"Apa yang terjadi di Xinjiang adalah urusan dalam negeri China dan kita menghormati kedaulatannya dan tidak akan campur tangan masalah itu," kata Dubes Sudrajat di Beijing, Minggu.

"Kita konsisten untuk tidak ikut-ikutan maupun campur tangan dalam setiap masalah yang terjadi di China. Kita hormati China sebagai negara yang berdaulat," katanya.

Sekalipun demikitan, sekitar 70 orang yang tergabung dalam ormas Islam, seperti Forum Umat Islam (FUI), Jama'ah Muslimin (Hizbullah), Front Pembela Islam (FPI), dan Medical Emergency Committee (MERC), melakukan unjuk rasa di depan Kedubes Republik Rakyat China (RRC), Jakarta, Senin (13/7). Mereka menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar melakukan desakan diplomatik kepada pemerintah China untuk menghentikan kekerasan terhadap kaum muslim di Xinjiang dan meminta audiensi dengan pihak Kedubes RRC di Indonesia.

Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya pihak dari Kedubes RRC mengizinkan dua perwakilan dari massa untuk berdialog yaitu, KH Muhammad Al Khaththath, Sekjen FUI, dan Yose Rizal, dari MERC.

Muhammadiyah pun meminta pemerintah China bersikap adil terhadap warganya tanpa membedakan etnisnya. "Pemerintah China dari segi ekonomi, sudah dikenal sebagai negara yang terbuka, namun dari segi penegakan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) masih relatif tertutup," kata Sekretaris Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah, Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin.

Salah seorang anggota dari Hizbullah, Edi Wahyudi, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan wujud simpati dan protes mereka terhadap etnis muslim Uighur. "Melihat keadaan para muslimin. Kami sebagai muslimin yang berasudar merasa terzolimi. Ini merupakan wujud sikap protes terhadap kezoliman yang terjadi pada orang Islam," katanya.

Aksi unjuk rasa ini dikawal sekitar 55 personel polisi sehingga tetap berjalan tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Sementara perwakilannya melakukan audiensi, para pengunjuk rasa menunggu di luar gedung Kedutaan Besar RRC.