Gelombang krisis ekonomi di negeri Paman Sam tak kunjung reda. Bahkan, Amerika kini dihantui sebuah momok. Presiden Barack Obama dituding mengancam kebebasan warga Amerika. Kini, kecurigaan tersebut meningkat seiring merosotnya popularitas Obama di mata masyarakat AS. Sejumlah pollling di negara ini mengungkapkan anjloknya popularitas Barack Obama.

R William Liddle, Profesor Ilmu Politik, Ohio State University, AS dalam opininya di koran kompas hari ini (Rabu,10/3/2010) menyinggung krisis kepemimpinan Obama di negara yang dipimpinnya.

Kini, setahun setelah bertengger di Gedung Putih, posisi dan partai Obama kian terpuruk. Partai Demokrat dua tahun lalu berhasil memperoleh mayoritas mutlak di dua badan legislatif, Dewan Perwakilan dan Senat. Namun, mayoritas itu kini dianggap rentan terhadap serangan yang sedang dipersiapkan lawan utamanya, Partai Republik, pada pemilihan legislatif November 2010.

Menurut Liddle, kerentanan posisi Obama dan partainya setidaknya disebabkan dua kebijakan. Kebijakan pertama terkenal sebagai paket stimulus: hampir 1 triliun dollar AS demi menciptakan lapangan kerja baru sambil membalikkan laju pertumbuhan yang anjlok pada tahun terakhir pemerintahan George W Bush.

Keputusan ini melanjutkan kebijakan keuangan pemerintahan Bush, meskipun dalam jumlah lebih besar. Ini merupakan suatu kesepakatan antara hampir semua ekonom yang penasihat Bush dan Obama. Ironisnya, satu tahun kemudian, Obama dicap tokoh-tokoh Partai Republik selaku biang keladi kenaikan defisit anggaran belanja negara yang paling tinggi dalam sejarah AS!

Keputusan kedua, yang merupakan pilihan bebas dan sengaja, adalah kampanye reformasi asuransi kesehatan yang diluncurkan Obama pada awal pemerintahannya. Jalannya sesudah itu berliku-liku. Sebuah rencana undang-undang disetujui Dewan Perwakilan, November 2009; versi lain diloloskan Senat, sama sekali tanpa dukungan senator Partai Republik, menjelang hari Natal. Sementara itu, dukungan melemah.

Masyarakat mulai takut pada ongkos program dan terlebih pada berbagai peraturan yang diduga akan membatasi hak individu untuk membeli atau tidak membeli asuransi. Titik terendah terjadi pada Januari ketika pemilih Massachusetts dalam pemilu khusus memilih senator baru dari Partai Republik yang terang-terangan melawan rencana UU yang sudah disetujui. Setelah itu, Obama sendiri turun tangan mencoba mengerahkan kembali kekuatan partainya di Dewan Perwakilan dan Senat. Namun, sampai kini belum ada penyelesaian.

Seiring rencana kedatangan Obama ke Indonesia, tampaknya pandangan Liddle sebagai profesor ilmu politik di Ohio State University sejatinya makin membuka mata kita mengenai pencitraan presiden AS. Pengakuan jujur seorang akademisi AS ini jauh berbeda dengan citra fositif yang digembar-gembrokan media massa termasuk di Tanah Air.

Menjelang kedatangan Obama ke negara muslim terbesar di dunia, upaya pencitraan pun gencar dilancarkan. Kedatangan Obama dicitrakan sangat personal. Patung Obama kecil pun dibuat, meski akhirnya dipindahkan. Publik digiring pada citra ke-Indonesia-an Obama, sambil melupakan realitas bahwa dia adalah pemimpin sebuah negara yang mengirim pasukannya ke Irak, Afghanistan dan negara lainnya atas nama penumpasan terorisme. Obama juga adalah presiden dari sebuah negara yang mengeruk kekayaan alam Indonesia melalui korporasi raksasa seperti Freeport, Exxon, dll.

Tewasnya gembong teroris, Dulmatin di Pamulang disambut gegap-gempita berbagai kalangan. Headline media massa nasional dengan setia menguntit skenario penangkapan hingga tempat pemakaman Dulmatin. Bahkan, dengan bangga Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin (Rabu,10/3/2010) menyampaikan keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia menembak mati buronan teroris Asia Tenggara ini dalam jamuan makan siang bersama Perdana Menteri Australia Kevin Rudd dan anggota parlemen di Gedung Parlemen Australia. Presiden menyatakan penumpasan dan pencegahan aksi teroris adalah hal penting yang harus dilakukan demi keselamatan manusia dunia.

Sebagaimana dilansir Kompas, pejabat teras kepolisian menghubungkan perkembangan ancaman terbaru terorisme dengan jejak Dulmatin dan Umar Patek, pentolan teroris paling dicari di Asia Tenggara selama bertahun-tahun. Sasaran yang dituju pihak keamanan tampaknya jelas, Jemaah Islamiyah (JI), sempalannya, atau organisasi terkait. Aparat keamanan di wilayah ini menganggap tingkat bahaya sedang naik, seperti juga dilaporkan intelijen Singapura tentang ancaman teror di Selat Malaka.

Situs Jurnal Nasional melaporkan, polisi meyakini aksi teror yang dilakukan jaringan Dulmatin terkait dengan teroris di Mindanao, Filipina. Keyakinan itu didukung sejumlah barang bukti yang disita polisi saat penggerebekan yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di warung Internet Multiplus, Pamulang, Tanggerang Selatan, Selasa lalu.

Di tengah sorak-sorai kemenangan pihak keamanan menangkap Dulmatin, tampaknya penanganan terorisme di Indonesia masih menggunakan gaya lama yang dangkal dan cacat. Terkait hal ini, Arianto Sangaji dalam opininya di situs Kompas hari ini (kamis,11/3/2010) menyinggung dua kelemahan mendasar penanganan terorisme di Tanah Air.

Pertama, keterbatasan pengetahuan mengenai aksi terorisme. Studi tentang terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara masih didominasi studi berbasis pendekatan tradisional, yang bersandar ke studi keamanan ortodoks dan studi tentang counter-insurgency. Studi semacam ini cenderung membatasi asumsi tentang sifat, penyebab, dan jalan keluar terhadap terorisme dengan bersandar pada negara. Problemnya, pengetahuan yang dihasilkan patut diperdebatkan karena kerap tak ditunjang data empiris kuat dan dangkal.

Kelemahan utama karya-karya akademik tentang terorisme, khususnya tentang JI, adalah sumber data yang sepihak.Secara akademis, Hamilton-Hart pernah menggugat kualitas informasi dan penyederhanaan aksi terorisme sebagai masalah patologi pelakunya. Banyak studi yang dihasilkan ahli terorisme dipenuhi catatan kaki bersumber dari BAP polisi, dakwaan jaksa, pembelaan di pengadilan, keputusan hakim, dan laporan intelijen, tanpa investigasi konteks historis secara lebih luas.
Kondisi ini diperburuk pemberitaan media mainstream yang secara berulang menerbitkan dan menyiarkan berita dengan bersandar pada laporan-laporan itu, atau mengembangkan wawancara dengan pejabat keamanan yang dianggap memiliki otoritas.

Menurut Sangaji, pola seperti ini memiliki segudang kelemahan. Data pemerintah mengenai terorisme mengandung sarat pertimbangan politik. Studi semacam itu akan terjebak dalam bentuk ‘industri terorisme'. Dengan aktor beragam, seperti pejabat dan lembaga pemerintah, lembaga penelitian, analis, perusahaan keamanan swasta, industri ini sebenarnya bekerja melayani kepentingan pasar.

Kedua, berdasarkan basis pengetahuan yang dangkal dan cacat tersebut, pemerintah menyelesaikan kasus terosisme dengan pendekatan "perang" semata. Hasilnya, penyergapan mematikan, penjara, dan pendekatan karitatif dalam pemulihan eks-teroris yang justru tidak mengakhiri ancaman terorisme.

Sangaji mengingatkan perlunya pendekatan komprehensif yang menghindar dari anggapan bahwa kekerasan sebagai sesuatu yang endemik di dalam ajaran agama dan hanya terjebak mengurai jejaring para aktor teror.

Penerapan neoliberalisme terutama lewat instrumen perang imperialis AS di Irak telah menyuburkan sentimen global melalui serangan teroris yang saling terkait. Di Indonesia, retorika anti-AS memperoleh lahan subur, sebagian tersalur lewat aksi terorisme dan ketidakpuasan terhadap imperialisme diungkapkan lewat perang berjubah agama.

Selain itu, persoalan kebangsaan yang carut-marut menjadi pemicu munculnya terorisme. Subkhi Ridho, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Islam dan Politik Yogyakarta, menilai kemunculan terorisme di negara ini karena pelaku terorisme frustrasi dengan kondisi negara, sehingga melakukan perlawanan untuk mewujudkan kondisi ideal yang mereka cita-citakan. Penanganan kasus skandal Bank Century yang berlarut-larut makin menyuburkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka.

Menurut Subkhi, secara global, terorisme muncul akibat kesenjangan Utara-Selatan di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Ada hegemoni begitu kuat dari negara-negara Barat, ditambah lagi penerapan standar ganda oleh negara-negara itu, seperti isu HAM, seolah-olah mereka pembela HAM, tetapi, ketika di Irak, mereka malah berlaku sebaliknya. Kondisi seperti memunculkan frustrasi dan membuat gerakan Islam radikal semakin menggeliat.

Sejatinya, pemerintah perlu mengubah pendekatan pemberantasan terorisme dari pendekatan "perang" semata ke arah perubahan kebijakan ekonomi politik mendasar. Salah satu yang mendesak adalah pemerintah harus bisa mengatakan bahwa kebijakan Washington terkait perang Irak dan Afganistan justru memicu aksi teroris dan industri terorisme.

Kunjungan Obama sejatinya harus dimanfaatkan untuk menyampaikan nota politik baru. Tentu saja, sikap ini bukan diplomasi datar dengan melaporkan "keberhasilan" memerangi terorisme, apalagi sekadar untuk pencitraan politik. Masyarakat Indonesia menuntut sikap tegas pemerintahan Jakarta kepada Obama mengenai pemberantasan terorisme, karena kita bukan bangsa pembeo.(PH, Kompas, Jurnal nasional,irib)