Menurut Maswadi, keputusan opsi C di DPR, bahwa ada pelanggaran dalam pencairan bail out sudah cukup merepresentasikan keinginan masyarakat. Akan tetapi, lanjut dia, sebenarnya yang dituntut oleh rakyat itu adalah adanya pernyataan bersalah dari Presiden. Hal itu justru tidak terdapat di dalam pidato Presiden SBY.

Menurut Maswadi, sejauh ini hal yang bisa dilakukan Presiden SBY adalah mendukung langkah-langkah lanjutan dalam proses hukum, karena DPR tidak mungkin memutuskan siapa nama-nama orang yang bersalah. Itu menjadi tugas KPK.
Selain itu, Maswadi menuturkan, pernyataan Presiden mengenai tidak adanya aliran dana Century ke partai tertentu adalah hal yang sah dan etis dilontarkan. Sebabnya, memang belum ada pembuktian secara hukum. Pansus juga belum bisa menemukan bukti-bukti konkret akan hal itu.

Mengenai pencopotan Sri Mulyani dan Boediono, Maswadi mengira prosesnya belum sampai ke arah sana. Sejauh ini kebijakan pemberian bailout untuk Bank Century baru sebatas indikasi pelanggaran hukum.

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono dalam pidatonya menjawab desakan mundur yang disuarakan sejumlah kelompok. Menurutnya, ia tidak akan mengkhianati kepercayaan rakyat yang telah memilihnya sebagai wakil presiden. Alasanya, "Kalau memenuhi tuntutan itu, saya akan tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang lari dari tanggung jawab."

Disamping itu, Boediono mengatakan dirinya akan mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurutnya, sebagai wakil presiden, dia tak bisa dihentikan di tengah jalan. Kecuali, kata dia, ditemukan semua syarat-syarat dan ketentuan perundangan lainnya yang membenarkan hal itu (pelengseran wapres,red). "Maka apapun keputusan wakil rakyat, saya akan mematuhinya," ujarnya.

Dilaporkan bahwa sekelompok orang menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Wapres usai Wakil Presiden Boediono menyampaikan pidato tanggapan atas rekomendasi rapat paripurna DPR soal kasus Bank Century. Saat demonstrasi berlangsung Wapres sudah tidak ada di istananya dan menuju Istana Negara untuk mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri.

Pasca sidang paripurna DPR membahas hasil penyelidikan kasus Bank Century, Partai Demokrat yang merasa ditinggal oleh beberapa rekan koalisinya segera mengevaluasi koalisi fraksi-fraksi partai pendukung pemerintah di DPR. Alasannya karena partai-partai tadi tidak satu suara saat sidang paripurna. Partai pemenang Pemilu 2009 itu segera merespons kekalahan kubu pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyikapi temuan Pansus Hak Angket Bank Century.

''Saya katakan, Partai Demokrat akan mengingat voting malam itu dengan semua sikap dari partai-partai, terutama yang di dalam koalisi. Kami akan mengevaluasi secara keseluruhan, termasuk koalisi itu sendiri. Apa yang terbaik yang harus kita lakukan ke depan,'' kata Menpora yang juga Ketua Bidang SDM DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Dalam sidang paripurna, tiga fraksi anggota koalisi, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP, memilih opsi C yang menyatakan bahwa pemberian dana talangan kepada Bank Century dan penyalurannya telah melanggar hukum. Pendapat itu satu kubu dengan tiga partai oposisi, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Opsi A yang menganggap bailout tidak melanggar hukum hanya disokong tiga partai pendukung pemerintah, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB.

Sikap Demokrat ini menunjukkan adanya ketidakdewasaan dalam berdemokrasi dan dinomorduakannya kepentingan rakyat dan Negara oleh sejumlah kalngan elit politik. Naïf. (IRIB/JawaPos/Republika) 16:45:05

Baca juga:

Sri Mulyani Ogah Mundur

Apa Pun Pidato Presiden Nanti Malam, Kami Tidak Percaya