu lalu, (14/9) bendera Amerika Serikat dan Israel dibakar.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Israel mengumumkan akan meliburkan aktivitasnya pada Kamis dan Jumat (15-16 September).

Kekhawatiran atas penyerangan, pendudukan, dan pembakaran Kedubes Israel di Kairo pada Jumat pekan lalu (9/9), itu melandasi keputusan pemulangan seluruh diplomat dan staf Kedubes Israel di Amman.

Mengikuti jejak Mesir, pada tahun 1994, Yordania menandatangni kesepakatan damai dengan rezim Zionis Israel atau yang dikenal dengan perjanjian Wadi Araba. Yordania merupakan negara kedua setelah Mesir yang menandatangani perjanjian damai dengan musuh nomor wahid dunia Islam itu.
(RIB/MZ/16/9/2011)

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Jiang Yu, Kamis (15/9) mengatakan, "Kami berharap masyarakat internasional mematuhi piagam PBB dan menghormati kedaulatan dan independensi Suriah serta integritas teritorialnya. Demikian dilaporkan Xinhua.

Pejabat Cina itu mengatakan bahwa kunci penyelesaian tensi di Suriah ada di tangan pemerintahan negara itu.

Suriah menghadapi instabilitas sejak pertengahan Maret lalu menyusul keonaran yang disulut oleh geng-geng bersenjata dukungan asing. Mereka menyerang polisi dan penjaga perbatasan Suriah.

Ratusan orang termasuk aparat keamanan terbunuh dalam kerusuhan tersebut. Damaskus menilai instabilitas itu didalangi oleh pihak-pihak asing.
(IRIB/MZ/16/9/2011)

Pelanggaran Israel atas zona udara Lebanon bertentangan dengan resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut dirilis pada tahun 2006 guna mengakhiri agresi Israel ke Lebanon selama 33 hari. Resolusi tersebut menuntut Israel agar menghormati kedaulatan Lebanon. Namun ternyata, rezim tersebut mengabaikan resolusi tersebut dan tetap melanggar zona udara dan wilayah Lebanon. (IRIB/RA/MF/15/9/2011)

Mansour kepada kantor berita IRNA mengatakan, pembicaraan mengenai apakah kelompok-kelompok Palestina ingin menjadi anggota tetap PBB atau ingin bertindak sebagai pengamat, hingga kini belum ada penyelesaian.

Para pemimpin Palestina berusaha untuk menyatakan keputusan akhir mereka mengenai keanggotaan PBB dalam beberapa hari ke depan, kata Mansour.

"Tidak diragukan lagi, kami membuat keputusan akhir kami sebelum sidang Majelis Umum PBB dimulai pada 21 September," kata utusan Palestina tersebut.

Sekarang, 140 negara di dunia menyatakan dukungan mereka terhadap keanggotaan Palestina di PBB sebagai negara yang merdeka. (IRIB/RM/15/9/2011)

Pemerintah Washington berupaya menempatkan program ambisiusnya di negara-negara Eropa Timur, guna meningkatkan pangaruh kekuatan militernya. Menyusul penentangan keras Rusia atas penempatan sistem perisai rudal di Polandia dan Republik Cheko, AS melakukan sejumlah perubahan signifikan.

Presiden AS, Barack Obama menyatakan bahwa kesepakatan perubahan program penempatan sistem perisai rudal di Polandia dan Republik Cheko sebagai upaya meredakan ketegangan di era perang dingin dengan Rusia. Namun Washington sejatinya tidak mengubah kebijakan ekspansifnya. AS memainkan peran strategis dalam program penempatan perisai rudal NATO.

KTT NATO di Lisbon pada November lalu membahas strategi 10 tahun ke depan NATO. Dalam pertemuan itu, Turki diputuskan sebagai tempat paling strategis bagi perisai rudal NATO. AS dan sekutu Eropa mengajak Presiden Rusia Dmitry Medvedev menghadiri KTT NATO di Lisbon itu untuk menggandeng Moskow sekaligus menegaskan bahwa penempatan perisai rudal NATO bukan ancaman bagi Rusia. Ankara pun menerima usulan itu dengan prasyarat menghapus nama Republik Islam Iran sebagai ancaman dan anggota NATO pun menerimananya.

Kini, setelah 10 bulan pasca pengumuman strategi NATO itu, Turki menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah sistem perisai rudal NATO di kawasan. Sontak pernyataan kesiapan Ankara ini disambut hangat oleh AS dan sekutu Eropa, namun memicu kekhawatiran negara-negara tetangga Turki.

Victoria Nuland, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan Washingtom menyambut hangat kesiapan Turki menjadi tuan rumah perisai rudal NATO. Di sisi lain, Dmitry Rogozin memperingatkan Ankara atas keputusannya menerima usulan kontroversial NATO. Duta Besar Rusia untuk NATO itu, menyebut penempatan perisai rudal NATO-AS di Turki akan mengancam keamanan nasional Iran. Diplomat senior Rusia yang dijadwalkan akan bertolak ke Tehran pada akhir September ini mengungkapkan bahwa NATO tidak bisa menipu Rusia, karena di balik perisai rudal itu ada pedang yang siap menebas.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, menilai penempatan sistem rudal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Turki membahayakan stabilitas dan keamanan seluruh kawasan. Ramin Mehmanparast mengatakan, "Sesuai kebijakan pokoknya yang menekankan pencegahan langkah-langkah militer, Iran menyatakan bahwa setiap langkah yang mengacu pada militerisasi atmosfer internasional akan menimbulkan persaingan senjata di dunia dan di kawasan."

Bagi Iran, penguatan kehadiran NATO di kawasan merupakan sumber instabilitas yang tidak akan membuahkan hasil apapun kecuali mendukung dominasi Barat dan berlanjutnya kebijakan imperalis.

Mehmanparast memandang bahwa sistem rudal NATO merupakan kelanjutan proyek serupa yang sejak lama digalakkan Amerika Serikat di Eropa Timur. Menurutnya, Washington masik mengekor kebijakan yang sama pada Perang Dingin dengan menggulirkan rencana-rencananya yang berkedok misi NATO dan dengan cara menyimpangkan opini publik dalam menjustifikasi penempatan sistem perisai rudal di kawasan.

Jubir Deplu itu menegaskan pula bahwa Amerika Serikat terus melancarkan hegemoni politiknya untuk mengubah pilar-pilar keamanan di kawasan demi memuluskan kepentingan Barat. Mehmanparas menambahkan bahwa Iran berharap negara-negara sahabat dan tetangganya lebih peka dan tidak menyediakan tempat bagi kebijakan-kebijakan yang menyulut tensi yang akan berdampak buruk bagi kawasan dan dunia.

Menteri Pertahanan Iran, Jenderal Ahmad Vahidi mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak akan mentolerir setiap agresi terhadap kepentingan nasional. Vahidi membuat pernyataan di Tehran pada Selasa (6/9), menyangkut fakta bahwa Turki telah menyetujui untuk menjadi tuan rumah sebuah sistem radar sebagai bagian dari sistem perisai rudal NATO, yang seolah-olah dimaksudkan untuk menangkal ancaman rudal balistik dari Iran. Vahidi mengatakan, "Kami menganggap kehadiran AS dan Barat sebagai sumber masalah dan percaya akan merusak keamanan di negara-negara Muslim serta membahayakan kepentingan mereka."

Banjir kritik atas kebijakan Ankara mengalir dari dalam negeri Turki sendiri. Namik Kemal Zeybek yang pernah menjabat sebagai Menteri Budaya Turki mengkritik pemerintah Ankara yang membeo Washington. Dikatakannya, "Kebijakan Ankara menerima penempatan sistem pertahanan rudal milik NATO di wilayah Turki merupakan langkah yang keliru." Kemal Zeybak menegaskan, "Prakarsa penempatan sistem pertahanan rudal NATO pada dasarnya adalah rencana AS yang akan berakibat buruk bagi Turki. Sebab, negara ini akan menjadi front terdepan bila terjadi perang di kawasan."

Menyusul kebijakan kontroversial Ankara tersebut, Organisasi Kebebasan di Turki mengecam prakarsa penempatan sistem pertahanan rudal di NATO, dan menilainya sebagai langkah anti-ummat Islam di kawasan. Untuk itu, Organisasi Kebebasan Turki menuntut supaya Ankara mencabut kembali pernyataannya menerima tawaran NATO tersebut.

Menyikapi gelombang kritik yang mengalir semakin deras atas kebijakan Turki menerima usulan NATO, Ankara menyatakan bahwa penempatan sistem perisai rudal itu tdak akan mengancam satupun negara tetangga Turki. Tampaknya statemen ini mengundang pertanyaan besar. Jika benar sistem perisai rudal itu tidak akan mengancam negara lain yang bertetangga dengan Turki, lalu untuk apa AS mengeluarkan biaya besar-besaran untuk mendanai penempatan sistem perisai rudal di NATO di Turki?

Sejarah membuktikan bahwa AS senantiasa punya motif terselubung seperti yang dilakukannya di Afghanistan dan Irak. Sikap terbaru Ankara menerima usulan NATO tidak bisa dilepaskan dari tekanan masif Washington terhadap Turki. Menlu AS, Hillary Clinton dan mantan Menteri Pertahanan, Robert Gates memperingatkan Ankara dengan menyebut penempatan sistem perisai rudal sebagai ujian bagi kemitmen Turki terhadap Barat.

Para analis politik menilai penempatan sistem perisai rudal NATO di Turki sebagai upaya Barat menyeret negara-negara tetangga Iran untuk memusuhi Tehran dan mengucilkannya di tingkat regional dan internasional. Padahal, Iran dengan kekuatan militernya yang tangguh justru berperan sebagai faktor penjaga stabilitas kawasan dan dunia. (IRIB/15/9/2011)

Juru Bicara Ikhwanul Muslimin, Mahmoud Ghuzlan, menilai pernyataan Erdogan itu sebagai interferensi terhadap hubungan internal Mesir. Ditambahkannya bahwa pengalaman dari negara lain tidak harus "dikloning." Demikian dilaporkan al-Arabiya Rabu (14/9).

"Kondisi di Turki memaksanya untuk menerapkan konsep sekuler," kata Ghuzlan.

Sebelum kunjungannya ke Mesir, Erdogan dalam wawancaranya dengan sebuah televisi satelit swasta Mesir menegaskan, "Sebuah negara sekuler menghormati seluruh agama. Jangan takut terhadap sekulerisme. Saya berharap akan terbentuk pemerintahan sekuler di Mesir."

Ditekankannya bahwa rakyat berhak untuk memilih menjadi relijius atau tidak dan bahwa dirinya adalah perdana menteri Muslim dari sebuah negara sekuler.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa Ikhwanul Muslimin tengah bersiap-siap berpartisipasi pada pemilu yang akan digelar November mendatang dengan membentuk Partai Kebebasan dan Keadilan. Partai tersebut menyatakan yakin akan memperoleh separuh kursi di parlemen.

Ikhwanul Muslimin tetap eksis dan mampu bertahan menghadapi represi hebat rezim terguling Hosni Mubarak yang tumbang Februari lalu setelah berkuasa selama 30 tahun.

Ikhwanul Muslimin dibentuk pada tahun 1928 dan kelompok ini senantiasa mendukung masyarakat Muslim meski eksistensinya dinyatakan ilegal oleh rezim Mubarak pada tahun 1954.

(IRIB/MZ/15/9/2011)

Erdogan (kiri)

IRNA melaporkan, hal itu dikemukakan kemarin (Selasa, 13/9) oleh Erdogan dalam kunjungannya ke Kairo dalam rangka menghadiri sidang para menteri luar negeri anggota Liga Arab, di Mesir. Seraya mengecam kejahatan rezim Zonis Israel, Erdogan menambahkan, "Israel harus menebus seluruh kejahatan yang telah dilakukannya."

Perdana Menteri Turki menekankan bahwa perspektif yang berkuasa di rezim Zionis Israel merupakan penghalang terwujudnya perdamaian di kawasan. Dikatakannya, "Masalah Palestina adalah masalah kemuliaan manusia, dan saya mengimbau kepada saudara-saudara saya di Palestina untuk mendeklarasikan kemerdekaan negara mereka secara tegas."

Menurutnya, pengakuan atas negara Palestina bukan sebuah opsi, melainkan sebuah kewajiban dan bendera Palestina harus berkibar di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Erdogan juga menekankan kembali tuntutan Turki agar rezim Zonis Israel meminta maaf atas serangan militernya terhadap kapal Mavi Marmara yang mengangkut aktivis dan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Ditegaskannya pula bahwa normalisasi hubungan dengan Turki bergantung pada permintaan maaf Israel.

Serangan brutal para komando Israel terhadap kapal Mavi Marmara di perairan internasional Mediterania itu, merenggut nyawa sembilan warga Turki.
(IRIB/MZ/14/9/2011)