Rezim Zionis Israel kembali menyerang bagian perbatasan selatan Lebanon. Dengan serangan itu, rezim ini kembali melanggar resolusi 1701 Dewan Keamanan (DK) PBB. Tentara Israel yang ditempatkan dekat perbatasan Lebanon, hari Sabtu (24/7), menembaki kawasan Atya As-Shab, selatan negara ini.

Rezim Zionis Israel sejak kalah perang 33 hari di Lebanon, melakukan pelanggaran lebih dari 7 ribu kali baik dari darat, udara dan laut.

Dilaporkan pula, Israel yang didukung AS ingin menciptakan perang baru di Lebanon. Washington dan Tel Aviv berkoordinasi dalam mewujudkan program haus perang rezim Zionis dan ekspansi masif di kawasan. Terbongkarnya pengawasan AS terhadap program haus perang Tel Aviv berlangsung di saat para pejabat AS melanjutkan agitasinya untuk menyiapkan situasi yang kondusif demi menyalakan mesin perang rezim Zionis lebih massif di kawasan dan menyertai Israel dalam perang urat syaraf. Terkait hal ini, Dewan Hubungan Luar Negeri AS memprediksi perang baru yang disulut rezim Zionis ke Lebanon. Kemungkinan perang ini akan meletus pada 12 hingga 18 bulan mendatang.

Terkait hal ini, Ahmadinejad juga menyatakan, "Musuh-musuh Iran dengan bantuan rezim zionis memutuskan untuk menyerang satu atau dua negara Arab, sahabat Iran. Dengan cara itu mereka berupaya menciptakan situasi menakutkan bagi Iran supaya tunduk dan menyerah." (IRIB/AR/25/7/2010)


Shin Bet, Dinas Keamanan Nasional Israel menangkap Hatim Abdul Qadir, pejabat Fatah yang menangani masalah al-Quds.

Palestine Today melaporkan, pasukan keamanan Israel Sabtu (24/7) menangkap Hatim Abdul Qadir di tenggara al-Quds. Abdul Qadir rencananya akan bergabung dengan delegasi al-Quds untuk menyatakan rasa solidaritas mereka terhadap pemuda Druze yang menolak wajib militer di Israel.

Beberapa bulan lalu pengadilan Israel di al-Quds mengasingkan Abdul Qadir selama enam bulan dan memaksanya membayar denda sebesar 20 ribu Shekel. (IRIB/Palestine today/MF/SL/25/7/2010)


Gerakan Perjuangan Islam Palestina (Hamas) mengkritik tuntutan PBB yang menyatakan bahwa bantuan ke Gaza harus melalui jalur darat. Juru Bicara PBB, Martin Nesirky, hari Jumat (23/7) mengatakan, "Ada jalan darat untu menyalurkan bantuan ke Gaza. Untuk itu, semua bantuan internasional harus lewat jalur darat."

Menyusul pernyataan itu, Juru Bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, hari Sabtu (24/7) mengatakan, "Pernyataan PBB yang mengharuskan bantuan Gaza disalurkan melalui jalur darat, menunjukkan bahwa lembaga internasional ini bekerjasama dengan Zionis Israel."

Menurut Abu Zuhri, jalur darat yang diusulkan PBB juga ditutup oleh tentara Zionis Israel. Lebih dari itu, rezim ini melarang seluruh delegasi dari berbagai negara yang ingin masuk ke Gaza.
Pernyataan itu mengemuka setelah Wakil Israel untuk PBB, Gabriela Shalev melayangkan surat kepada Sekjen PBB, bahwa berdasarkan "ketentuan internasional" Tel Aviv berhak untuk mencegah masuknya dua kapal Lebanon Junia dan Julia, ke perairan Gaza.
Sekali lagi Israel berdalih bahwa pencegahan masuknya kapal bantuan tersebut karena membawa senjata atau orang yang diklaim berniat melakukan provokasi dan konfrontasi. (IRIB/AR/25/7/2010)


Ketidakselarasan PBB dengan opini dunia kembali ditunjukkan dalam keputusan terbarunya bahwa organisasi yang ingin memberikan bantuan ke Gaza harus mengirimkannya melalui darat.

Jurubicara PBB Martin Nesirky dalam konferensi persnya menyatakan, "Ada rute darat yang disediakan untuk menyalurkan bantuan lewat darat. Itulah cara menyampaikan bantuan ke rakyat Gaza."

Menurut Nesirky hal ini harus diperhatikan khususnya pada saat Palestina dan Israel dalam waktu dekat akan mengadakan perundingan langsung.

Pernyataan itu mengemuka setelah Wakil Israel untuk PBB, Gabriela Shalev melayangkan surat kepada Sekjen PBB, bahwa berdasarkan "ketentuan internasional" Tel Aviv berhak untuk mencegah masuknya dua kapal Lebanon Junia dan Julia, ke perairan Gaza.

Sekali lagi Israel berdalih bahwa pencegahan masuknya kapal bantuan tersebut karena membawa senjata atau orang yang diklaim berniat melakukan provokasi dan konfrontasi.

Nesirky menegaskan, "Telah ada kemajuan dalam meningkatkan jumlah bantuan, tapi jauh dari cukup dan kami terus mengupayakannya." (IRIB/MZ/SL/24/7/2010)

Jet-jet tempur Israel kembali melakukan pelanggaran zona udara Lebanon. Pelanggaran jet-jet tempur Israel itu disampaikan dalam pernyataan militer Lebanon, hari Ahad (25/7/2010).

Menurut statemen itu, jet-jet tempur Israel melanggar zona udara Lebanon, hari Ahad, yang kemudian direaksi langsung oleh militer Lebanon. Berdasarkan laporan tersebut, militer Lebanon memuntahkan tembakan misil anti-udara. Karena reaksi cepat tentara Lebanon itu, jet-jet tempur Israel itu terpaksa kabur dari zona udara Lebanon.

Pelanggaran udara, darat dan laut Zionis Israel termasuk pelanggaran resolusi 1701 Dewan Keamanan (DK) PBB. Resolusi 1701 itu diputuskan DK PBB untuk mengakhiri perang 33 hari di Lebanon, supaya Zionis Israel tidak arogan melancarkan serangan kembali ke Lebanon.

Dilaporkan pula, Israel yang didukung AS ingin menciptakan perang baru di Lebanon. Washington dan Tel Aviv berkoordinasi dalam mewujudkan program haus perang rezim Zionis dan ekspansi masif di kawasan. Terbongkarnya pengawasan AS terhadap program haus perang Tel Aviv berlangsung di saat para pejabat AS melanjutkan agitasinya untuk menyiapkan situasi yang kondusif demi menyalakan mesin perang rezim Zionis lebih massif di kawasan dan menyertai Israel dalam perang urat syaraf. Terkait hal ini, Dewan Hubungan Luar Negeri AS memprediksi perang baru yang disulut rezim Zionis ke Lebanon. Kemungkinan perang ini akan meletus pada 12 hingga 18 bulan mendatang.

Terkait hal ini, Ahmadinejad juga menyatakan, "Musuh-musuh Iran dengan bantuan rezim zionis memutuskan untuk menyerang satu atau dua negara Arab, sahabat Iran. Dengan cara itu mereka berupaya menciptakan situasi menakutkan bagi Iran supaya tunduk dan menyerah."(IRIB/AR/26/7/2010)


62 tahun berlalu sejak rezim ilegal Zionis mengumumkan berdirinya negara bernama Israel di tanah Palestina. Sejak saat itu dan sampai kini, suara buldozer dan mesin-mesin berat terdengar di sana. Buldozer nampaknya mendapat tugas khusus yang tak berkesudahan untuk melindas dan menghancurkan rumah dan meratakan tanah milik warga Palestina guna menciptakan lahan yang tepat bagi pembangunan perumahan baru bagi imigran zionis atau memperluas permukiman yang sudah ada.

Proyek pembangunan permukiman tentunya menimbulkan dampak yang terkadang bisa disebut tragedi kemanusiaan. Puluhan, ratusan bahkan ribuan orang yang semestinya hidup damai dan mendiami rumahnya dengan tenang dipaksa harus menguras air mata menyaksikan rumah-rumah mereka dihancurkan oleh buldozer-buldozer Israel. Tanpa rumah mereka harus mencari tempat perlindungan yang mungkin saja bisa didapatkan di tempat lain. Mungkin jika kisah itu terjadi di tahun-tahun pertama berdirinya rezim ilegal Israel, orang bisa mengatakan, sebuah tragedi yang sudah berlalu. Namun, tragedi yang memiris hati itu masih terus terjadi sampai hari ini.

Perilaku yang tak berperkemanusiaan itu sebenarnya sudah diprogram oleh orang-orang zionis jauh sebelum Israel berdiri. Program itu sudah disusun pada dekade 1930 dan 1940 ketika Inggris memegang Mandat atas Palestina. Berdasarkan program DOLT, orang-orang Zionis dikerahkan untuk menyulut ketidakamanan terhadap rakyat Palestina dan setiap hari harus ada tragedi yang mereka buat. Dengan cara ini rakyat Palestina harus memilih satu dari dua pilihan, mati atau pengungsian paksa.

Untuk menjalankan program ini, kaum Zionis mengerahkan regu-regu teror yang salah ?satunya adalah Hagana. Regu-regu teror ini pada dekade 1940-an setiap hari menyusup secara diam-diam ke wilayah permukiman warga dan desa-desa Palestina untuk memasang bahan peledak di mana-mana. Pintu-pintu dan jendela rumah yang terbuat dari kayu dilumuri bensin lalu dibakar. Percikan api itu memicu ledakan dinamit yang sudah disebar. Dengan cara ini mereka membakar dan memberangus desa-desa Palestina dan menghilangkannya dari peta.

Mungkin Anda pernah mendengar nama desa Deir Yassin dan Kafr Kassem yang sudah berubah menjadi pedesaan Zionis. Kedua desa itu dan masih banyak desa lainnya adalah korban kekejaman orang-orang Zionis. Program perluasan wilayah Israel selalu terjadi di atas penderitaan dan dengan tumpahan darah rakyat Palestina. Karena itu, para pengamat menyebut Israel sebagai rezim yang tak beridentitas, sebuah negara yang tanpa bangsa dan negeri.

Untuk menjadi sebuah negara, Israel tidak memiliki dua unsur utama itu. Karena itulah, orang-orang zionis berusaha mewujudkan satu unsur penting yaitu negeri dengan merampas negeri bangsa lain. Perampasan itu dilakukan dengan menebar teror, pembantaian dan pengusiran paksa. Sementara untuk memenuhi syarat lain, Israel mendatangkan orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia. Tak heran jika rakyat Zionis terdiri dari berbagai ras dan punya beragam tradisi yang berbeda.

Setelah berdirinya Israel secara tidak sah di negeri Palestina tahun 1948, kaum Zionis masih melanjutkan politik perluasannya. Salah satu agenda utama rezim ini adalah menyulut perang dan merampas, demi untuk mempertahankan eksistensinya. Kebijakan keji penghancuran rumah-rumah warga Palestina dan membangun permukiman untuk imigran Yahudi, penghancuran masjid-masjid dan situs-situs bersejarah Palestina adalah kebijakan yang tak berubah sejak tahun 1948. Kebijakan bahkan dilanjutkan setelah Israel menduduki Gaza dan Tepi Barat Sungai Jordan.

Zionis ingin menghapus semua jejak negeri bernama Palestina. Mesin-mesin buldozer ?Zionis bukan hanya menyasar ke rumah-rumah dan perkebunan warga Palestina, tetapi juga menerjang kota kuno Beitul Maqdis dan situs-situs bersejarah Palestina yang menyimpan kenangan ribuan tahun negeri ini. Tak ada rambu merah yang diperhatikan oleh kaum Zionis dalam menghapus nilai sejarah negeri para nabi ini.

Masjidul Aqsha adalah salah satu situs yang terancam kehancuran akibat ulah orang-orang Zionis. Tanah-tanah di sekitar masjid ini dirampas untuk diubah menjadi taman, tempat hiburan, dan pusat perjudian. Di bawah lokasi masjid dan sekitarnya dibangun terowongan. Inilah yang dilakukan rezim zionis terutama dalam sepuluh tahun terakhir. Yang menarik proyek pembangunan permukiman Zionis di wilayah pendudukan khususnya di al-Quds digarap di bawah pengawasan Departemen Peperangan.

Dengan cara itu, Israel siap menggelar aksi militer jika rakyat Palestina memprotes perampasan rumah mereka. Sejak tahun 1967, yaitu ketika Baitul Maqdis dan Tepi Barat diduduki rezim Zionis, ratusan ribu warga Palestina dipaksa meninggalkan negeri dan kampung halaman mereka. Sebagai gantinya, Israel mendatangkan para imigran Yahudi untuk menempati wilayah Palestina.

Sejak awal abad 21, umat Yahudi di seluruh dunia sudah tidak menunjukkan minat untuk berhijrah ke Palestina. Tak hanya itu, rezim Israel saat ini tengah menghadapi dilema besar arus balik para imigran dari Palestina. Akhirnya, Israel melirik Yahudi Afrika untuk didatangkan ke Palestina. Dengan cara ini, Israel berusaha mengatasi masalah kependudukannya.

Kini semua orang sudah menyadari bahwa Israel adalah rezim perampas negeri lain, rezim rasialis dan rezim yang tak mengenal perikemanusiaan. Rezim ini tak mengenal kata puas dan selalu ingin memperluas kekuasaannya. Protes dari pihak manapun tak pernah digubris. Pembangunan permukiman zionis terus berjalan dan dinding pemisahpun tetap berdiri. Israel tak segan-segan menghancurkan masjid dan menggantinya dengan sinagog. Proses pendatangan imigran yahudi dari berbagai negara juga terus dilanjutkan.

62 tahun berlalu dan Israel masih melakukan hal yang sama, memperluas kekuasaan, menghancurkan perumahan warga Palestina, memberangus ladang pertanian, membunuh, menyiksa, dan menebar ketakutan. Zionis masih terus berusaha menjadikan Israel sebagai negara yang bisa diterima di Timur Tengah. Namun demikian, Israel tetap tak peduli dengan undang-undang internasional yang terangkum dalam perjanjian Jenewa tahun 1949 yang menegaskan bahwa pihak penjajah harus memerhatikan hak-hak bangsa yang dijajah. Dalam perjanjian ini ditegaskan bahwa penjajah tak berhak untuk menistakan martabat bangsa yang dijajah. Zionis adalah zionis, yang selalu merasa di atas semua hukum dan aturan. Sebab, rezim ini merasa aman dengan adanya AS sebagai pelindung.(IRIB/AHF/SL/25/7/2010)