Selama menjabat salah satu lembaga internasional penting dan vital ini, Elbaradei ‎melakukan berbagai perkembangan dan mampu menjalankan peran penting ‎sehingga mendapat apresiasi dari berbagai negara. Salah satu langkah penting ‎yang dilakukan oleh Elbaradei adalah menyatakan tidak adanya indikasi ‎keberadaan senjata pembunuh massal di Irak saat George W. Bush, Presiden AS ‎kala itu, mengeluarkan instruksi menyerang Irak. AS tetap mengagresi Negeri ‎Kisah 1001 Malam itu. Setelah agresi, tentara AS tidak dapat menemukan senjata ‎destrukstif massal yang dijadikan sebagai alasan menyerang Irak. ‎

Perkembangan penting lainnya yang juga harus menjadi catatan dalam kinerja ‎Elbaradei adalah sikap berbeda yang dimunculkan IAEA dalam menyikapi program ‎nuklir sipil Iran di tengah tekanan negara-negara arogan dunia. Pada satu sisi, ‎Elbaradei selalu mengeluarkan laporan yang isinya menekankan bahwa tidak ada ‎bukti yang mengindikasikan penyimpangan program nuklir Iran. Namun di sisi lain, ‎Elbaradei juga mengeluarkan pernyataan ambigu sehingga itu dapat dimanfaatkan ‎negara-negara arogan untuk mendiskreditkan program nuklir Iran. Kebijakan ‎standar ganda Elbaradei selama menjabat sebagai Dirjen IAEA, seringkali ‎mewarnai isu nuklir sipil Iran.‎

Dualisme sikap IAEA membuat Elbaradei dikenal sebagai tokoh di balik layar ‎dalam mengatur kebijakan terhadap Iran. Meski IAEA melakukan inspeksi ‎sebanyak ratusan jam terhadap instalasi-instalasi nuklir Iran dan menyatakan ‎bahwa program nuklir Iran berjalan sesuai dengan prosedur internasional, tapi ‎Elbaradei tetap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang ambigu. Hal yang unik, ‎pernyataan Elbaradei soal program nuklir Iran itu selalu minus data-data akurat. ‎

Pada dasarnya, kebijakan standar ganda IAEA terkait program nuklir sipil Iran dan ‎sikapnya dalam kasus senjata pembunuh massal di Irak membuktikan bahwa ‎lembaga internasional ini tak diragukan lagi telah berfungsi sebagai alat ‎kepentingan Washington. Hal itu terbukti bahwa saat berkepentingan menyerang ‎Irak, AS tak menggubris laporan IAEA. Dalam kasus Iran, IAEA memberikan ‎peluang kepada negara arogan seperti AS untuk mendiskreditkan Tehran dengan ‎cara memberikan laporan-laporan yang bersisi dua. Laporan ambigu yang dibuat ‎IAEA dapat dikatakan sebagai sarana untuk menekan Tehran. Tujuannya adalah ‎mencegah negara ini memperoleh haknya untuk mengembangkan teknologi nukir ‎sipil.‎

Rencananya, Mesir akan menyelenggarakan pemilu presiden tahun 2011. Namun ‎disebutkan, protes keras soal sebagian pasal UUD, khususnya yang tekait pemilu ‎dan aktivitas partai politik menunjukkan adanya keraguan atas transparansi dan ‎kejujuran pemilu kali ini. ElBaradei sebagai tokoh politik Mesir yang disegani ‎menyebut kekurangan terbesar Mesir adalah anjloknya kondisi politik negara ini. Ia ‎menekankan pentingnya menciptakan atmosfir politik terbuka, termasuk dengan ‎melakukan perubahan UUD. Untuk itu ElBaradei mengusulkan penyusunan ‎kembali UUD yang isinya harus membatasi jabatan presiden menjadi hanya dua ‎periode dan seluruh kelompok politik, termasuk gerakan Ikhwanul Muslimin berhak ‎berpartisipasi dalam proses politik di negara ini.‎

Dalam UUD Mesir saat ini disebutkan, setiap kandidat pemilu presiden atau ‎legislatif harus menjadi anggota partai politik asli dan legal serta sedikitnya telah ‎menjadi anggota partai tersebut selama setahun.‎

Saat ini ada sekitar 22 partai politik yang diakui yang kesemuanya pro pemerintah. ‎Berdasarkan referendum simbolis tahun 2007 di Mesir, disepakati para hakim tidak ‎lagi diperbolehkan menjadi pengawas kotak-kotak suara. Artinya, pemerintah boleh ‎dikata bebas melakukan kecurangan yang diinginkan dalam pemilu.‎

Para oposan yakin UUD Mesir saat ini lebih menguntungkan pemerintah dan partai ‎yang berkuasa untuk tetap mewarisi kekuasaan. UUD Mesir begitu membatasi ‎kandidat yang berpartisipasi dalam pemilu. UUD Mesir tidak hanya melarang ‎aktivitas partai-partai politik yang memiliki basis rakyat dan agama, tapi juga ‎menjadi kendala bagi partai-partai politik lainnya untuk berpartisipasi lebih luas ‎dalam pemilu presiden.‎

Dengan mencermati fenomena yang sedang terjadi saat ini di Mesir, Mohammad ‎ElBaradei selain memperingatkan turunnya reputasi Mesir di mata dunia ‎diakibatkan UUD yang melanggar hak-hak partai politik, juga menekankan ‎pentingnya menyusun UUD baru dan terciptanya atmosfir politik yang lebih terbuka ‎di negeri ini. ElBaradei juga mengatakan dirinya tidak begitu tertarik untuk meraih ‎posisi politik di Mesir, namun siap untuk membela hak-hak sipil warga Mesir dan ‎memperbaiki kondisi negara ini.‎

Gara-Gara Soal Iran, Zionis Cemaskan Popularitas ElBaradei

Popularitas Mohammad ElBaredei semakin menanjak di Mesir setelah mantan Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA) itu menyatakan siap mencalonkan diri sebagai Presiden Mesir. Di Israel, media-media Zionis mencemaskan langkah ElBaredei itu.

Kantor Berita Qodsna dalam laporannya menyebutkan, Yedeot Aharonot koran terkenal Zionis menyebut pencalonan ElBaradei sebagai kandidat Presiden Mesir bukan berita yang baik bagi Israel. Alasannya adalah karena ElBaradei saat 12 tahun memimpin IAEA punya kebijakan yang lunak terhadap Iran. Ditambahkan, jika ElBaredei berhasil merebut kekuasaan, hubungan Mesir dan Israel akan terancam. Meski demikian Yedeot Aharonot menambahkan, kecil kemungkinan Mohammad ElBaredei bisa naik ke tampuk kekuasaan dengan adanya sistem sedemikian rupa yang telah dirancang oleh pemerintahan Hosni Mubarak.

Kritik terhadap kebijakan Barat di Timur Tengah ini mengemuka di saat ElBaradei mulai berkampanye untuk mendulang perolehan suara terbanyak dalam pemilu presiden mendatang.

Kandidat pilpres Mesir baru-baru ini menyatakan, negara ini menghadapi kebuntuan politik. Tanpa kebebasan, Mesir tidak bisa mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Pemilu presiden Mesir dijadwalkan akan digelar pada tahun 2011 mendatang.

Ditangkap Gara-gara Nulis Buku Dukung ElBaradei

Sunday, 04 April 2010 06:41

Mohammad ElBaradei di tengah massa pendukungnya

Press TV mengutip kantor berita AFP melaporkan, Jaringan Arab untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dalam keterangannya menyatakan, "Polisi Mesir selain menangkap Ahmed Mahanna di rumahnya, juga merampas naskah buku tersebut dan laptopnya."

Saat ini, Mahanna ditahan di penjara meski belum cukup alasan untuk menangkapnya. Polisi Mesir juga sama sekali belum merespon keterangan yang dirilis Jaringan Arab untuk HAM.

Sebagaimana dilansir Associated Press dari Kairo, dalam buku karya Mahanna itu, ElBaradei menuntut reformasi dalam struktur politik Mesir.