Pemilu parlemen Inggris digelar Kamis pekan lalu di saat banyak warga yang gagal untuk menggunakan hak suara mereka karena tidak adanya perencanaan dan munculnya kesemrawutan dari pihak panitia.

Tingkat ketidakteraturan dan pelanggaran dalam pemilu tersebut sedemikian rupa sehingga bukan hanya memaksa komisi pemilu negara ini mengeluarkan statemen permintaan maaf karena ketidakteraturan dan tidak adanya perencanaan proporsional di beberapa lokasi pemungutan suara, melainkan juga menyulut protes ribuan pemilih. Menurut beberapa laporan, sebagian mereka bahkan memutuskan menggugat para panitia pemilu dan komisi pemilu Inggris.

Salah satu pemilih yang menolak menyebutkan namanya menyatakan, "Pasukan Inggris tengah berjatuhan di Afghanistan demi memperbaiki kondisi bagi rakyat Afganistan, sehingga memberikan suara mereka, namun di Inggris, sebagian besar TPS ditutup pukul 22:00 di saat banyak warga yang belum memilih."

Di lain pihak, sejumlah pengacara menyatakan bahwa orang-orang yang tidak bisa memilih kemungkinan akan menggugat pemerintah dan meminta ganti rugi bahkan menyoal hasil pemungutan suara di sejumlah TPS.

Berdasarkan hukum, segala bentuk pencegahan hak rakyat untuk memilih melanggar ketentuan hak asasi manusia, Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dan Bill of Rights Act 1983. Berdasarkan ketentuan tersebut, orang yang tidak bisa memilih berhak menggugat pemerintah.

kesemrawutan itu terjadi di banyak TPS di berbagai kota termasuk London, Newcastle, Birmingham, Manchester, dan lain-lain. Hingga pukul 22:00 waktu setempat, ribuan warga gagal memilih karena ketidakteraturan yang terjadi di TPS. Meski demikian, komisi pemilu Inggris memutuskan mengakhiri masa pemungutan suara. Hal ini membuat warga geram berdemo di TPS selama berjam-jam. Di sebagian tempat polisi terpaksa dikerahkan untuk membubarkan masa.

Kesemrawutan itu di sebagian TPS seperti di London selatan berujung pada pelanggaran. Di beberapa TPS para panitia pemilu tidak membolehkan warga memilih di atas pukul 22:00. Namun di beberapa TPS lain, yang terjadi justru sebaliknya. Warga dibolehkan memilih hingga di atas pukul 22:00.

Dalam kasus pertama, banyak warga protes karena gagal memilih padahal para panitia pemilu dengan mudah memperpanjang masa pemungutan suara. Adapun pada kasus kedua, sebagian kandidat berpendapat bahwa mengingat batas waktu legal pemungutan suara telah berakhir, maka pelanjutan pemungutan suara hingga di atas pukul 22:00 merupakan pelanggaran.

Di Liverpool misalnya, karena tidak adanya perencanaan dan manajemen yang tepat, warga masih berjubel di TPS sementara waktu pemungutan suara telah berakhir.

Seperti yang telah disebutkan, warga yang gagal memilih dapat menggugat pemerintah. Namun kerumitan masalah tersebut belum berakhir karena meski warga berniat menggugat pemerintah, namun prosedurnya sedemikian sulit sehingga dapat dipastikan warga akan mengurungkan niat mereka.

Berdasarkan undang-undang pemilu, pihak yang ingin mengadu kepada KPU harus membayar £ 5.000 sebagai jaminan, sebelum pengaduannya diselidiki.

Yang lebih aneh lagi, jika seandainya pihak penggugat benar dan menang, maka ia akan menerima ganti rugi hanya sebesar £ 750, meski uang jaminannya dikembalikan. Namun jika ia tidak menang, maka ia akan kehilangan uang jaminannya.

Ini berarti, di negara pengklaim pionir dalam demokrasi ini, jika Anda ingin memprotes hasil pemilu, pertama Anda harus memastikan diri bahwa uang sebesar £5.000 bukan jumlah besar bagi Anda. Namun jika tidak demikian, itu berarti Anda lebih baik "bungkam."

(IRIB/MZ)