Oleh: Latifika Sumanti
Mahasiswi S1 Fisika FKIP Unlam

SEBAGIAN masyarakat pasti menyesal telah memilih anggota legislatif yang kini duduk di DPR. Betapa tidak? Mereka yang mengklaim dirinya sebagai wakil rakyat yang akan menyalurkan aspirasi masyarakat (setidaknya itu mereka ucapkan ketika kampanye) kini seakan lupa kacang akan kulitnya.

Badan anggaran DPR RI akan memangkas anggaran subsidi listrik dari Rp 56 triliun menjadi Rp 55 triliun. Itu artinya kenaikan tarif dasar listrik sebesar 10 persen akan kembali menyekat kerongkongan rakyat kecil.

Kenaikan tarif listrik itu disebabkan naiknya harga minyak dunia. Pemerintah kini sedang ancang-ancang untuk menetapkan harga baru BBM. Bisa dibayangkan, makin jauh harapan kesejahteraan itu. Negeri kaya dengan sumber daya melimpah, kini sedang kehilangan potensinya yang luar biasa.

Perampokan hasil alam berdalih penambangan oleh asing (Freeport, Exxon Mobil, Newmont dan lainnya), berkedok penebangan hutan industri oleh koorporasi tak bertanggung jawab menjadikan Indonesia kerampokan di negeri sendiri.

Pengurangan subsidi listrik tidak hanya berdampak pada naiknya tarif listrik, tapi merambah ke harga sembako. Alhasil, masyarakat yang terjepit karena lapangan kerja yang makin sempit akan makin menjerit mendapati kenyataan hidup yang tidak memihaknya.

Pengurangan dan pencabutan subsidi adalah bagian dari kebijakan ekonomi kapitalis. Bangsa ini sudah terlanjur terjerat kapitalis dunia lewat jalan pemberian utang yang berbunga.

Pelunasan utang itu memakan waktu puluhan tahun dan selama itu pula kapilalis asing mengintervensi kebijakan dalam negeri Indonesia.

Padahal jika mau berdikari, Indonesia pasti bisa. Kekayaan hutan dan tambang mineral pun seakan melengkapi harta karun bangsa ini. Sudahlah cukup alam yang luar biasa itu menjadi bekal untuk menghidupi rakyat.

Di dalam syariah Islam, pengelolaan sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan jumlahnya melimpah, tidak akan pernah diberikan kepada swasta, individu apalagi asing. Pengelolaan itu diberikan kepada negara sepenuhnya dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat seutuhnya.

Bisa dibayangkan, kekayaan melimpah tadi dikelola negara dan hasilnya untuk rakyat. Tidak akan terdengar lagi harga sembako yang terus meroket, kita tidak akan merasakan lagi ‘setruman’ listrik yang menyengat. Hanya dengan syariah dan di dalam negara yang mau menerapkannya kita bisa seperti itu. Indonesia mau? (*)