Televisi Aljazeera dalam sebuah laporannya selain menyinggung pemutusan tayangan televisi kelompok Hamas, Alaqsa oleh pemerintah Perancis, juga menguak pembekuan aset stasiun televisi ini oleh Kementerian Keuangan AS.

Sebagaimana dilaporan Fars, televisi Aljazeera dalam laporannya menyoroti keputusan Paris untuk memutuskan tayangan televisi milik Hamas itu.

Seraya menyinggung keputusan itu, Aljazeera menambahkan, para pemirsa Alaqsa akan segera kehilangan saluran kesayangannya dan hal seperti ini tentu saja diluar kehendak jaringan itu, sebab perusahaan satelit Eutelsat menilai Alaqsa sebagai penyewa yang tidak loyal.

Reporter Aljazeera seraya menayangkan gambar-gambar dari ruang kerja dan studio Alaqsa, melaporkan, para pegawai televisi ini dapat menerima jika mereka menjadi sasaran kebijakan pihak tertentu. Mereka menilai tujuan utama pemutusan tayangan televisi Alaqsa untuk membungkam mereka dan menghentikan misi televisi ini.

Menurut reporter Aljazeera, keputusan untuk memutuskan tayangan Alaqsa tidak mengejutkan para pegawai dan pemirsa televisi ini, sebab sebelum ini Alaqsa berkali-kali menghadapi tantangan berat sampai-sampai Kementerian Keuangan AS baru-baru ini juga membekukan aset-aset mereka di luar negeri.

Menyusul tekanan dari rezim Zionis Israel, akhirnya Dewan Tinggi Media Perancis memutuskan untuk menghentikan tayangan program-program televisi Alaqsa mulai Kamis (17/6) melalui satelit Eutelsat.

Hamas mengutuk keputusan pemerintah Perancis itu dan menegaskan bahwa kebijakan yang bertujuan membungkam suara muqawama telah gagal.(IRIB/RM/SL/17/6/2010)

Balasan Iran atas Sanksi dari Eropa Akan Setimpal

Deputi Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Urusan Eropa, Ali Ahani menyinggung upaya sejumlah perusahaan Eropa untuk memberlakukan sanksi transregional terhadap Iran seraya menyatakan, "Politik sanksi anti-Iran tidak akan menyelesaikan masalah dan dalam hal ini perusahaan-perusahaan Eropa yang akan merugi."

Hal itu dikemukakannya dalam pertemuan dengan sejawatnya asal Jerman di Berlin Kamis (17/6/2010). Menurutnya, penindaklanjutan secara bersamaan politik represif dan perundingan sama artinya dengan penipuan dan sia-sia serta menunjukkan ketidakjujuran pihak seberang.

Seraya mengimbau negara-negara Eropa untuk meninggalkan sikap-sikap kontrakdiktif, Ali Ahani juga menegaskan bahwa pemberlakuan sanksi dari Uni Eropa akan direaksi tegas dan setara oleh Republik Islam Iran.

Dalam pertemuan tersebut, Ali Ahani membicarakan masalah bilateral, regional, dan global, seraya menekankan bahwa salah satu tujuan ratifikasi resolusi anti-Iran di Dewan Keamanan PBB adalah mengabaikan Deklarasi Tehran. Dikatakannya, "Resolusi sanksi diratifikasi hanya untuk merusak kebijakan interaktif Iran."

Di lain pihak, Deputi Menlu Jerman juga menekankan posisi penting Iran dan menyambut baik pengokohan kontak dan dialog dengan para pejabat Iran. Menurutnya, Iran dan Jerman memiliki hubungan positif yang dapat terus ditingkatkan. (IRIB/MZ/18/6/2010)

Amnesti Internasional: Israel Berupaya Menipu Dunia

Amnesti Internasional menyinggung trik baru rezim Zionis Israel untuk mengalihkan opini umum dunia soal Gaza menuntut Tel Aviv harus segera mencabut blokade terhadap Gaza karena blokade tersebut bertentangan dengan ketentuan internasional.

Amnesti Internasional Kamis (17/6/2010) kembali merilis statemen setelah rezim Zionis Israel mengumumkan akan mengurangi blokade terhadap Gaza. Keputusan tersebut dinilai lembaga internasional ini membuktikan bahwa rezim Zionis Israel sama sekali tidak berniat mencabut hukuman massal terhadap rakyat Gaza.

Malcolm Smart, Direktur Urusan Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesti Internasional menyatakan, "Pengurangan blokade tidak cukup. Meski setiap upaya yang dapat mengurangi krisis kemanusiaan di Gaza tetap disambut, namun Israel harus melaksanakan tugasnya sebagai negara penjajah sesuai ketentuan internasional dan segera mencabut total blokade terhadap Gaza."

"Sama pentingnya seperti masuknya barang ke Gaza, rakyat Gaza juga harus diberi ijin untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Namun masalah ini tidak dibahas oleh kabinet Israel. Embargo ekspor produk Gaza dan masuknya bahan mentah, serta lalu-lalang warga, akan menghancurkan perekonomian Gaza," jelas Malcolm.

Menurutnya, blokade Israel telah meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan di Gaza dan rakyat Gaza kini bergantung pada bantuan asing. Masalah ini tidak akan terselesaikan selama blokade tidak dicabut.

Di bagian lain pernyataannya Malcolm menuturkan, "Berdasarkan laporan berbagai media, Israel hanya membolehkan masuknya sejumlah produk ke Gaza sementara banyak produk dan barang-barang yang masih tercantum dalam list blokade."

"Hingga kini masih belum jelas barang apa saja yang boleh masuk ke Gaza. Namun yang jelas Israel tidak mengijinkan warga Gaza melintas ke luar wilayah tersebut dan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap HAM."

Amnesti Internasional juga menyatakan bahwa Israel hingga kini telah mengemukakan berbagai alasan untuk melanjutkan blokadenya terhadap Gaza, namun pembatasan masuknya barang-barang konsumsi sipil tetap diberlakukan. Israel menurut Amnesti Internasional berhak untuk memeriksa barang yang masuk ke Gaza, namun kebijakan tersebut tidak boleh berakibat buruk pada semua penghuni di sebuah kawasan.

Bahkan warga Gaza tidak dapat pergi ke luar wilayah tersebut untuk berobat, apalagi untuk menjenguk sanak keluarga dan famili di wilayah lain di Palestina. (IRIB/MZ/18/6/2010)

Turki: Hubungan dengan Israel Diputus, Tel Aviv Harus Minta Maaf

Setelah serangan Israel terhadap konvoi kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza yang menewaskan sembilan warga Turki, Ankara mengemukakan peta jalan untuk "sepenuhnya" memutuskan hubungannya dengan Israel.

Setelah Israel menolak meminta maaf atau membayar kompensasi atas pembunuhan warga Turki dalam serangan terhadap kapal Mavi Marmara pada 31 Mei 2010 lalu, Komite Pelaksana Industri Pertahanan Turki (SSIK) Kamis (17/6/2010) meninjau kembali seluruh kesepakatan militer dan proyek kolektif dengan Israel.

SSIK mengadakan rapat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dan memutuskan untuk menggantungkan 16 kesepakatan militer dengan Israel, termasuk proyek moderenisasi pesawat dan tank senilai $757 juta dan proyek rudal senilai lebih dari $ 1,5 miliar.

Presiden Turki Abdullah Gul sebelumnya telah mengumumkan bahwa peta jalan itu harus disusun berdasarkan masalah sanksi terhadap Israel.

"Peta jalan tersebut merincikan proses hingga Turki sepenuhnya memutuskan hubungannya dengan Israel" dalam beberapa tahap," demikian dilaporkan koran Zaman terbitan Turki Kamis (17/6/2010).

Menurut peta jalan, langkah pertamanya adalah Turki tidak akan mengirim kembali duta besarnya ke Tel Aviv, kecuali jika Israel mengirim delegasi ke komisi investigasi PBB untuk menyidiki serangan Israel terhadap konvoi kapal bantuan kemanusiaan Freedom Flotilla.

Lebih lanjut, semua latihan militer dan kerjasama dengan Israel harus dihentikan dan sesuai peta jalan tersebut penyelidikan internal Israel atas serangan terhadap Freedom Flotilla tidak diakui oleh pemerintah Turki.

Namun Ankara juga mengumumkan bahwa bahwa proyek-proyek kerjasama antara sektor swasta Turki dan Israel dikecualikan dari peta jalan tersebut.(IRIB/MZ/18/6/2010)

Israel Ancam Serang Kapal Bantuan Kemanusiaan Lebanon untuk Gaza

Seorang pejabat senior militer Israel memperingatkan pemerintah Beirut yang membolehkan sebuah kapal bantuan kemanusiaan berangkat dari pelabuhan Lebanon menuju Jalur Gaza.

"Saya mengatakan dengan tegas kepada pemerintah Lebanon: Anda bertanggung jawab atas kapal yang meninggalkan pelabuhan dengan niat mencoba mendobrak blokade atas Gaza," kata Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak Kamis (17/6/2010).

Peringatan itu mengemuka sehari setelah kelompok aktivis perempuan Lebanon menyatakan rencana mereka mengirim kapal sarat bantuan kemanusiaan dan suplai medis ke Gaza.

Israel menyatakan bahwa angkatan lautnya yang tidak akan membiarkan kapal tersebut mencapai Gaza.

"Pemerintah Lebanon bertanggung jawab atas kapal yang meninggalkan pelabuhannya... karena dapat mengakibatkan bentrokan dan tindak kekerasan berbahaya jika kapal tersebut menolak digiring ke pelabuhan Asdod," kata Barak.

Samar Haji, panitia konvoi bantuan kemanusiaan itu menyatakan 50 aktivis Lebanon dan asing akan mengikuti ekspedisi kemanusiaan tersebut. "Kami semua perempuan independen yang percaya dapat mendobrak blokade atas Gaza," kata Samar Haji.

Pada 31 Mei 2010 lalu, pasukan Israel menyerang konvoi kapal bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza di perairan internasional. Serangan tersebut merenggut nyawa 20 aktivis dan puluhan lainnya cedera.(IRIB/MZ/18/6/2010)