Kantor berita IRNA melaporkan, Ayatullah Makarim Shirazi kemarin (Rabu,3/11/2010) mengecam penghinaan yang dilakukan sekte Wahabi ekstrim terhadap jemaah haji syiah Iran dalam ibadah manasik haji, seraya mengkritik sikap bungkam pemerintah Arab Saudi menyikapi masalah ini.

Ayatullah Makarim mendesak pemerintah Arab Saudi bersikap tegas terhadap sekte Salafi ekstrim yang sering mengkafirkan mazhab lain. Beliau menegaskan, pemerintah Riyadh seharusnya bersikap keras terhadap rezim Zionis dan musuh-musuh Islam.(IRIB/PH/4/11/2010)

Kemenangan Maliki di Tengah Polemik Usulan Arab Saudi

Pernyataan pendek Raja Arab Saudi disampaikan saat Pemimpin Wilayah Kurdistan Irak, Masoud Barzani, sekitar 10 hari lalu, memohon kelompok-kelompok Irak supaya menyelesaikan kendala pembentukan pemerintah Irak. Hingga kini, ada dua pertemuan di Baghdad yang digelar Aliansi Kurdistan. Pada pertemuan pertama ada kesepakatan prinsip untuk membentuk pemerintahan berdasarkan partisipasi nasional, yang kemudian berbuntut pada pertemuan kedua mengenai mekanisme pembagian departemen.

Sejumlah pengamat dan tokoh Irak yang menilai positif perkembangan perundingan antarkelompok di Irak untuk membentuk pemerintah baru di negara ini, mengaku terkejut atas usulan Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Meski demikian, sejumlah pihak lainnya menyambut baik usulan tersebut.

Tak diragukan lagi, kelompok-kelompok yang menerima dana besar dari Arab Saudi yang di antaranya adalah List al-Iraqiya, spontan menyambut baik usulan Arab Saudi itu. Tariq al-Hashimi selaku Wakil Presiden Irak, Saleh Mutlaq, Haidar al-Mulla dan Maysoun al-Damluji yang juga Juru Bicara List al-Iraqiya adalah di antara tokoh utama List al-Iraqiya yang menyambut baik usulan Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Meski demikian, ada sejumlah anggota List ini yang menolak usulan Raja Arab Saudi itu. Pernyataan itu juga ditegaskan oleh Aliyah Nasif, anggota Parlemen Irak dari Fraksi List al-Iraqiya mengatakan, "Usulan itu semestinya dilontarkan beberapa bulan lalu, bukan sekarang. Apa yang diusulkan Raja Arab Saudi untuk saat ini terlambat."

Sementara itu, kelompok Koalisi Negara Hukum menentang keras usulan Arab Saudi itu. Sami al-Askari adalah di antara pihak yang paling bersikap keras dalam mereaksi usulan Raja Arab Saudi. Dikatakanya, "Usulan Arab Saudi itu tidak positif. Sebab, Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir ini bersikap sepihak, bahkan malah bersikap negatif terhadap Perdana Menteri Irak, Nouri Maliki dan pembentukan pemerintah negara ini. Apalagi Nouri Maliki hingga kini belum pernah berkunjung ke Arab Saudi. Padahal hampir semua negara tetangga Irak kecuali Arab Saudi sudah dikunjungi Maliki. Hingga kini, Maliki tidak pernah mendapat lampu hijau untuk berkunjung ke Arab Saudi. Terlebih menerima undangan dari Negeri Penjaga Haramain ini.

Yang menarik, kelompok Sadr yang selama ini dikenal radikal malah bersikap diplomatis dalam menyikapi usulan Arab Saudi. Kelompok Sadr menyatakan akan mempelajari usulan Arab Saudi itu. Disebutkannya, "Kelompok ini menyambut baik semua usulan yang mendukung independensi Irak."

Sementara itu, kelompok Kurdi mengkritik usulan Arab Saudi. Mahmoud Usman, tokoh utama Kurdistan, dalam wawancaranya dengan Televisi Aljazeera mengatakan, "Bangsa Irak harus menyelesaikan problema mereka sendiri. Kami menghormati usulan Arab Saudi. Akan tetapi, perundingan usulan Masoud Barzani tengah berlangsung."

Menurut para pengamat, perselisihan pendapat di tubuh List Al-Iraqia dan penentangan Aliansi Kurdistan atas usulan Arab Saudi malah menguntungkan Nouri Maliki. Ada beberapa poin yang menjadi catatan bagi Arab Saudi bahwa mengapa banyak pihak menolak usulan Raja Abdullah. Pertama, Arab Saudi hingga kini belum mengaktifkan kedutaannya di Irak dan mengkritik kinerja pemerintah Maliki, serta tidak mengabaikan perbatasan dengan Irak. Kedua, sikap sepenuh hati List al-Iraqiya kepada Arab Saudi telah terbukti, bahkan bersikap berseberangan dengan Aliansi Kurdistan. Bahkan Tarik al-Hashimi dan al-Damluji yang juga tokoh-tokoh utama List al-Iraqiya menentang keras berlanjutnya periode kepresidenan Jalal Talabani dari Aliansi Kurdistan. Meski List al-Iraqiya kemudian menarik pernyataan itu. Akan tetapi pernyataan awal List ini tetap mengkhawatirkan kubu Kurdistan. Ketiga, Kurdistan saat ini mempunyai 57 wakil di parlemen. Jika kubu ini mendukung salah satu di antara Koalisi Negara Hukum atau List al-Iraqiya, maka salah satu dari dua kelompok yang bersaing ketat ini akan menjadi kelompok mayoritas di parlemen. Kini, Aliansi Kurdistan menolak seruanm Arab Saudi untuk berunding di Riyadh. Kondisi ini tentunya menguntungkan kubu Nouri Maliki.

Pengamat politik mengatakan, semua indikasi yang ada mengerah pada dekatnya pembentukan pemerintah baru Irak. Jika Maliki berhasil meraih 163 suara (setengah plus satu) di parlemen, maka pemerintah baru secara otomatis akan terbentuk yang dimenangkan oleh kubu Maliki. (IRIB/AR/SL/1/11/2010)

Aljazeera: Ahmadinejad dan Raja Saudi Tamatkan Puzzle

Pemerintahan Irak Pasca pengumuman berakhirnya krisis perebutan jabatan Perdana Menteri Irak dan pernyataan Nouri al-Maliki bahwa kelompok Iyad Allawi tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan mendatang, televisi Aljazeera menurunkan analisa terkait hal ini.

Dalam analisanya Aljazeera menyinggung kontak telepon antara Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad dan Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdul Aziz, serta kunjungan sehari PM Irak, Nouri al-Maliki ke Tehran.

Disebutkan Aljazeera bahwa Allawi yang didukung penuh oleh Arab Saudi, berharap bahwa Raja Abdullah akan mendukungnya. Namun setelah dua kali perbincangan via telepon, kedua pihak menyetujui kesepakatan yang merugikan Allawi.

Di sisi lain, Nouri al-Maliki dalam kunjungan seharinya ke Tehran menyempurnakan upaya tersebut dan dalam beberapa jam, hubungan kelompok oposisi pemerintah Irak dengan pihak asing dapat diputus. Al-Maliki juga berhasil menggalang dukungan dari Iran.

Puzzle itu disempurnakan pula dengan kunjungan Sayid Ammar Hakim ke Suriah dan kunjungan Iyad Allawi ke Mesir. Dan peta pemerintahan baru Irak terselesaikan di "jalur" Tehran-Damaskus-Riyadh, dan Allawi pun akhirnya menerima kepemimpinan al-Maliki. Kubu Allawi rela hanya diberi "jatah" beberapa jabatan kementerian.

Meski analisa ini sepihak dan lebih menonjolkan ketertindasan Allawi, namun terdapat fakta yang tidak dapat dielakkan bahwa meski pemerintahan Irak menginginkan sekali pun, mereka tetap tidak dapat mengabaikan dukungan pemerintah Iran. (IRIB/MZ/SL/31/10/2010)

Mencurigakan!!

Seiring dengan itu, media massa di kawasan menyorot pidato Presiden AS dan menyimpulkan bahwa isu paket mencurigakan tersebut bakal dimanfaatkan Gedung Putih untuk mengirim tentara ke Yaman dan memperkuat posisinya di kawasan Timur Tengah. Yaman memang sudah lama diincar AS. Beberapa kali negara itu dinyatakan sebagai sarang al-Qaeda. Setelah peristiwa 11 September, dengan mengusung isu perang anti teror dan menuduh Yaman sebagai sarang teroris, AS memanfaatkan negara yang dipimpin Ali Abdullah Saleh itu untuk kepentingannya. Yamanpun mau tak mau menurut dan sejak itu hubungan kedua negara menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Sebenarnya, AS masih punya ambisi lain yaitu membuka pangkalan militer di Yaman, khususnya di pulau-pulau yang berada di Laut Merah. Dengan menggelar pasukan di sana, AS praktis memegang kendali lalu lintas di selat Bab el-Mandeb yang sangat strategis. Kerjasama Yaman dengan AS dalam program anti teror dimanfaatkan oleh Gedung Putih untuk memperkokoh pengaruhnya di sana.

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa AS kerap menyibukkan opini dunia dengan pemberitaan seputar paket atau benda-benda mencurigakan untuk mengesankan bahaya terorisme yang selalu mengancam. Kisah yang terjadi kali ini juga punya banyak kemiripan dengan kisah-kisah paket mencurigakan sebelumnya. Hassan Mohammad Zeid, salah seorang politikus ternama Yaman menyebut cerita tentang paket mencurigakan di pesawat kargo tak lebih dari permainan AS untuk menyulut kembali sentimen anti Islam di Barat, terutama di AS. Dengan cara itu, Washington ingin menekan pemerintah San'aa untuk menerima apa saja yang didiktekan AS kepadanya.

PM Yaman Berang Sikapi Ulah Eropa dan AS

Perdana Menteri Yaman, Ali Mujawir menyikapi statemen terbaru sejumlah pejabat tinggi Eropa dan Amerika Serikat, seraya mengatakan, Yaman tidak akan pernah menjadi tempat persembunyian bagi teroris.

Kantor berita AFP melaporkan, Mujawir dalam konferensi pers mengkritik keputusan Jerman memberlakukan larangan terbang dari Yaman ke negara ini, seraya mengingatkan bahwa pengamanan di bandara Yaman sangat ketat.

Perdana Menteri Yaman kepada delegasi Uni Eropa, Komisi Eropa dan AS di Yaman, mengatakan, keputusan Jerman ini tidak bisa dibenarkan, sekaligus mencoreng wajah Yaman yang merupakan mitra utama masyarakat dunia menumpas terorisme.(irib/4/11/2010)

Ketika Musuh Perang Dingin Hadir di Satu Medan Perang

Beberapa laporan mengatakan pasukan AS dan Inggris melindungi produksi opium di Afghanistan, yang menyumbang lebih dari 90 persen opium dan heroin ilegal di dunia.

Sebuah pernyataan yang dirilis Kantor Kepresidenan Afghanistan menyatakan bahwa tidak ada organisasi atau lembaga yang berhak melakukan operasi militer di wilayah Afghanistan tanpa izin pemerintah Kabul. "Kabul mengutuk tindakan NATO ini dan menyatakan operasi sepihak tersebut jelas melanggar kedaulatan Afghanistan dan hukum internasional," kata sumber ini.

Seorang pejabat senior Afghanistan membantah adanya kesepakatan rahasia antara Kabul dan Moskow untuk menggelar operasi militer di negara yang tengah dilanda perang itu.

Jurubicara Presiden Afghanistan, Waheed Omar mengatakan, tidak ada kesepakatan yang memungkinkan pasukan Rusia menggelar operasi di Afghanistan. Omar menuding pasukan asing pimpinan AS telah melanggar kedaulatan Afghanistan. Pernyataan ini dikeluarkan setelah pasukan Rusia dan AS menyerbu laboratorium narkotika di Provinsi Nangarhar, Afghanistan.

Keterlibatan militer Rusia di Afganistan memiliki sejarah panjang. Uni Soviet menyerbu dan menduduki negara itu pada tahun 1979, tapi sembilan tahun kemudian pasukan Soviet dipukul mundur oleh tentara Mujahedeen.

AS secara praktis melanggar kedaulatan Afghanistan dan memandang negara itu sebagai salah satu negara bagiannya. Dari satu sisi, Washington menekan pemerintah Kabul untuk berdamai dengan Taliban. Namun di sisi lain, AS meningkatkan operasinya terhadap kelompok militan itu.

Dengan menyeret Rusia ke medan perang Afghanistan, AS ingin menunjukkan kepada Taliban bahwa selain NATO, Rusia juga hadir bersama AS di negara itu. Menurut keyakinan sejumlah pengamat, dalam jangka panjang masalah ini tidak akan menguntungkan Rusia.

Terbongkar, Saudi Latih al-Qaeda Yaman

Menyinggung kehadiran antek-antek asing dalam anasir al-Qaeda di Yaman, Khidr menegaskan, "Sejumlah pihak dari Arab Saudi saat ini tengah memberikan pelatihan terorisme kepada para pemuda Yaman".

Beberapa sumber keamanan di kota Mudiyah juga membongkar tindakan al-Qaeda yang menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai tameng hidup. Terutama dalam bentrokan sengit dua hari terakhir di wilayah Tha'ubah.

Mantan al-Qaeda Bocorkan Kiriman “Paket Mencurigakan”

Jaber al-Faifi

Jaber al-Faifi, mantan anggota al-Qaeda, dua pekan lalu menyerahkan diri kepada aparat Arab Saudi dan membeberkan informasi penting kepada lembaga keamanan Riyadh yang berujung pada terungkapnya pengiriman "paket mencurigakan" ke Amerika Serikat.

Di lain pihak, kepolisian Yaman mempublikasikan foto-foto tersangka utama pengiriman paket tersebut. Tersangka bernama Ibrahim Hasan Asiri. Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan, "Aparat keamanan mencurigai Asiri karena ia memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman soal bahan peledak."

Akhir pekan lalu, dua "paket mencurigakan" terungkap di Inggris dan Uni Emirat Arab sebelum sampai ke Amerika Serikat. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pengiriman paket-paket berisi bahan peledak ke negara-negara Barat dari Yaman terus berlanjut. Jerman mengkonfirmasikan ditemukannya sebuah paket berisi bom. (IRIB/MZ/SL/2/11/2010)

Wapres Irak Serukan Persatuan

Adel Abdul Mahdi, Wakil Presiden Irak menyerukan partisipasi riil seluruh kelompok Irak dalam pembentukan kabinet baru di negara ini.

Adil Abdul Mahdi dalam pertemuan dengan sejawatnya dari Suriah kemarin (Rabu,3/11) mengatakan, tujuan perundingan politik untuk mencapai mufakat berdasarkan partisipasi riil seluruh kelompok politik Irak.

Wapres Irak pada pertemuan tersebut memuji peran Suriah dalam transformasi Irak.

Berkaitan dengan usulan Arab Saudi melanjutkan perundingan antarkelompok politik di Riyadh, Adel Abdul Mahdi mengungkapkan akan menangguhkan pembahasan mengenai usulan ini setelah selesainya ibadah manasik haji.(IRIB/PH/4/11/2010)