Sebagaimana dikutip Antara, Dr. Rika menambahkan, "Saat ini Lapan sedang mempersiapkan dengan matang rencana peluncuran roket pengorbit satelit. Tapi mungkin baru akan meluncurkan satelit "nano" dengan berat di bawah 10 kilogram".
Menurut Rika Andiarti , satelit "nano" ini dapat difungsikan untuk pemantauan suhu udara maupun kelembabab udara dan -data kecil atau sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan satelit. Ia menjelaskan, "Ke depan kami targetkan mampu mengorbitkan satelit berukuran besar seperti yang digunakan untuk keperluan telekomunikasi dan lainnya".
Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan berbagai persiapan uji coba peluncuran roket pengorbit satelit. Dr.Rikan menambahkan,"Lima tahun ke depan kami harus sudah mampu memproduksi roket peluncur satelit berukuran besar, sehingga Indonesia tidak lagi meminta bantuan negara lain untuk mengorbitkan satelit".
Jamin keamanan
Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dr Djamasri menambahkan, dengan mengorbitkan sendiri satelit maka keamanan negara akan lebih terjamin.
Dijelaskannya, "Saat ini Indonesia masih meminta bantuan negara lain untuk mengorbitkan satelit, dan ini sangat rawan karena muatan roket dan satelit bisa disusupi kepentingan negara pengorbit satelit".
Profesor Djamasri mengatakan, teknologi kedirgantaraan khusunya tentang roket sangat bermanfaat dan bisa untuk berbagai kepentingan seperti mitgasi bencana. Teknologi kedirgantaraan juga sangat mendukung untuk kepentingan pertahanan Indonesia .
Ia menegaskan, "Jika dari Pantai Pandansimo, Kabupaten Bantul kita mampu membuat roket dengan daya luncur antara 3.000 hingga 5.000 kilometer maka pertahanan akan semakin kokoh dan negara lain tidak akan seenaknya".
Watak Politik Muhammadiyah
Menjelang digelarnya Muktamar Muhammadiyah ke-46 awal Juli nanti, ada baiknya jika kita simak bersama tulisan Edy M. Ya'kub, dalam artikelnya yang diangkat situs kantor berita Antara mengenai sepak terjang politik Muhammadiyah.
Dalam artikelnya itu, Edy mencatat Muhammadiyah merupakan persyarikatan yang tidak pernah terlibat langsung dengan politik praktis.Tidak seperti halnya dengan Nahdlatul Ulama (NU). NU pernah menjadi partai politik yakni Partai NU (1955), maka Muhammadiyah tidak pernah mengalaminya, kecuali empat model "pernikahan" dengan parpol.
Persyarikatan yang didirikan di kampung Kauman, Yogyakarta pada 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Dzulhijah 1330 Hijriah itu pernah melakukan "pernikahan resmi" dengan parpol ketika menjadi anggota istimewa dari Masyumi.
Namun, gerakan Islam modernis yang didirikan KH Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis itu juga pernah melakukan "pernikahan siri" dengan parpol ketika pendirian Parmusi (Tanwir Ponorogo).
Selain itu, Muhammadiyah pernah melakukan "nikah mut`ah (kontrak)" ketika sebagian pengurusnya terlibat dalam pendirian PAN, tapi akhirnya ditinggalkan parpol bentukan Amien Rais itu.
Model paling akhir justru bukan "pernikahan", melainkan "perceraian" organisasi pemurnian dan pembaruan Islam itu dengan parpol sebagaimana dirumuskan dalam Tanwir Denpasar (2001).
"Relasi Muhammadiyah dengan parpol itu sebenarnya sudah cukup jelas, karena Muhammadiyah secara historis tidak boleh berpolitik praktis," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin, di Surabaya (16/3/2010).
Setelah menjadi pembicara utama dalam seminar pramuktamar di Gedung PW Muhammadiyah Jatim, ia mengatakan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah itu mencakup seluruh bidang kehidupan, termasuk politik.
"Tapi, politik dan partai politik itu berbeda. Sejak sidang tanwir di Denpasar pada tahun 2001, Muhammadiyah bertekad mengintensifkan politik kebangsaan, sehingga Muhammadiyah tetap terlibat dalam politik," katanya.
Sedari Sidang Tanwir Denpasar itu, Muhammadiyah sudah memutuskan tidak ada hubungan struktural dan afiliasi dengan parpol mana pun.
"Masalahnya, memang terletak pada penerapan terkait era sekarang yang bersifat multipartai. Ada yang berharap netralitas Muhammadiyah itu pasif, tapi kita sudah sepakat dengan netralitas aktif," katanya.
Dalam netralitas aktif itu, katanya, Muhammadiyah akan ke mana-mana, sehingga keterlibatan warga Muhammadiyah dalam politik praktis akan ada di PAN, PMB, PPP, Golkar, PDIP, Partai Demokrat, dan sebagainya.
"Jadi, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam tidak mungkin untuk tidak berpolitik, karena Islam juga mengatur segala aspek kehidupan, termasuk politik, tapi khusus politik praktis akan ke mana-mana," katanya.
Amar makruf nahi munkar
Secara historis, politik yang melekat pada Muhammadiyah adalah politik kebangsaan yang sering disebut dengan politik "amar makruf nahi munkar" (mengajak ke kebaikan dan mencegah kemungkaran).
Bahkan, para pemimpin terdahulu di Muhammadiyah sangat aktif berpolitik seperti KH Ahmad Dahlan di Budi Utomo atau KH Mas Mansur dalam BPUPKI. Din Syamsudin menuturkan, "Artinya, Muhammadiyah itu tidak segan-segan menjadi pengeritik paling depan jika pemerintah bertindak salah, tapi Muhammadiyah juga akan menjadi pendukung terdepan jika pemerintah memang benar," kata.
Oleh karena itu, katanya, Muktamar Satu Abad di Yogyakarta akan menjadi pertaruhan gerakan penjaga "perjalanan" sejarah bangsa itu dalam memberikan sumbangsih untuk bangsa dan negara.
Pandangan senada diungkapkan Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) PP Muhammadiyah, Hajriyanto Y. Tohari, yang juga salah seorang politikus Muhammadiyah.Ia menyatakan, "Secara organisasional, Muhammadiyah memang menyatakan dirinya sebagai tidak memiliki afiliasi politik dengan partai politik mana pun, tidak berpolitik praktis, dan membebaskan warganya untuk memilih dalam pemilihan umum atau pilkada".
Masalah itu sudah selesai dan sudah berjalan bertahun-tahun, sehingga tidak ada seorang pun warga atau aktivis Muhammadiyah yang menyatakan keinginan untuk mengubahnya dalam Muktamar ke-46 di Yogyakarta pada 3-8 Juli 2010. Ketua LAZIS PP Muhammadiyah itu menjelaskan, "Parpol itu sangat penting dan strategis, termasuk untuk menegakkan dakwah Islam melalui tangan negara, tapi wilayah yang penting itu sengaja tidak dipilih oleh Muhammadiyah yang sejak kelahirannya telah memosisikan diri sebagai gerakan Islam nonpolitik".
Hal itu, katanya, karena Muhammadiyah menyadari bahwa persentuhan dengan dunia politik itu cukup rumit.
"Sekali melibatkan diri dalam pergumulan politik kekuasaan, ketika itu pula centang-perenang dan konflik di dalam maupun keluar akan terjadi, yang pada akhirnya membuat gerakan Islam ini kehilangan kepribadian," katanya.
Namun, katanya, Muhammadiyah tidak boleh alergi dengan politik atau kekuasaan. Ia mengingatkan, "Yang perlu dijaga hanyalah bagaimana agar kita tidak terjebak oleh isu-isu politik praktis yang tidak menguntungkan. Berpikir strategis dalam rangka menatap masa depan".
Agaknya, watak persyarikatan Muhammadiyah dalam relasi dengan politik adalah "amar makruf nahi munkar" yakni tidak berpolitik praktis, tapi berperan kritis dalam perpolitikan nasional.(irib/27/6/2010)
Shibani , Sabtu malam (26/6/2010) menegaskan, "Program pengiriman kapal bantuan Gaza oleh instansi pemerintah dan lembaga-lembaga sipil tetap masuk dalam agenda kerja." Dikatakannya, kapal pengangkut bantuan ke Gaza akan bergerak menuju Gaza setelah adanya koordinasi dengan para pejabat Mesir.
Dalam kesempatan itu, Shibani menyebut berlanjutnya pengiriman kapal bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai langkah yang bisa terus menciptakan opini umum anti-Zionis Israel. Dengan pengiriman intensif ke Gaza, Rezim Zionis Israel benar-benar terpojok.
Sejak Januari tahun 2007, Rezim Zionis Israel memblokade Jalur Gaza dengan tujuan menggulingkan pemerintah Hamas. Semua kebutuhan utama seperti bahan makanan, bahan bakar dan obat-obatan dilarang masuk ke wilayah yang jumlah penduduknya mencapai 1,5 juta warga. (IRIB/AR/LV/27/6/2010)
George Ishaq, salah seorang tokoh gerakan al-Kifayah Mesir mengenai demonstrasi hari Jum'at lalu di kota Iskandariah kepada televisi al-Alam mengatakan, "Kami akan terus mengupayakan penghentian aksi penyiksaan dalam struktur pemerintahan Mesir. Demonstrasi yang digelar untuk mengecam pembunuhan Khaled Said oleh polisi lewat penyiksaan, diikuti oleh seluruh kelompok oposisi."
Seperti diberitakan, belum lama ini polisi Mesir menangkap dan menyiksa Khaled Said, pemuda berusia 20 tahun yang memasang rekaman film di internet tentang maraknya perdagangan narkotika di kalangan polisi Mesir. Khaled meninggal setelah disiksa. (IRIB/AHF/27/6/2010)
Hosseini menjelaskan, penghapusan hambatan perdagangan dan penurunan tarif dagang antar negara Islam dapat membantu memudahkan proses perdagangan luar negeri negara-negara Islam. Selain itu Iran mengusulkan sosialisasi model finansial dan perekonomian Islam yang bersumber pada ajaran syariat.
Menurutnya, kapasitas dan pengalaman model perekonomian Islam yang terbukti berhasil bisa menjadi peluang untuk mengenalkan sistem perbankan Islam sebagai model yang sukses di dunia perbankan, dan hal ini perlu menjadi bagian dari kinerja Bank Pembangunan Islam.
Menteri Perekonomian Iran lebih lanjut menyampaikan beberapa hal mengenai pemberian pinjaman dan bantuan keuangan untuk negara-negara anggota yang terkena krisis, kerjasama perdagangan bursa antara negara-negara Islam, tukar pengalaman antara negara anggota, dan pembentukan sebuah Dana Moneter Islam yang menyertakan negara-negara Muslim. (IRIB/AHF/27/6/2010)
0 comments to "Indonesia bikin satelit baru..!!!....Rezim Mesir harus diganti....kenapa..???..."