BANJARMASIN - Pernyataan Wali Kota Banjarmasin, H Muhidin yang menuding profesi wartawan tidak baik, memantik reaksi keras para pekerja pers.

Selain bakal melayangkan somasi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel mengadukan ketua DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Kalsel itu kepada PWI pusat dan Dewan Pers. "Pernyataan Muhidin sangat melecehkan profesi wartawan," tegas Sekretaris PWI Kalsel, Zainal Helmi di Banjarmasin, Kamis (19/8/2010).

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Bidang Perlindungan Wartawan PWI Kalsel, Noor Dachliyani. "Dia itu pejabat publik, sehingga ucapan dan sikapnya sorotan dan panutan masyarakat. Tidak sepatutnya wali kota bicara seperti itu. Sama saja melecehkan profesi," tegasnya.

Dikatakannya, jika Muhidin merasa dirugikan atau tidak sependapat dengan pemberitaan, bisa melakukan berbagai langkah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pers. "Bukan menuduh wartawan secara keseluruhan," tegasnya.
Kemarin, Muhidin meminta maaf karena telah melecehkan profesi wartawan. Dia berkilah, perkataannya itu merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sikap ini pun sontak disanggah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel, H Makkie. Dia menegaskan, pernyataan Muhidin bahwa profesi wartawan penuh dosa tidak pernah difatwakan MUI. Mui hanya mengeluarkan fatwa bahwa tayangan infotainment itu haram.

Dia menegaskan wartawan sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain sebagai penyampai informasi, fungsi wartawan itu adalah mendidik dan mencerdaskan masyarakat.

"Wali kota harus baca fatwa MUI secara keseluruhan. Jangan asal dengar. Selama ini tidak ada fatwa MUI tentang pekerjaan wartawan itu dosa," ucapnya.