Ekonomi Jepang Terancam Bangkrut!

Masalah utang Yunani saat ini mungkin menjadi sorotan banyak pihak terutama Uni Eropa. Namun, kesulitan keuangan ternyata juga mengancam Jepang, negara dengan perekonomian terbesar di Asia.

Hal ini terlihat dari defisit keuangan Jepang, yang menurut sejumlah analis terbesar dibanding utang publik negara industri lainnya. Utang publik Negeri Sakura diperkirakan mencapai 200 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2011.

Tahun depan, Pemerintah Jepang memang menargetkan keluar dari krisis karena menurunnya pendapatan pajak dan melonjaknya biaya kesejahteraan akibat populasi warganya yang menua.

Berdasarkan laporan tahun fiskal 2010, nominal PDB Jepang mencapai 475 triliun yen. Sedangkan utangnya diperkirakan sekira 950 triliun yen. Ini artinya setiap penduduk Jepang menanggung beban utang sekira 7,5 juta yen per orang.

Menurut Kepala Ekonom Dai-ichi Life Research Institute Hideo Kumano, dengan komposisi utang sebesar itu, Jepang tidak bisa membiayai rekor triliun dolar anggaran yang disahkan Maret lalu untuk tahun fiskal mendatang karena stimulus ekonomi masih rapuh.

"Pendapatan Jepang kira-kira 37 triliun yen dan utangnya 44 triliun yen dalam tahun fiskal 2010," kata Kumano dilansir dari AFP, Senin (12/4/2010).

Dia menambahkan rasio utang Jepang lebih dari 50 persen dari anggaran. Jika tanpa menerbitkan obligasi, maka Jepang diperkirakan bangkrut pada 2011.

Kumano menilai, meskipun Pemerintah Jepang berupaya keluar dari resesi parah sepanjang 2009, namun pemulihannya tetap rapuh karena disertai deflasi, utang publik yang tinggi dan lemahnya permintaan domestik.

Jepang terjebak dalam spiral deflasi selama bertahun-tahun setelah gelembung harga aset yang meledak di awal 1990-an. Kondisi tersebut dipicu karena pendapatan perusahaan yang rendah sehingga mendorong konsumen menunda pembelian dengan harapan harga turun lebih lanjut.

Besarnya utang publik Jepang dianggap sebagai warisan pengeluaran stimulus besar-besaran selama dekade 1990-an. Gejala tersebut kembali terulang pada pertengahan 2008 lalu di mana paket-paket keuangan disuntikkan ke pasar untuk mengatasi resesi terburuk sejak Perang Dunia Kedua.

Pada Januari lalu, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's memperingatkan bahwa kemungkinan akan memangkas rating obligasi Pemerintah Jepang. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan biaya pinjaman Jepang di tengah upaya pemerintah Perdana Menteri Yukio Hatoyama untuk membatasi utangnya.

Kendati demikian,

resiko default Jepang saat ini dinilai rendah karena masih karena memiliki account surplus cukup besar dengan dukungan sektor swasta yang melanjutkan pembelian obligasi.

“Sementara ini risiko Jepang akan seperti krisis utang Yunani sangat kecil kemungkinannya selama tidak ada masalah arus uang di pasar obligasi,” kata Katsutoshi Inadome, ahli strategi obligasi pada Mitsubishi UFJ Securities.

Namun, kata dia, yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana pemerintah dapat melanjutkan ketergantungannya pada penerbitan utang publik.

Menurut Kumano, memang sulit memprediksi kapan pasar obligasi akan runtuh, tetapi hal itu tidak mustahil tatkala pasar menghakimi bahwa kemampuan Jepang membiayai utang tidak berkelanjutan lagi. "Ketika itu terjadi, yen akan anjlok dan pelarian modal dari obligasi pemerintah Jepang untuk obligasi asing akan terjadi," katanya.

Analis lainnya menyatakan, meski rasio utang Jepang terhadap PDB mencapai 200 persen, namun tidak ada preseden yang menunjukkan rasio utang tersebut berbahaya.

Ekonom Nomura Securities Takehide Kiuchi menyatakan, Pemerintah Inggris pernah mengalami rasio utang sebesar 260 persen namun tidak menghadapi krisis utang.

"Tidak ada jawaban atas pertanyaan tentang apakah tingkat kritis utang bisa menyebabkan pemerintah bangkrut? Namun yang berbahaya dan paling realistis dari utang Jepang adalah deflasi berkepanjangan sehingga membuat ekonomi menyusut. Intinya pemerintah harus mengembalikan kesehatan fiskal, termasuk penghematan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Kiuchi.

Berlanjutnya deflasi di Jepang, kata dia, bisa memperburuk struktur fiskal karena penerimaan pajak berkurang sementara pengeluaran stimulus lebih banyak. "Jika ekonomi tumbuh, pajak meningkatkan pendapatan," kata Kumano.[islammuhammadi/mt/Koran SI]