Home � � Tanah dirampas oknum pemerintah !!!

Tanah dirampas oknum pemerintah !!!

Posted by cinta Islam on 4:56 PM // 0 comments

R E P L I K

Perkara No. 02/Pdt.G/2009/PN.PLH.

H. SIRADJUDDIN SARUDJI,…………………………………………………… PENGGUGAT.

M e l a w a n

1. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ………………………………………………………………………………….TERGUGAT I;

2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,.……………………………………………………………….. TERGUGAT II;

3. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, …………………………………………………………...…………………...TERGUGAT III;

4. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, ……………………………………………….TERGUGAT IV;

5. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN,………………… …………….……….….TERGUGAT V;

6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT,………………………………………………………………….…...TERGUGAT VI;

7. GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN,…………………………

……………………………………………………………………...…TURUT TERGUGAT I;

8. KEPALA KANTOR KECAMATAN JORONG,……….…………………….…. ……………………………………………………………….………TURUT TERGUGAT II;

9. KEPALA KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR,……………..................

………………………………………………………………….…..TURUT TERGUGAT III;

10. KEPALA DESA TAJAU PECAH,………………………………TURUT TERGUGAT IV;

11. KEPALA DESA JILATAN, …………………………………..…TURUT TERGUGAT V;

Banjarmasin, 23 Juni 2009.

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari

Up. Majelis Hakim Yang Memeriksa

Perkara No. 02/Pdt.G/2009/PN.PLH.

Komplek Perkantoran Gagas

Jl. H. Boejassin, Pelaihari.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama PENGGUGAT, dengan ini kami mengajukan REPLIK atas jawaban dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V tertanggal 9 Juni 2009, sebagai berikut :

TERHADAP TERGUGAT I;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil gugatannya semula dan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi TERGUGAT I secara tegas kecuali hal-hal yang secara tegas (expressis verbis) diakui oleh PENGGUGAT;

2. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil eksepsi TERGUGAT I, yang intinya menyatakan : “…Gugatan Penggugat Salah Alamat…”

Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik dan Pengelola lahan Perkebunan Karet seluas 235 Ha yang terletak di wilayah hukum Desa JILATAN dan Desa TAJAU PECAH, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang dahulu mempunyai alas hak hukum yakni Hak Erfpacht Verponding No. 162 atas nama NV. Perkebunan dan Pengangkutan ‘SAM HOO’ yang mana alas hak tersebut bila tidak ada peraturan perundangan tentang konversi hak – hak barat baru akan berakhir haknya pada tanggal 30 Juli 2010;

Vide Pendapat ahli hukum Effendi Perangin-angin,SH., Hukum Agraria di Indonesia, Penerbit Rajawali, tahun 1989, halaman 104, yang menyatakan :

“…Surat-surat ukur itu diberi bertanggal dan bernomor urut menurut tahun pembuatannya. Biasanya cukup disebut nomor dan tahunnya, misalnya “S.U. No.382 tahun 1965” (pasal 3,4,6 dan 11 PP. No.11/1961)…”

Bahwa TERGUGAT IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tanggal 15 April 1964 dengan pemegang hak NV. Perkebunan dan Pengangkutan ‘SAM HOO’, dimana sertifikat Hak Guna Usaha tersebut baru akan berakhir haknya pada 24 September 1980;

Vide Peraturan Pemerintah No. 10/1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 4 ayat 1 menyatakan :

“…untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah…”

Vide Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 28 ayat 3, yang menyatakan :

“…Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain…”

Bahwa Akta Jual Beli a-quo ditegaskan/dibenarkan lagi oleh TURUT TERGUGAT II dengan memberikan Surat Keterangan Nomor 047/TL/JRG/VI/2005 tertanggal 10 Juni 2005 yang menyatakan :

“…benar sesuai arsip yang ada di kantor kecamatan Jorong telah terjadi Jual beli sebagai mana Akta Jual beli No. 2/1964 tanggal 9 Mei 1964 diketahui dan disyahkan oleh Camat Jorong atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)…”

Pasal 19, PP No. 10/1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukkan Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 10/1961 tantang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya Jo Surat Edaran Departemen Pertanian dan Agraria No. Unda 1/2/8 Penjelasan Pasal 5 Peraturan Menteri Agaria No. 10/1961 Tanggal 21 April 1962 yang menyatakan :

“…Jadi teranglah bahwa apabila untuk sesuatu kecamatan belum di tunjuk seorang pejabat khusus, maka Asisten Wedana “ambsthalve” menjadi “Pejabat Pembuat Akta Tanah”, artinya tanpa memerlukan surat keputusan pengangkatan dari Menteri Pertanian/Agararia…”

Berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan :

“ Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwarisnya-ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya “

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 992K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980 yang menyatakan :

“…Semenjak Akta Jual Beli ditanda tangani di depan Pejabat Pembantu Akta Tanah hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli…”

d. Bahwa PENGGUGAT sejak Mei 1964 diatas lahan perkebunan karet seluas 235 Ha miliknya tersebut telah mengelola/menanami sejumlah 47.000. (empat puluh tujuh ribu) batang pohon karet, mendirikan/membangun Kantor dengan luas bangunan 1000M2, mendirikan/membangun perumahan untuk 50 karyawan pabrik yang luas bangunan a’ 70 M2 sehingga seluruh bangunan perumahan seluas 3.500. M2, dan mendirikan/membangun Gudang Pabrik seluas 2000 M2, serta dalam mengelola perkebunan karet tersebut dengan membeli 2 (dua) unit Mesin Pengasapan karet, membeli 47.000, buah Mangkok Penampung Karet , membeli Pacul 470 Unit , membeli Pisau Deres 470 Unit , membeli Ember Penampung;

Vide Surat Keterangan dari Kepala Desa Tajau Pecah (TURUT TERGUGAT IV), tertanggal 3 Maret 1976, yang menerangkan :

“…tanah perkebunan Karet a quo sejak tahun 1964 sampai dengan dengan keterangan ini di buat belum pernah ditinggalkan, bahwa perkebunan tersebut lengkap pemeliharaannya dan dikerjakan terus menerus…”;

e. Bahwa TERGUGAT I pada tahun 1974 tanpa hak dan melawan hukum telah mengambil paksa dan menguasai tanah perkebunan karet milik PENGGUGAT tersebut dan membabat/memusnahkan seluruh tanaman karet sejumlah 47.000. (empat puluh tujuh ribu) batang yang berusia 10 (sepuluh) tahun, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan mengatakan bahwa PENGGUGAT tidak punya hak lagi atas tanah perkebunan karet a-quo karena hak PENGGUGAT atas tanah perkebunan karet tersebut telah dibatalkan/dicabut haknya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK/894/Ka tanggal 9 Nopember 1960 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT II, dimana saat perampasan/pengambilan paksa terjadi PENGGUGAT tidak pernah diberikan Surat Keputusan Menteri Agraria tersebut;

Untuk itu PENGGUGAT mensomir TERGUGAT I untuk menunjukkan keaslian dan syahnya demi hukum dari Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK/894/Ka tanggal 9 Nopember 1960;

f. Bahwa Perbuatan melawan hukum TERGUGAT I yang telah mengambil paksa/menguasai/menggunakan tanah perkebunan karet seluas 235 milik PENGGUGAT tanpa adanya dasar hukum yang jelas sehingga atas pengambilan paksa hak tanah perkebunan karet A quo mendatangkan kerugian bagi hak PENGGUGAT sehingga sudah tepat dan benar PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini dihadapan Pengadilan Negeri Pelaihari;

Vide Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut :

“…Tindakan perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut..”

Vide Pendapat/ doktrin Ahli Hukum Dr. Munir Fuady,SH.,MH.,LL.M., dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kotemporer)”, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 10, menyatakan :

“Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan;

- Perbuatan tersebut melawan hukum;

- Adanya kesalahan dari para pihak;

- Adanya kerugian bagi korban;

- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 981K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 yang menyatakan :

“…Berdasarkan Yurisprudensi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Negara tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri…”

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1631K/Sip/1974 yang menyatakan :

“…Karena Penguasaan tanah dan bangunan seperti yang dimaksud dalam surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 10 April 1964 No. S.K. 9/Ka/64 pada hakekatnya adalah pencabutan hak, yaitu dalam surat keputusan itu ditegaskan, bahwa wewenang penguasaan itu meliputi pula wewenang untuk mengosongkan tanah dan bangunan dari para pemakai atau penghuninya serta ongkos-ongkos bangunan yang perlu disingkirkan, maka keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tersebut harus dengan segera diikuti dengan keputusan Presiden mengenai dikabulkan atau ditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No, 20 tahun 1961) sedangkan keputusan Presiden yang dimaksud mengenai hal ini tidak pernah dikeluarkan sampai saat ini, yang mana adalah suatu keharusan/syarat mutlak…”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak eksepsi TERGUGAT I tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini;

2. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil TERGUGAT I dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PENGGUGAT;

3. Bahwa tidak benar dalil TERGUGAT I dalam jawabannya pada hal. 3. Huruf a, haruslah ditolak.

Yang benar adalah :

Bahwa tanah perkebunan karet A quo milik PENGGUGAT mempunyai alas hak hukum yakni Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tanggal 15 April 1964 atas nama NV. Perkebunan dan Pengangkutan ‘SAM HOO’, dimana sebelumnya telah pula dilakukan pengukuran sebagaimana Peta Gambar Tanah salinan dari Surat Ukur No. 15/1935 pada tanggal 15 April 1964;

Vide Peraturan Pemerintah No. 10/1961 Jo Peraturan Pemerintah No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 4 ayat 1 menyatakan :

“…untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah…”

Bahwa TERGUGAT I pada tahun 1974 telah menguasai/memiliki/menggunakan tanah perkebunan karet A quo dengan melawan hak padahal sebagaimana ketentuan tentang konversi yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang telah berlaku pada tanggal 24 September 1960 maka telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/1964 tanggal 15 April 1964 sehingga pengambilan paksa/menguasai/mengambil tanah perkebunan karet milik a quo tidak dengan dasar hukum yang jelas karena Surat Keputusan Menteri Agraria No. 894/Ka tanggal 9 Nopember 1960 adalah tidak ada dan secara tingkat dari kedudukan Peraturan Perundang-undangan maka Undang-Undang No. 5 tahun 1960 lebih tinggi dan sudah diberlakukan kepada segenap rakyat Indonesia pada tanggal 24 September 1960;

Vide Pasal 18, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan :

“…Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang…”

Vide Pasal 6, Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya , yang menyatakan :

“Penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada Surat Keputusan Pencabutan Hak dari Presiden..”;

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1631 K/Sip/1974, tanggal 5 -11- 1975, yang menyatakan :

“ Wewenang untuk mengosongkan tanah dan bangunan harus dengan segera diikuti dengan Surat Keputusan Presiden mengenai dikabulkan atau ditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 1961, sedangkan Surat Keputusan Presiden yang dimaksud mengenai hal ini tidak pernah dikeluarkan sampai saat ini yang mana adalah suatu keharusan/syarat mutlak”;

4. Bahwa tidak benar dalil TERGUGAT I dalam jawabannya pada hal. 3. huruf b point 1, haruslah ditolak.

Yang benar adalah :

Bahwa proses permohonan / tata cara penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tanggal 15 April 1964 sudah mengikuti standar prosedur tetap (protap) yakni sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 pada Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan :

“ sebelum diterbitkan hak terhadap suatu tanah, maka yang memohonkan tersebut harus membuktikan data yuridis, data fisik penguasaan tanah secara utuh “;

Bahwa atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tanggal 15 April 1964 telah diperkuat dan diakui syah demi hukum oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI berdasarkan:

a. Surat Keterangan Departemen Dalam Negeri Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan No. 01/P.T./1976 tanggal 9 Januari 1976 yang menerangkan :

“…sampai saat ini terdaftar atas nama PT. NV. SAM HOO dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tanggal 15 April 1964, tanah ini bekas Hak Erfpacht Verponding No. 162…”

b. Surat Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan No. 540/358/BPN-43 tanggal 13 Juni 2006 perihal Permohonan Surat Kepemilikan Tanah dan Riwayat Kepemilikan Tanah atas HGU No. 2/1964 yang isinya :

“…menguatkan Surat Keterangan Departemen Dalam Negeri Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan No. 01/P.T./1976 tanggal 9 Januari 1976…”

c. Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut No. 540/60/KPT-08 tanggal 12 Pebruari 2007 yang isinya :

“…Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Selatan No. 540/358/BPN-43 tanggal 13 Juni 2006 jo Surat Keterangan Departemen Dalam Negeri Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan No. 01/P.T./1976 tanggal 9 Januari 1976 diperoleh data bahwa sertifikat HGU No. 2/1964 masih tercatat atas nama PT.NV.Perkebunan dan Pengangkutan SAM HOO.

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 677K/Sip/1972 tanggal 30 April 1973 yang menyatakan :

“…Apa yang diakui, setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak, maka kebenarannya tidak dapat dibantah…”

5. Bahwa tidak benar dalil TERGUGAT I dalam jawabannya pada hal. 3, huruf b point 2, haruslah ditolak.

Yang benar adalah :

Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada Kejaksaan Agung tidak berwenang memutuskan perkara perdata menyangkut kepemilikan, sehingga Surat Kejaksaan Agung tidak bisa dijadikan dasar hukum bahwa pengambilan/penguasaan tanah perkebunan karet A quo oleh TERGUGAT I adalah syah demi hukum terlebih lagi karena Surat Keputusan Menteri Agraria No. 894/Ka tanggal 9 Nopember 1960 adalah tidak ada;

Vide Surat Keterangan Badan Arsip Nasional Republik Indonesia tertanggal 3 September 1986 dan tanggal 12 September 1986 yang menyatakan :

“bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK/894/Ka tanggal 9 Nopember 1960 tidak pernah ada terdaftar dalam Surat Keputusan - Surat Keputusan Menteri Agraria RI “;

Vide Surat BPN RI an. Kepala Biro Umum No. 450-150.13-Settama.5 , Tgl. 12 Pebruari 2009, perihal Permohonan Keterangan & FC. SK Menteri Agraria No. 894/Ka Tgl. 9 November 1960, ditujukan kepada Kuasa H. Siradjuddin Sarudji, yang menyatakan :

“… SK Menteri Agraria No.894/Ka belum ditemukan…”

Vide Surat Pernyataan Abdullah Abidin mantan Karyawan dibagian Umum dan Arsip Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Juni 2007 yang menyatakan :

“…Selama bekerja sebagai karyawan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tidak pernah melihat adanya Surat Keputusan Menteri Agraria No. 894/Ka tanggal 9 November 1960…”

Vide Surat Pernyataan Haji Djailani mantan Karyawan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 6 Agustus 2007 yang menyatakan :

“…Selama bekerja sebagai karyawan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tidak pernah melihat adanya Surat Keputusan Menteri Agraria No. 894/Ka tanggal 9 November 1960…”

6. Bahwa tidak benar dalil TERGUGAT I dalam jawabannya pada hal. 3, huruf b point 3, haruslah ditolak.

Yang benar adalah :

Bahwa justru TURUT TERGUGAT I atas pengambilan paksa tanah perkebunan karet A quo oleh TERGUGAT I telah mengeluarkan surat keterangan antara lain :

a. Nota Dinas Direktorat Pembangunan Prop. Kalsel ditujukan kepada Direktorat Pemerintahan Prop. Kalsel , Perihal : Tanah Jilatan, Tgl. 27 Pebruari 1976, yang menyatakan :

“- Berdasarkan data dan penelitian tanah perkebunan karet tersebut bukan tanah pemerintah..

- Tanah tersebut terdaftar a.n. NV SAM HOO yang dijual kepada nama Siradjuddin Sarudji…”

b. Surat Keterangan Gubernur Prop. Kalsel No. 520/2073/Binproda, Tgl. 4 Juni 1986, yang menerangkan :

“…H. Siradjuddin Sarudji adalah Pemilik dan pengusaha tanah perkebunan Karet Jilatan kabupaten tanah laut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tanggal 15 April 1964 dengan Akta Jual Beli 2/1964 tanggal 9 Mei 1964 dimana tanahnya telah dipakai oleh Departemen Transmigrasi untuk itu kami mendukung agar masalah ini dapat diselesaikan oleh Departemen Transmigrasi…”

c. Bahwa TURUT TERGUGAT I juga telah berkirim surat resmi kepada TERGUGAT I yaitu melalui surat No. 520/2493/Binproda, Tgl. 1 Juli 1987, yang menyatakan :

“…dengan ini kami permaklumkan bahwa belum pernah terjadi ganti rugi atas areal tanah P.K. Djilatan Kabupaten Tanah Laut dan tanamannya yang diaku sebagai milik oleh Saudara Siradjuddin Sarudji…”

7. Bahwa tidak benar dalil TERGUGAT I dalam jawabannya pada hal. 3, huruf c,d,e,f,g, haruslah ditolak.

Bahwa dalil TERGUGAT I yang menyatakan TERGUGAT I memperoleh tanah di lokasi Tajau Pecah berdasarkan rekomendasi TERGUGAT III;

Yang benar adalah :

Bahwa syah dan benarnya secara hukum kepemilikan perolehan tanah oleh TERGUGAT I bukan dari suatu surat Rekomendasi dari TERGUGAT III;

Vide Pasal 1925 KUH Perdata Jo. 174 HIR menyatakan :

“…Pengakuan yang diberikan Tergugat di muka persidangan memberikan pembuktian yang sempurna…”

Bahwa Perbuatan TERGUGAT I yang telah menguasai/menggunakan tanah perkebunan karet seluas 235 milik PENGGUGAT tanpa adanya dasar hukum yang jelas sehingga atas pengambilan paksa tanah perkebunan karet A quo mendatangkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga sudah tepat dan benar PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini dihadapan Pengadilan Negeri Pelaihari;

Vide Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut :

“…Tindakan perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut..”

“Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan;

- Perbuatan tersebut melawan hukum;

- Adanya kesalahan dari para pihak;

- Adanya kerugian bagi korban;

- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 981K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 yang menyatakan :

“…Berdasarkan Yurisprudensi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Negara tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri…”

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1631K/Sip/1974 yang menyatakan :

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Persistit (tetap pada gugatan semula)

TERHADAP TERGUGAT II;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil gugatannya semula dan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi TERGUGAT II secara tegas kecuali hal-hal yang secara tegas (expressis verbis) diakui oleh PENGGUGAT;

2. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil eksepsi TERGUGAT II, yang intinya menyatakan : “…Tentang Kompetensi Absolut…”

Bahwa PENGGUGAT sudah sangat jelas dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan alasan hukum sebagai berikut :

Vide Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Mahkamah Agung RI, Cetakan ke 2 tahun 1997, halaman 110 point 15.5, yang menyatakan :

“…Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi : Dalam hal tersebut yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan dapat diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak…”

b. Bahwa sesuai dengan peraturan tentang konversi Hak barat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 24 September 1960, maka NV. Perkebunan dan Pengangkutan ‘SAM HOO’ telah mengajukan permohonan hak kepada TERGUGAT IV yang kemudian oleh TERGUGAT IV telah dilakukan pengukuran ulang dengan diterbitkan Peta Gambar Tanah salinan dari Surat Ukur No. 15/1935 pada tanggal 15 April 1964 dan kemudian TERGUGAT IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tanggal 15 April 1964 dengan pemegang hak NV. Perkebunan dan Pengangkutan ‘SAM HOO’, dimana sertifikat Hak Guna Usaha tersebut baru akan berakhir haknya pada 24 September 1980;

Vide Peraturan Pemerintah No. 10/1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 4 ayat 1 menyatakan :

“…untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah…”

c. Bahwa PENGGUGAT kemudian telah membeli tanah perkebunan karet tersebut dari NV. Perkebunan dan Pengangkutan ‘SAM HOO’ dengan dasar Akta Jual Beli No. 2/1964 tanggal 9 Mei 1964 yang dibuat dihadapan Assisten Wedana / Camat Jorong selaku PPAT, tentang Akta Jual Beli a-quo ditegaskan/dibenarkan lagi oleh TURUT TERGUGAT II dengan memberikan Surat Keterangan Nomor 047/TL/JRG/VI/2005 tertanggal 10 Juni 2005 yang menyatakan :

“…benar sesuai arsip yang ada di kantor kecamatan Jorong telah terjadi Jual beli sebagai mana Akta Jual beli No. 2/1964 tanggal 9 Mei 1964 diketahui dan disyahkan oleh Camat Jorong atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)…”

Berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan :

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 992K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980 yang menyatakan :

“…Semenjak Akta Jual Beli ditanda tangani di depan Pejabat Pembantu Akta Tanah hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli…”

d. Bahwa PENGGUGAT sejak Mei 1964 diatas lahan perkebunan karet seluas 235 Ha miliknya tersebut telah mengelola/menanami sejumlah 47.000. (empat puluh tujuh ribu) batang pohon karet, mendirikan/membangun Kantor dengan luas bangunan 1000M2, mendirikan/membangun perumahan untuk 50 karyawan pabrik yang luas bangunan a’ 70 M2 sehingga seluruh bangunan perumahan seluas 3.500. M2, dan mendirikan/membangun Gudang Pabrik seluas 2000 M2, serta dalam mengelola perkebunan karet tersebut dengan membeli 2 (dua) unit Mesin Pengasapan karet, membeli 47.000. buah Mangkok Penampung Karet , membeli Pacul 470 Unit , membeli Pisau Deres 470 Unit , membeli Ember Penampung;

Vide Surat Keterangan dari Kepala Desa Tajau Pecah (TURUT TERGUGAT IV), tertanggal 3 Maret 1976, yang menerangkan :

e. Bahwa TERGUGAT I pada tahun 1974 tanpa hak dan melawan hukum telah mengambil paksa menguasai tanah perkebunan karet milik PENGGUGAT tersebut dan membabat/memusnahkan seluruh tanaman karet sejumlah 47.000. (empat puluh tujuh ribu) batang yang berusia 10 (sepuluh) tahun, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan mengatakan bahwa PENGGUGAT tidak punya hak lagi atas tanah perkebunan karet a-quo karena hak PENGGUGAT atas tanah perkebunan karet tersebut telah dibatalkan/dicabut haknya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK/894/Ka tanggal 9 Nopember 1960 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT II, dimana saat perampasan/pengambilan paksa terjadi PENGGUGAT tidak pernah diberikan Surat Keputusan Menteri Agraria tersebut;

Vide Surat Keterangan Badan Arsip Nasional Republik Indonesia tertanggal 3 September 1986 dan tanggal 12 September 1986 yang menyatakan :

“bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK/894/Ka tanggal 9 Nopember 1960 tidak pernah ada terdaftar dalam Surat Keputusan - Surat Keputusan Menteri Agraria RI “;

“… SK Menteri Agraria No.894/Ka belum ditemukan…”

Vide Surat Pernyataan Abdullah Abidin mantan Karyawan dibagian Umum dan Arsip Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Juni 2007 yang menyatakan :

“…Selama bekerja sebagai karyawan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tidak pernah melihat adanya Surat Keputusan Menteri Agraria No. 894/Ka tanggal 9 November 1960…”

Vide Surat Pernyataan Haji Djailani mantan Karyawan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 6 Agustus 2007 yang menyatakan :

“…Selama bekerja sebagai karyawan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tidak pernah melihat adanya Surat Keputusan Menteri Agraria No. 894/Ka tanggal 9 November 1960…”

f. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga PENGGUGAT sudah tepat dan benar mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan dihadapan Pengadilan Negeri Pelaihari;

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 981K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 yang menyatakan :

“…Berdasarkan Yurisprudensi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Negara tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri…”

3. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil eksepsi TERGUGAT II, yang intinya menyatakan: “…tanah terperkara telah lewat waktu…”

Bahwa PENGGUGAT sudah sangat jelas dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada TERGUGAT II dengan alasan hukum sebagai berikut :

Vide Berdasarkan Pasal 5, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan :

“…Hukum Agraria yang berlaku atas bumi,air dan ruang angkasa ialah hukum adat…”

Vide Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 916K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973 yang menyatakan :

“…Dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik oleh tanah tidak hapus…”

Vide Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 457K/Sip/1974 tanggal 9 September 1976 yang menyatakan :

“…Lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak…”

Vide Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 157K/Sip/1975 tanggal 18 September 1976 yang menyatakan :

“…Hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa…”

Vide Pasal 1950 KUH Perdata yang menyatakan :

“…Hakim tidak diperbolehkan karena jabatannya menggunakan upaya daluwarsa…”

Bahwa PENGGUGAT sejak diambil dengan paksa hak tanah perkebunan a quo dengan cara hanya ditunjukkan saja Surat Keputusan Menteri Agraria No. 894/Ka tanggal 9 Nopember 1960 telah mengajukan keberatan baik kepada TERGUGAT I,TERGUGAT II,TERGUGAT III,TERGUGAT IV, TERGUGAT V,TERGUGAT VI,TURUT TERGUGAT I,TURUT TERGUGAT II,TURUT TERGUGAT III,TURUT TERGUGAT IV,TURUT TERGUGAT V dan atas keberatan-keberatan PENGGUGAT tersebut oleh TERGUGAT II telah ditanggapi dengan :

1. Surat Departemen Dalam Negeri An. Direktoral Jenderal Agraria No. Dph.12/177/12-78 tanggal 5 Desember 1978, perihal Permohonan ganti rugi bekas Perkebunan Jilatan yang terkena proyek Transmigrasi Tajau Pecah I, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan yang isinya :

“…mengadakan penelitian atasnya dan melaporkannya kepada kami dalam waktu sesingkat mungkin…”

2. Surat BPN RI an. Deputi Bidang Hak-Hak tanah No. 570.43-1303-D III.2 Tgl. 7 April 1999, Perihal Pengaduan Permasalahan tanah bekas Hak Erfpacht atas nama H. Siradjuddin Sarudji, ditujukan kepada Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Selatan yang isinya :

“…meminta agar Saudara mengadakan penelitian dan melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, kemudian melaporkan hasilnya kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama…”

3. Surat BPN RI an. Deputi Bidang Hak Tanah & Pendaftaran Tanah No. 457-310.3-D.II, Tgl. 9 Pebruari 2007, Perihal Permohonan Data Resmi Riwayat Kepemilikan Tanah Atas HGU No. 2/1964,ditujukan kepada Kakanwil BPN Prop. Kalsel yang isinya :

“…mengadakan penelitian atasnya dan melaporkannya kepada kami dalam waktu sesingkat mungkin…”

4. Surat BPN RI an. Direktur Sengketa Pertanahan No. 857-610.3-DV.2, Tgl. 15 Maret 2007, Perihal Permohonan Keterangan ada tau tidaknya surat Keputusan Menteri Agraria No. 894/Ka Tgl. 9 Nopember 1960 yang isinya mencabut Hak Erpacht Verponding No. 162, ditujukan kepada Kakanwil BPN Prop. Kalsel yang isinya :

“…mengadakan penelitian atasnya dan melaporkannya kepada kami dalam waktu sesingkat mungkin…”

5. Surat BPN RI an. Direktur Sengketa Pertanahan No. 1016-620.3-DV.2, Tgl. 3 April 2008, perihal Mohon tondak lanjut tembusan surat Bapak Deputi Bidang Pengkajian & Pengangan Sengketa dan Konflik BPN RI kepada kami No. 857-620.3-DV.2 tertgl. 15 Maret2007, ditujukan kepada Kakanwil BPN Prop. Kalsel yang isinya :

“…mengadakan penelitian atasnya dan melaporkannya kepada kami dalam waktu sesingkat mungkin…”

6. Surat BPN RI an. Deputi Bidang Hak Tanah & Pendaftaran Tanah No. 481-310.3-D.II , Tgl. 16 Pebruari 2009, Perihal Masalah Tanah Perkebunan HGU No. 2/1964 Tgl. 15 April 1964 & SK. Menteri Agraria No. 894/Ka Tgl. 9 November 1960, ditujukan kepada Kakanwil BPN Prop. Kalsel yang isinya :

“…mengadakan penelitian atasnya dan melaporkannya kepada kami dalam waktu sesingkat mungkin…”

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 70 K/Sip/1959 tanggal 7 Maret 1959 yang menyatakan :

“…Walaupun gugatan mengenai pekarangan dan rumah tersengketa baru diajukan oleh pemiliknya, ialah penggugat asli/terbanding/tergugat dalam kasasi, 22 tahun setelah pekarangan dan rumah itu dikuasai dengan tiada hak oleh tergugat asli/pembanding/penggugat untuk kasasi. Hak pemilik untuk menuntut penyerahan pekarangan dan rumah itu tidaklah kadaluarsa. Karena sebelum itu ia telah berulang kali meminta penyerahan kembali pekarangan dan rumahnya itu, sehingga oleh karenanya daluarsa telah tertahan (gestuit)…”

4. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil eksepsi TERGUGAT II, yang intinya menyatakan: “…gugatan yang diajukan kabur (Obscuur Libel)…”

Bahwa PENGGUGAT sudah sangat jelas dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini / perkara a quo terhadap TERGUGAT II bertujuan untuk membuktikan adanya perbuatan TERGUGAT II yang dilakukan secara melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT II sehingga menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yan menyatakan :

“…Tindakan perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut…”;

Bahwa berdasarkan Azas Acara Perdata , Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, sebagaimana/sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 966 K/Sip/1974 tanggal 12 Pebruari 1976 dan Yurisprudensi Mahkamag Agung RI No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959;

Bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT maka PENGGUGAT akan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut dalam acara sidang pembuktian atas perkara a quo ini;

5. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil eksepsi TERGUGAT II, yang intinya menyatakan: “…Penggugat tidak mempunyai kwalitas sebagai pihak…”

Bahwa PENGGUGAT jelas dan tegas adalah pihak korban yang dirugikan sehingga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini / perkara a quo terhadap TERGUGAT II dimana hak PENGGUGAT atas tanah perkebunan karet A quo telah diambil dengan paksa padahal TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI telah pula mengeluarkan surat keterangan antara lain :

a. Surat Keterangan Departemen Dalam Negeri Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan No. 01/P.T./1976 tanggal 9 Januari 1976 yang menerangkan :

“…sampai saat ini terdaftar atas nama PT. NV. SAM HOO dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tanggal 15 April 1964, tanah ini bekas Hak Erfpacht Verponding No. 162…”

“…menguatkan Surat Keterangan Departemen Dalam Negeri Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan No. 01/P.T./1976 tanggal 9 Januari 1976…”

c. Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut No. 540/60/KPT-08 tanggal 12 Pebruari 2007 yang isinya :

“…Jadi teranglah bahwa apabila untuk sesuatu kecamatan belum di tunjuk seorang pejabat khusus, maka Asisten Wedana “ambsthalve” menjadi “Pejabat Pembuat Akta Tanah”, artinya tanpa memerlukan surat keputusan pengangkatan dari Menteri Pertanian/Agararia…”

Vide Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 28 ayat 3, yang menyatakan :

“…Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain…”

Bahwa Akta Jual Beli a-quo ditegaskan/dibenarkan lagi oleh TURUT TERGUGAT II dengan memberikan Surat Keterangan Nomor 047/TL/JRG/VI/2005 tertanggal 10 Juni 2005 yang menyatakan :

Vide Berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan :

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 992K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980 yang menyatakan :

“…Semenjak Akta Jual Beli ditanda tangani di depan Pejabat Pembantu Akta Tanah hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli…”

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang menyatakan :

“…Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum…”

Bahwa membuktikan adanya perbuatan TERGUGAT II yang dilakukan secara melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT II sehingga menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan :

“…Tindakan perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut…”

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 981K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 yang menyatakan :

“…berdasarkan Yurisprudensi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Negara tunduk pada yuridiksi Pengadilan Negeri…”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak eksepsi TERGUGAT II tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini;

2. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil TERGUGAT II dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PENGGUGAT;

3. Bahwa tidak benar dalil TERGUGAT II dalam jawabannya pada hal. 4. angka 3, dan hal. 6 angka 4 haruslah ditolak.

Yang benar adalah :

Bahwa tanah perkebunan karet A quo milik PENGGUGAT mempunyai alas hak yakni Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tanggal 15 April 1964 atas nama NV. Perkebunan dan Pengangkutan ‘SAM HOO’, dimana sebelumnya telah pula dilakukan pengukuran sebagaimana Peta Gambar Tanah salinan dari Surat Ukur No. 15/1935 pada tanggal 15 April 1964;

Peraturan Pemerintah No. 10/1961 Jo Peraturan Pemerintah No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 4 ayat 1 menyatakan :

“…untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah…”

Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil paksa hak PENGGUGAT atas tanah perkebunan karet a quo padahal TERGUGAT II sangat paham dan mengetahui bahwa ada produk hukum yang lebih tinggi yakni Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah berlaku/diundangkan pada tanggal 24 September 1960 sehingga pencabutan hak atas tanah perkebunan karet milik PENGGUGAT tersebut sangat merugikan hak PENGGUGAT ;