Di Balik Larangan Cadar di Perancis

Pekan depan, kabinet Nicolas Sarkozy berencana akan membahas draft ini yang melarang pemakaian burqa atau cadar dan memberikan denda lebih dari satu tahun penjara bagi para pembangkang aturan itu. Hukum itu juga berlaku bagi laki-laki yang memaksa istrinya mengenakan cadar.

Dengan demikian, Perancis bakal menjadi negara kedua setelah Belgia yang melarang pemakaian cadar di tempat umum. Pembahasan larangan menggunakan cadar itu dibahas di negara ini untuk pertama kalinya. Akan tetapi Belgia lebih dahulu meratifikasi larangan cadar itu. Kelompok anti-Islam di Perancis berupaya menjustifikasi masalah larangan itu dengan alasan membela nilai-nilai demokratik.

Segolene Royal yang juga rival Sarkozy dalam pemilu presiden tahun 2007 mengkritik Presiden Perancis, dan mengatakan, "Sarkozy semestinya lebih menaruh perhatian pada problema utama rakyat Perancis dari pada mengangkat masalah larangan burqa di tempat-tempat umum."

Majalah Der Spiegel, terbitan Jerman, ketika mengomentari pembahasan larangan burqa di Perancis, menulis, "Sarkozy menjadikan larangan burqa sebagai sarana untuk mencapai ambisi politik dan menarik perhatian kelompok kanan. Dengan cara itu, ia berharap dapat menang dalam pemilu presiden mendatang." Langkah ini sengaja dilakukan Presiden Sarkozy setelah namanya terpuruk di tengah masyarakat.

Rakyat negara ini tidak puas atas kinerja ekonomi pemerintah Sarkozy. Menurut hasil jajak pendapat, popularitas Sarkozy benar-benar terpuruk hingga titik yang terendah, bahkan disebut-sebut sebagai Presiden Perancis yang paling gagal setelah Perang Dunia II.

Sikap sentimen Perancis terhadap ummat Islam mengundang reaksi dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga pembela hukum di Eropa. Pejabat penting Amnesti Internasional mengomentari larangan pemakaian cadar di tempat umum, dan mengatakan, "Larangan itu bertentangan dengan kebebasan ekspresi dan agama bagi perempuan." Dikatakannya pula, "Pembatasan hak-hak manusia harus diselaraskan dengan sebuah tujuan legal. Larangan cadar itu kehilangan poin ini."

Di Perancis, jumlah ummat Islam mencapai lima juta. Akan tetapi, muslimah yang mengenakan burqa tidak lebih dari dua ribu orang, bahkan langka sekali ditemukan di tempat-tempat umum. Pada dasarnya, larangan burqa itu sangat sarat dengan gerakan Islamphobia yang tengah semarak di negara-negara Barat.(irib,berbagai sumber)

Ikhwanul Muslimin Tolak UU Darurat Keamanan Mesir

Kelompok oposisi paling berpengaruh di Mesir menentang keputusan terbaru pemerintah Kairo terkait perpanjangan undang-undang darurat keamanan di negara ini.

Kantor berita DPA melaporkan, Ikhwanul Muslimin kemarin (Rabu,12/5) mengeluarkan statemen menentang perpanjangan dua tahun undang-undang kondisi darurat keamanan Mesir.

Seraya menegaskan diakhirinya kondisi darurat keamanan di Mesir, Ikhwanul Muslimin menyebut undang-undang ini sebagai penghalang aktivitas politik. Kubu oposisi paling berpengaruh di masyarakat Mesir ini mengungkapkan, penerapan undang-undang ini akan memicu kecurangan pemilu, lonjakan tingkat pengangguran, penutupan ratusan perusahaan dan iklim yang tidak kondusif bagi pembangunan dan investasi.

Ikhwanul Muslimin menilai mayoritas faksi politik dan rakyat Mesir menolak perpanjangan undang-undang darurat keamanan. Ditegaskannya, pemerintah Mesir bertekad melanjutkan kediktatoran, penindasan politik, sosial dan ekonomi dengan memperpanjang undang-undang tersebut.

Parlemen Mesir Selasa (11/5) memperpanjang undang-undang darurat keamanan, meski ditentang rakyat dan kelompok politik di negara ini.(13/5/2010/irib)