Kilas Balik Iran 2009 (1)
Selama setahun terakhir ini, banyak peristiwa penting yang terjadi di Iran. Prestasi dan langkah maju bangsa Iran pada tahun 2009 layak mendapat acungan jempol. Kenyataan ini membuktikan bahwa tak ada siapapun yang mampu menghalangi Republik Islam Iran untuk terus menggapai puncak-puncak kemajuan.

Keberhasilan dalam meluncurkan satelit Omid ke orbit merupakan salah satu prestasi Iran di bidang teknologi antariksa dan komunikasi. Satelit buatan para teknisi dalam negeri Iran itu menjadi icon kemajuan sains dan teknologi Negeri yang dulu dikenal sebagai Persia ini. Sebelum ini, para ilmuwan Iran berhasil menorehkan beragam prestasi penting di pelbagai bidang sains bergengsi seperti produksi sel punca janin. Kesuksesan itu ditambah lagi dengan rencana Iran untuk meluncurkan satelit keduanya bernama Tolou bersamaan dengan peringatan 31 tahun kemenangan Revolusi Islam.

Di bidang industri pertahanan dan kedirgantaraan, Republik Islam juga sukses membuat pesawat anti-radar, kapal selam, dan uji coba peluncuran rudal Sejil-2. Rudal karya anak negeri sendiri ini merupakan bukti kemajuan dan kekuatan sistem pertahanan Iran.

Industri roket di Iran merupakan hasil dari kerja keras para ilmuwan dan teknisi Iran selama tiga dekade terakhir. Kemajuan itu terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan sistem pertahanan yang diperlukan Iran. Prestasi tersebut juga menunjukkan bahwa kemandirian Iran di bidang industri pertahanan dan tidak efektifnya pemberlakuan beragam embargo dan sanksi yang diterapkan oleh negara-negara arogan terhadap Tehran. Bahkan kemajuan itu pun turut diakui musuh.

Tahun 2009 bagi Iran bukan hanya tahun yang penuh dengan catatan prestasi di bidang sains dan teknologi. Geliat dan kedinamisan Iran di bidang diplomasi dan kerjasama antarnegara di sepanjang setahun terakhir ini layak mendapat sorotan penting. Selama setahun belakangan, Tehran kerap menjadi tuan rumah pelbagai kunjungan kenegaraan, seminar, dan konferensi regional maupun internasional terutama dengan negara-negara muslim.

Awal tahun 2009, Iran menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi (ECO). Konferensi Tingkat Tinggi ke-10 ECO di Tehran merupakan momentum bagi negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan penting mengenai tujuan dan visi jangka panjang ECO sekaligus untuk bertemu dengan para petinggi Republik Islam Iran termasuk dengan Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatollah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei. Dalam pertemuannya dengan para pemimpin negara-negara ECO, Rahbar menekankan perlunya organisasi ini untuk memanfaatkan secara maksimal potensi internal yang dimiliki guna memajukan negara-negara anggotanya.

ECO merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1985 oleh Iran, Turki, dan Pakistan. Pada tahun 1992, tujuh negara lainnya turut bergabung, yaitu: Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan.

Tahun 2009 merupakan tahun yang penuh ujian dan cobaan bagi bangsa Palestina. Perlawanan rakyat Palestina selama agresi militer rezim zionis Israel selama 22 Hari di Jalur Gaza merupakan prestasi besar kemenangan perjuangan bersenjata anti-zionis bangsa Palestina. Menyikapi eskalasi serangan militer rezim zionis yang makin brutal terhadap bangsa Palestina, Republik Islam Iran pun terus getol memberikan dukungan moralnya kepada rakyat Palestina dan terus bergerilya memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di kancah diplomasi internasional. Upaya Tehran untuk menggalang dukungan negara-negara muslim dan mengaktifkan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menyokong bangsa Palestina merupakan salah satu aksi nyata Iran untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di ranah diplomasi.

Republik Islam Iran juga menggelar berbagai konferensi dan seminar internasional untuk menjaring dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina, seperti penyelenggaraan Konferensi Internasional Palestina yang dihadiri oleh para pemimpin parlemen 30 negara muslim dan berbagai tokoh penting dunia Islam. Salah satu usulan penting yang diajukan Iran dalam konferensi ini adalah proposal penyelenggaraan referendum demokratis yang diikuti oleh seluruh rakyat Palestina untuk menentukan nasib negaranya sendiri.

Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatollah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei dalam sambutannya di pembukaan Konferensi Internasional Palestina di Tehran mengajak seluruh negara-negara muslim, terutama Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk merancang pelbagai program dan strategi bersama di pelbagai sektor ekonomi dan pengambilan sikap kuat dan kompak yang mampu menyelesaikan pelbagai friksi di kalangan dunia Islam.

Tahun 2009 juga menjadi saksi kemantapan diplomasi Iran dalam menggalang kerjasama dengan negara-negara sahabat. Sepanjang tahun 2009, banyak pemimpin negara-negara Arab yang menggelar lawatan resmi ke Tehran. Kunjungan Presiden Suriah dan Amir Qatar merupakan salah satu peristiwa penting yang menandai perluasan hubungan Iran dengan negara-negara regional.

Selain itu, Republik Islam Iran juga terus memperat hubungannya dengan negara-negara tetangga, teruatama Irak, Afghanistan, dan Turki. Perluasan kerjasama dengan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga terus diupayakan. Selama tahun 2009 ini, Presiden Ahmadinejad menggelar pelbagai kunjungan bersejarah ke sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin. Lawatan Ahmadinejad ke Brazil, Bolivia dan Venezuela berhasil mewujudkan sejumlah kesepakatan penting di bidang ekenomi. Di kancah regional, Presiden Ahmadinejad juga aktif berdiplomasi dengan menghadiri pelbagai pertemuan penting seperti sidang puncak Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO), KTT negara-negara anggota D-8 dan Sidang OKI serta pertemuan negara-negara berbahasa Persia.

Tahun 2009 ini, Parlemen Republik Islam Iran memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) subsidi terarah yang diusulkan pemerintahan Presiden Ahmadinejad. RUU ini sengaja diajukan untuk melakukan restrukturisasi ekonomi dan pemerataan subsidi secara terarah. Para pengamat menilai, tingginya tingkat konsumsi energi merupakan salah satu masalah utama perekonomian Iran. Sementara ini, susidi negara di bidang energi dibagi secara sama untuk semua lapisan masyarakat. Sehingga dirasakan tidak adil.

Karena itu, pemerintah berencana untuk melakukan penghematan dan pembagian subsidi secara terarah dan tepat sasaran. Di banding negara-negara yang selevel, tingkat konsumsi energi Iran jauh di atas rata-rata. Karena itu perlu dilakukan reformasi di bidang ekonomi dan pola konsumsi lewat restrukturisasi pembagian subsidi secara tepat sasaran, peningkatan efisiensi, pemangkasan inflasi, dan perombakan tata-kelola ekonomi. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak peningkatan harga akibar perubahan redistribusi subsidi, pemerintah mencadangkan bantuan tunai bagi sedikitnya lima kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Parlemen berharap dengan adanya revisi pada sejumlah poin RUU subsidi terarah, efek tekanan dari pencabutan subsidi dapat diminimalisasi sebisa mungkin dan tingkat inflasi diupayakan hanya bergerak pada kisaran 10-15 persen pada tahun pertama implementasi UU tersebut.

Pertengahan tahun 2009, Iran menorehkan prestasi penting di bidang demokrasi. Pada tanggal 12 Juni lalu, sekitar 45 juta warga Iran atau 85 persen yang memenuhi syarat ikut serta pemilu, berbondong-bondong mendatangi kotak-kotak pemilu yang disebar di seluruh penjuru negara ini. Partisipasi warga sebesar itu merupakan peristiwa yang luar biasa di Iran, bahkan dunia.

Pemilu presiden periode ke-10 ini merupakan pesta demokrasi di Iran yang paling monumental setelah referendum penentuan sistem negara pada tahun 1979. Hampir 85 persen konstituen ikutserta dalam pemilu. Tingginya tingkat partisipasi raktyat dalam pemilu kali ini merupakan rekor tertinggi sejak digelarnya Referendum 1979.

Dalam pemilu kali ini, Ahmadinejad terpilih kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya. Kendati, pemilu kali ini dinodai dengan pelbagai tudingan kecurangan dan protes kalangan oposisi, namun hasil penyelidikan akhir Dewan Garda Konstitudi menunjukkan bahwa kecurangan yang dituduhkan itu tidak terbukti.

Sejumlah kelompok antek-antek asing yang didukung AS, Inggris, dan beberapa negara lain berupaya menghasut rakyat dan berupaya merusak stabilitas dalam negeri Iran dengan mendalangi pelbagai aksi kerusuhan dengan kedok mengusung isu kebebasan informasi dan memperjuangkan demokrasi.

Munculnya rangkaian aksi kerusuhan pasca pemilu itu menujnjukkan bahwa musuh telah lama mempersiapkan upaya untuk merusak stabilitas dan menumbangkan pemerintahan Islam Iran lewat perang lunak. Namun demikian proyek makar itu pun layu sebelum berkembang.

Kilas Balik Iran 2009 (2)

Tak syak, isu nuklir Iran masih menjadi sorotan utama masyarakat dunia ‎sepanjang tahun 2009 dan menjadi agenda utama diplomasi luar negeri Iran. ‎Selain isu nuklir, pidato penting Presiden Mahmoud Ahmadinejad di Sidang Majelis ‎Umum PBB dan Konferensi Perubahaan Iklim (COP-15) di Kopenhagen juga ‎banyak mendapat tanggapan luas publik internasional. ‎

Penentangan kekuatan mayoritas negara Barat terutama AS, Inggris, Perancis, ‎dan Jerman terhadap program nuklir sipil Iran dan upaya mereka untuk mencabut ‎hak Iran dalam memanfaatkan energi nukir bagi kepentingan damai masih saja ‎dilancarkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sedemikian pentingnya peran ‎energi nuklir untuk memproduksi listrik bagi negara-negara berkembang seperti ‎Iran, sampai-sampai isu tersebut menjadi topik yang sering disorot Ahmadinejad ‎dalam dua pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB dan Konferensi Iklim COP-15. ‎

Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB, Ahmadinejad menekankan perlu ‎dihapusnya diskriminasi bagi negara-negara dunia dalam memanfaatkan teknologi ‎mutakhir seperti energi nuklir sipil. Sementara dalam pidatonya di Konferensi Iklim ‎COP-15, Presiden Iran itu menegaskan bahwa perluasan penggunaan energi nuklir ‎untuk produksi listrik bisa mengurangi polusi udara secara signifikan. ‎

Terkait soal kelanjutan program nuklir Iran pada tahun lalu diawali dengan jawaban ‎Tehran terhadap paket proposal Barat. AS, Perancis, Inggris, dan Jerman dalam ‎paket proposalnya menawarkan paket insentif ekonomi namun dengan syarat Iran ‎harus menghentikan pengayaan uraniumnya. Dan jika tawaran itu ditolak, maka ‎sanksi terhadap Tehran bakal diperketat. ‎

Terpilihnya Barack Obama sebagai presiden AS dan penekanan ekstranya untuk ‎mengubah pandangan dan kebijakan luar negeri Washington terutama terhadap ‎negara-negara muslim, membuat banyak kalangan politisi dan media yang ‎memperkirakan bahwa perubahan itu juga bakal mencakup isu nuklir sipil Iran. ‎Perundingan Iran dengan negara-negara Kelompok 5+1, yang juga dihadiri ‎langsung wakil AS, bisa dijadikan sebagai tolak ukur mengenai sejauhmana ‎kebijakan pemerintahan baru Obama terhadap Tehran terutama soal program ‎nuklir Iran. Dalam perundingan itu, masalah pembelian bahan bakar nuklir untuk ‎memasok kebutuhan reaktor riset Universitas Tehran juga dibicarakan. Perlu ‎diketahui, pada tahun 1967 untuk pertama kalinya AS menjual reaktor riset air ‎ringan berkekuatan 5 megawatt kepada Iran. Selama empat dekade terakhir, Iran ‎senantiasa memasok kebutuhan bahan bakar reaktor risetnya itu dari luar negeri. ‎

Akhir tahun lalu, Tehran menawarkan rencananya untuk membeli bahan bakar ‎nuklir reaktor tersebut dari luar. Menanggapi tawaran itu, kelompok 5+1 pun ‎menyangggupi bakal memenuhinya. Sesuai dengan hasil kesepakatan, Iran akan ‎menukar uranium yang diperkaya 3,5 persennya dengan uranium yang diperkaya ‎‎20 persen negara pemasok. Ironisnya, negara-negara Barat menyelipkan syarat ‎politik dalam transaksi jual-beli uranium itu. Barat mengajukan syarat tak wajar dan ‎menuntut supaya pertukaran uranium itu dilakukan di luar wilayah Iran. Tentu saja, ‎Tehran menolak syarat semacam itu dan mengancam bakal memproduksi sendiri ‎uranium dengan pengayaan 20 persen jika tawaran Tehran sebelumnya ditolak. ‎Sejatinya, isu nuklir Iran merupakan masalah teknis dan isu tersebut harus ‎diselesaikan lewat mekanisme teknis dan para ahli di bidangnya. ‎

Selama ini teknologi nuklir biasa dimanfaatkan untuk kepentingan damai seperti ‎memproduksi listrik atau pun untuk kepentingan militer semamcam membuat bom ‎atom. Tidak ada lagi pilihan ketiga. Di sisi lain, hasil penyelidikan Badan Energi ‎Atom Internasional (IAEA) bekali-kali membuktikan bahwa program nuklir Iran ‎berstatus sipil dan tidak pernah ditemukan adanya bukti penyimpangan untuk ‎kepentingan militer. Karena itu tak ada alasan lagi untuk menutup kegiatan nuklir ‎Iran. Bahkan segala bentuk ancaman dan intimidasi tidak akan bisa menghentikan ‎langkah Iran menjalankan program nuklir sipilnya. ‎

Di penghujung September tahun lalu, Presiden Republik Islam Iran Ahmadinejad ‎menghadiri Sidang ke-64 Majelis Umum PBB di New York. Dalam pidatonya di ‎sidang tersebut, Ahmadinejad melontarkan kritikan pedas terhadap politik negara-‎negara arogan dan menekankan perlunya perubahan mendasar dalam tatanan ‎dunia. Membonkar akar persoalan di Timur Tengah khususnya isu Palestina ‎merupakan tema utama pidato Ahmadinejad di Sidang Majelis Umum PBB. ‎Menyinggung kebiadaban rezim zionis Israel terhadap rakyat Palestina, ‎Ahmadinejad menyatakan, mengusir sebuah bangsa dari rumahnya sendiri dengan ‎cara-cara anti-kemanusiaan, kekerasan, dan propaganda menipu sepanjang 60 ‎tahun lebih dan memerangi mereka dengan aksi yang tidak manusiawi, tembakan ‎roket, bahkan senjata terlarang, sungguh bertentangan tolak ukur hak asasi ‎manusia manapun. Mengomentari kondisi memprihatinkan bangsa Irak dan ‎Afghanistan, Presiden Ahmadinejad menilai hal itu sebagai kenyataan sejarah ‎yang pahit dan menyatakan, "Lewat slogan perang melawan teroris dan ‎memberantas narkotika, kedua negara itu menjadi korban pendudukan militer. ‎Padahal, pendudukan tersebut justru membuat fenomena teror dan produksi ‎narkotika meningkat tajam. Ribuan warga tak berdosa tewas, cidera ataupun ‎terpaksa mengungsi sementara pelbagai fasilitas infrastruktur negara mereka ‎hancur diluluhlantakkan".‎

Ahmadinejad menegaskan, persoalan dunia hanya bisa diselesaikan lewat ‎keadilan dan perdamaian dan hanya dimungkinkan dengan tekad semua bangsa ‎dan negara. Dalam pidatonya itu, Presiden Iran juga mengajukan beberapa usulan ‎penting seperti reformasi dalam struktur PBB dan mengubahnya menjadi ‎organisasi yang efektif dan tangguh dalam tatanan dunia. Ahmadinejad juga ‎mengusulkan perlunya pemberian hak penuh kepada bangsa Palestina untuk ‎menentukan nasibnya sendiri lewat penyelenggaraan referendum yang demokratis ‎serta mencegah adanya intervensi asing terhadap urusan internal Irak, ‎Afghanistan, Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. ‎

Menyikapi isu perubahan iklim, Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud ‎Ahmadinejad dalam pidatonya di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-15) di ‎Kopenhagen, Denmark mengajukan beragam usulan Iran dalam mengatasi ‎perubahan iklim dunia. Ahmadinejad dalam jumpa pers di sela-sela sidang ‎menegaskan bahwa energi nuklir merupakan energi yang bersih dan murah dan ‎jika dikembangkan secara luas bisa mengurangi polusi udara secara signifikan. ‎Seraya mengisyaratkan manfaat positif nuklir di bidang kesehatan dan pertanian, ‎Ahmadinejad menyatakan, jika kita samakan energi nuklir dengan bom atom maka ‎umat manusia akan kehilangan manfaat darinya. ‎

Dalam paparannya, Ahmadinejad juga menyinggung hasil penelitian IAEA yang ‎menunjukkan bahwa tingkat polusi yang dihasilkan energi nuklir jauh lebih rendah ‎ketimbang energi fosil. Namun demikian, Ahmadinejad juga mengingatkan bahwa ‎pemanfaatan energi nuklir harus dioperasikan sesuai dengan standar keamanan ‎yang ketat. Dan Iran dalam masalah ini telah mengupayakan hal itu semaksimal ‎mungkin. ‎

Menyinggung klaim segelintir negara Barat yang menyatakan bahwa program ‎nuklir Iran ditentang masyarakat internasional, Ahmadinejad mengungkapkan, 118 ‎negara-negara Gerakan Non Blok termasuk 57 negara muslim yang menjadi ‎anggotanya mendukung langsung program nuklir sipil Iran. Di samping itu, 140 ‎negara anggota PBB juga mendukung penuh dan hanya 20 negara yang ‎mengeluarkan sikap abstain. Presiden Ahmadinejad juga menekankan bahwa ‎kekhwatiran terhadap progran nuklir Iran sejatinya hanya alat politik negara-negara ‎arogan. Bahkan tercatat sebanyak 12 dokumen resmi IAEA membuktikan status ‎sipil program nuklir Iran. Presiden Iran itu menilai, adanya sikap arogan semacam ‎itu sejatinya merupakan bukti standar ganda negara-negara adidaya dan cara-cara ‎semacam itu sejatinya sudah usang dan terbukti gagal.(Irib,berbagai sumber)