Bulan Sabit Iran menggelar acara unjuk kebolehan yang dihadiri Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad hadir sambil mengenakan baju relawan Bulan Sabit. Dalam sambutannya Presiden Iran menandaskan, relawan Iran manifestasi kecintaan sejati kepada sesama manusia, kasih sayang dan pelayanan yang tulus.

Acara itu kian meriah dengan tampilnya juara dunia angkat besi, Behzad Salimi yang menyerahkan medalinya kepada Ahmadinejad. Ulah Salimi ini mendapat sambutan meriah dari 12 ribu anggota Bulan Sabit Iran yang memadati gedung olah raga Azadi. Demikian dilaporkan IRNA Senin (1/11).

Dalam sambutannya Ahmadinejad juga menjelaskan bahwa manifestasi kesempurnaan manusia adalah pengabdian kepada sesamanya dan pelayanan yang tulus tanpa mengharapkan balas jasa.

Ia juga menyebut bangsa Iran sebagai bukti nyata dari kecintaan dan pengabdian. Ahmadinejad selanjutnya memuji tekad kuat para pemuda beriman relawan Bulan Sabit Iran dan cinta akan pengabdian kepada sesamanya. (IRIB/IRNA/MF/1/11/2010)

Iran: Kami Tidak Perlu Senjata Nuklir!

Wakil Tetap Republik Islam Iran di Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Ali Asghar Soltanieh menyatakan Tehran tidak berminat mengarahkan program nuklirnya untuk tujuan militer.

Berbicara pada konferensi di markas IAEA di Wina, kemarin (Senin,1/11) Soltanieh mengatakan, kepemilikan senjata nuklir akan menjadi "kesalahan strategis" bagi Iran dan menempatkan Tehran dalam sebuah "situasi tidak menguntungkan."

Soltanieh menuturkan, meski Iran tidak memiliki senjata nuklir, tapi kekuatan negara ini sebanding dengan pemilik senjata nuklir.

AS, Israel dan sekutu Eropa senantiasa menuduh Iran mengejar program senjata nuklir.

Tehran berulangkali menegasan status sipil program nuklir Iran yang berada dalam kerangka Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Laporan terbaru IAEA September lalu menegaskan kembali bahwa program nuklir di reaktor Iran berada di bawah inspeksi IAEA, dan diawasi oleh kamera pengontrol. (IRIB/PH/2/11/2010)

Setelah 31 tahun, Inilah Fakta Sanksi Anti-Iran

Media massa Barat, terutama Amerika Serikat, akhirnya mengakui bahwa kebijakan sanksi anti-Iran yang diambil para politisi negara-negara Barat selama 31 tahun terakhir hanya sia-sia belaka.

Kantor berita IRNA melaporkan, Media massa negara-negara Barat menilai sanksi anti-Iran tidak efektif, bahkan justru membuat Tehran semakin maju.

Permusuhan negara-negara Barat, terutama AS terhadap Iran muncul sejak kemenangan Revolusi Islam yang terus berlanjut selama 31 tahun hingga hari ini.

Tekanan sanksi selama 31 tahun, perang yang dipaksakan rezim Saddam Irak terhadap Iran, kegagalan operasi militer AS di Tabbas, intervensi militer dengan menembak jatuh sebuah pesawat penumpang Iran, serangan terhadap kapal angkatan laut Iran merupakan deretan contoh nyata permusuhan Barat terhadap Iran.

Kini, 31 tahun telah berlalu sejak kemenangan Revolusi Islam Iran. Saddam telah mati, Uni Soviet runtuh, AS terjebak di Irak dan Afghanistan, demikian juga Eropa dengan NATO-nya. Negara-negara Barat yang menentang Iran saat ini tengah menyelamatkan diri dari pusaran krisis sosial-ekonomi yang melanda negaranya masing-masing.

Republik Islam Iran sekarang dalam situasi yang berbeda. Media Barat sendiri akhirnya mengakui bahwa sanksi anti-Iran gagal memaksakan ambisi Gedung Putih menekan Tehran.(IRIB/PH/2/11/2010)

Di Balik Ketergesaan Barat untuk Berunding dengan Iran

Barat pada akhirnya menyatakan kesiapannya berundingan dengan Republik Islam Iran soal nuklir. Tidak cukup itu, Barat bahkan siap berunding dengan Iran terkait segala masalah yang ada hubungannya dengan perundingan ini. Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas surat Iran yang memuat sejumlah syarat. Tentu saja pernyataani ini sebuah perkembangan baru, setelah sebelum ini Barat senantiasa menentukan prasyarat dalam berunding dengan Iran.

Jawaban resmi Cathrine Ashton, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa dalam surat yang dilayangkan kepada Saeed Jalili, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Republik Islam Iran pada 22 Oktober lalu menyebut kesiapan melakukan perundingan pada 15 November. Perundingan itu juga dinilai sebagai kelanjutan proses ke depan program nuklir Iran.

Sekalipun Ashton dalam suratnya tidak menyinggung sama sekali soal sejumlah pertanyaan yang disampaikan oleh Saeed Jalili, tapi Kelompok 5 + 1 (Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Cina ditambah Jerman) akan mulai berunding dengan Iran di bawah tekanan syarat Tehran.

Di sisi lain, dengan mencermati ketegasan Iran untuk berunding dengan Kelompok 5 + 1 hanya dalam kerangka paket usulan Iran, jawaban Ashton sejatinya bentuk penerimaan tersirat atas prasyarat yang disampaikan Iran. Sekalipun tampaknya Barat berusaha sekuat tenaga agar Iran dapat didudukkan dalam sebuah perundingan dengan syarat yang sebelumnya mereka tentukan, tapi harus diakui bahwa perundingan kali ini berbeda jauh dengan sebelumnya.

Kelompok 5 + 1 di masa kepresidenan George W. Bush hanya akan menerima dimulainya perundingan dengan Iran bila Tehran bersedia menangguhkan seluruh aktivitas nuklirnya. Berbeda dengan Obama yang menyatakan siap berunding dengan Iran tanpa syarat apapun. Dalam kerangka semacam ini, pada 8 Juli lalu Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa sikap terbaru Barack Obama tentang kesiapan negaranya berundingan langsung dengan Iran tanpa syarat dan berdasarkan prinsip saling menghormati merupakan satu motivasi agar kelompok 5 + 1 lebih aktif mengajak Iran untuk berunding.

Tapi semua itu menjadi sia-sia setelah provokasi media-media Barat dan tuduhan baru terhadap Iran terkait situs nuklir Fordo. Padahal Iran telah menunjukkan kerjasamanya lebih dari kewajiban yang ditentukan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan untuk menunjukkan niat baiknya, Iran mengumumkan situs nuklir Fordo setahun sebelum waktu yang ditentukan.

Sementara itu, tidak terjadi kesepakatan terkait jaminan bahan bakar reaktor riset Tehran untuk memproduksi radioisotop yang dibutuhkan lebih dari 850 penderita. Padahal masalah ini telah diserahkan kepda negara-negara Amerika, Rusia, Perancis bersama IAEA yang disebut kelompok Wina. Akhirnya, sekalipun bertentangan dengan keinginannya Tehran terpaksa memperkaya uraniumnya hingga 20 persen.

Sikap keras kepala Barat untuk melanjutkan sikap sepihak dan standar ganda di bidang aktivitas nuklir merupakan alasan lain bagi mereka untuk menyepelekan Deklarasi Tehran yang ditandatangani Turki, Brazil dan Iran. Berdasarkan cara pandang ini, anggota Dewan Keamanan PBB meratifikasi resolusi 1929 yang menggulirkan sanksi terhadap Iran.

Mencermati kenyataan yang ada, kesediaan Iran untuk duduk di meja perundingan kembali pada kesamaan pandang dengan wakil-wakil anggota tetap DK PBB, khususnya Amerika dan juga surat Ashton. Tapi pada 28 Juni, Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Republik Islam Iran menunda perundingan sebulan setelahnya sebagai bentuk protes dan hukuman moral kepada pihak 5 + 1.

Penentuan waktu dimulainya perundingan oleh Iran sebenarnya bukan saja membuktikan bahwa permainan sekarang di tangannya, tapi syarat yang disampaikan Ahmadinejad benar-benar tamparan keras bagi kelompok 5 + 1. Karena kesediaan Iran untuk berunding bergantung pada pandangan mereka soal ‘perundingan' itu sendiri, sikap mereka mengenai senjata nuklir Zionis Israel, tingkat komitmen mereka terhadap Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT) dan negara-negara yang ikut dalam perundingan harus ditambah.

Sementara pada 6 Juli, Saeed Jalili dalam jawaban resminya atas permintaan Ashton untuk memulai perundingan meminta kelompok 5 + 1 agar menentukan tujuan dari perundingan itu sendiri dengan melontarkan beberapa pertanyaan.

Apakah tujuan perundingan untuk berinteraksi dan bekerjasama atau berlanjutnya proses permusuhan dengan hak bangsa Iran?

Apakah kalian akan komitmen bila perundingan ini dilakukan berlandaskan logika yang itu berarti berupaya menjauhi setiap bentuk ancaman dan tekanan?

Demi mencapai kesepakatan dalam perundingan, jelaskan terlebih dahulu kepada kami mengenai pandangan kalian soal senjata nuklir Israel?

Jalili mengumumkan bahwa perundingan harus dilakukan dalam kerangka paket usulan Republik Islam Iran yang telah disampaikan setahun lalu dan kerjasama di bidang perlucutan senjata, mencegah penyebaran senjata nuklir dan pembahasan mengenai bagaimana seluruh anggota NPT melakukan kerjasama untuk memanfaatkan teknologi nuklir.

Beberapa bulan setelah itu, kantor berita Perancis AFP pada 15 Oktober mengkonfirmasikan usulan Aston untuk melakukan perundingan Wina putaran kedua di akhir bulan November. BBC dengan mengutip berita AFP menulis, apa yang akan kami lakukan dalam perundingan dengan Iran adalah mendorong Iran untuk secara serius melakukan perundingan dengan kelompok Wina terkait aktivitas nuklirnya.

Keesokan harinya Manouchehr Mottaki, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran di Brussel menyatakan bahwa tanggal 15 November yang diusulkan kelompok Wina untuk memulai perundingan telah diterima dan kini tinggal penjajakan kedua pihak untuk memastikan kapan dan di mana perundingan akan dilakukan.

Barat berunding dengan tangan kosong!!?

Rencana perundingan soal nuklir Iran dengan kelompok Wina yang dibentuk untuk menjamin reaktor riset Tehran sebenarnya sudah tidak terlalu penting lagi bagi Iran. Karena Tehran telah berulang kali menyatakan bahwa perundingan soal program nuklirnya telah berakhir. Kemungkinan dari sinilah Cathrine Ashton, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa dalam suratnya tertanggal 22 Oktober memuat ibara ‘setiap tema lain yang berhubungan dengan perundingan'.

Permintaan Ashton yang menginginkan jawaban segera Tehran sendiri juga menarik untuk dicermati. Karena itu menunjukkan betapa mereka begitu tergesa-gesa untuk melakukan perundingan ini.

Dengan memperhatikan kondisi dalam negeri negara-negara anggota kelompok 5 + 1 dan goyahnya politik luar negeri mereka menunjukkan upaya mereka untuk menutupi apa yang sedang terjadi di dalam negerinya. Sebut saja Amerika yang tengah menghadapi pemilu sela Kongres di bulan November dan menurunnya simpati terhadap kubu Demokrat, Cina yang masih bersitegang dengan Amerika terkait masalah ekonomi dan begitu juga dengan negara-negara di kawasan dan Perancis dan Inggris yang tengah didera instabilitas dan aksi unjuk rasa. Sedangkan berlanjutnya aktivitas nuklir Iran tampaknya telah mengantarkan aroma kegagalan sanksi ke penciuman mereka.

Kembali pada kesediaan anggota negara-negara ini untuk melakukan perundingan dengan Iran sekalipun ada prasyarat yang ditentukan Tehran, tampaknya hasil perundingan ini bagi kelompok 5 + 1 sudah tidak lagi penting. Karena bagi mereka meraih insentif dari kubu oposisi di dalam negerinya masing-masing dan memperkuat posisi dalam dan regionalnya sudah merupakan hasil yang luar biasa bagi mereka. (IRIB/SL/MZ/30/10/2010)


Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast mengatakan, Iran punya kekhawatiran serius terkait kondisi hak asasi manusia (HAM) di negara-negara Barat terutama AS.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita Mehr, Senin (1/11), Mehmanparast memaparkan sikap Tehran dalam pertemuan mendatang Universal Periodic Review (UPR) atau tinjauan periodik terhadap berbagai upaya dan pelaksanaan promosi dan perlindungan HAM di masing-masing negara anggota PBB.

Menyinggung pelanggaran HAM di AS, Mehmanparast mengatakan, kondisi HAM di negara-negara Barat mengkhawatirkan dan pandangan Iran terkait masalah ini akan dipaparkan dalam sidang HAM PBB untuk membahas berkas pelanggaran AS.

"Negara-negara Barat di satu sisi menuding pihak lain tidak melindungi hak asasi manusia, tapi di sisi lain, menutupi kondisi buruk HAM di negaranya," tegas Mehmanparast.

"Seluruh organisasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah serta negara-negara independen dunia yang mengkhawatirkan kondisi buruk HAM, harus secara serius hadir dalam konferensi HAM PBB dan membeberkan bukti-bukti pelanggaran HAM di AS," tegasnya.

Seraya menegaskan bahwa kasus terbesar pelanggaran HAM berhubungan dengan pelanggaran hak-hak warga sipil di AS, Mehmanparast menandaskan, aksi kekerasan polisi, perilaku tidak baik dengan para tahanan, dan penahanan ilegal merupakan sebagian kasus pelanggaran HAM di AS.

Menurut Mehmanparast, bukti lain pelanggaran HAM di AS adalah penistaan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan pelecehan sakralitas agama dengan dalih kebebasan berekspresi. (IRIB/RM/SL/1/11/2010)


Sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran tidak mendapat banyak dukungan, bahkan negara tetangga Tehran pun enggan bekerjasama dengan DK-PBB. Hal ini dinyatakan oleh Deputi Menteri Keuangan Amerika Serikat, Stuart Levey. Ia menandaskan, negara tetangga Iran tidak bersedia mendukung sanksi Dewan Keamanan terhadap Tehran.

Levey pekan lalu saat melawat Turki membujuk Ankara untuk bergabung dengan Washington dalam penjatuhan sanksi anti-Iran. Demikian dilaporkan Fars News Senin (1/11). Levey yang terkenal loyal dan dekat dengan petinggi Israel bertemu dengan para direksi bank Turki, utusan sektor swasta dan wakil dari Departemen Luar Negeri serta Keuangan Ankara.

Presiden Turki, Abdullah Gul awal bulan ini mengkonfirmasikan keputusan negaranya untuk meningkatkan volume perdagangannya dengan Iran tanpa menghiraukan tekanan AS. Perdana Menteri Turki, Reccep Tayyip Erdogan juga menenkankan, Ankara berniat meningkatkan sektor perdaganganya dengan Iran dalam lima tahun kedepan sebesar tiga kali lipat. Hal ini akan menjadikan volume perdagangan Ankara-Tehran saat ini senilai 10 miliar dolar menjadi lebih dari 30 miliar USD dalam lima tahun kedepan.

Kepada BBC sesi bahasa Persia, Levey mengatakan, bahkan negara tetangga Iran pun tak sudi mendukung sanksi Dewan Keamanan. Ia menambahkan, lawatan petinggi AS ke kawasan hanya menghasilkan himbauan kepada negara tetangga Iran untuk menjalankan sanksi internasional anti-Tehran. Ini adalah upaya AS untuk menjaga kepentingannya terkait program nuklir Iran.

Menurut Levey sanksi internasional adalah DK-PBB dan sanksi sepihak AS terhadap Iran tidak banyak pendukungnya di dunia. Seorang petinggi Swis menandaskan, negara yang mendukung sanksi sepihak AS terhadap Iran dapat dihitung dengan jari. (IRIB/Fars/MF/SL/1/11/2010)

Bolivia mengatakan tidak ada rencana untuk mengeksploitasi uranium bersama dengan Iran atau proyek-proyek eksplorasi lain dengan negara itu meskipun kedua negara sepakat untuk membangun reaktor nuklir di Amerika Selatan.

"Masalah uranium bukan agenda kami dan juga tidak termasuk dalam perjanjian. Kami belum memutuskan apa-apa tentang uranium dan kondisi kami belum memungkinkan untuk melakukan itu. Kami tidak memiliki rencana untuk masalah ini," kata Menteri Ekonomi Bolivia, Luis Arce seperti dilaporkan Xinhua kemarin (Ahad,1/11).

Arce menepis laporan sejumlah media bahwa Bolivia telah meluncurkan proyek bersama dengan Iran untuk mengeksploitasi uranium. Ditambahkannya, selama kunjungan Presiden Bolivia Evo Morales baru-baru ini ke Iran, kedua negara tidak mengadakan pembicaraan terkait masalah uranium.

"Kita harus melakukan penelitian, analisis dan investigasi terlebih dahulu sebelum berbicara masalah uranium," tambahnya.

Arce menyesalkan upaya politisi tertentu dari kubu oposisi dan laporan media yang menggambarkan hubungan antara Bolivia dan Iran sebagai ancaman bagi perdamaian dunia.

Masalah itu muncul setelah Presiden Morales, Sabtu lalu menegaskan bahwa Bolivia berencana membangun pembangkit nuklir dengan bantuan Iran. Ia juga menekankan bahwa program itu untuk tujuan damai. (IRIB/RM/SL/1/11/2010)