RENCANA pemerintah memberlakukan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) awal Juli ini bakal memengaruhi perikehidupan masyarakat secara luas. Tak hanya kalangan industri kecil yang terkena imbasnya, pengusaha dan masyarakat kelas bawah pasti makin susah hidupnya.

Pasalnya, rencana kenaikan TDL sebesar 6-18 persen itu berbarengan dengan kenaikan tarif pembuatan SIM dan rencana penghapusan subsidi BBM untuk sepeda motor. Masalah itu, masih ditambah dengan beban orangtua yang harus menyiapkan dana untuk tahun ajaran baru bagi anaknya pada Juli ini juga.

Untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, kenaikan TDL itu perlu dikaji ulang. Pemberlakuan kenaikan TDL itu wajib ditunda, bahkan kalau perlu ditolak mentah-mentah. Di sisi lain, rasanya PLN meski berkaca diri. Betapa tidak, kenaikan TDL di tengah pelayanan listrik yang asal-asalan seperti sekarang ini akan sangat melukai hati rakyat.

Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir ini, PLN memberlakukan pemadaman bergilir. Celakanya, pemadaman itu tak mengenal jadwal. Dalam sehari, listrik bisa padam dua hingga tiga kali. Waktu pemadaman pun tak beraturan.

Sayangnya, hanya beberapa organisasi yang peduli dengan cara mendemo PLN. Sisanya, ratusan ribu warga Kalselteng yang terimbas byarpet hanya bisa menggerutu. Demikian juga dengan YLKI, tak pernah ada suara dan aksinya. Celakanya lagi, ketersediaan cadangan listrik yang belum pasti di daerah ini, digunakan salah satu calon gubernur untuk berkampanye.

Sungguh ironis.
Dengan pelayanan kelistrikan yang seperti itu, rasanya sungguh tidak tahu malu jika TDL dinaikkan. Berdasarkan penelusuran koran ini selama beberapa hari terakhir, sebagian besar pengusaha kecil di Banjarmasin mulai mengeluh. Pemadaman yang terjadi hampir tiap hari menurunkan omsetnya 50 persen lebih.

Bahkan, ada seorang penjual es batu yang terpaksa tidak mendapat penghasilan sepeser pun karena freezer atau kulkasnya tak bisa berfungsi. Betapa tidak, jika listrik mati dalam waktu lebih dari dua atau tiga jam, dipastikan freezer tak bakal bisa memproduksi es batu.

Pengusaha lain yang terimbas adalah pengusaha warnet. Di tengah menjamurnya bisnis warnet dan game online, kini persaingan di bidang usaha ini kian ketat. Mereka berlomba menurunkan tarif sewa internet. Akibatnya, penghasilan mereka pas-pasan.

Jika listrik padam, mau tidak mau mereka harus menggunakan genset, yang artinya harus mengeluarkan biaya ekstra. Tak hanya itu, dengan seringnya listrik mati, sejumlah komputer dan perangkatnya banyak yang rusak. Praktis, penghasilan mereka yang pas-pasan itu harus digunakan untuk menutup biaya yang tak perlu.

Begitu juga dengan usaha foto copy. Dengan adanya pemadaman, dipastikan omsetnya menurun drastis. Pasalnya, keuntungan dari usaha itu minim. Margin keuntungannya hanya beberapa rupiah yang didapat dari selisih harga kertas. Jika listrik mati, praktis tak dapat beroperasi.

Dengan sejumlah fakta tersebut, rasanya tak berlebihan jika masyarakat menolak pemberlakuan kenaikan TDL itu pada awal Juli ini. Pada bulan ini, masyarakat, terutama yang punya anak yang masih bersekolah, sedang memerlukan biaya yang tak kecil. Selain biaya masuk sekolah, mereka juga harus mempersiapkan biaya seragam, dan perlengkapan sekolah yang tak kalah besar.

Di sisi lain, PLN, terutama wilayah Kalselteng, harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Dengan kondisi pelayanan kelistrikan yang sedemikian minim, sungguh tak layak meminta kenaikan tarif listrik. Jika mereka berdalih kenaikan TDL itu disertai perbaikan kualitas pelayanan, bukankah selama ini TDL sudah sering naik? Tapi, janji tetap hanya tinggal janji, dan pelayanan tak pernah berubah. (*) sumber:Banjarmasinpost.co.id - Kamis, 1 Juli 2010