SBY: Ganyang Mafia Peradilan
Kasus Cicak vs Buaya benar-benar membuat bangsa Indonesia pingsan. Jika bisa dikatakan aib, maka aib kita sebagai bangsa. Bila itu kebobrokan, itu kebobrokan kita sebagai bangsa yang lalai mengawal hukum dan undang-undang. Dan itulah jasa terbesar Mahkamah Konstitusi yang telah membongkar mafia peradilan dengan membuka rekaman percakapan rekayasa kriminalisasi pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.
Dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhono menyatakan pemberantasan mafia peradilan akan menjadi program prioritas pada 100 hari pertama kabinetnya.

Menurut Yudhoyono, yang disebut mafia adalah mereka-mereka yang merugikan pihak lain, misalnya makelar kasus, penyuapan, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancap pihak-pihak lain, pungutan yang tidak semestinya.

"Ini akan kita jadikan prioritas 100 hari pertama," kata dia di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 5 November 2009.

Menurutnya, mafia peradilan telah merusak keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, mafia peradilan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain. Maraknya kasus hukum belakangan ini dinilai sebagai salah satu ulah dari para mafia hukum di Indonesia. Melihat hal itu, Presiden SBY merasa perlu untuk melenyapkan aksi yang merugikan negara itu.

"Jika ada yang menjadi korban mafia hukum, silakan lapor ke saya. Lapor melalui PO Box 9949 Jakarta 10000," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers kinerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/11/2009).

Namun Presiden meminta kepada masyarakat yang ingin melaporkan adanya aksi mafia hukum di pemerintahan, untuk menyertakan identitas yang jelas. Hal itu ditujukan supaya tidak menjadi fitnah di masyarakat. "Meski menyertakan identitas namun tetap akan saya rahasiakan," jelas Presiden.

Presiden berharap dengan dilakukan pembersihan dan pemberantasan mafia diharapkan penegakan hukum bisa terlaksana. Semoga. [islammuhammadi/mt/berbagaisumber]