Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad kembali menegaskan bahwa program nuklir damai adalah hak legal Iran. Menurutnya, Iran menjalankan program nuklir damai sesuai dengan nilai keadilan dan ketentuan dunia. "Iran masih menunggu jawaban kelompok Wina terkait Deklarasi Tehran," tegasnya.

Hal ini dikemukanan Ahmadinejad Selasa (8/6) dalam konferensi persnya di sela-sela KTT Langkah-Langkah Interaksi dan Membangun Kepercayaan Diri di Asia (CICA) di Istanbul, Turki.

"Siapa saja yang berniat menghalangi gerakan menuntut keadilan bangsa-bangsa dunia termasuk Iran dan bersikeras memaksakan tuntutan mereka maka angan-angan seperti ini bakal gagal dan dikutuk," ungkap Ahmadinejad.

"Kami menunggu jawaban kelompok Wina soal Deklarasi Tehran dan ketika mereka menjawabnya maka kami siap untuk mengkajinya," tambah Ahamadinejad menjawab pertanyaan wartawan soal reaksi kelompok Wina terhadap Deklarasi Tehran mengenai proses pertukaran bahan bakar nuklir.

Ia menekankan, dukungan dan solidaritas dari berbagai bangsa dan negara dunia mulai bermunculan usai perilisan Deklarasi Tehran. Menurutnya seluruh dunia menyambut baik deklarasi itu dan menyebutnya sebagai indikasi bahwa semua pihak memiliki visi yang sama soal pemanfaatan energi damai nuklir dan pemusnahan senjata nuklir.

Presiden Iran juga menyatakan optimismenya bahwa Deklarasi Tehran dapat menjadi asas pengokohan sistem baru bagi masa depan yang lebih cerah di dunia.

Menjawab pertanyaan wartawan soal lawatannya ke Cina, Ahmadinejad mengatakan, "Saya akan mengunjungi Shanghai World Expo 2010." Terkait harapan Iran dari KTT CICA di Istanbul, Ahmadinejad menegaskan, "Kita tidak harus berharap seluruh permasalahan dunia dapat diselesaikan dalam sebuah konferensi atau sidang."

"Sebelum segala sesuatu dilakukan, konferensi terlebih dahulu merupakan gerakan protes terhadap kondisi yang ada. Seluruh lembaga dan organisasi regional telah menyuarakan protesnya terhadap kondisi tak adil dan zalim saat ini. Mereka juga berusaha mengokohkan solidaritas di antara mereka dan mengharapkan konferensi CICA melakukan langkah serius dalam masalah ini," tandas Ahmadinejad.

Ahmadinejad optimis KTT CICA kali ini dapat mengokohkan kerjasama dan solidaritas bangsa dan negara dalam membentuk sistem baru menggantikan kondisi yang berlaku di dunia saat ini.

Menurut Ahmadinejad mengutuk kejahatan Rezim Zionis Israel dan upaya meningkatkan kerjasama di bidang budaya, sosial dan ekonomi serta mencari kesamaan visi soal masalah dunia adalah harapan dari semua peserta KTT. (IRIB/IRNA/MF/MZ/8/6/2010)

Istanbul (IRIB NEWS) - Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Republik Islam Iran dalam konferensi pers di sela-sela KTT Langkah-Langkah Interaksi dan Membangun Kepercayaan Diri di Asia (CICA) Selasa (08/6) mengatakan, "Iran punya hubungan baik dengan negara Turki. Hubungan ini dapat disaksikan secara luas di bidang ekonomi, budaya, energi dan investasi." "Tidak ada kendala yang menghalangi perluasan kerjasama kami," tambah Ahmadinejad.

Terkait serangan rezim Zionis Israel terhadap konvoi kapal bantuan kemanusiaan Freedom Flotilla Ahmadinejad menambahkan, "Sikap tidak manusiawi rezim Zionis Israel akan mengubah banyak masalah dalam hubungan internasional."

"Hitungan mundur kehancuran rezim Zionis Israel telah dimulai. Tidak seorang pun di kawasan yang siap hidup berdampingan dengan rezim Zionis. Karena sudah tidak ada tempat lagi bagi rezim ini di kawasan," jelas Ahmadinejad.

Dalam penjelasannya Ahmadinejad menyebut rezim Zionis Israel sebagai tulang punggung sistem zalim yang berlaku di dunia. "Mungkin saja rezim ini dapat mempengaruhi Dewan Keamanan PBB untuk sementara waktu, namun pasca serangan brutalnya terhadap konvoi kapal bantuan kemanusiaan, rezim ini telah menutup jalan bagi dirinya untuk tetap eksis di tengah masyarakat dunia."

Rusia Jangan Bersama Musuh Iran!

Presiden Republik Islam Iran Mahmoud Ahmadinejad dalam konferensi persnya juga menyinggung hubungan Iran dengan Rusia.

"Kami adalah tetangga Rusia. Sebagai negara bertetangga sudah selayaknya bila Iran-Rusia bersahabat dan bekerjasama. Negara bertetangga harus punya keinginan untuk memperluas hubungan kerjasamanya."

Presiden Ahmadinejad menyebut hubungan Iran dan Rusia tidak bermasalah. Dikatakannya, "Ucapan saya sebelumnya merupakan pengingatan kepada para pemimpin Rusia agar mereka waspada tidak dekat-dekat dengan musuh Iran. Namun bagaimana pun juga mereka punya hak untuk memilih."

Ahmadinejad menjelaskan, "Kami mendukung dialog. Pertemuan dan konferensi apa pun sangat baik. Karena pelbagai pemerintah dapat duduk bersama menyelesaikan masalah yang ada."

Saat ditanya tentang keputusan Iran mengirim dua kapal ke Gaza, Ahmadinejad menjawab,

"Iran berulangkali mengirimkan bantuan kemanusiaannya ke Gaza. Bangsa Iran punya sejarah panjang dalam masalah ini. Bangsa Iran bahkan telah menyatakan kesiapannya mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi para korban angin topan Katrina, namun pemerintah Amerika menolak bantuan kemanusiaan itu."

Menurut Ahmadinejad bangsa Iran tidak dapat berdiam diri menyaksikan apa yang terjadi di dunia."

Terkait Dewan Keamanan PBB, Ahmadinejad menegaskan, "Asas Dewan Keamanan PBB dibangun di atas sistem yang tidak adil karena lembaga ini adalah lembaga internasional di bawah PBB yang paling tidak demokratif." Ditambahkannya, "Patut disayangkan, sikap keliru negara-negara adidaya, khususnya Amerika membuat negara-negara anggota menyatakan bahwa kami ditekan oleh pemerintah negara ini!"(IRIB/IRNA/SL/MZ/8/6/2010)


Rezim Zionis Israel menyatakan kehadiran Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip ‎Erdogan dalam konvoi kapal bantuan kemanusiaan untuk warga Jalur Gaza berarti ‎pernyataan perang dengan Israel.‎

Wakil kepala staf angkatan bersenjata Israel, Uzi Dayan menandaskan, "Jika saya ‎yang menjadi presiden Israel maka saya akan menjelaskan kepada Erdogan jika ‎berani mendatangi Gaza maka nasibnya tidak akan berbeda dengan warga Turki di ‎kapal Freedom Flotilla." ‎

Uzi menambahkan, "Jika Edogan bersama kapal bantuan kemanusiaan untuk ‎mengakhiri blokade Gaza berangkat ke kawasan dan jika kami tidak mampu ‎menguasainya maka kapal tersebut akan kami tenggelamkan."‎

Ia menandaskan, kedatangan Erdogan bersama kapal bantuan kemanusiaan ‎berarti pernyataan perang dengan Israel dan kami perlu menjelaskan kepadanya ‎tentang garis merah yang tidak boleh dilanggar. Uzi mengatakan, jika kita tidak ‎memberikan peringatan dan ancaman yang cukup kepada Erdogan maka ia akan ‎semakin leluasa untuk bertindak.‎

Wakil kepala staf angkatan bersenjata Israel menegaskan, jika tim inspeksi ‎internasional terkait kapal Freedom Flotilla berniat memaksakan kehendaknya ‎kepada kami maka kami juga akan menyeret Erdogan ke pengadilan internasional. ‎

Pasca serangan brutal pasukan komando Israel terhadap konvoi Freedom Flotilla ‎yang menggugurkan 20 aktivis, kini dari berbagai dunia muncul relawan yang siap ‎memutus blokade Gaza. Di antaranya terdapat nama Erdogan, perdana menteri ‎Turki yang siap berangkat ke Gaza. (IRIB/al-Alam/MF/SL/8/6/2010)‎

Keluarga Kerajaan Arab Saudi Diimbau Lengser dan Segera Lari

Kairo(IRIB News)--Pangeran Turki bin Abdul Aziz, anggota keluarga kerajaan Arab Saudi mengusulkan kepada keluarga berkuasa di negara kaya minyak ini untuk secepatnya mengundurkan diri dari kekuasaan dan melarikan diri.

Pangeran Turki bin Abdul Aziz dalam suratnya kepada keluarga penguasa Arab Saudi meyinggung indikasi penurunan hubungan penguasa Saudi dengan mitra asingnya termasuk Amerika Serikat (AS) dan negara Barat lainnya. Ditambahkannya, hubungan penguasa dengan mitranya di dalam negeri termasuk para kepala suku dan pemuka Wahabi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal inilah yang melandasi seruan Pangeran Turki bin Abdul Aziz agar para penguasa Saudi secepatnya mengundurkan diri dan meninggalkan negara ini.

Pangeran ini juga secara jelas meminta keluarga kerajaan untuk menyelamatkan jiwa mereka dari kemungkinan kudeta dengan meninggalkan Arab Saudi.

"Jika kekuasaan para keluarga kerajaan diruntuhkan rakyat maupun militer maka Barat khususnya AS tidak akan memberikan perlindungan kepada para pangeran yang membuat rakyat menderita serta memonopoli kekuasaan," tegas Pangeran Turki

Menurutnya, "AS tidak akan menyelamatkan kita karena perang mendatang bukan di perbatasan namun di dalam kota-kota dan di jalan-jalan. AS hanya dapat menonton keruntuhan dinasti Saudi seperti yang dilakukannya saat keruntuhan dinasti Pahlevi di Iran dan rezim-rezim lainnya."

Pangeran yang saat ini tinggal di Mesir mengingatkan keruntuhan rezim despotik dan diktator Arab dan Timur Tengah dalam sejarah modern menunjukkan bahwa meski menggalang persekutuan yang kuat dengan AS, hal ini masih belum mampu mencegah keruntuhan para penguasa. Ia mencontohkan keruntuhan kekuasaan Raja Idris Sanusi di Libya dan Shah Reza Pahlevi di Iran.

Ia juga mengisyaratkan keretakan hubungan penguasa Saudi dengan rakyat dari satu sisi dan militer dari sisi lain. Tak hanya itu, Wahabi yang menjadi tulang punggung utama para pangeran Saudi dalam melanggengkan kekuasaannya juga mulai menjauh.

"Kita berada di era di saat keluarga kerajaan sudah tidak mendapat kepercayaan rakyat dan kita sudah tidak dapat memaksa rakyat untuk menerima kita. Para ulama pun mulai menjauh dan masyarakat internasional termasuk umat Islam menolak nilai-nila agama yang membentuk sistem kerajaan kita. Tak hanya itu, mereka juga menganggap negara kita sebagai pendukung terorisme serta sumber krisis di dunia," tegas Pangeran Turki bin Abdul Aziz.

Pangeran Turki bin Abdul Aziz menilai kondisi ini mucul akibat kebijakan represif keluarga kerajaan dan penimbunan kekayaan oleh mereka. Dalam suratnya ia mengisyaratkan kegagalan upaya pihak kerajaan dalam meredam tekad balas dendam rakyat.

"Kita dengan leluasa bertindak apapun dan siapa pun yang menentang kekuasaan kami pasti dicekal. Setiap warga yang berbeda pendapat dengan penguasa akan dijebloskan ke penjara. Namuh langkah tersebut ternyata tidak mampu membendung perlawanan rakyat."

"Seluruh jabatan pemerintahan mulai dari tingkat tinggi hingga yang paling rendah baik di departemen, kantor pusat, kantor wilayah, ketua delegasi serta komandan militer kami serahkan kepada anak cucu kami," ungkap Pangeran Turki bin Abdul Aziz.

Di akhir suratnya, Pangeran Turki mengusulkan semua anggota keluarga Saud untuk meninggalkan Arab Saudi dan hidup di luar negeri guna menghindari kekerasan atau terbunuh jika terjadi kerusuhan. (IRIB/al-Alam/MF/MZ/8/6/2010)

Astaghfirullah, Majalah Der Spiegel Fitnah Hizbullah

Hizbullah Lebanon menilai tudingan majalah Der Spiegel sebagai fitnah dan menuntut pertanggungan jawab majalah terbitan Jerman tersebut. Tuntutan itu diajukan menyusul tudingan Der Spiegel yang menuding Hizbullah terlibat dalam aksi pembunuhan mantan PM Lebanon, Rafiq Hariri pada tahun 2005 lalu.

Eric Follath, penulis majalah Der Spiegel dalam artikelnya yang diterbitkan pada 23 Mei 2010, menuding para pejabat Hizbullah terlibat dalam kasus pembunuhan Rafiq Hariri. Sebagaimana dikutip Harian Al-Akhbar, cetakan Beirut kemarin (Selasa, 8/6/2010), Hizbullah membantah seluruh tudingan tersebut dan menyatakan bahwa keberadaan Hizbullah sebagai partai politik Lebanon yang memiliki wakil di parlemen dan pemerintah terbebas dari segala tuduhan dan fitnah yang dilancarkan oleh majalah Der Spiegel.

Lebih lanjut Al-Akhbar menulis, dengan menempatkan Hizbullah dalam jajaran list organisasi teroris, Majalah Der Spiegel sebenarnya telah mengikuti jalan yang ditempuh AS.(irib/9/6/2010)

Kejahatan Rezim Zionis Israel selama lebih dari enam dekade semakin terkuak. Masyarakat dunia semakin sadar, brutalitas Israel tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Israel menyebutkan para relawan ke Jalur Gaza yang diserang adalah para aktivis yang mendukung Hamas.

Lalu, apa kata Israel ketika Mairead Maguire, warga Irlandia penerima Hadiah Nobel Perdamaian 1976, atas jasanya mendamaikan Kristen dan Katolik di Irlandia Utara, juga berangkat ke Jalur Gaza menyusul penyerangan hari Senin (31/5/2010) lalu. Misi Maguire jelas kemanusiaan, karena bersimpati pada nasib warga Jalur Gaza walau dia juga akhirnya ditangkap aparat Israel pada hari Sabtu pekan lalu.

Apa yang terjadi di Jalur Gaza, yang mengalami blokade secara total dimulai sejak tahun 2007, menyusul kemenangan Hamas dalam pemilu yang digelar secara demokratis itu. Wilayah sempit dengan luas hanya 365 kilometer persegi dan dihuni 1,5 juta jiwa itu menjadi penjara besar bagi penduduknya.

Blokade total Jalur Gaza yang bermotifkan politik itu membawa dampak kemanusiaan luar biasa. Blokade itu telah menimbulkan pengangguran di Jalur Gaza hingga 65 persen, naiknya jumlah warga yang hidup di bawah garis kemiskinan hingga 80 persen, dan ditutupnya 3.500 fasilitas industri dan perdagangan.

Selain itu, anak kecil yang sakit akibat buruknya makanan dan kekurangan darah mencapai 50 persen. Lebih dari itu, 90 persen air di Jalur Gaza tidak layak minum, lantaran tidak ada pemeliharaan instalasi rutin karena ketiadaan suku cadang.

Blokade juga telah menyebabkan lonjakan angka kematian, yakni 500 warga Gaza meninggal dunia tiga tahun terakhir ini karena dilarang ke luar Jalur Gaza untuk berobat. Jalur Gaza juga kekurangan bahan bakar pembangkit listrik hingga banyak wilayah mengalami pemadaman listrik.

Publik dunia terus mendesak pencabutan blokade ini. Pemerintah dan masyarakat Indonesia juga memberikan perhatian khusus untuk membantu penyelesaian kemanusiaan itu.

Sekretaris Jenderal Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (International Conference of Islamic Scholar/ICIS) KH A Hasyim Muzadi di Jakarta, Kamis (3/6/2010), mengatakan, Indonesia seharusnya bisa mendorong AS agar mampu membedakan antara tindakan terorisme dan perjuangan melawan penjajah.

Tekanan itu juga dapat dilakukan dengan mendorong Mahkamah Internasional agar segera mengambil aksi nyata, tidak hanya diam menyaksikan aksi Israel. Selama ini, lanjut Hasyim, Mahkamah Internasional sering banyak menindak kasus-kasus kejahatan yang dilakukan sejumlah Presiden di negara berpenduduk Muslim. Namun, Mahkamah Internasional tidak pernah mengusut kejahatan yang dilakukan Israel.

Di luar jalur diplomasi yang dilakukan antarpemerintah, masyarakat Indonesia juga dapat melakukan diplomasi dengan menggalang dukungan masyarakat internasional yang cinta kemanusiaan.

Hasyim juga mengingatkan negara-negara Timur Tengah yang telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel meninjau kembali hubungan itu. Hubungan diplomatik itu ternyata tidak memberikan manfaat bagi rakyat Palestina. Hubungan itu justru dijadikan alat bagi Israel untuk memperkuat posisinya, seperti menekan Mesir menutup gerbang Rafah, jalur darat bagi warga Gaza ke dunia luar.

Dunia internasional hingga Senin (7/6/2010) terus menekan Israel agar menerima penyelidikan internasional atas serangan berdarah yang menyasar misi kemanusiaan Gaza pada 31 Mei 2010. Israel didesak membuka lagi blokade Jalur Gaza untuk kepentingan misi kemanusiaan ke Palestina.

Tekanan, antara lain, disampaikan Perancis dan Inggris. Menlu Perancis Bernard Koucher dan Menlu Inggris William Hague di Paris mendesak Israel menerima penyelidikan internasional atas insiden penyerangan kapal misi kemanusiaan Gaza.(Antara/Kompas/IRIB/PH/8/6/2010)

Helen Thomas, Korban Kebebasan Berekspresi

Wartawan senior Amerika Serikat, Helen Thomas, yang bertugas di Gedung Putih sejak era Presiden John F Kennedy, terpaksa mengundurkan diri sebagai ketua wartawan Gedung Putih di tengah-tengah cacian karena dirinya mengritik rezim Zionis Israel. Thomas, kolumnis Koran Hearst, sebelumnya berkomentar bahwa Israel harus segera hengkang dari Palestina. Thomas menyarankan orang-orang Israel pulang ke Jerman, Polandia, atau AS.

Akibat pernyataan kontroversialnya itu, Thomas mendapat tekanan dari Lobi Zionis di AS. Helen Thomas saat menjawab pertanyaan Rabbi David Nesenoff, yang dikenal sebagai Yahudi ekstrim, mengatakan, "Israel harus hengkang dari Palestina, sebab negeri itu bukan hak orang-orang Israel."

Pernyataan Thomas itu direkam secara diam-diam oleh Nesenoff yang kemudian mengirimkannya ke internet. Akhirnya Thomas dituduh anti Semit dan dilucuti dari semua penghargaan yang diperolehnya selama 60 tahun mengabdi di dunia jurnalistik.

Selama ini Thomas dikenal sebagai wartawan yang kritis dan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan heboh kepada para pejabat Gedung Putih. Ia berkali-kali melontarkan pertanyaan berat kepada presiden AS tentang kebijakan Israel, namun tidak mendapat publikasi luas media.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Robert Gibbs mengkritik Thomas dan menilai pernyataannya itu bersifat menyerang. Gibbs menegaskan bahwa keyakinan Thomas tentang Israel selain tidak sejalan dengan pandangan seluruh insan pers di Gedung Putih, juga bertentangan dengan sikap resmi pemerintah AS.

Pada dasarnya di sebuah negara yang memuja kebebasan berekspresi terutama di bidang jurnalistik dan media, tidak sepantasnya menghukum seorang wartawan hanya gara-gara pandangannya tidak sejalan dengan Gedung Putih dan memaksa dirinya pensiun dini.

Setelah mendapat beragam kecaman, Thomas dalam situs pribadinya menulis, ''Saya sangat menyesal dengan komentar yang saya buat pekan lalu mengenai Israel dan Palestina. Ini bukan cerminan dari keyakinan hati saya bahwa perdamaian akan hadir di Timur Tengah jika semua pihak menyadari tentang perlunya sikap saling menghormati dan toleransi.''

Kontroversi pernyataan Thomas di Amerika Serikat juga telah mengakibatkan pembatalan ceramahnya di sebuah SMA di pinggiran Washington. Kepala sekolah SMA itu mengatakan bahwa perayaan kelulusan siswa bukan tempat untuk mengeluarkan pernyataan yang memantik perpecahan.

Dengan kata lain, setiap bentuk penentangan terhadap Israel selalu ditafsirkan sebagai sikap anti Semit. Di AS sendiri, segala bentuk kritikan terhadap kebijakan Israel juga dianggap sebagai pemicu perpecahan di tengah masyarakat dan ancaman persatuan nasional AS.

Kepentingan nasional Israel sama dengan kepentingan nasional AS. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang diklaim Barat termasuk AS seperti menjaga hak asasi manusia dan menghormati kebebasan khususnya kebebasan berekspresi akan merugikan kepentingan Israel. Pengusiran Helen Thomas dari Gedung Putih adalah salah satu bukti klaim palsu tersebut. (IRIB/RM/MF/8/6/2010)


Presiden Amerika Serikat Barack Obama mendesak Dirut British Petroleum (BP) untuk mengundurkan diri. Seperti diberitakan Press-TV, Barack Obama kemarin (Selasa, 8/6/2010) dalam sebuah pernyataannya menandaskan kalau saja kendali perusahaan BP berada ditangannya, niscaya bakal mengkritik keras Tony Hayward direktur utama perusahaan tersebut lantaran berupaya mengesankan bahwa bencana kebocoran minyak di Teluk Meksiko sebagai isu yang sepele.

Seperti diketahui, Hayward bulan lalu menyatakan dampak penyebaran minyak di Teluk Meksiko tidak seberapa. Sembari menuntut mundur dirut BP, Obama meminta Tony Hayward untuk bertindak nyata ketimbang sekedar bicara dan berunding untuk mencari solusi.

Perusahaan minyak BP mengumumkan, tim yang dibentuk untuk mengatasi kebocoran minyak mentah di Teluk Meksiko saat ini per harinya mampu mengumpulkan 10 ribu barel minyak mentah yang mencemari perairan tersebut.

Baru-baru ini, Departemen Lingkungan Hidup AS menilai bencana kebocoran minyak di Teluk Meksiko itu sebagai bencana lingkungan hidup yang terburuk dalam sejarah AS.(irib/9/6/2010)