Isu Iran Suap Presiden Afghanistan Cuma Propaganda Media Barat

ALQOIMKALTIM.COM - Iran mengecam laporan media AS yang menyebutkan bahwa Iran menyuap presiden Afghanistan Hamid Karzai agar tetap loyal terhadap kepentingan Iran di Afghanistan.

Juru Bicara Menteri Luar Negeri Iran Ramin Mehmanparast mengatkan, sebagai negara tetangga Afghanistan, Iran menawarkan bantuan finansial untuk membantu membangun kembali infrastruktur di Afghanistan yang hancur akibat invasi AS dan sekutunya ke negeri itu sejak tahun 2001. Mehmanparast juga mengatakan bahwa Iran akan tetap melanjutkan bantuan finansialnya untuk keperluan pembangunan di Afghanistan.

"Iran tidak seperti negara-negara yang melakukan serangan militer ke Afghanistan dan menghabiskan uangnya untuk membunuh rakyat Afghanistan dan mengganggu keamanan regional. Iran prihatin atas situasi keamanan dan stabilitas di Afghanistan dan selalu menawarkan bantuan bagi Afghanistan untuk membangun kembali infrastrukturnya," kata Mehmanparast dalam press briefieng, Selasa (26/10).

Laporan yang menyebutkan bahwa Iran menyuap Presiden Karzai dimuat surat kabar The New Yorik Times edisi hari Sabtu pekan kemarin. Surat kabar itu menulis bahwa Presiden Karzai menerima uang jutaan dollar tiap bulan dari Iran dan uang itu dibagi-bagikan ke anggota legislatif, para pemuka suku bahkan para komandan Taliban disebut-sebut ikut "kecipratan" uang tersebut.

Presiden Aghanistan Hamid Karzai tidak membantah bahwa pemerintahannya menerima uang dari Iran. Tapi ia membantah uang tersebut sebagai uang suap seperti yang dilansir The New York Times. Karzai menegaskan bahwa uang tersebut merupakan bantuan finansial untuk Afghanistan seperti bantuan yang diberikan oleh negara-negara tetangga Afghanistan lainnya.

Karzai juga mengatakan bahwa bantuan itu dipergunakan secara transparan. "Tidak ada yang disembunyikan. Kami berterima kasih pada rakyat Iran atas bantuan yang diberikan. AS juga memberikan bantuan yang sama," kata Karzai.

Ia mengungkapkan bahwa Iran memberikan bantuan senilai 980.000 dollar sekali atau dua kali setahun pada Afghanistan, dalam bantuan finansial resmi dan penggunaan bantuan disalurkan atas perintah Karzai.

Iran bisa jadi benar memberikan bantuan finansial pada pemerintah Afghanistan yang oleh media AS disebut "suap" itu. Yang jadi persoalan, benarkah pemerintahan Karzai menyalurkan bantuan dari negara-negara tetangganya, termasuk dari Iran, untuk keperluan rakyatnya mengingat pemerintahan Karzai dikenal sebagai pemerintahan yang korup dan pemerintahan yang korup itu didukung oleh AS.

Red : Enoz Trapfosi

Sumber : Press TV/alqoimkaltim

Karzai Ultimatum Perusahaan Keamanan Swasta

Presiden Afghanistan Hamid Karzai telah memperpanjang tenggat waktu yang diberikan kepada perusahaan keamanan swasta untuk mengakhiri operasi mereka di negara itu hingga dua bulan ke depan.

Sebuah komite akan dibentuk hingga 15 November mendatang untuk menyusun jadwal penarikan perusahaan keamanan swasta dari Afghanistan. Setelah jadwal ini disetujui, mereka akan diberikan waktu maksimal 90 hari untuk mengakhiri operasinya di negara itu. Demikian dilaporkan Press TV mengutip keterangan BBC kemarin (Rabu,27/10).

Sebelumnya, Karzai telah menetapkan tanggal 17 September sebagai batas waktu kehadiran perusahaan keamanan swasta di Afghanistan, namun tekanan diplomatik membuatnya mempertimbangkan kembali keputusan itu.

Karzai mengklaim perusahaan keamanan swasta membuat hukum bagi diri mereka sendiri, menciptakan ketidakstabilan dan merupakan penyebab kematian warga sipil Afghanistan.

Ia juga menuding perusahaan-perusahaan itu melakukan aksi pembajakan dan teror serta membentuk jaringan mafia ekonomi berdasarkan kontrak perdagangan fiktif.

Perusahaan-perusahaan keamanan swasta bertugas memberikan perlindungan keamanan bagi para pejabat asing dan kedutaan besar serta proyek-proyek vital di Afghanistan.

Kabul telah mengkonfirmasikan keberadaan 52 perusahaan keamanan asing di Afghanistan, termasuk perusahaan keamanan AS, Xe yang sebelumnya dikenal dengan nama Blackwater. (IRIB/RM/PH/28/10/2010)


Amerika Serikat (AS) telah kalah dalam perang Afghanistan dan untuk meraih kemenangan di wilayah ini bagi Washington adalah hal yang mustahil. Hal ini dikemukakan, Richard Holbrooke, utusan khusus Amerika untuk Afghanistan dan Pakistan.

"Militer AS tak mungkin memenangkan perang di Afghansitan," kata Holbrooke kepada CNN seperti dilaporkan Fars News. Ia menambahkan, namun demikian saya tidak setuju dengan pihak yang menyamakan Afghanistan dengan Vietnam dan menyebut perang ini mengecewakan.

"Menurut saya perang ini secara pasti bukan pengulangan perang Vietnam dan juga bukan hal yang mengecewakan. Namun bagaimanapun juga kita tidak boleh lupa bahwa suasana yang berkembang di Afghanistan sangat mencekam," tandas Holbrooke.

Utusan khusus AS ini dalam wawancaranya dengan CNN mengisyaratkan dilanjutkannya upaya kompromi dengan milisi Taliban. "Warga AS harus memahami masalah ini bahwa masalah Afghanistan tidak akan menjadi teka-teki," tambah Holbrooke.

Ia mengatakan, perang Afghanistan adalah perang yang gagal bagi AS, bukan berarti kami tidak ingin memenangkan perang ini tapi sebenarnya kami tidak mampu memenangkan perang di Afghanistan dikarenakan perang militer memang mustahil untuk dimenangkan Washington di Afghanistan. (IRIB/Fars/MF/SL/27/10/2010)


Juru Bicara Departemen Luar Negeri Republik Islam Iran, Ramin Mehman Parast mengecam bentrokan di kota Umm Al-Fahm, Palestina pendudukan. Mehman Parast menyebut tindakan brutal polisi Zionis terhadap warga tak berdosa Palestina di kota Umm Al-Fahm sebagai kriminalitas yang tidak dapat diterima. Menurut Jubir Deplu Iran, tak diragukan lagi bahwa kekerasan itu malah justru akan memperkokoh perlawanan bangsa Palestina terhadap arogansi Zionis Israel.

Hari Rabu (27/10), polisi Zionis dan warga Palestina terlibat bentrokan di utara Palestina pendudukan. Bentrokan itu terjadi setelah kelompok sayap kanan ekstrim Zionis yang berusaha bergerak melalui kota Umm al Fahm, Palestina pendudukan yang dihuni warga Arab.

Ratusan polisi menembakkan gas air mata dan granat untuk membubarkan para pemuda Arab yang marah dengan membakar ban-ban dan melemparkan batu-batu dalam protes menjelang unjuk rasa kelompok garis keras Israel di kota mereka.

Ketegangan meningkat ketika sekitar 20 pengunjuk rasa Yahudi Zionis turun ke jalan untuk melakukan protes menyerukan pelarangan terhadap gerakan Islam yang dipimpin ulama Sheikh Raed Salah.

Unjuk rasa itu hampir bertepatan dengan ulang tahun ke-20 pembunuhan Rabbi Meir Kahane, seorang ekstremis sayap kanan yang secara rutin menyebut warga Arab sebagai "anjing-anjing" dan menyerukan pengusiran mereka dari Israel. (IRIB/PressTV/IRNA/AR/28/10/2010)


Instansi keamanan tertinggi di Turki, hari Rabu (27/10) mengambil keputusan terkait pembangunan sistem pertahanan rudal AS. Instansi tertinggi itu adalah Dewan Kemananan Nasional Turki yang terdiri atas para pejabat tinggi dan para komandan senior negara ini.

Pada dasarnya, pembangunan sistem pertahanan rudal itu adalah bagian dari program AS untuk menempatkn sistem pertahanan rudalnya di Eropa. Menurut rencana sebelumnya pada masa Presiden AS, George W. Bush, sistem pertahanan rudal itu ditempatkan di Polandia dan Republik Ceko. Rencana penempatan itu kemudian menimbulkan konflik antara Rusia dan AS. Menurut Moskow, upaya penempatan rudal AS itu adalah upaya Washington mengekspansi wilayah di kawasan.

Menurut laporan Wall Street Journal, proyek pembangunan sistem pertahanan rudal AS di wilayah Turki dapat menimbulkan kebijakan standar ganda Ankara. Untuk itu, para pendukung pemerintah Turki menentang proyek itu dan menganggapnya sebagai hal yang dapat mengganggu kebijakan independen Ankara. Lebih dari itu, proyek pembangunan sistem pertahanan rudal AS di Turki dapat mencoreng wajah Ankara di mata internasional.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki menyatakan, "Tidak ada bahaya yang datang dari negara-negara tetangga kami. Bahkan saya juga meyakini bahwa negara-negara tetanga kami tidak dikategorikan sebagai pihak yang membahayakan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). "Para pejabat Turki juga menyangsikan rencana proyek sistem pertahanan rudal AS yang bertujuan menghadapi ancaman negara-negara di kawasan. (IRIB/PressTV/AR/28/10/2010)


Kota Baitul Maqdis khususnya bagian timur dan di dekat masjid al-Aqsha mulai kemarin malam (26/10) menjadi ajang bentrokan berdarah antara warga Palestina di Baitul Maqdis dan polisi rezim Zionis Israel.

Menurut laporan Qodsna (27/10), bentrokan itu terjadi menyusul berlanjutnya blokade rezim Zionis terhadap Baitul Maqdis. Selama empat hari berturut-turut warga Palestina tidak diperbolehkan memasuki masjid al-Aqsha.

Sejak kemarin, bentrokan sengit terjadi di berbagai wilayah Baitul Maqdis. Polisi Israel dibantu dengan tentara membangun pos-pos pemeriksaan di berbagai titik di Baitul Maqdis, serta menggeledah mereka. Hal ini ikut memicu kemarahan warga yang berakhir pada bentrokan kedua pihak. Akibatnya, 24 pemuda Palestina cedera dan dua lainnya ditangkap. (IRIB/MZ/SL/27/10/2010)

Ketua partai oposisi Israel (Kadima), Tzipi Livni, mereaksi tuntutan para pejabat Turki soal pengakhiran blokade atas Jalur Gaza mengatakan, "Blokade Gaza bukan masalah yang terjadi pasca serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan Freedom Flotila."

Qodsna (26/10) melaporkan, berbicara di depan sebuah komisi pencari fakta Israel serangan atas Flotilla, Livni kemarin (25/10) mengatakan, "Masalah blokade Gaza telah disepakati secara implisit oleh Israel dan pemerintah Otorita Palestina dalam kesepakatan Oslo." Kedua pihak sepakat agar Jalur Gaza tidak menjadi pelabuhan.

Menurut penuturan Ketua Partai Kadima, "Adapun permintaan Turki kepada Israel agar Tel Aviv mengakhir blokade Gaza sebagai pernyataan permintaan maaf atas tewasnya sembilan warganya dalam peristiwa penyerangan terhadap konvoi kapal pembawa bantuan kemanusiaan merupakan permintaan yang tidak dapat diterima."

"Ankara memanfaatkan kekosongan politik antara Otorita Ramallah dan Israel untuk melegitimasi Hamas," ujar Livni. (IRIB/MZ/SL/26/10/2010)

Bagram: Guantanamo Kedua

Sebuah pengadilan tinggi di Amerika Serikat (AS) mengkaji kinerja militer negara ini di penjara Bagram, Afghanistan. Pengadilan ini memutuskan bahwa militer AS diperbolehkan merahasiakan data dan informasi ratusan tawanan di penjara Bagram. Demikian dilaporkan Press TV Selasa (26/10).

Berdasarkan keputusan ini, dokumen dan informasi vital yang direkam di penjara Bagram akan disimpan di penjara ini. Keputusan ini dirilis sebagai reaksi dari gugatan American Civil Liberties Union (ACLU) terhadap CIA. ACLU dalam gugatannya menuntut publikasi dokumen dan informasi para tahanan di Bagram.

ACLU kemarin dalam statemennya selain memprotes keputusan pengadilan tinggi AS juga menegaskan bahwa Bagram telah berubah menjadi Guantanamo kedua. Melissa Goodman, salah satu pengacara ACLU mengatakan, warga berhak mengetahui para tawanan berapa lama dijebloskan di penjara Bagram oleh militer AS dan kondisi mereka. (IRIB/Press TV/MF/SL/26/10/2010)


Para pejabat Turki khawatir sikap independen menyangkut transformasi regional dan globalnya akan memantik aksi balas dendam Amerika Serikat.

Qodsna (26/10) melaporkan, para pejabat Ankara khawatir Amerika Serikat akan membocorkan informasi keamanan Turki kepada rezim Zionis Israel.

Koran Zaman terbitan Turki dalam hal ini menulis, "Para pejabat Amerika Serikat sebelumnya telah berjanji tidak akan membocorkan informasi Turki yang bergabung dalam sistem pertahanan rudal Barat kepada rezim Zionis Israel."

Kekhawatiran pembocoran informasi keamanan dan pertahanan Turki itu muncul setelah Amerika Serikat berencana menangani pemasangan sistem anti rudal baru di Israel.

Dalam setiap transaksi persenjataan dan keamanan di kawasan, Amerika Serikat berupaya menjaga superioritas militer Zionis. (IRIB/MZ/SL/26/10/2010)