JAKARTA, JUMAT - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhak mengklaim seluruh keberhasilan pemerintahan yang dipimpinnya. Sebagai incumbent SBY harus meyakinkan rakyat apa yang telah berhasil dilakukannya selama memimpin 4,5 tahun ini, sehingga dapat meyakinkan agar rakyat memilihnya kembali.

“Sistem yang kita anut adalah presidentil, jadi SBY sebagai presiden berhak mengklaim keberhasilan pemerintahan yang dipimpinnya itu,” tegas Wakil ketua Dewan Pakar Tim Sukses SBY-Boediono, Bara Hasibuan dalam diskusi di Press room DPR, Jumat (19/6).

Selama ini, lanjut Bara, keberhasilan damai di Aceh, BLT, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain selalu disebut SBY sebagai keberhasilan pemerintah yang dipimpinnya bersama Jusuf Kalla. Namun, karena sistem pemerintah kita adalah presidentil maka berhak mengklaim semua itu adalah keberhasilannya.

“Memang ada juga peran Wapres dan menteri-menteri dala m setiap kebijakan pemerintah, tapi keputusan akhirnya selalu berada di tangan presiden,” katanya.

Bahkan, kata Bara Hasibuan, bisa saja Wapres JK berperan lebih besar dalam setiap keputusan pemerintah, dan hal itu juga diakui SBY.

Adapun anggota Tim Kampanye Pilpres JK-Win, Ali Mochtar Ngabalin membenarkan memang dalam sistem presidentil itu presiden yang bertanggungjawab. Namun, dalam hal soal keberhasilan damai di Aceh, tidak ada satupun dokumen yang menyebutkan siapa yang bertanggungjawab tentang langkah damai di Aceh.

“Justru dalam dokumen yang ditulis Jusuf Kalla sendiri, dia menjamin atas keselamatan dan keamanan di Aceh termasuk pembentukan partai lokal,” tegasnya.

Sehingga tidak heran, kata Ngabalin, SBY tidak jadi mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian, karena memang tim Nobel yang datang ke Aceh tidak mendapatkan dokumen-dokumen yang mendukung SBY pantas dihadiahi Nobel Perdamaian.

Sedangkan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago menyayangkan para capres yang hanya sibuk mengklaim sana-sini sebagai keberhasilannya. Semua mengklaim sebagai satu-satunya yang benar dan lebih berjasa dari yang lainnya.

“Semua klaim –klaim terus, tidak ada yang diletakkan sebagai yang benar. Semua merasa paling benar dengan argumen masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, Pilpres bukanlah untuk berlomba-lomba membawa masyarakat ini ke museum hanya untuk mengenang keberhasilan masa lalu. Justru Pilpres ini sebagai momen untuk mendapatkan presiden lima tahun ke depan yang bisa membikin fondasi bangsa ini untuk 50 tahun ke depan.

“Klaim-klaim soal keberhasilan misalnya soal Aceh, boleh-boleh saja. Tapi yang penting ke depan, bagaimana bisa menyelesaikan konflik-konflik yang sudah menunggu dan akan datang misalnya soal Papua. Kenapa tidak ada yang berani mengklaim soal Papua,” tandasnya.

Andrinof berharap dalam sisa kampanye pilpres ini muncul gagasan-gagasan istimewa dari para kandidat capres yang punya terobosan untuk 50 tahun ke depan, bagaimana agar bangsa ini bisa kuat .

“Jangan seperti yang terjadi sekarang, yang terjadi malah klaim-klaim yang sudah sangat over dosis,” tandas Andrinof.