Brown saat menyatakan pengunduran dirinya

IRNA melaporkan, hasil pemilu terbaru di Inggris yang berujung pada pembentukan parlemen dengan mayoritas minim membuat masa depan negara ini tak jelas. Selain itu, kondisi ini memaksa para pemimpin berbagai kubu giat melakukan lobi untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Meski ada harapan dalam tiga hari lalu menyusul perundingan antara kubu Konservatif pimpinan David Cameron dan Partai Liberal Demokrat yang diketuai Nick Clegg, namun sepertinya harapan ini belum menjadi kenyataan karena hingga saat ini belum terjadi kesepakatan dari dua kubu untuk berkoalisi membentuk pemerintahan baru di Inggris.

Brown Senin (10/5) dalam pernyataannya di depan kantornya melontarkan sejumlah poin yang dapat mengubah transformasi politik Inggris saat ini.

Pertama Brown menyatakan akan tetap menduduki jabatan ketua Partai Buruh selambat-lambatnya hingga akhir musim panas.

Kedua, Brown menyatakan minat seriusnya untuk berunding dengan Liberal Demokrat guna membentuk koalisi.

Dan ketiga ia menekankan pengurangan anggaran negara, perbaikan sistem perpajakan dan sistem pemilu. Menariknya usulan Brown sangat sesuai dengan tuntutan kubu Clegg selama ini.

Pernyataan Brown ini membuka kesempatan lebar lobi lebih serius antara kubu Partai Buruh dan Liberal Demokrat serta dapat menumpulkan perundingan antara kubu Konservatif dan Liberal Demokrat. Perundingan pertama antara Liberal Demokrat dan Partai Buruh digelar Senin malam, namun belum ada informasi detail terkait perundingan mereka tersebut.

Salah satu tuntutan Liberal Demokrat untuk bergabung dengan Partai Buruh adalah pengunduran diri Brown dari kepemimpinan Partai Buruh serta kursi perdana menteri mendatang. Selain itu Nick Clegg menuntut reformasi sistem pemilu. Sepertinya keputusan Brown untuk mundur dari jabatan ketua Partai Buruh ditujukan untuk menarik simpati Liberal Demokrat.

Pernyataan Brown yang dirilis bertepatan dengan perundingan antara kubu Konservatif dan Liberal Demokrat ini membuat kubu pemenang pemilu Inggris khawatir. Oleh karena itu, David Cameron mengambil keputusan kilat dan memberikan usulan akhirnya kepada Nick Clegg.

Juru runding kubu Konservatif, William Hague mengatakan, "Hari ini kami memberikan usulan final kepada Liberal Demokrat yang mencakup referendum untuk mengubah sistem pemilu saat ini." Ia menambahkan, bola saat ini ada di kubu Liberal Demokrat. "Merekalah yang akan mengambil keputusan akan bergabung dengan koalisi yang kokoh bersama kubu Konservatif atau koalisi yang rapuh bersama Partai Buruh," tegas Hague.

Hague menandaskan, dalam kondisi krisis ekonomi saat ini sulit diprediksikan pemerintahan koalisi antara kubu Konservartif dan Partai Buruh serta sejumlah partai kecil lainnya dapat memperjuangkan kepentingan nasional. Khususnya di saat Partai Buruh kalah dalam pemilu kali ini dan rakyat tidak mengharapkan partai ini melanjutkan kekuasaannya.

"Koalisi seperti ini juga dapat meloloskan kandidat dari Partai Buruh untuk kembali menjabat kursi perdana menteri, padahal mereka tidak tercantum dalam posisi ini bahkan tidak juga mengikuti debat para calon perdana menteri. Hal ini menurut kami adalah proses yang tidak demokratis," ungkap Hague.

Sementara itu, Nick Clegg menyambut baik pengunduran diri Brown dari kepemimpinan Partai Buruh dan mengatakan, ini adalah keputusan benar, karena hal ini dapat membantu pembentukan pemerintahan yang stabil dan proses perpindahan kekuasaan secara tenang. (IRIB/MAF/11/5/2010)

Pemerintah Baghdad: AS Jangan Intervensi Irak

Juru Bicara pemerintah Irak, Ali al-Dabbagh kembali memperingatkan Amerika Serikat supaya tidak mengintervensi urusan internal negara ini.

Menyikapi rencana lawatan Wakil Presiden AS, Joe Biden ke Irak, Al-Dabbagh kemarin (Selasa,11/5/2010) menyatakan, pejabat teras Washington harus menepati komitmennya untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Irak, termasuk masalah pembentukan kabinet baru.

Menyusul penentangan rakyat Irak terhadap rencana lawatan Joe Biden ke Baghdad yang berujung dibatalkannya lawatan tersebut, sejumlah media pemberitaan melaporkan kunjungan dadakan Biden ke Baghdad dalam waktu dekat.

Parlemen Mesir Perpanjang UU Kondisi Darurat Keamanan

Parlemen Mesir memperpanjang undang-undang darurat keamanan, meski ditentang rakyat negara ini.

Kantor berita AFP melaporkan, Parlemen Mesir kemarin (Selasa,11/5/2010) menyetujui perpanjangan undang-undang darurat keamanan hingga dua tahun mendatang, sejak penerapannya yang berlangsung selama 30 tahun. Dilaporkan, 68 persen anggota parlemen Mesir menyetujui perpanjangan undang-undang kontroversial ini.

Menyikapi keputusan parlemen tersebut, partai oposisi kemarin menggelar unjuk rasa menentang perpanjangan undang-undang darurat keamanan di depan gedung parlemen Mesir di Kairo.

Para demonstran mengecam perpanjangan undang-undang ini dan mendesak pencabutan kondisi darurat, amandeman undang-undang dasar dan pembubaran kabinet Mesir.

Kelompok oposisi yang memprotes perpanjangan keadaan darurat keamanan di antaranya Koalisi Nasional pimpinan, mantan Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Muhammad ElBaradei dan Ikhwanul Muslimin. Kedua kelompok ini adalah kubu oposisi pemerintah terbesar di negara ini.

Iran Mitra Utama Bisnis Cina

Ketua Komisi Persahabatan Iran-Cina di Parlemen Republik Islam Iran, Hossein Sobhan-Niya mengunjungi Cina, dan berunding dengan para pejabat teras negara ini.

Sobhan-Niya dalam pertemuan dengan Wakil Komisi Permanen Kongres Nasional Cina, di Beijing kemarin (Selasa,11/5/2010) menyebut hubungan Tehran-Beijing semakin erat, dan mengatakan, potensi yang dimiliki kedua negara sangat besar. Sobhan-Niya mengungkapkan, kedua negara harus mengoptimalkan potensi tersebut.

Sementara itu, Wakil Komisi Permanen Kongres Nasional Cina mengatakan, Barat senantiasa menentang kemajuan negara-negara sedang berkembang. Ditegaskannya, Barat juga berupaya menghalangi kemajuan ini dengan berbagai cara, dan Cina pun menghadapi kendala serupa.

Di bagian lain statemennya, Wakil Komisi Permanen Kongres Nasional Cina menyebut Iran sebagai mitra bisnis terpenting Cina. Ia menuturkan, Beijing mendesak peningkatan hubungan dengan Tehran, dan Kongres rakyat Cina pun sepenuhnya mendukung upaya tersebut.

Kelompok Segi Empat Sambut Perundingan Damai

Kelompok Segi Empat Perdamaian Timur Tengah menyambut babak baru perundingan tidak langsung antara Rezim Zionis Israel dan Pemerintah Otorita Ramallah.

Kantor berita AFP dari Brussel melaporkan, Kelompok Segi Empat yang terdiri dari wakil Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Uni Eropa, Amerika Serikat dan Rusia menyambut babak baru pertemuan ini, dan menilainya sebagai langkah penting mewujudkan perdamaian menyeluruh di Timur Tengah.

Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas tiga hari lalu mengambil keputusan yang bertentangan dengan sikap sebelumnya mengenai perundingan damai. Abbas menyatakan menerima dimulainya babak baru perundingan damai.

Perundingan damai antara Rezim Zionis dan pemerintah Otorita Ramallah berhenti sejak tahun lalu, menyusul eskalasi pembangunan distrik Zionis di wilayah Palestina dan serangan Israel ke Jalur Gaza.(12/5/2010/irib/berbagai sumber)