BANJARMASIN - Sikap puluhan pedagang di Jalan Cendana terpecah. Mereka sudah tidak kompak lagi mempertahankan puluhan kios di samping Taman Budaya Kalsel, yang puluhan tahun menjadi sumber pendapatan mereka.

Handayani adalah salah seorang pedagang yang tidak mau lagi bertahan. Sehari sebelum kiosnya dibongkar paksa Satpol PP, dia membersihkan dan membongkarnya sendiri, Minggu (1/8/2010).

"Saya melakukan ini supaya bisa mengambil kayu yang masih baik buat membangun kios baru," ujar Handayani, yang juga Bendahara Persatuan Pedagang Cendana.

Ketua Persatuan Pedagang Cendana, Budiono, membenarkan sikap pedagang di Jalan Cendana sudah terpecah. "Sebagian pedagang masih tetap bertahan berjualan di Cendana," ujarnya, Minggu (1/8/2010).

Budiono mengaku diri termasuk yang bertahan. "Kami akan melakukan segala acara agar bisa tetap berjualan sampai akhir Ramadan," ujarnya.

Upaya yang sudah dilakukan, katanya, mengajukan surat permohonan kepada DPRD Kota Banjarmasin. "Kami sudah mengajukan permohonan kepada DPRD untuk menunda pembongkaran," ujar Budiono.

Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rusian, mengaku sudah menerima surat permohonan pedagang Cendana tersebut. "Surat sudah diserahkan ke Banmus (Badan Musyawarah). Nanti Komisi II dan III yang akan memantaunya," ujar Rusian.

Ketua Komisi III, Matnor Ali, dukungan para pedagang Cendana. "Pemko harus memberikan dispensasi. Penggusuran warung Cendana bukan prioritas," ujarnya.

Menurutnya, belum tentu dalam waktu sebulan atau dua bulan, jalan tersebut langsung diaspal. Sedangkan di sisi lain, warung itu menjadi sandaran utama masyarakat sekitar, khususnya mahasiswa. "Demi kemanusiaan, ini masukan Komisi III yang akan saya sampaikan ke Komisi I yang membidangi hukum juga," ujarnya.

Kepala Satpol PP, Nazamuddin menegaskan, pihaknya tidak akan menunda-nunda lagi pembongkaran kios-kios di Jalan Cendana tersebut. "Kami akan melakukan pembongkaran besok (Senin, Red). Tidak ada toleransi lagi," ujarnya dengan suara tinggi.

Menurutnya, pelaksanaan pembongkaran itu sesuai dengan surat instruksi yang dikeluarkan Wali Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu. "Dalam surat instruksi itu kan sudah jelas bahwa pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan 2 Agustus," ujarnya.

Nazamuddin menjelaskan, selain mendirikan bangunan di atas tanah milik pemprov, para pedagang di Jalan Cendana juga melanggar Perda No 19 Tahun 2007. "Dalam Perda itu dijelaskan keberadaan warung yang mengganggu arus lalu lintas maka akan ditertibkan," ujarnya.

Pihaknya, kata Nazamuddin, akan menurunkan 100 personel gabungan dari petugas Satpol PP, Polisi dan Marinir. "Jika memungkinkan, kami juga akan menggunakan alat berat untuk melakukan pembongkaran kios-kios tersebut," ujarnya.

Wali Kota Banjarmasin Yudhi Wahyuni enggan berkomentar panjang soal rencana pembongkaran kios tersebut. Menurutnya, semua rencana itu sudah melalui mekanisme.

"Ya lihat saja besok, bagaimana keadaannya. Semuanya sudah jelas," ujarnya singkat.

Seperti diberitakan, dalam akta notaris Henny Rupiyanti tertanggal 5 Oktober 2002 disebutkan para pedagang bersedia pindah jika kawasan Jalan Cendana itu diminta pemerintah.

Pada tahun 2004, Pemprov Kalsel melayangkan surat agar Pemko Banjarmasin menertibkan kawasan itu. Saat mau ditertibkan, para pedagang minta toleransi. Alasan mereka belum memiliki tempat usaha yang baru.

Dengan pertimbangan menjelang pelaksanaan Pemilukada, toleransi diberikan hingga akhir Juli 2010. Hingga batas waktu berakhir, pedagang masih ngotot dan bertahan. Kemudian muncul instruksi wali kota yang isinya pembongkaran kios Jalan Cendana dilakukan tanggal 2 Agustus 2010.

(coi/ll/nda/BANJARMASINPOST.CO.ID/Senin, 2 Agustus 2010)