Hilir-mudik para pejabat tinggi Arab Saudi ke Suriah baru-baru ini menguatkan dugaan mengenai posisi strategis Damaskus di mata Riyadh. Belum lama ini, Penasehat Arab Saudi, Abdul Aziz bin Abdullah ke Suriah melawat Suriah guna menyampaikan pesan Raja Abdullah kepada Presiden Bashar Assad. Riyadh menghendaki dibukanya babak baru hubungan Saudi-Suriah.

Sekitar sebulan lalu, Menlu Arab Saudi, Saud al-Faisal dalam lawatan dadakannya ke Damaskus berunding dengan Presiden Suriah. Beberapa hari sebelumnya berlangsung pertemuan di Bandar Sharm el-Sheikh, Mesir, yang dihadiri para pemimpin Arab Saudi, Suriah dan Mesir. Sebagian agenda perundingan tersebut mengenai lobi dan koordinasi ketiga negara ini dalam menyikapi berbagai masalah regional.

Para analis politik menilai upaya Riyadh mendekati Damaskus untuk menjauhkan Suriah dari muqawama Lebanon dan Palestina. Di mata sejumlah pemimpin negara Arab, Suriah merupakan negara yang bisa berperan penting dalam mewujudkan kembali Perundingan Perdamaian Arab.

Saat ini, Arab Saudi dan Mesir mengulirkan bola Perdamaian Arab guna membuka lagi perundingan Arab-Israel. Untuk itu, Kairo berupaya mengkoordinasikan kebijakannya dengan Damaskus di tingkat regional terutama mengenai perundingan Arab-Israel.

Tensi hubungan Saudi-Suriah menegang belakangan ini, terutama pasca peristiwa teror mantan Perdana Menteri Lebanon, Rafiq Hariri pada tahun 2005. Bergulirnya isu keterlibatan institusi keamanan Suriah dalam peristiwa teror Hariri, yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Arab Saudi, berbuntut buruknya hubungan Damaskus-Riyadh.

Menyusul pertemuan tidak resmi antara Raja Abdullah dan Bashar Assad di sela-sela konferensi Liga Arab di Kuwait pada tahun 2009, hubungan kedua negara memasuki fase baru. Lawatan Malik Abdullah ke Suriah dan kunjungan balasan Assad ke Riyadh pada permulaan tahun 2010 relatif bisa meredakan tensi ketegangan kedua negara.

Para analis politik menilai adanya hubungan antara pertemuan segitiga dengan sikap Damaskus, terutama menyangkut isu program nuklir sipil Iran. Sejatinya, Kairo dan Riyadh berupaya menggiring Damaskus menjauhi Iran, Hizbullah Lebanon dan muqawama Palestina. Namun, Suriah berulang kali menyatakan hubungan baiknya dengan Tehran, dan tidak mengubah sikap kerasnya terhadap rezim Zionis Israel.(irib28/4/2010)

Ada Udang di Balik Perisai

Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyatakan kesiapan negaranya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan perisai rudal bersama dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Pernyataan Medvedev merupakan tanggapan atas usulan Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen yang menyatakan bahwa NATO dan Rusia harus bekerjasama membentuk perisai rudal bersama untuk melindungi Eropa dan Rusia.

Sebelum ini, Mantan Presiden AS George W. Bush juga mengusulkan penempatan perisai rudal bersama antara AS dan Rusia, namun pejabat Moskow menolak usulan itu dan menilainya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Rusia.

Usulan Sekjen NATO sejalan dengan usulan AS, bertujuan mengurangi ketidakpuasan Rusia dan mencegah aksi balas dendam negara itu terhadap rencana penempatan perisai rudal Barat, terlebih setelah Rusia memperingatkan akan keluar dari Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (START) dan melakukan tindakan balas dendam jika AS tetap melaksanakan program itu.

Peringatan itu merupakan pesan jelas Moskow kepada Barat dan tidak tertutup kemungkinan terulang kembali era perlombaan senjata antara AS dan Rusia yang mengancam keamanan Eropa seperti pada masa Perang Dingin. Pertanyaan yang muncul saat ini adalah tujuan di balik program kontroversial dan berbiaya besar itu. AS dan beberapa anggota NATO mengklaim bahwa proyek perisai rudal bertujuan menangkis kemungkinan serangan rudal dari negara-negara lain seperti Republik Islam Iran. Padahal Iran belum pernah mengancam negara lain dan senantiasa menghendaki terciptanya perdamaian dan stabilitas permanen di kancah internasional.

Oleh karena itu, pejabat Rusia berulang kali menyatakan bahwa tujuan utama dan penting perisai rudal AS dan NATO di Eropa untuk menghancurkan kemampuan pertahanan nuklir Rusia. Pada dasarnya, program perisai rudal AS dan NATO merupakan kelanjutan strategi mengancam Uni Soviet seperti pada era Perang Dingin. Saat ini tujuan program itu adalah membatasi ruang gerak dan pengaruh Rusia.

Sejumlah transformasi seperti penundaan ratifikasi START II oleh Kongres AS pada tahun 2011 dan penentangan anggota NATO terhadap usulan Rusia soal struktur baru keamanan Eropa, menunjukkan bahwa perimbangan kekuatan di Eropa menguntungkan AS dan merugikan Rusia terlebih ekspansi NATO ke arah timur. Padahal pada awal dekade 1990, Barat berjanji membubarkan NATO jika Pakta Warsawa bubar.

Partisipasi NATO dan Rusia dalam menempatkan perisai rudal bersama merupakan sebuah proyek untuk mengelabui Moskow, sebab jika proyek ini benar-benar terwujud, NATO tidak akan mengizinkan Rusia terlibat dalam pengambilan keputusan. (irib28/4/2010)


Pengesahan undang-undang (UU) baru imigrasi yang bertujuan untuk menindak imigran gelap di Arizona kembali memperlihatkan konfrontasi hak antara pemerintah federal dengan pemerintah-pemerintah negara bagian. Berdasarkan undang-undang dasar (UUD) AS, pengesahan UU seperti undang-undang imigrasi menjadi kewenangan pemerintah negara-negara bagian. Pemerintah Arizona juga mensahkan UU imigrasi kontroversial itu sesuai kewenangannya.

Gubernur Arizona Jan Brewer menandatangani UU untuk mengatasi masalah para pendatang haram, aturan hukum yang diprotes dan dikritik berbagai kalangan, termasuk oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Namun Brewer menegaskan, undang-undang tersebut diperlukan sebagai alat bagi pihak berwenang di wilayahnya untuk menangani krisis yang diabaikan oleh pemerintah federal."

UU itu antara lain memberi kewenangan kepada polisi untuk menangkap para pendatang yang mereka curigai sebagai penduduk ilegal di Arizona. Polisi juga akan diperbolehkan untuk mendakwa para pendatang sebagai penjahat jika pendatang yang bersangkutan tidak membawa dokumen-dokumen keimigrasian. Secara garis besar, UU itu dibuat untuk mengidentifikasi, mengadili serta mendeportasi imigran ilegal dari Arizona.

Kelompok pembela hak-hak sipil dan aktivis pembela hak-hak imigran AS menganggap undang-undang tersebut akan membuka peluang terjadinya pelecehan dan tindakan diskriminatif dan mengecam keras aturan baru itu. Sebagian anggota Kongres juga meminta Obama untuk melakukan gugatan hukum terhadap UU itu. Obama menyebut UU imigrasi Arizona menyesatkan dan memperingatkan kemungkinan pemerintah federal tidak melaksanakan tanggung jawabnya atas implementasi aturan kontroversial itu. Obama mengatakan, "Kegagalan kita untuk bertidak secara bertanggung jawab di tingkat federal hanya akan membuka pintu bagi tindakan tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak lain."

Saat ini sistem federal AS tengah diuji. Dari satu sisi, pejabat Republik di Arizona menilai pengesahan undang-undang imigrasi sebagai bagian dari wewenangnya dan sesuai dengan struktur negara federal. Dari sisi lain, pejabat demokrat meyakini bahwa undang-undang negara bagian tidak boleh bertentangan dengan semangat undang-undang federal.

Melihat penentangan keras dari berbagai pihak, mungkin saja pejabat Arizona membatalkan UU tersebut. Namun pembatalan UU itu bukan berarti akhir dari perdebatan ini, sebab AS terancam kehilangan identitas menghadapi arus imigran yang menyerbu negara adidaya itu. Sikap mengabaikan masalah imigran dalam waktu dekat dapat mengguncang landasan-landasan budaya dan agama masyarakat AS. Goncangan ini akan berujung pada konflik sosial antar berbagai suku dan ras di AS.(irib29/4/2010)


Presiden Perancis Nicolas Sarkozy berserta rombongan tiba di Cina, Rabu (28/4) dan bertemu Presiden Hu Jintao untuk membicarakan masalah peningkatan hubungan bilateral. Kunjungan ini mengindikasikan itikad Paris dan Beijing untuk mencairkan ketegangan hubungan kedua negara menyusul pertemuan Sarkozy dengan pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama pada 2008 lalu.

Cina mengutuk Presiden Sarkozy karena mengadakan pertemuan dengan pemimpin spiritual Tibet di pengasingan itu. Cina menyebut hal itu suatu pendekatan oportunistik, tergesa-gesa dan berpandangan-pendek dalam menangani masalah Tibet. Dampak pertemuan yang mengganggu hubungan Paris dan Beijing hingga kini masih membayangi kedua negara.

Meski demikian, volume tinggi perdagangan Perancis dan Cina telah menghalangi keterpurukan hubungan politik dan ekonomi antara Paris dan Beijing. Pada awal Januari 2009, Perancis dan Cina menandatangani 12 kontrak kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan mencakup kerjasama industri, penerbangan, nuklir dan budaya.

Penandatanganan kesepakatan itu sebagai tekad kedua negara untuk mengembalikan kerjasamanya pada kondisi normal dan nilai transaksi perdagangan 38 miliar dolar terus ditingkatkan. Selain itu, Paris dan Beijing menandatangani kontrak di bidang nuklir. Nilai investasi bersama kontrak itu mencapai 7,35 miliar dolar dan perusahaan-perusahaan Perancis akan membangun reaktor nuklir pembangkit listrik di selatan Cina.

Rakyat Cina memandang kebijakan Perancis itu sebagai langkah penting untuk memperluas pemanfaatan energi nuklir di negara mereka, sebab energi nuklir kemungkinan akan memenuhi hampir enam persen kebutuhan listrik Cina hingga tahun 2020. Nilai kontrak antara Perancis dan Cina di bidang penerbangan juga mencapai lima miliar dolar.

Memperhatikan proses kerjasama Paris dan Beijing, kedua negara sepertinya menjadikan kepentingan bersama sebagai poros strateginya dan melupakan masalah-masalah lain. Di samping itu, Cina juga tertarik untuk melakukan pembicaraan dengan Perancis dan Uni Eropa terkait berbagai isu penting internasional.

Dalam kunjungan itu, Sarkozy tak lupa mengusung masalah nuklir Iran. Ia berharap mampu membujuk Cina untuk mendukung sanksi baru terhadap Iran. Sarkozy menyatakan bahwa ambisi Iran untuk memperoleh senjata nuklir dapat merusak stabilitas dunia. Namun sayangnya klaim itu dilontarkan saat Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sama sekali tidak menemukan penyimpangan dalam program nuklir damai Iran.

Di sela-sela pembicaraannya dengan Jintao, Presiden Perancis memahami bahwa Cina menilai perundingan dan langkah diplomatik sebagai opsi terbaik untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran. (irib28/4/2010)