Ketua Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain menuding rezim al-Khalifa berusaha menciptakan konflik di antara warga muslim Syiah dan Sunni. Nabil Rajab dalam wawancara dengan Press TV menuturkan, "Lewat penyerangan terhadap warga Syiah dan penghancuran tempat-tempat suci mereka, pemerintah Bahrain berusaha menciptakan perpecahan di antara kalangan Sunni dan Syiah".

Menyinggung kehadiran tentara Arab Saudi di Bahrain, Nabil menilai bahwa salah satu tujuan dari pengiriman tentara Saudi untuk menarget masyarakat Syiah dan menciptakan konflik di antara masyarakat Sunni dan Syiah.

Di bagian lain wawancaranya, ketua Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain itu memaparkan situasi sulit yang dihadapi masyarakat Syiah di Bahrain saat ini seraya menyatakan, "Dalam beberapa bulan terakhir, banyak warga Syiah yang kehilangan pekerjaan dan bahkan sebagian lagi terpaksa melarikan diri".(irib/221/4/2011)


Sekjen Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain menyebut tindakan rezim di negara itu yang berusaha menyulut konflik sektarian di kawasan.

Nabil Rajab Sekjen Pusat HAM Bahrain dalam wawancara dengan televisi al-Alam Selasa (19/4) menyeru rakyat Bahrain dan bangsa-bangsa di kawasan baik Sunni maupun Syiah untuk menggagalkan upaya rezim ini menyulut pertikaian sektarian antara Sunni dan Syiah.

Rajab mengatakan, krisis yang terjadi di Bahrain dipicu oleh sengekat politik antara pemerintah dan rakyat serta sikap pemerintah yang menolak memenuhi tuntutan rakyat yang menghendaki partisipasi di kancah politik dan pemberantasan korupsi. Tuntutan itu tak ada kaitannya dengan masalah sektarian.

Ditambahkannya, rezim menjadikan masjid dan pusat-pusat keagamaan warga Syiah sebagai sasaran serangan dengan tujuan untuk menyulut pertikaian sektarian dan menggeser masalah politik menjadi krisis antara kelompok keagamaan.

Nabil Rajab menyebut rezim Bahrain sudah kehilangan legalitasnya karena mendatangkan pasukan agresor dan pendudukan dari Arab Saudi.

"Pasukan Arab Saudi adalah tentara pendudukan dan rakyat Bahrain tidak bisa menerima intervensi mereka," tegasnya.

Sejak 14 Februari rakyat Bahrain menggelar demonstrasi anti pemerintah. Tindakan represif rezim yang dibantu tentara dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah menewaskan dan melukai ratusan orang. Ratusan orang ditahan dengan nasib sebagiannya belum diketahui sampai sekarang. (IRIB/AHF/MZ/20/4/2011)


Seiring dengan berlanjutnya aksi penumpasan gerakan rakyat di Bahrain, polisi negara itu menangkap enam guru wanita dari sekolah tempat mereka bertugas. Press TV melaporkan, keenam guru itu ditangkap dari sekolah di kota Muharraq. Sebelumnya, di hari Senin, aparat keamanan Bahrain menangkap delapan guru di kota Hamad.

Departemen Pendidikan Bahrain telah membentuk sebuah komite khusus yang menindak para guru dan pengurus lembaga pendidikan yang terlibat dalam demonstrasi rakyat di negara itu. Para guru dan pengurus sekolah sudah menjalani interogasi ketat oleh pihak keamanan.

Februari dan Maret lalu, para guru di seluruh Bahrain melakukan aksi mogok bersama dengan demonstrasi rakyat. Sejak 4 Februari, warga Bahrain bangkit menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut lengsernya keluarga Al-Khalifa dari kekuasaan. (IRIB/AHF/MZ/20/4/2011)


Sekelompok warga Amerika Serikat (AS) menggelar demonstrasi untuk mendukung revolusi rakyat di kawasan Timur Tengah. Kantor berita FARS dari New York melaporkan, para demonstran yang terdiri dari mahasiswa Amerika dan warga Muslim menggelar demo di kota Dallas di negara bagian Texas untuk menyatakan dukungan kepada revolusi rakyat Bahrain, Yaman, Libya, dan negara-negara lain di Timur Tengah.

Para demonstran dalam aksinya berkumpul di lokasi tempat terjadinya teror terhadap John F. Kennedy sebelum melanjutkan pawai dengan menyuarakan dukungan kepada gerakan rakyat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Orasi pada demonstrasi ini dibawakan oleh sejumlah tokoh cendekiawan termasuk Dan Silvan, Charles Grant, dan Imam Abdul Alim Musa. (IRIB/AHF/MZ/20/4/2011)



Televisi Al Jazeera dan Al Arabiya dalam liputannya, sengaja mensensor transformasi di Bahrain dan membesar-besarkan peristiwa di Suriah. Langkah ini merupakan bentuk kebijakan standar ganda kedua jaringan televisi regional itu dalam menyikapi revolusi rakyat di kawasan.

Kantor berita Fars, Selasa (19/4) melaporkan, media-media televisi Teluk Persia melakukan publikasi besar-besaran terhadap peristiwa baru-baru ini di Suriah, sementara mereka menutup mata atas kebangkitan dan protes anti-pemerintah di Bahrain, yang sudah berminggu-minggu.

Pada saat rakyat revolusioner Bahrain ditindas oleh pemerintah Manama melalui bantuan pasukan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, media-media yang mengklaim dirinya independen, mensensor realita di negara itu. Sebaliknya, mereka setiap harinya menayangkan liputan khusus dan analisa seputar perkembangan di Suriah. Video yang ditayangkan juga diambil melalui telepon seluler dan tidak jelas soal tempat dan waktu kejadian.

Hingga kini, televisi Al Arabiya masih menjadikan sidang Dewan Kerjasama Teluk Persia yang digelar di Riyadh beberapa waktu lalu, sebagai headlinesnya. Ini jelas berbeda dengan yang umumnya dilakukan oleh media.

Padahal, peristiwa di Suriah adalah ulah kelompok teroris dan gerombolan bersenjata yang berniat mengacaukan negara itu. Pekan lalu, pasukan keamanan Lebanon menahan dua orang yang berusaha untuk menggerakkan dua kendaraan, sarat dengan senjata dan amunisi ke Suriah.

Pasukan keamanan Suriah mengatakan, anggota kelompok perusuh menerima dana dan senjata dari unsur-unsur asing untuk menggelar operasi teroris dan menghasut kerusuhan. Pihak berwenang Suriah juga mengumumkan penangkapan unsur-unsur asing yang memainkan peran dalam memprovokasi ketegangan baru-baru ini di negara itu. (IRIB/RM/SL/19/4/2011)