JAKARTA, SENIN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatalkan rencana peringatan hari anti korupsi sedunia yang sebelumnya dikonsep dengan melibatkan banyak massa dan suguhan hiburan pendukung pemberantasan korupsi.

Hal itu sebagai konsekuensi dari pembatalan rencana peringatan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).

Plt Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan pembatalan baru diputuskan Senin sore, usai mendapat kabar dari Menpan. Sebelumnya, selain KPK dan Menpan, juga akan bergabung sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan dan BUMN menggelar acara peringatan kolosal sebagai puncaknya seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Sebagai gantinya KPK hanya melaksanakan secara internal di lingkungan KPK, dengan perenungan doa bersama dan syukuran internal pegawai KPK," kata Tumpak saat jumpa pers di Jakarta, Senin (7/12).

Tumpak menepis dugaan bahwa pembatalan terkait dengan kekhawatiran yang diutarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai dugaan adanya bentrok massa saat peringatan hari anti korupsi sedunia tanggal 9 Desember nanti.

"Karena kita ingin suasana kondusif. Dan karena kita dengar Menpan telah membatalkan acara, sementara kita sebelumnya bergabung dengan Menpan," tukasnya.

Menurut Tumpak, tidak cuma rencana peringatan yang disiapkan KPK yang batal, tapi juga yang disiapkan BUMN seperti Pertamina.

Sementara itu disinggung mengenai keberadaan para aktivis mahasiswa yang sudah hampir sebulan berkemah di pelataran KPK, Tumpak berharap agar mereka segera menyudahi aksinya. Sebab, wakil ketua KPK non aktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hanzah telah kembali ke KPK karena tidak terbukti

"Kita harap mereka segera berlalu. Karena Pak Bibit dan Pak Chandra sudah kembali," tukasnya.

(Persdanetwork/nda, b.post)