Dewan Menteri urusan air negara-negara Arab sepakat untuk menggelar konferensi internasional melawan pencurian air yang dilakukan rezim Zionis Israel. Menurut laporan kantor berita DPA, Dewan Menteri urusan air negara-negara Arab Kamis (1/7/2010) penutupan sidangnya di Kairo Mesir sepakat menggelar konferensi internasional yang membahas pencurian air oleh Israel di wilayah pendudukan.

Menteri Air dan Irigasi Suriah, Nader al-Bunni mengatakan, pemerintah otorita Palestina bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional akan mempersiapkan pelaksanaan konferensi ini.

Sidang hari Kamis yang dipimpin oleh Jordania dihadiri oleh delapan menteri dari Mesir, Jordania, Suriah, Irak, Sudan, Bahrain, dan Aljazair. (IRIB/AHF/2/7/2010)


Sebanyak 20 orang anggota Komisi I DPR bertolak menuju Jalur Gaza, Ahad (27/6/2010). Selain melakukan kunjungan, salah satu misi yang diemban para wakil rakyat tersebut untuk mendirikan sebuah rumah sakit bagi rakyat Palestina.

Perdana Menteri Palestina Ismail Haniya mengucapkan terimakasih atas dukungan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Ucapan terimakasih dan salam hangat disampaikan tokoh Hamas ini kepada rombongan DPR yang berkunjung ke Palestina.

"Perdana Menteri sangat kagum dan berterimakasih atas dukungan seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani yang ikut rombongan misi kemanusiaan DPR ke Gaza, kepada detikcom, Kamis (1/7/2010).

Dalam pertemuan bilateral antara PM Palestina dengan rombongan misi kemanusiaan DPR hingga Rabu (30/6/2010) kemarin, Haniya menyampaikan posisi pemerintah Palestina saat ini. Sementara itu DPR mendorong agar Masjid Al Aqsa kembali dikuasai Palestina.

"Kami mengingatkan bahwa sesuai hasil Konferensi Asia Afrika, kemerdekaan harus dijamin," papar Muzani.

Rombongan DPR sempat melihat-lihat kondisi Gaza pasca-pengeboman Israel. Separuh gedung parlemen tempat pertemuan dengan parlemen Palestina digelar hancur lebur.

Demikian juga dengan gedung Deplu dan Depdagri setempat nyaris rata tanah. Namun demikian kehidupan di Palestina perlahan memulih.

"Kehidupan di Gaza mulai normal, pasar sudah beroperasi. Kami sempat jalan-jalan ke pasar yang menjual kebutuhan pokok," terang Muzani.

Muzani menyampaikan, warga Palestina mendapat pasokan bahan makanan melalui terowongan bawah tanah yang dibangun warga. Dari sinilah mereka mampu menyambung hidup di tengah gempuran Israel.

"Sebagian barang keperluan mereka, menurut pemandu pihak Palestina didatangkan dari luar melalui lubang lubang terowongan di perbatasan Rafah, yang menurut mereka jumlahnya ribuan menghubungkan Palestina dengan Mesir," kisahnya. (IRIB/Detik/Al-Alam/ AR/1/7/2010)


Menkum HAM Patrialis Akbar diprotes pemerintah Israel. Patrialis dalam wawancara dengan Al Jazeera mengatakan mendukung aksi bom asal ditujukan untuk Israel.

Wawancara khusus dengan Al Jazeera ini ditayangkan pada Kamis (24/6/2010). Kepada Al Jazeera, Patrialis mengatakan pemerintah terus melakukan program deradikalisasi terhadap anggota Jamaah Islamiyah.

"Kalau ada yang marah dengan Israel jangan membom di sini tapi di Israel. Kalau perlu kita kasih senjata, kita kasih uang, keluarganya kita jaga. Itu lebih bagus daripada menyerang di Indonesia dan membunuh orang tak berdosa," kata Patrialis.

Namun Patrialis buru-buru meluruskan bukan artinya dia mendukung kekerasan. "Tentu bukan dengan kekerasan, tapi datang kesana dan membantu proses perdamaian," kata Patrialis.

Pernyataan ini membuat berang Israel. Pejabat Kemlu Israel Yigal Palmor kepada Al Jazeera mengatakan ucapan Patrialis ilegal.

"Adalah imoral dan ilegal untuk mendukung aksi teroris di negara lain. Dia harus lebih berhati-hati dengan ucapannya," kata Palmor.

Sementara Jubir Presiden Dino Patti Djalal, juga kepada Al Jazeera, mengatakan ucapan Patrialis bukanlah cermin kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung aksi teror. Namun Patrialis hanya menangkap perasaan masyarakat Indonesia yang marah dan kecewa terhadap kekerasan yang dilakukan Israel termasuk kepada sejumlah relawan Indonesia di kapal Mavi Marmara.

"Masyarakat Indonesia marah atas aksi Israel terhadap Flotilla yang juga melukai beberapa relawan Indonesia. Dia (Menkum HAM) hanya mengekspresikan perasaan masyarakat dengan cara dia," tutupnya. (IRIB/Detik/IRIB/1/7/2010)


Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (PUIC) terus mendesakkan pencabutan blokade secara menyeluruh atas Jalur Gaza oleh Israel. Dalam salah satu pernyataan Pertemuan Darurat PUIC yang membahas pencabutan blokade Gaza di Damaskus, Suriah, disebutkan, janji Israel untuk memperlonggar blokade Gaza sama sekali tak terlaksana.

Seperti dikutip dari Republika, salah satu butir pernyataan Pertemuan Darurat PUIC yang dibacakan Sekjen PUIC, Mahmoud Erol Kilic, di Damaskus, Suriah, Rabu (30/6/2010) sore, menyatakan bahwa pelonggaran blokade itu hanyalah penipuan dan penundaan untuk tetap meneruskan blokade. Sidang PUIC ini dibuka oleh Marzuki Alie selaku wakil ketua PUIC, yang merupakan ketua DPR RI.

Sedianya, pertemuan darurat dibuka oleh ketua PUIC, namun berhalangan hadir, demikian pula dengan salah satu dari dua wakil ketua. Pertemuan PUIC ini dihadiri 31 negara, dengan 16 di antaranya langsung dipimpin ketua parlemen negaranya.

Hasil Deklarasi Damaskus ini menegaskan untuk membuka seluruh pintu perbatasan dengan Gaza secara permanen, sehingga memungkinkan barang-barang maupun orang masuk ke wilayah Gaza yang dihuni 1,7 juta jiwa. Untuk mendapatkan gambaran utuh tentang penderitaan warga Gaza akibat blokade, disepakati membentuk sebuah delegasi dari masing-masing negara yang akan mengunjungi Gaza. (IRIB/Republika/AHF/2/7/2010)


Aliansi faksi-faksi muqawamah Palestina menyebut Otorita Ramallah dan pemerintah Mesir sebagai pemicu gagalnya proses rekonsiliasi nasional Palestina. Di akhir pertemuannya di Damaskus Suriah, Dewan Pusat Aliansi Muqawamah Palestina dalam sebuah statemen menyatakan, sikap Mesir dan Otorita Ramallah yang tunduk kepada setiap syarat yang diajukan oleh AS telah menjadi faktor kegagalan rekonsiliasi nasional.

Statemen ini menyambut baik upaya berbagai pihak di Palestina, dunia Arab dan negara-negara sahabat untuk mengakhiri perpecahan di tubuh bangsa Palestina. Statemen ini juga mendesak lembaga-lembaga internasional, Islam, dan Arab untuk mengakhiri boikot atas Gaza dan menghentikan perundingan yang sia-sia dengan rezim Zionis Israel.

Aliansi Muqawamah Palestina terdiri atas Hamas, Jihad Islam, Front Perjuangan Rakyat, Front Pembebasan Palestina, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Pusat Komando, Fatah Intifada, Saiqah dan Partai Komunis Revolusioner. (IRIB/AHF/2/7/2010)


Organisasi kegawatdaruratan kesehatan "Medical Emergency Rescue Committee" Indonesia sedang menyiapkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza, Palestina, melalui jalur laut dengan menamakan misinya "Pinisi for Gaza".

"Karena dalam misi kali ini menggunakan kapal Pinisi, maka kami menamainya dengan `Pinisi for Gaza`, sebagai bagian dari kegiatan kemanusiaan untuk menembus blokade Israel atas Gaza," kata anggota Presidium "Medical Emergency Rescue Committee" (MER-C) Indonesia dr. Joserizal Jurnalis, Sp.B.O. saat menghubungi ANTARA, Kamis pagi.

Pinisi adalah kapal layar tradisional khas asal Indonesia yang berasal dari Suku Bugis dan Suku Makassar di Sulawesi Selatan.

Saat ini, kata dia, pihaknya sedang memesan kapal Pinisi itu langsung dari Sulawesi Selatan.

Kapal itu akan dimodifikasi sesuai kepentingan misi kemanusiaan, baik untuk orang maupun barang bantuan, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan sekurangnya sembilan tenaga profesional. Mereka adalah juru mudi, anak buah kapal (ABK), dan juga juru masak selama pelayaran dari Jakarta menuju ke Gaza.

"Perjalanan dari Jakarta menuju ke perairan Gaza diperkirakan lebih kurang satu bulan," katanya. (IRIB/AR/1/7/2010)

Sikap pemerintah Otorita Ramallah yang bersikeras melanjutkan perundingan damai dengan Rezim Zionis Israel terus menuai protes keras warga Palestina. Patut dicatat perundangan damai yang terus diperjuangkan Otorita Ramallah tidak pernah membuahkan hasil, malah rakyat Palestina selama ini menjadi pihak yang dirugikan oleh perundingan ini.

Sekjen Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti dalam protesnya menyebut perundingan damai Otorita Palestina dengan Israel sia-sia belaka. Ia menekankan bahwa perundingan damai hanya membuat rezim Tel Aviv semakin arogan dan buas dalam membantai rakyat Palestina. Sikap keras kepala pemerintah Otorita Ramallah tersebut diambil tanpa memperhatikan kegagalan mereka selama ini. Bahkan keputusan untuk melanjutkan perundingan damai mendapat penentangan dari sejumlah pejabat Ramallah sendiri.

Beberapa hari lalu, Juru runding Palestina, Saeb Erakat menyatakan protesnya atas rencana baru Israel yang dianggapnya sebagai ancaman baru bagi Palestina. Ahmad Qurei, salah satu pejabat tinggi Otorita Ramallah beberapa hari lalu juga mengakui kegagalan perdamaian akibat sikap arogan Israel. Ia menuntut pemerintah Otorita untuk mengubah kebijakannya terkait Israel.

Hatem Abdul Qader, anggota Fatah juga memberikan komentarnya dan menyebut Israel memanfaatkan perundingan damai dengan Otorita Palestina untuk memudahkan ambisinya menguasai Quds dan melanjutkan pembangunan distriknya di wilayah otorita Palestina. Ia meminta pemerintah Otorita dan Dewan Pengawas Prakarsa Perdamaian Arab mengkaji ulang sikap lunak mereka terhadap Israel.

Sementara itu, sikap pemerintah Otorita pimpinan Mahmoud Abbas yang tunduk terhadap dikte Amerika Serikat (AS) dan Israel serta penentangannya terhadap rekonsiliasi nasional antarkelompok Palestina membuat rezim Tel Aviv semakin berani untuk membantai rakyat tak berdosa Palestina dan mencaplok sisa-sisa wilayah pendudukan.

Dalam kondisi seperti ini, opini publik umum Palestina menuntut Otorita Palestina segera mengakhiri perundingan damainya dengan Israel dan mendukung upaya rekonsiliasi nasional sebagai poros muqawama melawan brutalitas Israel. Rakyat Palestina meminta Otorita Ramallah dan kelompok pejuang lainnya untuk memperjuangkan cita-cita dan hak rakyat Palestina yang dirampas rezim ilegal Israel.(IRIB/MF/PH/1/7/2010)