Namun perlu dicatat, pesan itu secara jelas menyebut nama Jalal Talabani sebagai Presiden Irak, tapi sama sekali tidak menyinggung Nouri al-Maliki sebagai Perdana Menteri dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu. Ini merupakan cerminan pandangan pemerintah Riyadh terhadap pemerintah Baghdad saat ini.

Sejumlah kelompok Irak selain mereaksi langkah provokatif Arab Saudi dalam mengundang partai-partai politik Irak untuk berkumpul di Riyadh, juga menyebut ajakan itu sebagai bentuk intervensi urusan internal Irak.

Salah seorang petinggi Partai al-Dakwah, Hasan Asyura menegaskan, undangan Arab Saudi kepada kelompok-kelompok Irak dilakukan dalam kerangka menggagalkan upaya yang tengah diseriusi untuk keluar dari krisis politik di Negeri Kisah 1001 Malam itu. Dalam beberapa bulan terakhir, Arab Saudi termasuk negara Arab lainnya secara implisit mendukung sikap kubu al-Iraqiya soal pembetukan pemerintahan baru Irak.

Menanggapi kinerja Riyadh terhadap pemerintah Baghdad dalam beberapa tahun belakangan dan hubungan beberapa pejabat Saudi dengan kelompok teroris yang beroperasi di Irak, mayoritas pengamat politik menilai patut dicurigai seruan Raja Abdullah kepada kelompok politik Irak untuk menggelar pertemuan di Riyadh.

Tampaknya pemerintah Saudi belum puas terhadap format kekuasaan di Irak saat ini. Jauh sebelum digelarnya pemilu parlemen Irak, Riyadh juga berupaya mengubah format kekuasaan di negara itu. Salah satu upaya pemerintah Saudi adalah membuka pintu bagi kehadiran anasir-anasir Partai Baath di parlemen baru Irak.

Kini Irak berada dalam kondisi sensitif dan kubu-kubu politik negara itu telah mencapai kemajuan berarti untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional di bawah kepemimpinan aliansi Syiah. Namun Riyadh dengan menyebut Arab Saudi sebagai tanah air kedua bagi warga Irak dan mengundang kelompok politik negara itu untuk bertemu di Riyadh, tengah berupaya menghalangi terbentuknya pemerintahan baru Irak.