Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi hasil Rapat Paripurna DPR tentang Hak Angket Bank Century diperkirakan akan menjadi awal dari pertarungan berikutnya. Karena Presiden membenarkan kebijakan bail out serta membela habis-habisan Boediono dan Sri Mulyani Indrawati.

Lebih dari itu, menyeruak fenomena lain yang sesungguhnya lebih mengkhawatirkan, yaitu modus komunikasi yang dipilih Presiden ataupun Wapres Boediono selama ini. Mereka telah terjebak dalam formalisme. Jika ini terus dipelihara, tidak mustahil terjadi tirani formalisme yang bakal berbuah petaka politik. Apa gejala dan bahayanya?

Terkait hal ini, P Ari Subagyo, Dosen di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta dalam opininya yang dimuat kompas hari ini (9 Maret 2010) menelisik tirani formalisme yang dimainkan presiden SBY.

Formalisme mencerminkan secara jujur bagaimana seseorang menempatkan diri dan membangun pola relasi dengan pihak lain. Apalagi bahasa dan cara berbahasa dapat digunakan untuk membuat sekat-sekat relasi. Pengidap formalisme terkesan dihinggapi kecurigaan berlebihan sehingga menciptakan jarak dan sekat melalui modus komunikasi.

Gejala-gejala formalisme sudah tampak nyata. Pertama, bahasa dan penampilan pidato Presiden Yudhoyono mirip Soeharto. Hanya sedikit beda pada penggunaan teknologi teleprompter oleh SBY yang memang menciptakan kesan interaktif, dan teks di atas kertas yang dipakai Suharto.

Kedua, seremonisasi acara-acara yang mestinya tidak sangat formal. Sejauh yang dikabarkan media, Yudhoyono agaknya menikmati seremoni dan protokoler ketat.
Ketiga, hadirnya sejumlah "juru bicara", baik yang berstatus resmi maupun tidak resmi, termasuk dari partai pendukung Presiden. Sayangnya, tak semua "juru bicara" memiliki keterampilan komunikasi memadai. Padahal, mereka dituntut cakap dan akurat menyampaikan informasi, sekaligus piawai membubungkan citra baik Presiden melalui public relation.

Keformalan dan ketidakformalan berbahasa menyangkut dua kutub paling ekstrem, yaitu power (kuasa) dan solidarity (belarasa). Keformalan lebih berorientasi pada kuasa, sedangkan ketidakformalan bermotif bela rasa. Bahaya terbesar tirani formalisme adalah terbentuknya kepemimpinan otoriter, angker, monolitik, antidialog, tak demokratis, dan berjarak dari rakyat.

Sejatinya, masyarakat sedang memerlukan pemimpin yang tidak hanya prorakyat, tetapi juga merakyat. Dalam konteks ini, modus komunikasi sama pentingnya dengan supremasi hukum dan keadilan. Maka, tirani formalisme seyogianya dihindari agar tidak menuai petaka di kemudian hari. (kompas)