Naiknya kubu berhaluan Islam ke tampuk kekuasaan dengan merebut mayoritas mutlak parlemen di Turki telah membuat negara itu kembali disanjung oleh Dunia Islam. Apalagi, PM Recep Tayyip Erdogan pernah terlibat perang mulut terbuka dengan Presiden Israel Shimon Peres yang disaksikan secara langsung oleh jutaan pemirsa di seluruh dunia. Sampai saat ini Turki masih menghadapi tiga persoalan penting luar negeri yang belum terselesaikan. Masalah pertama berkaitan dengan krisis Cyprus, kedua upaya normalisasi hubungan dengan Armenia dan ketiga adalah upaya negara itu menjadi anggota Uni Eropa.

Terkait soal Cyprus, tahun lalu Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam upaya menyelesaikan isu ini bertandang ke pulau itu. Kedatangan Ban itu dipandang oleh para pengamat sebagai upaya serius Sekjen PBB untuk menyelesaikan isu ini. Di saat muncul optimisme untuk penyatuan Cyprus, Turki tetap bersikeras pada pendiriannya untuk tidak membuka lapangan terbang dan pelabuhannya bagi wilayah Cyprus yang dihuni oleh keturunan Yunani. Tak hanya itu, Turki belum mengakui penyatuan Cyprus dan menolak untuk menarik tentaranya dari pulau itu.

Proses perundingan penyatuan Cyprus sudah dimulai sejak September 2008, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan membuahkan hasil yang final. Perundingan memang terus berjalan meski optimisme akan hasilnya semakin meredup. Banyak yang meyakini bahwa proses perundingan ini akan bergantung pada hasil pemilu kepresidenen Cyprus Turki yang tak lama lagi akan berlangsung. Untuk itu ada kekhawatiran di Dunia Barat akan nasib dari proses perundingan Unifikasi Cyprus.

Hubungan Turki dengan Armenia telah memburuk sejak lama. Di bawah kepemimpinan PM Erdogan, Turki berusaha menormalisasi hubungan dengan tetangganya itu. Bulan Oktober tahun lalu, Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu dan sejawatnya dari Armenia Edward Nalbandian bertemu di Zurich dengan mediasi Swiss. Keduanya sempat menandatangani dua protokol normalisasi hubungan bilateral dan pembukaan kembali perbatasan kedua negara.

Di tengah upaya normalisasi hubungan dua negara bertetangga itu, Mahkamah Konstitusi Armenia menjadi ganjalan besar bagi terwujudnya normalisasi itu. Pasalnya, meski mengakui bahwa protokol normalisasi hubungan dengan Turki tidak bertentangan dengan UUD negara itu, namun Mahkamah Konstitusi Armenia mendesak pemerintah Turki untuk mengakui terjadinya genosida orang Armenia di bawah pemerintahan Usmaniyah (Ottoman) pada 1915-1917. Armenia mengklaim 1,5 juta penduduk dibantai Ottoman Turki.

Turki, baik di tingkat pejabat legislatif, rakyat maupun eksekutif membantah klaim Armenia tentang genosida itu. Jika di satu sisi Mahkamah Konstitusi Armenia mengganjal normalisasi dengan tuntutan pengakuan genosida oleh Turki, di pihak lain Turki dianggap mengganjal normalisasi dengan menolak mengakui genosida. Kini kedua negara saling menuduh pihak lain sebagai penghalang terealisasinya kembali hubungan bilateral.

Di saat Turki dan Armenia sedang terjebak dalam lingkaran itu, komisi kebijakan luar negeri DPR Amerika datang dengan membawa bara api. Komisi memberikan suara mendukung akan keberadaan aksi genosida warga Armenia oleh pemerintahan Usmaniyah. Tak heran jika keputusan itu lantas menjadi isu yang memicu kerenggangan hubungan Turki dengan Amerika Serikat.

Di bagian lain, Uni Eropa mendesak tercapainya normalisasi hubungan Ankara-Yerevan. Selama ini, Uni Eropa selalu menjadikan normalisasi hubungan dengan Armenia sebagai prasyarat tak tertulis bagi keanggotaan Turki di Uni Eropa. Tahun lalu, pemerintah Turki telah melakukan banyak usaha untuk bisa diterima bergabung dengan Uni Eropa. Berbagai prasyarat yang diajukan Uni Eropa yang berhubungan dengan perbaikan kondisi di Turki sudah dipenuhi namun upaya untuk menjadi anggota Uni Eropa masih menunjukkan hasil yang belum memuaskan.

Selain tiga dilema yang dihadapi Turki, negara itu juga disorot dunia lantaran sikapnya yang patut dipuji terkait dukungan kepada Palestina. Tahun lalu, Duta Besar Turki untuk rezim Zionis Israel Ahmet Oguz Celikkol dipanggil kembali ke Ankara setelah Wakil Menteri Luar Negeri Israel Danny Ayalon melecehkan dirinya dalam sebuah pertemuan penting mereka di Baitul Maqdis.

Sejatinya Ayalon dan Celikkol bertemu untuk membahas serial Valley of the Wolves tentang kejahatan Israel yang ditayang stasiun televisi Turki. Namun dalam pertemuan itu, Celikkol sengaja disambut dengan spanduk berbahasa Ibrani dan diminta duduk di kursi yang lebih rendah. Selain itu, Ayalon dengan sengaja menyingkirkan bendera Turki dari ruang pertemuan dan hanya memasang bendera Israel. Di depan kamera televisi, Ayalon sengaja tidak menjabat tangan Celikkol ketika Duta Besar Turki itu datang. Sebuah sikap yang jauh dari etika diplomasi.

Sikap itu langsung diprotes oleh Perdana Menteri (PM) Recep Tayyip Erdogan. Dalam sebuah pernyataan resmi yang ditujukan kepada Israel, Ankara meminta penjelasan dan permintaan maaf dari Wakil Menteri Luar Negeri Danny Ayalon. Turki juga meminta Israel lebih menghormati etika diplomasi.

Para pengamat politik menilai sikap Ayalon tersebut semakin memperuncing gesekan antara Ankara-Tel Aviv. Perseteruan antara Turki dan Israel dimulai setelah PM Tayyib Erdogan terlibat perang verbal dengan Presiden Israel Shimon Peres saat memprotes kejahatan Zionis di Jalur Gaza. Saat itu media-media Israel juga meminta permintaan maaf Erdogan kepada Tel Aviv, namun sepertinya perseteruan kedua negara terus berlanjut menyusul pemutaran film yang mempertontonkan kejahatan Israel di Palestina dan pernyataan-pernyataan protes Erdogan terhadap arogansi rezim rasis tersebut. Kini semua aksi itu telah menciptakan krisis serius dalam hubungan diplomatik antara Turki dan Israel.

Erdogan: Kenapa Bukan Israel yang Dijatuhi Sanksi?

Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, kembali menolak sanksi sebagai solusi tepat dalam kasus nuklir Iran.

Dalam konferensi persnya dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, di Ankara (29/3), Erdogan menentang pemberlakuan sanksi baru terhadap Iran. Ditegaskannya bahwa diplomasi masih merupakan pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalah ini.

"Kami berpendapat bahwa sanksi bukan jalur yang sehat dan... jalur yang terbaik adalah diplomasi."

Erdogan kemudian mempertanyakan mengapa masyarakat internasional menolak memberlakukan sanksi terhadap satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah, Israel.

Erdogan dan Merkel

Amerika Serikat yang menuding Iran berupaya memproduksi senjata nuklir, tengah melobi negara-negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyetujui sanksi baru terhadap Tehran.

Turki, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, adalah di antara negara-negara yang menentang pemberlakuan sanksi terhadap Iran. Ankara kembali mempertegas sikapnya dalam hal ini bahwa segala bentuk sanksi terhadap Iran tidak akan membuahkan hasil apapun.

Namun di pihak lain, Merkel, yang negaranya bekerjasama dengan lima negara anggota tetap DK dalam kasus nuklir Iran, mendesak Turki mendukung sanksi baru terhadap Tehran.

"Kami akan gembira jika Turki memberikan suara April mendatang dalam masalah Iran bersama-sama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa," kata Merkel.

Iran menilai segala langkah bersifat hukuman terhadap negara ini tidak legal mengingat seluruh aktivitas nuklir Iran dimonitor total oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).