Kantor berita Reuters (23/3) mengutip pernyataan juru bicara kantor tersebut, Rupert Colville, "Ini sangat penting bahwa pihak berwenang Bahrain harus mematuhi standar internasional. Warga tidak boleh ditangkap secara sewenang-wenang, mereka tidak boleh ditahan tanpa bukti yang jelas atas kejahatan mereka."

Menurut keterangan kantor PBB itu, para aktivis dan staf medis Bahrain ditangkap menyusul lebih dari 100 orang telah dilaporkan hilang sejak aksi kekerasan aparat terhadap para demonstran anti-pemerintah pekan lalu.

Menurut Colville, "Situasi di Bahrain masih sangat mengkhawatirkan dengan banyaknya jumlah korban tewas dan laporan tentang orang hilang yang mencapai 50 hingga 100 kasus dalam seminggu terakhir."

Ditambahkannya, "Dua di antara orang yang sebelumnya dinyatakan hilang ditemukan mati."

Pejabat PBB itu lebih lanjut menjelaskan"Warga tidak boleh dipukuli atau dilecehkan secara fisik oleh aparat keamanan, korban cedera juga tidak seharusnya dicegat untuk mendapat perawatan medis, dan berdasarkan laporan hal ini masih terjadi di Bahrain."

Sementara itu, seorang perempuan di Bahrain, meninggal setelah menderita luka tembak di kepala.

Colville juga menyinggung berbagai laporan terkait penahanan atau ancaman terhadap orang-orang yang berbicara kepada media.

"Mereka yang ditangkap termasuka di antaranya adalah para aktivis politik, aktivis HAM, dokter dan perawat dari rumah sakit Salmaniya," ungkap Colville.

"Banyak dari mereka yang melaporkan situasi dalam negeri Bahrain kepada dunia luar, komunikasi mereka telah diputus dan dalam beberapa kasus bahkan ponsel anggota keluarga mereka juga telah diputus," tegas Colville.

Colville menegaskan bahwa protes damai sama sekali bukan tindak kejahatan dan memberikan informasi kepada wartawan tidak bertentangan dengan logika, bukan kejahatan, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

Sedikitnya 20 orang tewas dan sekitar 1.000 lainnya cedera sejak protes anti-pemerintah mengguncang Bahrain pada pertengahan Februari lalu.

Di sisi lain, para demonstran menegaskan bahwa mereka tidak akan menghentikan demo sampai tuntutan mereka terpenuhi yaitu kebebasan dan pembentukan pemerintahan monarki konstitusional serta hak yang seimbang dalam pemerintahan. (IRIB/MZ/MF/23/3/2011)

Bahrain: Perjuangan di “Kota Dosa”

"Manama is one such beautiful city, where there is river of alcohol and fishes of pretty girls," demikian promosi di sebuah situs traveling.

Bila Anda browsing di situs-situs traveling tentang tempat-tempat favorit untuk berpesiar, sangat mungkin Anda menemukan kategori "sin city" (kota dosa). Ada sepuluh kota ‘paling berdosa' di dunia ini, tempat di mana kaum hedonis difasilitasi dalam melampiaskan nafsu bejat mereka, mulai dari minuman keras, judi, hingga mencari pelacur. Kota dosa urutan 10 adalah Berlin, urutan 9 adalah Macau, urutan pertama adalah Pattaya. Dan, Manama, ibu kota Bahrain yang berpenduduk mayoritas muslim itu, berada di urutan ke delapan! Sebuah situs traveling menulis, bahwa tiap akhir pekan, laki-laki dari Arab Saudi akan berbondong-bondong datang ke Bahrain, mengendarai mobil-mobil mewah, melewati jembatan King Fahad. Jembatan sepanjang 16 mil itu juga sering dijuluki jembatan "Johnny Walker", merek minuman keras. Tak heran, karena laki-laki Saudi kebanyakan melewati jembatan itu dengan tujuan untuk berpesta pora menenggak minuman keras yang konon dibatasi di Arab Saudi. Masih menurut situs traveling itu, pelacur juga mudah didapat di Manama. Sungguh sebuah kota yang bergelimang dosa.

Dan, menurut Anda, bagaimana perasaan rakyat Bahrain? Bahrain adalah sebuah negara di Timur Tengah dengan budaya Islam yang sangat kental. Penduduknya adalah muslim, yang kebetulan 60%-nya bermazhab Syiah. Kaum muslim, apapun mazhabnya, bila hidup di tengah kebejatan dan kebobrokan yang dipertontonkan secara terang-terangan seperti yang terjadi di ‘kota dosa' itu, pastilah akan merasa terhina. Ketika rasa terhina rakyat Bahrain mencapai puncaknya, mereka bangkit untuk menuntut pergantian rezim.

Ketika gelombang protes rakyat Bahrain semakin memuncak, para lelaki dari Arab Saudi juga datang berbondong-bondong melewati jembatan Johnny Walker itu. Namun, kali ini mereka datang dengan membawa senjata. Moncong senjata diarahkan kepada para demonstran yang bertangan kosong.

Tepat tanggal 14 Maret, sekitar 1000 tentara Saudi memasuki Manama dengan tujuan untuk membantu rezim Al Khalifa dalam membungkam demonstrasi rakyat Bahrain. Mereka menyerbu kampus Bahrain University, menembaki sekitar 350 pemuda muslim yang berdemo menuntut demokrasi, dengan gas air mata dan peluru karet. Mereka juga merangsek ke lapangan Pearl tempat berkumpulnya para demonstran dan kembali menyerang tanpa kenal ampun. Puluhan orang gugur dan ratusan lainnya terluka.

Serbuan pasukan dari Arab Saudi ini terjadi hanya dua hari setelah Menhan AS, Robert Gates, menemui Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa di Manama. Sebagian besar analisis politik yang saya baca menyebutkan bahwa dalam kunjungan ini keduanya memang saling bersepakat untuk mempertahankan rezim Al Khalifa di Bahrain dengan cara apapun, termasuk dengan membunuhi rakyat Bahrain. Tentu saja, AS tetap beretorika dan menyatakan ‘menyesalkan kekerasan yang terjadi di Manama."

AS dan Uni Eropa telah memertontonkan kemunafikan paling dahsyat: mengirim pasukan ke Libya untuk ‘membebaskan' rakyat Libya dari Qaddafi serta mendorong terjadinya demokratisasi di Libya; namun pada saat yang sama, membiarkan (dan bahkan mendukung) raja-raja Arab membungkam tuntutan demokrasi di Bahrain. Kemunafkan mereka sudah bukan rahasia lagi. Standar ganda Barat dalam menghadapi Bahrain dan Libya hanyalah pengulangan dari sekian banyak standar ganda yang mereka pertontonkan sepanjang sejarah.