Anggota Komisi I DPR RI Abdillah Toha dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mempertanyakan hubungan antara senjata buatan PT Pindad Indonesia dan senjata merk Galil buatan Israel. Pasalnya, Abdillah memperoleh laporan dari pihak pemerintah Filipina bahwa senjata Pindad yang disita oleh pemerintah Filipina itu mirip dengan produk Galil milik Israel.



“Ketika konpers pertama, imigrasi Filipina sempat bilang itu seperti senjata bajakan dari merk Galil,” tutur Abdillah dalam rapat kerja pemerintah dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Senin (31/8). Abdillah mengatakan, beberapa tahun silam Indonesia sempat berniat membeli produk senjata Galil, tetapi Komisi I kurang setuju hingga batal. “Kami minta penjelasan pemerintah. Apa ada kesamaan tipe senjata itu? Atau ada senjata israel yang tercampur dalam peti yang tersita di Filipina?” lanjut Abdillah.

Abdillah mempertanyakan juga kebenaran bahwa Dephan sudah mengeluarkan surat izin ekspor senjata bagi PT Pindad. Abdillah menekankan bahwa pemerintah perlu menyelidiki kasus ini dengan baik. Termasuk isu adanya upaya mengondisikan hukum Indonesia untuk meneruskan hubungan dagang dengan Israel.

Sementara itu, juru Bicara PT Pindad Timbul Sitompul tegas membantah adanya dugaan senjata yang diproduksi Pindad sudah dijual ke Israel. Timbul menyatakan, dugaan itu salah apalagi, pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Israel.

“Jadi, saya tegaskan, tidak ada senjata yang kami produksi (PT Pindad) yang pernah dijual ke Israel. Ke para teroris pun tidak. Kalau ke Filipina dan ke Mali, memang kami membenarkan adanya penjualan senjata dan itu sudah sesuai dengan prosedur resmi,” kata Timbul.

Timbul kemudian menguraikan, senjata milik PT Pindad yang dijual ke Filipina berjumlah 10 buah berjenis pistol PS. Senjata itu sedianya akan untuk organisasi persatuan olahraga tembak Filipina. “Kalau di Indonesia istilahnya Perbakin. Jadi, penjualan itu resmi, bukan ilegal. Sementara untuk penjualan ke pemerintah Mali, berjumlah 100 unit senjata laras panjang dengan tipe SS VI,” Timbul menjelaskan.

“Nah, pihak yang membawa senjata milik kami itu, memang kami akui tertangkap di Filipina. Kapal Panama ‘Capt Ufuk’ itu memang membawa senjata untuk Mali juga. Saat pembelian, yang menentukan dengan apa senjata itu dibawa adalah pihak pembeli, bukan kami. Mungkin, pihak kapal tidak memberitahu ke pemerintah Filipina bahwa ada senjata yang juga diperuntukkan untuk pemerintah Mali sehingga tertangkap. Saya rasa, ada kesalahan prosedur soal pengiriman senjata dan bukan kesalahan dari kami,” Timbul Sitompul menjelaskan lagi.

Ia kemudian menegaskan kembali, penjualan senjata bukanlah perkara yang gampang, meski hanya dijual hanya satu pucuk. Prosedurnya sangat ketat dan harus diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini pihak Departemen Pertahanan.

Tidak sembarangan untuk bisa melakukan penjualan senjata, prosedurnya sangat ketat dan disertai dokumen-dokumen yang harus diketahui oleh negara. Satu senjata saja dijual oleh kami, itu perlu ijin yang ketat. Jadi, saya berharap soal tertangkapnya kapal di Filipina yang mengangkut senjata kami yang dijual ke Filipina dan Mali, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Karena mungkin, ada prosedur dari pihak pembeli yang tidak melapor dulu ke pemerintah Filipina sehingga tertangkap,” tandas Timbul Sitompul.[islammuhammadi/mt/kompas]