Korban tewas dari kerusuhan yang terjadi di makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, Rabu (14/4) mencapai tiga orang, seluruhnya merupakan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kepala Bidang Informasi Publik, Dinas Komunikasi Informasi dan Humas DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia di Jakarta, Kamis menyebutkan korban tewas sehari setelah kejadian adalah tiga orang anggota Satpol PP yakni M. Soepono yang bertempat tinggal di Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Kemudian Israel Jaya yang bertempat tinggal di Jatibening, Pondok Gede, Bekasi dan Ahmad Tadjudin yang beralamatkan Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo Kamis pagi melayat jenazah salah seorang anggota Satpol PP yang tewas, Ahmad Tadjudin di rumahnya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Kepada keluarga almarhum, Gubernur menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam dan penyesalan terhadap kejadian tersebut yang berakhir anarkis.

"Saya sampaikan belasungkawa atas peristiwa ini," kata Fauzi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga berharap agar seluruh komponen bangsa merenungkan kejadian tersebut agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan damai tanpa ada kerusuhan.

Setelah melayat jenazah satpol PP Ahmad Tadjudin, Gubernur DKI Jakarta kemudian menuju RSUD Tarakan, Jakarta Pusat untuk melihat secara langsung kondisi korban luka-luka akibat bentrokan Rabu malam kemarin di kawasan makam Mbah Priok, Jalan Dobo, Koja, Jakarta Utara.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Harianto Badjoeri mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan apakah terjadi pelanggaran prosedur standar di lapangan ketika melakukan penertiban sehingga terjadi kerusuhan.

Bahkan, para petugas Satpol PP yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi yang sesuai.

"Pasti ada sanksi bagi yang melakukan penyerangan terlebih dahulu," kata Harianto ketika dihubungi.

Meskipun demikian, Harianto menyebut jika ada petugas Satpol PP yang menjadi emosi dan balik menyerang, itu merupakan hal yang wajar.

"Itu adalah dinamika di lapangan, toh kita diserang duluan. Itu manusiawi," katanya.

Petugas Satpol PP tidak membawa senjata dan hanya membawa tameng ketika melakukan penertiban sementara warga yang mencoba mempertahankan bangunan liar disekitar makam Mbah Priok telah menyiapkan berbagai senjata tumpul seperti batu maupun senjata tajam baik clurit, golok maupun pedang samurai. [islammuhammadi/mt/ant]

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pihaknya akan mempelajari kembali soal keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun Gamawan mengisyaratkan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dibubarkan begitu saja karena telah diatur undang-undang dan peraturan pemerintah.
"Saya minta untuk dipelajari lagi soal Satpol PP apakah ada aplikasi yang harus diperbaiki," kata Gamawan, Kamis (15/4) dini hari.

Gamawan juga menyatakan bahwa desakan untuk membubarkan Satpol PP tidak mungkin dilakukan, karena Satpol PP diatur oleh peraturan perundang-undangan secara formal, yang apabila harus dibubarkan otomatis pihaknya harus berurusan dengan regulasi birokrasi terlebiih dahulu.

Sebelumnya Gamawan bersama dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Agung laksono, serta Wakil Gubernur Priyanto mengunjungi delapan orang korban kerusuhan Koja yang tersebar di tiga rumah sakit di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah Koja dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Saat itu rombongan sempat menemui seorang bocah berusia 15 tahun bernama Wahyu, yang juga warga Koja. Sedangkan tujuh korban lainnya adalah warga dan Satpol PP. Seperti imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gamawan juga menjamin semua biaya perawatan pasien korban Koja akan ditanggung pemerintah.

Saat ini Gamawan mengatakan pihaknya akan menunggu keadaan tenang baru kemudian akan mengadakan musyawarah dengan masyarakat Koja. Gamawan juga menjamin bahwa tidak akan ada eksekusi lahan untuk Kamis (15/4).

"Eksekusi ditunda, prioritas saat ini adalah menenangkan keadaan," tegas Gamawan.

Bentrokan antara warga dan Satuan Polisi Pamong Praja pecah pada Rabu pagi dan siang tadi. Kerusuhan terjadi saat Satuan Polisi Pamong Praja hendak membongkar makam Mbah Priuk. Akibat kerusuhan tersebut, seorang Satuan Polisi Pamong Praja tewas dan seratusan orang lainnya luka-luka. [islammuhammadi/mt/tempo]

Puluhan kendaraan yang terbakar dalam kericuhan di kawasan makam Mbah Priok dievakuasi oleh petugas dengan eskavator. Sisa-sisa kendaraan yang sudah terbakar itu diangkut ke atas truk trailer. Rencananya kendaraan ini akan dibawa ke Pulogadung.
Sedangkan di depan makam, masih ada sejumlah kendaraan yang belum evakuasi, termasuk 1 unit mobil water canon milik polisi. Di sini masih bertumpuk puing-puing kendaraan yang terbakar.

Dari pantauan Tempo, sejumlah kendaraan yang terbakar nyaris tak bersisa. Selain dibakar, warga juga memerotoli onderdil mobil-mobil itu. Petugas keamanan yang berjaga tak bisa berbuat apa-apa. Mereka membiarkan aksi warga ini.

Saat ini situasi di sekitar makam tak semencekam kemarin. Sejumlah warga mendatangi lokasi tampak hanya untuk melihat bekas-bekas kerusuhan kemarin. [islammuhammadi/mt/tempo]

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo hingga kini tidak mau meminta maaf dan tak mau bertanggungjawab atas kejadian insiden berdarah di Tanjung Priok. Foke—panggilan akrab Fauzi Bowo, ternyata tidak punya nyali mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja yang banyak menampung korban kerusuhan Tanjung Priok tersebut.

Priok Berdarah: Gubernur DKI Ogah Minta Maaf

Pengamatan politisi-indonesia.com, Bang Foke hanya berani mengunjungi RSUD Tarakan, Jakarta Pusat yang juga menampung sejumlah korban kerusuhan Tanjung Priok yang cukup kritis. Ia datang ke RSUD Tarakan yang tak jauh dari Balaikota DKI, Kamis (15/4-2010) dengan didampingi Wakil Gubernur DKI Prijanto.
Sikap Foke yang tak mau meminta maaf kepada masyarakat atas insiden berdarah di Tanjung Priok tersebut, menunjukkan ia tak mengindahkan dan tak menghargai imbauan Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Ketua MPR RI Taufik Kiemas yang meminta, agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggungjawab atas insiden berdarah di Tanjung Priok. Sejauh ini, yang sudah meminta maaf atas kejadian insiden berdarah baru Wakil Gubernur DKI Prijanto. Sedang, Fauzi Bowo melempar tanggungjawab atas kejadian insiden itu kepada Wakil Gubernur DKI yang tak tahu apa-apa.

Sementara itu, Ketua MPR Haji Taufiq Kiemas kepada wartawan di DPR, mendesak agar Fauzi Bowo meminta maaf kepada warga setempat. ‘’Sudah saatnya pemerintah langsung meninjau ke Tanjung Priok. Saya rasa Gubernur DKI harus minta maaf atas kejadian itu. Ia seharusnya datang langsung,’’ imbau Taufiq.

Menurut Ketua MPR RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bertanggungjawab atas insiden berdarah di Tanjung Priok. ‘’Langkah kongkrit yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah melakukan mediasi dengan warga Koja,’’paparnya.

Taufiq berharap, Pemprov tidak memaksakan penyelesaian soal Makam Mbah Priok dengan jalan kekerasan.’’Sekarang giliran pemerintah yang datang ke rakyat. Ia berbicara kepada rakyat,’’ujar Taufiq.

Ungkapan senada dengan Sekjen PB HMI MPO Ahmad Ilyas, Taufiq juga berpendapat, Pemprov DKI harus mengevaluasi kinerja Satpol PP. ‘’Komandan Satpol PP harus bertanggung jawab atas insiden berdarah ini.Harus dibenahi lagi, pimpinan Satpol PP harus mempertanggungjawabkan. Kalau membubarkan, gimana undang-undangnya,’’katanya. [islammuhammadi/mt/politisi indonesisa/YN/Md/U/01,15/4/2010]

Polisi tidak bisa berbuat apa-apa menyaksikan aksi penjarahan terhadap besi-besi bangkai puluhan mobil yang dibakar massa dalam aksi bentrok dengan Satpol PP pada Rabu hingga Kamis dini hari tadi.
"Kita imbau sajalah jangan mengambil-ambil karena api masih menyala. Kita hanya bisa mengimbau jangan membahayakan diri sendiri," kata Kabag Bina Mitra Polres Jakut AKBP Hapsoro saat menyaksikan pembersihan jalan di sekitar makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, Kamis 15 April 2010.

Hapsoro hanya tertawa saat ditanya wartawan kenapa polisi hanya diam saja melihat aksi warga, karena penjarahan termasuk tindak pidana pencurian. "Ha ha ha, ya kita imbaulah," kata dia.

Hapsoro memastikan hari ini seluruh evakuasi bangkai mobil akan dituntaskan. Pihaknya mengerahkan mobil derek dari Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Utara. "Di bawa ke tepi-tepi jalan dahulu, sebagian ke gudang. Rencananya hari ini semua dibersihkan," kata dia.

Warga yang naik darah kemarin hingga dini hari membakar lebih dari 50 mobil dan sejumlah sepeda motor. Kebanyakan mobil truk Satpol PP, bahkan ada satu water canon milik polisi. Korban tewas tercatat tiga orang dari Satpol PP. [islammuhammadi/mt/vivanews]


Ucapan keprihatinan atas tragedi Koja terus berdatangan. Apalagi latarbelakang rencana penggusuran yang berujung bentrok tersebut, bermotifkan kepentingan bisnis.
”Tidak pantas kepentingan bisnis yang memang tidak pernah ada puasnya dibiarkan menggilas saksi-saksi budaya dan keagamaan. Lebih-lebih untuk bangsa yang menjunjung tinggi agama dan keadaban,” ujar Rais Syuriyah PBNU KH Masdar Farid Mas’udi seperti dikutip dari NU Online di Jakarta, Kamis (15/4/2010).

Menurut Masdar, Pemda DKI perlu mempertimbangkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Apalagi penggusuran itu meyanngkut situs sejarah, petilasan, dan maqam tokoh Islam yang sangat berjasa dan dihormati.

Lebih lanjut dia meminta Pemda DKI Jakarta tidak menggunakan tangan besi dalam menjalankan penggusuran areal sekitar makam Almarhum Habib Al Haddad Al Maghfurlah atau Mbah Priok.

Menurutnya, apapun alasannya, tindakan kekerasan yang dilakukan Satpol PP DKI tidak bisa diterima. ”Itu bukan saja pelanggaran norma keadaban tapi sudah merupakan kejahatan dan kebiadaban. Ini negara hukum, bukan negara tangan besi. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan secara hukum. Apalagi jika mau sedikit menambah dengan akal sehat dan kesantunan,” katanya.

Bentrok Koja bermula dari sengketa lahan sekira lima hektare. Pihak ahli waris Mbah Priok bersikukuh tanah ini merupakan hak miliknya atas dasar hak Eigendom Veerponding No 4341 dan No 1780.

Sementara pihak PT Pelindo mengklaim tanah itu berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan No 1/Koja Utara yang diterbitkan kantor pertanahan Jakarta Utara pada 21 Januari 1987. Penggusuran sendiri sejatinya dilakukan karena PT Pelindo ingin memperluas Terminal Bongkar Muat Peti Kemas.

Menyikapi kondisi ini, pihak ahli waris protes dan pada tahun 2001 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun gugatan ini ditolak. Setelah itu pihak ahli waris tidak mengajukan banding sehingga putusan pengadilan memiliki status hukum tetap dan hak atas tanah itu menjadi milik PT Pelindo II.

Sekadar informasi, sejak tahun 1999 pemerintah telah memberikan hak penggunaan kawasan pelabuhan kepada perusahaan asal Hongkong Hutchison Port Holding. Melalui anak perusahaannya, Grosbeak Pte Ltd, perusahaan asal Hongkong ini memegang kepemilikan Jakarta International Container Terminal (JICT) sebesar 51 persen. Sementara PT Pelindo II hanya hanya menguasai 49 persennya. [islammuhammadi/mt/okezone]

Mediasi antara pihak Pelindo dengan ahli waris makam Mbah Priok, akhirnya menemukan titik kesepakatan. Setidaknya ada sembilan poin dasar yang menjadi kesepakatan di antara dua pihak.
Berikut sembilan poin yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto di Balai Kota, Jakarta, Kamis (15/4/2010).

"Pertama, makam (Mbah Priok) tetap di posisinya," ucap Prijanto menyebutkan poin pertama kesepakatan.

Kedua, pendopo majelis, dan gapura akan berpindah posisinya, agar tidak mengganggu kegiatan pelabuhan, dan terminal berfungsi sesuai standar internasional. "Mengenai posisinya akan dibicarakan oleh Pelindo dan tokoh umat Islam," tambahnya.

Ketiga, sisa tanah akan terus dibicarakan oleh kedua belah pihak. Keempat, kasus bentrokan yang terjadi kemarin, akan ditindak sesuai hukum.

Kelima, perlunya keterlibatan tokoh mayarakat dan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan. Keenam, Pelindo setuju membuat MoU dari hasil pembicaraan lebih lanjut dengan ahli waris.

Ketujuh, secara administrasi pihak Pelindo akan berkomunikasi dengan pihak ahli waris, dan dengan tembusan Komisi A DPRD. Kedelapan, pemerintahan provinsi dan pelindo akan memperhatikan orang-orang yang menjadi korban dalam bentrokan kemarin, dengan menanggung semua biaya hingga selesai termasuk berobat jalan.

Poin terakhir, pembicaraan antara pihak Pelindo dengan ahli waris atau kuasa hukumnya, akan dilakukan secara langsung pada esok hari di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat. [islammuhammadi/mt/okezone]