Penyebabnya, dana untuk perbaikan belum ada. Padahal, sekolah di pinggiran Kota Banjarmasin itu pada tahun ini tidak lagi mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Sementara, sekolah dasar lainnya yang mendapatkan DAK juga tidak dibolehkan melakukan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak. Sebab alokasi DAK tahun 2010 hanya untuk peningkatan mutu sekolah.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pun angkat tangan karena tidak ada anggaran yang tersedia untuk merehab gedung sekolah yang rusak dalam waktu segera.

Kepala dinas pendidikan kota Banjarmasin, Noripansyah mengatakan pihaknya belum bisa mencarikan solusi perbaikan untuk gedung SDN Kelayan 9 yang rusak parah. Pemerintah Kota Banjarmasin pun belum memiliki dana untuk menalangi.

"Kita belum tahu solusinya. Apalagi sekolah itu direhab dengan dana DAK, jadi harus selesai dulu urusan hukumnya," kata Noripansyah.

Menurut Noripansyah penggunaan DAK ada petunjuk teknisnya dari pemerintah pusat.


Untuk tingkat SD, tahun ini DAK hanya untuk peningkatan mutu seperti menambah fasilitas perpustakaan.

Selain perubahan peruntukan, tahun ini yang menjadi prioritas DAK adalah untuk SMP. Alokasi DAK untuk SMP sebesar 60 persen, sedangkan untuk SD hanya 40 persen. DAK untuk SMP inilah yang bisa digunakan untuk perbaikan gedung sekolah atau fasilitas lain.

DAK tahun ini akan digelontorkan sekitar pekan depan. Jumlahnya belum bisa dipastikan karena menunggu laporan kepala sekolah.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Muhammad Fauzan mengatakan, walaupun belum tahu kapan perbaikan dilakukan, namun pihak kepala sekolah dengan disdik Kota Banjarmasin berjanji mencari jalan keluar secepatnya. "Dananya belum secara detil disampaikan, tapi akan diusahakan dicari," tukasnya.

Terkait alokasi DAK dari pusat yang tahun ini makin menurun jumlahnya dan tidak lagi untuk rehabilitasi gedung sekolah, Fauzan mengatakan pihaknya akan memperjuangkan supaya petunjuk teknis penggunaan DAK diserahkan kepada pemerintah daerah.

"Harapan kita, karena sekarang otonomi daerah, supaya Depdiknas menyerahkan petunjuk pelaksanaan ke daerah. Sebab daerah yang mengetahui mana yang menjadi prioritas," ujarnya.

Menurut Fauzan, pemerintah daerah bisa saja memberikan alokasi untuk perbaikan gedung sekolah. Namun jumlahnya sangat terbatas, karena APBD yang kecil. Padahal, seperti di wilayah Banjarmasin masih banyak sekolah yang tidak layak sehingga yang diperlukan adalah perbaikan fisik.

"Nanti kalau ada kesempatan diberbagai forum, misalnya melalui anggota DPR dari Kalsel akan kita sampaikan," tambahnya.

Sementara itu berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, jumlah sekolah rusak yang ada di Kalsel masih sebanyak 2.722 ruang kelas. Sebelumnya jumlahnya 12.238 ruang kelas. (b.post)