Nama Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Susno Duadji, mencuat setelah ia diperiksa terkait kasus mafia hukum dengan terdakwa Gayus Tambunan senilai puluhan miliar rupiah. Susno yang dalam sejumlah pernyataannya membeberkan adanya praktik tidak beres di tubuh kepolisian yang melibatkan banyak perwira tinggi Polri Senin kemarin ditangkap oleh Mabes Polri.

Republika memberitakan, Kuasa hukum Susno Duadji, M Assegaf, menduga kliennya dijebak dalam pemeriksaan pada Senin (10/5) ini. Menurutnya, alasan penyidik untuk penahanan Susno terkesan dicari-cari. "Alasan ini terkesan dicari-cari sehingga sangat beralasan kita mengatakan Susno dijebak," ungkap Assegaf kepada wartawan, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/5).

Penangkapan itu direaksi keras oleh sejumlah pihak. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penahanan Susno Duadji akan memperkuat citra Kepolisian yang resisten mafia hukum. "Penahanan ini menegaskan citra kepolisian di mata publik sebagai lembaga yang resisten dengan upaya pembersihan mafia hukum," jelas Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah,Senin (10/5/2010).

ICW heran pada penegakan hukum serta tindak lanjut pelaporan dari masyarakat. "Kalau jendral polisi saja bisa diperlakukan begitu, bagaimana dengan yang dibawahnya? Atau, masyarakat biasa yang ingin membongkar korupsi kepolisian," tambah Febri.

Febri menilai korps baju coklat ini harus segera diselamatkan dengan perubahan citra yang lebih baik. Bahkan, Presiden RI pun harus turun tangan untuk memperbaikinya.

Hal senada diungkapkan oleh SETARA Institute for Democracy and Peace menyatakan bahwa Polri harus menjelaskan alasan penahanan Susno Duaji kepada masyarakat. Penetapan Susno sebagai tersangka yang diikuti dengan penahanan atas dirinya memunculkan pertanyaan serius bagi masyarakat umum.

Polri harus menjelaskan alasan penahanan Susno secara konprehensif. Penahanan ini menurut SETARA terkesan "balas dendam". Jika Polri gagal menjawab pertanyaan masyarakat umum, bukan tidak mungkin langkah penahanan Susno akan menjadi kontraproduktif bagi Polri sendiri.

SETARA menambahkan, terlepas dari berbagai dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Susno, faktanya Susno telah mengungkap praktik buruk di institusi Polri.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Fachri Hamzah, menyatakan bahwa penahanan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji merupakan tindakan kriminalisasi terhadap seseorang yang menyuarakan kebenaran.

Fachri justru menyayangkan jika seorang 'peniup peluit' yang membuka berbagai kasus mafia hukum justru dijadikan 'pesakitan'. Menurut Fachri, cara-cara seperti ini akan membuat orang jadi takut untuk mengungkapkan kebenaran.

Fachri menegaskan bahwa Komisi III dalam waktu dekat juga akan memanggil Kapolri untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini. "Masyarakat pasti kecewa karena rupanya harapan suara kebenaran yang diucapkan Susno, dari institusinya tidak mendapat perlindungan," kata Fachri. (irib/republika/11/5/2010)


Hijrahnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Washington DC, Amerika Serikat, guna menempati posisi Direktur Pelaksana Bank Dunia, mulai 1 Juni mendatang, seolah-olah mengejutkan semua pihak. Proses persetujuan pengunduran dirinya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun dinilai sejumlah pihak terlalu cepat dan mudah.

Ekonom senior Kwik Kian Gie sempat mengungkapkan keheranannya atas proses kilat yang terjadi dalam proses hijrah ini. Menurut Kwik, hijrahnya seorang direktur perusahaan saja tidak serta-merta bisa dilakukan dalam kurun satu bulan.

Pertanyaannya, benarkah kepindahan Sri Mulyani semata-mata merupakan proses sepihak Bank Dunia yang naksir berat dengan salah satu wanita perkasa di dunia versi majalah Forbes ini? Benarkah demikian? Presiden mengaku, ia baru mendengar kabar dipinangnya Sri Mulyani sebelum rapat kabinet di Tampak Siring, Bali, pada 20 April 2010 silam. Surat resmi dari Presiden Bank Dunia Robert Zoellick baru diterimanya pada 25 April 2010.

Beberapa pejabat di Kementerian Keuangan, seperti dikutip The Jakarta Post (6/5/2010), menyebutkan, Sri Mulyani diminta untuk mundur dan ditawari tugas Bank Dunia sebagai jalan keluar terhormat. Menurut pejabat itu, Sri Mulyani tidak pernah punya rencana mundur dan belum pernah pula mengajukan lamaran ke Bank Dunia.

Pernyataan ini dikuatkan oleh ekonom Faisal Basri. Dalam kolomnya di Harian Kompas, Senin (10/5/2010), Faisal menulis, sepanjang pengenalannya, mengemban tugas negara di negeri sendiri merupakan pilihan pertama bagi seorang Sri Mulyani. Menurut Fasial, bukan merupakan kelaziman kalau pejabat aktif setingkat menteri menyeberang ke lembaga internasional.

Oleh karena itu, lanjut dia, terasa kontradiktif dan ganjil membaca pernyataan Presiden yang menyatakan, meski menilai Sri Mulyani salah satu menteri terbaik dalam kabinet yang dipimpinnya, Presiden mengizinkan pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

"Jika Presiden yakin bahwa Sri Mulyani adalah aset berharga bagi bangsa, mengapa Presiden tidak menolak seketika permohonan pengunduran diri Sri Mulyani. Kalaupun ditolak, kita agaknya yakin Sri Mulyani tak akan mutung. Justru ia bangga dan semakin teguh melanjutkan pengabdian karena beroleh penguatan komitmen dukungan dari atasannya," ungkap Faisal.

Jauh sebelum peristiwa mengejutkan ini terjadi, sebenarnya desas-desus soal Bank Dunia sudah beredar dalam senyap. Desas-desus ini berembus sejak Desember 2009, tak jauh dari saat DPR membentuk Pansus pada 4 Desember 2009. Salah seorang anggota Tim Sembilan atau tim inisiator Hak Angket Century dalam roadshow-nya ke sejumlah media sempat berbisik pada akhir perbincangan bahwa Sri Mulyani akan "di-Bank Dunia-kan". Kala itu desas-desus ini tentu saja off the record meski terdengar seperti rumor tak jelas.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Irjen Kementerian Keuangan Hekinus Manao mengungkapkan, Bank Dunia sejak akhir 2009 sudah melirik Sri Mulyani. "Prosesnya sudah dari beberapa bulan lalu. Ya, ada proses dari suatu komite yang searching di beberapa negara," katanya.
Sri Mulyani sendiri, ketika dikonfirmasi soal rencana lama ini oleh para wartawan beberapa hari lalu, enggan menjawab. "Kalau itu, tidak usah saya jawab," ujarnya sambil tersenyum. Sri Mulyani resmi mengajukan surat pengunduran diri pada 5 Mei 2010. (kompas/11/5/2010)