Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyebut komite penyidik Israel untuk menyelidiki serangan brutal pasukan komando rezim ini terhadap kapal bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, Mavi Marmara hanya sebuah sandiwara.

Seperti dilaporkan IRNA, Jurubicara Hamas, Fauzi Barhoum Senin (9/8) menandaskan, Hamas komite Israel yang dibentuk untuk menyelidiki brutalitas serdadu rezim ini terhadap kapal Mavi Marmara tidak dapat dipercaya karena Tel Aviv dalam masalah ini tidak dapat netral. "Israel telah melakukan tindak kriminal dan mereka berupaya untuk menghapus jejak yang membuktikan kejahatan mereka tersebut," ungkap Barhoum.

Barhoum menilai pembentukan komite ini ditujukan untuk menutupi kejahatan Israel sendiri dan upaya untuk menghadapi usaha masyarakat internasional guna menyelidiki pembantaian sadis terhadap para aktivis kemanusiaan.

Perdana Menteri Israel, Banjamin Netanyahu yang dipanggil komite ini membela aksi brutal tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang gagah berani. Komite yang terdiri dari lima orang ini seluruhnya berasal dari Israel dan ditambah dua pengamat asing yang tidak memiliki hak suara. (IRIB/IRNA/MF/10/8/2010)

Perang Para Jenderal di Israel

Terungkapnya sebuah dokumen di Zionis Israel menyulut kontroversial baru di sana. Dokumen itu berisikan fakta-fakta yang membeberkan aksi para jenderal yang saling sikut guna memperebutkan posisi Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Zionis Israel. Demikian diberitakan kantor berita Mehr mengutip surat kabar Lebanon al-Bayan.

Mayoritas media rezim Zionis Israel menyebut terungkapnya dokumen ini dengan istilah ‘perang para jenderal' guna mengisi posisi Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata yang saat ini masih dipegang oleh Jenderal Gabi Ashkenazi.

Dokumen itu menyebut sebagian partai politik menginginkan Mayjend Yoaf Galant sebagai pengganti Ashkenazi. Lebih lanjut disebutkan bahwa Mayjend Benny Gantz bukan tokoh yang layak menduduki posisi ini. Gantz bahkan dianggap lebih tepat untuk mengisi posisi Yuval Diskin, Kepala Badan Keamanan Nasional Rezim Zionis Israel (Shabak).

Perilisan dokumen ini kontan membuat berang Ashkenazi dan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel dan meminta agar segera dilakukan penyidikan terkait masalah ini.(IRIB/SL/PH/9/8/2010)


Juru Bicara Departemen Luar Negeri Republik Islam Iran, Ramin Mehman-Parast, menyebut AS sebagai pendukung teroris terbesar di dunia dalam tiga dekade terakhir. Ia mengatakan, "AS berupaya menuding negara-negara lain dengan tujuan menutupi aksi-aksi terorisnya."

Kantor Berita Fars mengutip keterangan Kantor Penerangan dan Pers di Departemen Luar Negeri Republik Islam Iran melaporkan, Mehman-Parast menanggapi laporan tahunan Deplu AS terkait tudingan teroris terhadap Iran dan menyebutnya sebagai klaim yang tidak berlandasan. Ia menambahkan, "Pada saat yang sama, semua bukti menunjukkan bahwa AS dikategorikan sebagai negara pendukung teroris terbesar di dunia dalam tiga dekade terakhir ini. Namun Washington sengaja menuding terorisme pada negara lain dengan tujuan menutupi aksi-aksi terorisnya. "

Seraya menekankan pentingnya mencegah tudingan-tudingan tidak berdasar dan tendensius pada negara-negara yang diklaim sebagai pendukung teroris, Mehman-Parast mengatakan, "Klaim-klaim tak berdasar dapat berdampak buruk pada kepercayaan interaktif di tingkat internasional yang merupakan unsur utama dalam stabilitas dan keamanan dunia."

Jubir Deplu Iran juga mengatakan, Republik Islam Iran menaruh perhatian khusus terkait kerjasama dengan dunia internasional terkait anti-terorisme. Namun negara-negara Barat, khususnya AS, malah bersikap standar ganda terkait terorisme. Sebagai contoh adalah dukungan AS terhadap kelompok munafik. AS terbukti menjalin hubungan dengan kelompok Rigi yang juga mempunyai kontak dengan pejabat-pejabat penting AS. Selain itu, penempatan pasukan AS di Afghanistan malah meningkatkan tingkat produksi narkotika sebagai sumber penghasilan utama terorisme dan kelompok-kelompok radikal di negara ini. Mehman Parast juga menambahkan, "Gedung Putih juga mendukung penuh pembunuhan massal bangsa Palestina oleh Rezim Zionis Israel.

Di penghujung pernyataannya, Mehman Parast mengatakan, "Masyarakat internasional mengeluarkan dana banyak untuk gerakan anti-terorisme. Untuk itu, lembaga-lembaga internasional harus menekan AS supaya mengubah sikap arogansinya."(IRIB/AR/SL/9/8/2010)


Rezim Zionis Israel menawan sebuah delegasi yang terdiri dari para wartawan dan diplomat di pintu masuk kota Qilqiliyah. Di antara delegasi tersebut terdapat seorang wartawan IRIB.

Rombongan yang juga diikuti oleh staf departemen penerangan Palestina tersebut di tangkap di dekat tembok pemisah di pintu masuk kota Qilqiliyah yang merupakan satu-satunya jalan bagi kota ini untuk berhubungan dengan dunia luar.

Khaled Sabarna, wartawan IRIB termasuk dalam rombongan itu yang rencananya akan meliput penderitaan warga Palestina. Sementara itu, Departemen Penerangan Palestina menyatakan bahwa rombongan para wartawan tersebut mempunyai misi untuk meliput secara lansung pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Rezim Zionis Israel serta arogansinya terhadap warga di kawasan.

Departemen Penerangan Palestina meminta masyarakat dunia mencegah tindakan rasialis Israel dan blokade rezim ini terhadap warga Palestina. (IRIB/MF/10/8/2010)