Kapolda Jatim: Bentrokan di Sampang Murni Tindak Kriminalitas

Inilah Kronologis Kekerasan 

Warga Syiah di Sampang

Sikap Berbahaya Menteri Agama + Ketua DPR: 

Aliran Syiah Tidak Sesat

Pernyataan Suryadharma Ali, yang memojokkan aliran Syiah, sungguh disesalkan. Seharusnya dipahami, sebagai Menteri Agama ia mewakili pemerintah, dan bukannya suara atau kepentingan Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpinnya. Sikap yang tak bijak ini hanya akan merusak kebebasan beragama.

Ketua DPR: Aliran Syiah

PBNU: Pemerintah Harus Lindungi Warga Syiah

“Pemerintah wajib melindungi

 segenap warga negara, 

tanpa membedakan agama 

dan keyakinan.”

Kasus Pembakaran Tempat Ibadah, Polisi 

Tetapkan Satu Tersangka

Kepolisian Negara RI saat ini sudah menetapkan satu tersangka kasus pembakaran rumah dan tempat ibadah dan Musala di Sampang, Madura yang terjadi pada hari Kamis (29/12)   “Dari rekaman-rekaman video dan juga keterangan saksi-saksi dan alat bukti di lapangan, Polres Sampang kini menetapkan satu tersangka pembakaran dengan inisial M, warga Desa Pandan,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution di Jakarta, Senin (2/1).

Pluralisme sebagai Benteng Republik

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Pemimpin Pondok Pesantren Soko Tunggal KH Nuril Arifin, dan Franz Magnis-Suseno (dari kiri ke kanan) hadir pada peringatan dua tahun meninggalnya KH Abdurrahman Wahid, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (29/12/2011).

Komisi III DPR Akan Panggil Kapolri Terkait Sampang

Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah), didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kanan), dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, memberi keterangan pers seusai menggelar rapat koordinasi bidang polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2012). Sejumlah isu keamanan terkini seperti video diskriminatif terkait pilkada DKI, penembakan Pos Pengamanan di Solo dan tertembaknya wartawan dalam bentrok antar warga di Sigi, Sulawesi Tengah, dibahas dalam jumpa pers tersebut.

Menag: Tajul-Rois Selesai, Kasus Sampang Selesai

Pemimpin Syiah di Sampang,Tajul Muluk (tengah) dikawal oleh Aparat Kepolisi setelah Divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, Madura, Jawa Timur.Kamis (12/7/2012) PN Sampang memvonis Tajul Muluk alias Ali Murtadho asal Desa Nangkernang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Dua tahun penjara dengan dakwaan Dugaan penodaan agama. (AFP PHOTO/Juni Kriswanto)

Tokoh Syiah: Fatwa MUI, Provokasi Kyai, 

dan Sikap Bupati akar Kasus Sampang

Penelusuran akar masalah dalam kasus Sampang sebenarnya cukup simple. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, provokasi beberapa kyai dan juga sikap Bupati Sampang bisa dianggap sebagai penyebab penyerangan kelompok Syiah di Sampang Madura.

“Syiah Diakui Negara Indonesia”

Tokoh-syiah-indonesia-Jalaluddin-Rakhmat-

“Sampang diserang karena di situ merupakan kantong Syiah terkecil.”

Relokasi adalah tahap kedua sebelum genosida, sebelum dibunuh. Paling tidak relokasi menunjukkan secara tegas bahwa they must not be here. Oleh karena itu kami akan anjurkan agar orang Syiah tidak boleh direlokasi. Mereka harus tetap tinggal di tempat mereka berada saat ini.

Apa solusi terdekat yang harus diambil atas konflik Sampang?
Pemerintah bertindak tegas. Pelaku kekerasan harus dihukum, siapa pun. Kalau tidak begitu, mereka tidak akan jera. Bayangkan seandainya ada sebuah perusahaan besar yang mau menggali minyak di daerah yang dihuni oleh orang-orang Syiah. Agar minyak bisa digali, sudah saja timbulkan konflik agama agar orang-orang Syiah direlokasi dari daerah itu. Pemerintah pun tidak perlu ganti rugi. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini kan bisa repot urusannya.

Bagaimana cara penganut Syiah melakukan ibadah? Apakah secara terbuka atau tertutup?
Terbuka. Tapi umumnya kaum Syiah di Indonesia tidak punya masjid. Tidak ada kan masjid-masjid Syiah di sini. Banyak juga khatib-khatib Syiah yang berkhotbah di masjid-masjid Ahli Sunnah (Suni) tanpa diketahui bahwa mereka Syiah. Kami memang sengaja tidak membangun masjid-masjid. Kalau pun sekarang ada masjid orang Syiah di Jakarta, itu punya Iran yang ada di ICC (Islamic Cultural Center). Itu pun sebetulnya lebih sekedar sebagai tempat pertemuan saja.

Mengapa kami tidak membangun masjid? Saya memang menganjurkan kepada IJABI untuk tidak membangun masjid. Bukan karena kami tidak punya uang, tapi karena beberapa alasan. Satu, karena takut dibakar. Kedua, karena khawatir dianggap memprovokasi orang-orang. Kami lebih mencintai persatuan ketimbang masjid.

Ada sebuah lagu berjudul Using Things and Loving People dari BJ Thomas. Jadi kalau “things” itu kami “use”, kalau orang itu “we  love.” Jadi bukannya “we do not love masjid,” karena masjid itu “thing.” Yang kami cintai itu “people.” Maka daripada bertengkar, lebih baik kecintaan ini kami lebur, lebih baik kami tidak dirikan masjid dan kami bergabung dengan mereka.

Dengan banyaknya kesimpangsiuran tentang ajaran Syiah di masyarakat awam, apa yang sebenarnya ingin Anda luruskan tentang ajaran ini?
Saya minta bantuan media untuk menjernihkan masyarakat dari tuduhan-tuduhan palsu. Tapi masalahnya kan kadang masyarakat lebih percaya kepada berita-berita yang dibawa oleh para ulamanya. Jadi yang bisa kami sampaikan, tolonglah kalau ada berita atau opini tentang Syiah yang bersifat menghujat, jangan dimuat. Sebab umumnya hal tersebut berdasarkan fitnah, bukan data. Itu mungkin imbauan yang bisa kami sampaikan.

Bagaimana hubungan Syiah sendiri dengan pemerintah Indonesia?
Sebetulnya baik, paling tidak secara politis. Saya misalnya pernah dikirim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai wakil Syiah untuk ke luar negeri. Kemudian bila Kementerian Luar Negeri mengirim perwakilan Syiah, saya juga yang dikirim. Artinya, Syiah sesungguhnya diakui. Kami punya organisasi yang diakui secara resmi oleh negara. Kami juga terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

Jadi secara politik, kami sama seperti kelompok-kelompok lain. Kami mempunyai hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Saya ingat, sekitar satu atau dua tahun lalu, pernah ada para ulama mengirim surat kepada Presiden untuk membubarkan Syiah. Surat itu mendarat dulu di Sekretariat Negara, kemudian Setneg memanggil kami. Kami memberi penjelasan tentang Syiah, dan alhamdulillah pihak pemerintah mendukung kami.

Tapi kenapa pemerintah saat ini lemah menyikapi konflik Sampang?
Mungkin pertanyaan kenapa pemerintah lemah bukan hanya dalam hubungan antara Sunni dengan Syiah, tapi dalam semua hal. Kelemahan pemerintah misalnya tampak ketika kadang kepentingan kelompok bisa mengambil alih kepentingan negara secara keseluruhan. Maaf, saya harus memberikan contoh, dan ini misalnya dalam kasus penggunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta.

Sebenarnya belum pernah dari dulu orang mengungkit masalah agama orang yang jadi gubernur. Tapi sekarang kok muncul? Kenapa bisa muncul begitu? Dan kenapa itu jadi menunjukkan negara lemah? Karena hal itu ternyata dibiarkan oleh pemerintah. Malah bukan hanya dibiarkan, tapi bahkan dibebaskan. Padahal ini akan menjadi preseden buruk ke depannya. Jadi boleh saja di kemudian hari kita menuding orang itu Cina, rasis, atau beragama seperti ini itu, karena bicara seperti itu tidak dianggap melanggar konstitusi.

Hubungan Syiah dengan Iran sebenarnya bagaimana?
Sebetulnya Syiah dengan Iran cuma punya hubungan ideologis. Iran negara Syiah, tapi sesungguhnya Iran hampir tidak pernah membantu orang-orang Syiah di Indonesia. Boleh tanya ke orang Syiah mana pun. Tidak ada bantuan Iran di sini.

Saya misalnya pernah protes ke Kedutaan Iran karena ketika saya mendirikan sekolah-sekolah di berbagai tempat, orang lantas memuji itu sebagai bantuan Iran, menyebut saya dapat bantuan dari Iran. Maka saya bilang ke Kedutaan Iran, saya yang susah-payah mengumpulkan uang untuk membangun sekolah, kamu yang dapat pujian, apa kamu tidak malu?

Sampai sekarang ini tidak ada bantuan Iran, kecuali bantuan-bantuan seperti buku atau seminar. Bantuan macam itu pun masih sering nombok, misalnya mereka kasih biaya Rp60 juta, ternyata biaya yang diperlukan Rp150 juta. IJABI sekarang mulai kapok juga bekerja sama Iran karena lebih sering rugi daripada untungnya.

Tapi secara ideologi, Syiah memang sama dengan Iran?
Ya, secara ideologi sama, yaitu mereka menganut paham agama Syiah Itsna Asyariyah (mempercayai 12 orang pemimpin, dengan pemimpin pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dan pemimpin terakhir adalah Imam Mahdi Al-Munthazar atau Imam Mahdi yang Ditunggu untuk menghancurkan kezaliman dan menegakkan keadilan di bumi sebelum datangnya kiamat). Paham Syiah Itsna Asyariyah  itu dicantumkan dalam Undang Undang Iran.

Kami di sini juga menganut Syiah Itsna Asyariyah. Ada juga Syiah lainnya di Indonesia, yaitu Syiah Ismailiyah. Mereka ada di Bali dan Sulawesi, kebanyakan orang-orang keturunan India dan Pakistan. Yang membedakan Syiah Itsna Asyariyah dengan Syiah Ismailiyah adalah jumlah imamnya. Asyariyah imamnya ada 12, sedangkan imam Ismailiyah tidak terbatas. Asyariyah tidak punya imam-imam baru, dari dulu tetap 12, sementara imam Ismailiyah bisa berkembang sesuai perkembangan zaman.

Anda pernah mengatakan sikap Syiah berbeda dengan Ahmadiyah, karena jika pengikut Ahmadiyah diserang, maka membalas dengan senyuman. Namun ketika Syiah diserang, maka sewaktu-waktu akan melawan. Bisa dijabarkan?
Begini, kami melihat orang Ahmadiyah dibantai dan dipukuli dalam keadaan sudah tak mengenakan baju lagi. Tapi orang-orang Ahmadiyah menyambut mereka yang zalim itu dengan senyuman. Sementara Alquran mengizinkan kepada orang-orang yang diperangi untuk memerangi, to fight back. Jadi bukan untuk balas dendam, tapi untuk kami melindungi diri sendiri.

Masak kami diserang, diserbu, rumah dibakar, lalu kami tersenyum dan berkata “You are so good and so kind to me?” Selama ini saya menganjurkan kepada pengikut Syiah untuk tidak melakukan tindak kekerasan, kecuali kalau dalam keadaan terdesak. Seperti saat ini, ketika mereka mau dibunuh. Maka mereka terpaksa melawan. Kalau mereka tidak melawan, semua mati dong.

Tapi kami melarang mereka menyerang lebih dulu karena itu diharamkan. Sepanjang sejarah, belum pernah ada cerita tentang kaum Syiah yang menyerang Sunni, kecuali dalam dongeng-dongeng ulama di Sampang dan cerita para majelis ulama di televisi. Mereka bilang itu ada berdasarkan data di lapangan, tapi sesungguhnya itu hanya ada dalam imajinasi mereka.

Apa Anda selama ini pernah mendapat ancaman teror sebagai tokoh intelektual Syiah?
Saya sekarang ini berambut gondrong bukan karena ingin tampak lebih muda, tapi karena saya sedang membuat disertasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. UIN diprotes oleh serombongan orang karena saya orang Syiah. Mereka minta saya dipecat dari kandidat Doktor.

Mereka menuntut, kalau pihak UIN tidak mengharamkan Jalaludin Rakhmat sebagai kandidat Doktor, maka mereka akan menghalalkan darah saya. Saya diancam, kalau nanti saya ujian akhir Doktor, mereka akan menumpahkan darah saya. Tapi UIN mempertahankan saya karena mereka menentukan kandidat Doktor berdasarkan pertimbangan ilmiah, bukan berdasarkan mazhab. UIN Makassar menyatakan tidak apa-apa jika nanti mereka dipanggil polisi.

Disertasi saya soal “Pergeseran dari Sunnah Nabi kepada Sunnah Sahabat Nabi.” Maksudnya, kita kan beragama Islam berdasarkan sunnah Nabi. Padahal sebetulnya menurut hipotesis saya, yang kita jalankan bukan Sunnah Nabi, tapi sunnah Sahabat. Sunnah Nabi malah ditinggalkan. Itulah yang menimbulkan kemarahan beberapa ulama di sana yang tergabung dalam kelompok Wahdah Islamiyah.

Oleh karena itu mereka menuntut saya untuk dihukum mati. Mereka juga pernah melaporkan saya ke polisi untuk ditangkap, tapi tidak digubris. Saya sebenarnya bisa menuntuk balik karena mereka mengancam nyawa saya. Saya pernah dianjurkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk berhubungan dengan Mabes Polri supaya saya dapat perlindungan keamanan, karena ancaman kepada saya sudah riil.

Kompas juga waktu itu pernah memberitakan, pernah datang rombongan teroris dari Mindanao ke sebuah pesantren di Flores. Dikatakan mereka akan menyerang santri-santri Syiah dan membunuh tokoh-tokoh Syiah di Indonesia. Menurut berita lain, disebutkan nama-nama tokoh itu, antara lain Jalaludin Rakhmat.

Perlakuan diskriminasi seperti apa yang pernah diterima oleh orang-orang Syiah di Indonesia?
Macam-macam, bisa dikriminasi sosial, politik, maupun ekonomi. Diskriminasi sosial misalnya, ada kawan saya yang disuruh segera menceraikan istrinya karena diketahui bahwa dia Syiah. Ini baru terjadi dua minggu lalu. Terjadi hanya karena diketahui bahwa suaminya itu Syiah. Lalu banyak sekali keluarga saya yang bercerai karena dipaksa oleh tuntutan sosial. Ada juga yang mau menikah, tapi diminta segera dibatalkan.

Sementara diskriminasi ekonomi, bisa jadi ketika orang berdagang lalu diketahui dia Syiah, maka perdagangannya dibatalkan. Mengenai diskriminasi politik, saat ini banyak orang Syiah di lembaga legislatif. Sekiranya ketahuan Syiah, maka sudah pasti dipecat.

Relokasi Syiah Ala Priyo Ancam Persatuan Bangsa

Pernyataan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengenai relokasi warga muslim Syiah di Sampang dinilai oleh pendiri Institut Kebajikan Publik dan aktivis change.org Usman Hamid sebagai bentuk ancaman terhadap persatuan bangsa. Pasalnya, relokasi terhadap warga negara apapun dalihnya melanggar norma hukum dan hak asasi manusia terntang perlindungan terhadap warga negara.

“Usulan Priyo (tentang relokasi) ini menunjukkan ketidaksiapan untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa di atas kaidah negara hukum. Ini (usulan relokasi) juga membuktikan rendahnya kesadaran berdemokrasi sekaligus ketidakmampuan dalam menjalankan konsekuensi memilih bentuk negara Kesatuan dan Republik. Jadi otomatis usulan relokasi Priyo itu mengancam persatuan bangsa yang dibangun dari tiga pilar tadi,” ujar Usman Hamid kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Usman menjelaskan, para pendiri bangsa terlebih lagi Soekarno atau Bung Karno memilih dasar landasan yang di bangun dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tiga pilar yaitu persamaan hak pada warga yang setara dan sederajat (equal citizenship), negara hukum (rule of law), dan penghormatan atas martabat manusia (human dignity).

Pernyataan Priyo yang juga politisi Golkar tersebut, lanjutnya, justru bertolak belakang terhadap yang dibangun Bung Karno, pasalnya dalam ide relokasi warga muslim Syiah di Sampang menjurus pada keterlibatan negara untuk lebih jauh dalam mengeliminir hak warga Syiah, yang notabene rakyatnya sendiri.

Kemampuan dan cara pandang Priyo, terangnya, kurang lebih sama dengan Menteri Agama Suryadharma Ali. Kedua politisi tersebut menurut Usman sama sekali tak memakai norma hukum dan hak-hak asasi manusia tentang perlindungan warga yang jadi korban persekusi atas nama agama.

“Kira-kira metafora begini, bagi mereka jika ada binatang buas menyerang warga hingga tewas, maka warga harus dipindahkan, bukan binatang itu yg dikurung. Mereka tak berani mengurung binatang tersebut,” tambah Usman.

Dia menambahkan, logika relokasi ini perlahan memperkuat kekecewaan publik dalam berbagai hal, contohnya dapat dilihat dalam kasus korupsi. Jika ada serangan hukum KPK terhadap politisi Partai Politik atau birokrat Departemen Agama, terangnya, maka KPK harus dikurung.

Dia menjabarkan, logika dua politisi ini yaitu relokasi dan asimilasi adalah logika keliru. Dia menyarankan Priyo sebaiknya banyak belajar pada ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menjelaskan bahwa relokasi termasuk pelanggaran konstitusi. “Priyo harus membaca baik-baik teks dan konteks Konstitusi agar mengerti maksud Ketua MK Mahfud MD yang menjabarkan relokasi termasuk pelanggaran terhadap konstitusi,” ujarnya.

Usman yang juga dewan pembina KontraS menjelaskan menurut kaidah konstitusi, baik nasional dan internasional, relokasi termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap sekelompok warga tertentu atau persekusi. Relokasi menurutnya adalah unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Bila persekusi ditambah dengan relokasi, bahkan asimilasi, maka hal itu dapat mengarah pada kejahatan genosida, yang juga dapat diartikan negara makin dianggap melakukan pelanggaran HAM berat lewat kebijakannya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengungkapkan warga muslim Syiah di Sampang boleh direlokasi di tempat lain. Sebab, masalah kasus Sampang murni urusan keluarga bukan permasalahan antara perbedaan mahzab Syiah dan Sunni.

“Jadi tolong diluruskan karena seolah ada konflik NU dengan Syiah atau antara Sunni dan Syiah ternyata tidak semengerikan yang kita sangka. Oleh karena itu rencana relokasi menurut pandangan saya silakan dilakukan karena inti masalah bukan gesekan antara Sunni dan Syiah tapi hanya motif perselisihan keluarga,” ujar Priyo di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/9/2012).

Sedangkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang juga tokoh masyarakat Sampang Madura menjelaskan usulan relokasi warga Syiah dari Sampang, Madura, bertentangan dengan konstitusi. Ia menegaskan, konstitusi menyebutkan, merelokasi warga di suatu negara termasuk dalam tindakan diskriminatif.

“Saya sangat tidak setuju relokasi (warga Syiah) karena itu bertentangan dengan konstitusi. Dalam konstitusi dikatakan, orang dapat memilih tempat tinggal dan tidak boleh dipindah (relokasi). Di mana pun orang bebas memilih tempat tinggal. Orang tidak boleh dipaksa relokasi,” kata Mahfud seusai mengisi acara Silaturahim Kompas Gramedia, di Jakarta, Kamis (6/9/2012) malam

(http://www.indonesiamedia.com/2012/09/11/relokasi-syiah-ala-priyo-ancam-persatuan-bangsa/)