AS terus menolak perjanjian internasional yang menganggap kriminal –pelaksana- penculikan di seluruh dunia dengan alas an 'keamanan nasional', kata laporan.
Administrasi Bush

Pemerintah sekarang telah menolak kembali penentang para pendahulunya sehubungan dengan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Hilang secara Paksa (ICPAPED), yang berusaha untuk menarik tirai penculikan resmi, lapor The Washington Post (TWP) pada hari Selasa.

Perjanjian, yang ditandatangani oleh 81 negara, adalah bertentangan dengan metode rendisi AS. Menurut metode –AS- tersebut, yang disebut 'tersangka teroris' akan diam-diam diterbangkan ke negara-negara ketiga di mana dengan menggunakan penyiksaan selama interogasi akan tetap dianggap dalam batas-batas hukum.

Gedung Putih tidak melarang penangkapan tersebut meskipun kecaman internasional.

Harian The Washington Post mengacu pada dokumen-dokumen yang baru-baru ini muncul telah menjelaskan bahwa mantan pejabat AS telah bedebat menentang teks draft ICPAPED.

Para sandera akan dicap oleh pemerintahan Bush sebagai 'pejuang musuh', sehingga ditempatkan di luar status 'tawanan perang' yang menjamin perlindungan oleh Konvensi Jenewa.

Pemerintah AS juga menganggap memilikihak untuk tidak memberitahu orang-orang "atas keperluan yang sah" dalam tawanan mereka, termasuk kepada kerabat mereka, juga tentang keberadaan dan kesehatan orang yang mereka cintai. Mantan pejabat mempertahankan penyimpanan informasi tersebut dengan menyatakan bahwa pengungkapan tersebut "bisa mengganggu keamanan nasional, penegakan hukum, atau kepentingan privasi."

Mantan tim Gedung Putih gagal berjuang sejak 2003-2006 untuk memaksa memasukkan pasal-pasal ke dalam bahasa perjanjian.

"Para Perunding kami sudah pasti menyadari bahwa adanya program ini yangmana para tahanan, yang tidak berhubungan dengan orang lain, dan mereka harus berhati-hati untuk memastikan adanya ruang agar program tersebut dapat berlanjut," kata pejabat senior pemerintahan Bush yang dikutip oleh harian TWP minggu lalu.

"Seperti halnya dengan sejumlah perjanjian hak asasi manusia sebelumnya, bahasanya begitu luas... Kami tidak akan dapat menanda-tanganinya," tambahnya.

Pemerintah Amerika Serikat telah sering membebaskan diri dari penandatanganan sejumlah perjanjian internasional, sementara bersikeras agar orang lain mematuhi tandanya. Argumentasi ini menunjukkan bahwa warga AS harus hanya dapat dihadapkan pada pengadilan Amerika, di mana pun mereka tinggal. [IslamTImes/R]