Penggunaan kalimat seperti pulau yang diduduki, pelimpahan kasus ke pengadilan internasional, pengumpamaan Iran seperti Israel dan pernyataan klise Dewan Kerjasama Teluk Persia (PGCC) yang mendukung UEA, adalah di antara pernyataan-pernyataan yang marak akhir-akhir ini untuk memojokkan Republik Islam Iran.

Sejak tahun 1991 pasca invasi Irak ke Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA) menerapkan kebijakan intervensif yang sekaligus menjadi boneka AS di kawasan. Dengan memanfaatkan kesalahpahaman terkait masuknya sejumlah warga Sharjah secara ilegal ke pulau Abu Musa, UEA melempar isu kepemilikan ketiga pulau di Teluk Persia. Hal ini juga sempat menimbulkan friksi seperti kritikan keras Arab Saudi terhadap UEA.

Tindakan irasional ini ternyata terus berlangsung. UEA terus menggulirkan kebijakan-kebijakan irasional. Yang lebih uniknya, kebijakan irasional UEA didukung oleh PGCC. Sekjen PGCC, Abdulrahman al-Attiyah, belum lama ini mengeluarkan pernyataan menggelikan. Ia mengatakan, "Tiga pulau itu milik Iran di masa Dinasti Safavi."

Pernyataan itu membuktikan bahwa para pemikir yang bersependapat dengan pemikiran Al-Attiyah harus lebih menelaah kembali sejarah di kawasan dan melakukan kajian yang lebih serius. Akan tetapi yang lebih penting dari itu, para pejabat seperti Al Attiyah cukup melihat realita di kawasan. Tak dapat dipungkiri bahwa melanjutkan langkah-langkah seperti ini akan menelan dana besar. Sebab, pernyataan-pernyataan propagandis semacam ini tidak menguntungkan negara-negara di kawasan. Bahkan negara yang akan merugi adalah Uni Emirat Arab, bila tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan irasionalnya. Bukankah UEA membutuhkan stabilitas dan keamanan untuk terus melancarkan roda ekonomi negaranya di kawasan? Pertanyaaan ini harus benar-benar disadari sehingga UEA tidak melakukan kekeliruan.

Tak dapat dipungkiri lagi, negara-negara di kawasan itu saling berkaitan. Ketika Teluk Persia tidak aman, semua negara di wilayah ini tentunya akan dirugikan. Para pakar ekonomi meyakini bahwa Uni Emirat Arab dan Republik Islam Iran mempunyai peran kunci dalam perekonominan regional.

Jurubicara Departemen Luar Negeri Republik Islam Iran, Mehmant Parast, menekankan, kemungkinan kesalahpahaman terkait aturan praktis yang berhubungan dengan Abu Musa hanya dapat diselesaikan dengan jalan perundingan kedua pihak. Menurutnya, pernyataan-pernyataan propagandis di depan umum sama sekali tidak membantu menyelesaikan masalah.

Terkait pernyataan Sekjen PGCC, Mehman Parast memperingatkan PGCC sudah seharusnya melihat realita yang ada dan meningkatkan kerjasama antar-negara organisasi ini, bukan malah melempar isu-isu propagandis dan destruktif. Pernyataan tak berdasar Al-Attiyah terkait tiga pulau milik Iran di Teluk Persia benar-benar mengejutkan.(13/5/2010/irib)

Ahmadinejad: Gerakan Keadilan dan Kebenaran Dimulai dari Iran

IRNA-Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad menilai pemerintahan Islam sebagai tempat perlindungan bagi para pencari kebenaran seraya menyatakan, "Saat ini Iran bukan hanya sebagai sebuah pemerintahan atau negara, melainkan sebagai sandaran, sumber kebahagiaan, dan motivasi bagi seluruh bangsa di dunia."

Hal itu dikemukakan Kamis (13/5) oleh Ahmadinejad dalam kunjungan hari keduanya ke Provinsi Kohgiluyeh dan Boyer Ahmad, di hadapan para pejabat propinsi.

"Rakyat Amerika Serikat dan Eropa telah kecewa dengan para penguasa mereka dan kini Iran menjadi harapan baru mereka. Bukti kekecewaan dan keputusasaan rakyat Amerika dan Eropa dapat disaksikan jelas dalam pemilu terbaru di negara-negara tersebut."

Kepada para pejabat propinsi Ahmadinejad menegaskan, "Anda dan rakyat Iran harus menyadari nilai kalian karena pemerintahan seperti ini yang menjadi landasan pemerintahan keadilan ilahi jarang ada padanannya di sepanjang sejarah dan banyak nabi Allah yang mengharapkan hidup di dalam pemerintahan seperti itu."

"Era kezaliman dan diktatorisme telah berakhir dan gerakan menuju dunia penuntut kebenaran dan keadilan dimulai dari Republik Islam Iran dan berkat pertolongan Allah, insya Allah kezaliman dan imperialisme dunia diberangus." (IRIB/MZ/13/5/2010)

Aqil Siraj: Ancaman Amerika Bikin Iran Makin Kuat

Ketua Umum PBNU Dr. KH. Said Aqil Siraj menyatakan bahwa tekanan dan ancaman AS semakin meningkatkan kekuatan Republik Islam Iran.

Dalam wawancaranya dengan IRNA Kamis (13/5) Aqil Siraj menilai kebijakan Republik Islam Iran di bidang nuklir benar dan menyatakan, "Dengan memaksakan kehendaknya, Barat berupaya mencegah bangsa Iran menikmati haknya untuk berkembang cepat."

Dia menilai permusuhan AS terhadap Revolusi Islam tidak hanya terbatas pada waktu tertentu saja seraya menandaskan, "Lebih dari 30 tahun Amerika berupaya bukan hanya menjegal perkembangan Iran melainkan juga menyudutkan dan membuatnya terbelakang, sehingga peluang untuk berkuasa atas Iran terbuka kembali."

Ketua Umum PBNU ini menyinggung kegagalan semua rencana Barat khususnya Amerika Serikat dalam menjegal Iran mengatakan, "Dalam masalah nuklir, upaya Barat masih sama seperti dulu, tidak membuat Iran terkucilkan dan bahkan negara ini mampu mencapai puncak-puncak keberhasilan dengan mengandalkan ilmuwan dalam negeri."

"Bangsa Indonesia dan banyak bangsa di dunia percaya bahwa tuduhan AS terhadap Iran infaktual dan bahwa program nuklir Iran semata-mata hanya demi kemajuan dan perkembangan bangsa Iran," katanya.

Kemajuan Republik Islam Iran dinilainya sebagai kebanggaan dunia Islam dan pengkhidmatan pemerintah Iran kepada rakyatnya dapat dijadikan teladan bagi semua negara Islam yang hasilnya adalah kembalinya umat Islam pada posisi ilmiah yang sesungguhnya.

Terkait pernyataan kesiapan Tehran merundingkan program nuklirnya, Aqil Siraj menilainya sebagai bukti itikad baik dari pejabat Iran dan sekarang keputusan berada di tangan Barat untuk menggunakan peluang ini dalam menyelesaikan isu terkait melalui jalur diplomatik. Berlanjutnya politik represif terhadap Iran disebut Aqil Siraj sebagai kebijakan keliru.

"AS mengetahui bahwa Iran tidak mungkin bersedia mengabaikan haknya, oleh karena itu Washington harus mengubah politik agresifnya agar dunia tidak terseret ke gejolak dan krisis." (IRIB/MZ/13/5/2010)

Mengapa senjata Hizbullah harus tetap ada???

Pemilu, Senjata, dan Artinya untuk Hizbullah

Hizbullah menghadapi kondisi baru dalam arena politik Lebanon, khususnya pasca pembunuhan Rafiq Hariri dan serangan 33 hari Israel. Kali ini Hizbullah kembali tampil di kancah sosial - politik negara ini dalam pemilu dewan-dewan kota.

Tahap pertama pemilu dewan kota digelar Ahad dua pekan lalu (2/5/2010) hanya di Propinsi Jebel, sementara tahap kedua dilaksanakan Ahad (9/5/2010) di Beqa. Adapun tahap ketiga akan digelar Ahad depan (16/5/2010) secara terbatas di provinsi selatan dan tahap keempatnya Ahad berikutnya di propinsi utara Lebanon. Total warga yang memiliki hak memilih mencapai 3.331.000 orang.

Hizbullah dan kelompok Syi'ah Lebanon hanya menyerahkan listnya di wilayah selatan dan sebagian kawasan timur Lebanon. Adapun di kawasan lainnya, kelompok aliansi Hizbullah baik itu dari gerakan Kristen maupun oposisi juga ikut berlomba dengan para pesaingnya.

Hasil pemilu di Jebel menunjukkan bahwa Michel Aoun dari Kelompok 8 Maret yang merupakan sekutu Hizbullah, menang di kawasan Hadath namun kalah di wilayah Jubail. Meski terlalu dini untuk memprediksikan hasil akhir pemilu dewan kota itu, namun banyak pihak yang yakin Hizbullah berpengaruh besar di kancah sosial politik negara ini mengingat ia telah menjalin hubungan dan kerjasama erat dengan berbagai partai di negara ini.

Setiap pemilu yang digelar di Lebanon sangat penting artinya bagi Hizbullah. Hasil pemilu menunjukkan tingkat dukungan rakyat Lebanon terhadap Hizbullah. Dipastikan, jika tingkat dukungan rakyat menurun, rezim Zionis Israel, Amerika, dan negara-negara Barat lainnya akan meningkatkan tekanan terhadap Hizbullah. Meski saat ini pun, volume represi Barat terhadap Hizbullah tidak kunjung mengendur.

Mengingat Hizbullah telah menjadi "darah-daging" struktur pemerintahan dan kenegaraan Lebanon, musuh tidak dapat berbuat banyak dalam hal ini. Namun masalah senjata gerakan muqawama ini masih menjadi pokok perhatian utama Barat. Sebelum pelaksanaan tahap kedua pemilu dewan kota, Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri (8/5) kembali menekankan pentingnya peningkatan kemampuan pertahanan negara ini menyusul gencarya retorika Israel anti-Hizbullah.

Berri menjelaskan bahwa militer negara dan Hizbullah harus diperkuat untuk menjaga perbatasan, dan melindungi kedaulatan. Lebih lanjut Berri menekankan bahwa keberadaan Hizbullah merupakan sebuah keharusan dan tuntutan negara.

Di hari yang sama Presiden Lebanon Michel Sleiman, mengatakan situasi saat ini penuh bahaya dan setiap harinya Israel selalu menabuh genderang perang.

"Ini bukti yang tidak bisa ditawar lagi mengapa senjata Hizbullah harus tetap ada." (IRIB/MZ/13/5/2010)