Statemen ini mengemuka di saat Menlu AS memulai lawatannya di Timur Tengah dengan misi menyebarkan Iranphobia di tengah negara-negara Arab, menyusul kegagalan tekanan Gedung Putih terhadap Beijing agar mengamini Washington meningkatkan sanksi terhadap Tehran.

Tampaknya strategi ini akan kembali menuai kegagalan, sebagaimana kebijakan Gedung Putih sebelumnya, dan negara-negara Arab di kawasan pun menyatakan bahwa program nuklir sipil Iran tidak mengancam negara-negara Arab dan Timur Tengah. Bahkan, mereka menegaskan untuk meningkatkan hubungan dengan Iran yang disebutnya sebagai negara kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Dengan demikian, tampaknya Washington sulit mewujudkan ambisinya meningkatkan sanksi terhadap Tehran.

Sejak permulaan tahun 2010, Washington terus berupaya melobi Cina untuk menarik dukungan Beijing meningkatkan sanksi terhadap Iran. Sementara itu, para analis politik menyinggung sulitnya menarik dukungan untuk memaksakan eskalasi sanksi terhadap Iran. Karena negara ekonomi penting seperti Cina sangat membutuhkan minyak mentah dari Iran dan perusahaan-perusahan non-AS serta pelaku pasar energi seperti Royal Dutch Shell, Belanda, melirik Iran sebagai negara kedua pemilik cadangan minyak dan gas alam dunia. Meski demikian, statemen terbaru Obama dan lawatan tiga hari Hillary Clinton, termasuk lawatannya sebagai Menlu AS ke Arab Saudi merupakan upaya satu paket untuk menggiring isu eskalasi sanksi terhadap Iran di Teluk Persia.

Pada saat Washington bertekad menggiring Dewan Keamanan PBB menerapkan babak keempat sanksi terhadap Tehran, penentangan Cina dan Rusia serta kekhawatiran negara-negara anggota Uni Eropa mengenai dampak negatif manuver AS tersebut terhadap stabilitas energi di Eropa, justru memicu gelombang penentangan terhadap kebijakan unilateral Gedung Putih. Dengan demikian, Clinton dalam lawatannya ke kawasan berupaya merangkul Riyadh agar meyakinkan Cina mengenai kebutuhan minyaknya, dengan mengontrol pasar minyak melalui peningkatan produksi minyak Arab Saudi. Hal tersebut juga ditegaskan Wakil Presiden AS, Joseph Biden.

Bagaimana pun, gonjang-ganjing friksi di tubuh anggota kelompok 5+1 dan penentangan Cina dan Rusia di Dewan Keamanan PBB terhadap eskalasi sanksi terhadap Iran malah kian menyudutkan posisi Washington di Dewan Keamanan PBB. Lalu, dengan logika fakta apa Washington menyebut program nuklir sipil Iran ilegal dan menilainya menyalahi ketentuan internasional ?

Sekjen Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Iran, Mohammad Javad Larijani mengatakan, negara-negara Barat kehilangan kredibilitas karena menerapkan kebijakan standar ganda dalam masalah HAM. Kantor berita IRNA melaporkan, Javad Larijani dalam pertemuan ke-7 kelompok kerja Universal Periodic Review (UPR) di Jenewa, Swiss, menuturkan, "Sebelum ini, negara-negara Barat kapan saja dapat melancarkan tekanan politik terhadap negara lain dan meminta dibahas kondisi HAM di negara itu, namun Iran memprotes keras dualisme Barat. Ditambahkannya, Iran mengusulkan agar kondisi HAM di seluruh negara dibahas secara bergilir dan kini usulan ini menjadi landasan UPR. Lebih lanjut, Larijani menandaskan, pada pertemuan Jenewa, negara-negara Barat dan AS berupaya melontarkan tudingan-tudingan palsu dan mengusung isu HAM untuk memojokkan Iran. Ditegaskannya, namun mereka baru menyadari bahwa sejumlah besar negara-negara peserta pertemuan menentang pandangan Barat dan mendukung kebijakan Iran. Seraya menyatakan bahwa tudingan-tudingan tak berdasar terhadap Iran telah dijawab secara lengkap, Larijani mengatakan, "Beberapa negara Eropa menanyakan masalah penjara Kahrizak, kami menjawab bahwa kesalahan prosedur dapat terjadi dimana saja, namun yang penting bagaimana cara menangani kesalahan itu."