Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin
BANJARMASIN, SENIN - Kenaikan tunjangan tambahan penghasilan yang diusulkan oleh Pemprov Kalsel membuat pejabat eselon atau non eselon bisa 'kipas-kipas' menikmati tunjangan yang didapatnya.

Akan tetapi, dari ribuan pegawai dan pejabat yang kini tengah menanti disetujuinya tambahan tunjangan penghasilan justru Gubernur yang tidak mendapatkannya.

Bila kenaikan tunjangan ini disetujui dewan, maka tunjangan yang diterima seorang pejabat eselon I setingkat sekda menyalip gaji plus tunjangan gubernur yang saat ini jumlahnya hanya Rp 8 Juta.





Kepala Biro Keuangan Pemprov Kalsel, Gustafa Yandi, tidak membantah bila gaji gubernur dengan kenaikan ini akan sama dengan tunjangan yang diterima pejabat Eselon I.

Karena itulah, kata dia, sebenarnya ketika kenaikan tunjangan ini diusulkan, dirinya merasa tidak enak dengan gubernur karena justru sudah bertahun-tahun ini gubernur tidak pernah naik gajinya.

Tetapi, karena ini sudah menjadi komitmen gubernur untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai maka kemudian usulan ini disetujui untuk diajukan ke DPRD Kalsel.

"Kita sebenarnya yang tidak enak ketika ini diusulkan. Gaji, tunjangan pegawai naik tetapi gaji gubernur malah tidak pernah naik. Sejak tahun berapa ya, saya lupa. Tetapi, sudah lama sekali," katanya, Jumat (28/).

Saat ini, gaji gubernur plus tunjangan di dalamnya hanya berkisar Rp 8juta. Bila usulan peningkatan tunjangan ini disetujui DPRD Kalsel, bebernya maka akan sama dengan tunjangan yang diterima pejabat setingkat Eselon I atau sekda yang memperoleh peningkatan tunjangan tambahan penghasilan dari Rp 5 menjadi Rp 8 juta.

Pria yang kerapa disapa Yandi itu mengatakan, pihaknya sebenarnya menginginkan agar gaji gubernur juga dinaikan. Hal itu, sudah pernah disampaikan kepada Depdagri dan Departemen Keuangan.

"Tetapi, karena ini menjadi kewenangan pemerintah pusat kami tidak bisa berbuat apapun. Saat ini, usulan untuk menaikkan gaji gubernur, bupati/walikota sedang dibahas di Depdagri dan Departemen Keuangan,"katanya.

Disinggung tambahan belanja pegawai dengan adanya kenaikan tunjangan tambahan penghasilan ini Yandi mengakui hal itu.

Sebelum ada kenaikan tunjangan pegawai, sebutnya, anggaran belanja keseluruhan pegawai sebesar Rp 390 miliar. Dengan adanya kenaikan ini, anggaran belanja pegawai menjadi Rp 450 miliar.

"Ada sekitar Rp60 miliar kenaikan belanja pegawai yang dianggarkan setelah ada usulan peningkatan tunjangan pegawai Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel),"katanya, Minggu (30/8).

Meski begitu, Yandi memastikan, kenaikan ini tidak memberatkan keuangan daerah. Sebab, PAD provinsi Kalsel tahun 2009 ini cukup besar rationya lebih separuh total dana APBD tahun 2009 ini.

Yandi menambahkan, terkait dengan permintaan di kalangan DPRD agar tunjangan diberikan berbanding terbalik dengan pejabat diatasnya justru dalam usulan tersebut sudah dilakukan.

Pejabat Eselon I, II, II dan IV, ujar dia, kenaikannya hanya berkisar 50 persen tetapi untuk non-eselon atau pegawai biasa sampai 100 persen.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kalsel, Haryanto, sebelumnya meminta angka persis jumlah kenaikan belanja pegawai setelah adanya kenaikan tunjangan penghasilan ini.

Fraksinya, sependapat saja bahkan sejak awal mendukung peningkatan tunjangan pegawai Pemprov dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai.

(wid)

Kenaikan Penghasilan Pegawai
----------------------------------------------
Pangkat/golongan Tunjangan yang Diterima
--------------------------
Sebelum Sesudah
----------------------------------------------
Eselon I Rp 5.000.000 Rp8.000.000
Eselon II Rp 3.000.000 Rp5.000.000
Eselon III Rp 3.000.000 Rp4.000.000
Eselon IV Rp 2.000.000 Rp3.000.000
Non-eselon Rp 450.000 Rp1.000.000
-----------------------------------------------
Sumber :Pemprov Kalsel