Metode semacam itu adalah bentuk penipuan modern meski esensinya diketahui dengan baik oleh kalangan elit, warga dan para pejabat yang komit di kawasan, tandas Mottaki.

Seraya memaparkan hakikat kebijakan para pejabat pemerintah AS dan mengajukan beragam pertanyaan tentang kebijakan militeristik Washington di Timur Tengah, Mottaki menuturkan, "Bukankah aksi pembantaian terhadap satu juta warga Irak yang mayoritasnya adalah para manula dan anak-anak adalah bentuk diktator militer? Ditambahkannya, Apakah kerjasama konstruktif Iran dengan menerima kehadiran puluhan ribu pengungsi Irak dan mendukung pemerintah Baghdad untuk menciptakan keamanan dan kedaulatan atas dasar kehendak rakyat disebut diktator militer?.

Pada bagian lain peryataannya, Menlu Mottaki juga mengajukan pertanyaan lain terkait brutalitas AS di Afghanistan. Dikatakannya, Bukankah menyerang sebuah pesta perkawinan dan warga tanpa dosa di Afghanistan adalah bentuk nyata diktator militer? Atau justru menerima kehadiran tiga juta pengungsi Afghanistan dan memberi pelayanan kepada mereka dinamakan diktator militer?.

Lebih lanjut, Mottaki menegaskan, AS secara praktis terjebak dalam sebuah bentuk diktator militer dan memperluas kebijakan militeristik tanpa memperhatikan realita-realita di kawasan.

Mottaki mengatakan, partisipasi luas rakyat Iran pada hari perayaan kemenangan Revolusi Islam Iran ke-31 adalah bukti atas dukungan mereka terhadap prinsip-prinsip dasar Revolusi Islam Iran. (berbagai sumber)