Sisi Lain Perjalanan Obama ke Asia kembali Terkuak
Dalam KTT NATO di Lisbon, Portugal, organisasi ini dan Rusia setuju memulai kerjasama dalam masalah sistem pertahanan rudal dan isu-isu keamanan lainnya, serta memuji babak baru dalam hubungan yang tegang sejak intervensi militer Rusia ke Georgia pada 2008 lalu.
Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan para pemimpin NATO sepakat untuk membentuk sebuah kelompok studi bersama untuk mempelajari mekanisme partisipasi Rusia dalam proyek tersebut.
"Ini merupakan ancaman langsung terhadap Cina. Masalah ini akan menempatkan hak-hak NATO di perbatasan Cina," ujar Madsen kepada Press TV kemarin (Ahad,21/22/11/2010).
"Apa yang kita saksikan sebagai dampak perjalanan Presiden Barack Obama ke Asia untuk menghadiri KTT G20 dan KTT APEC. Kita melihat banyak masalah yang muncul dalam hubungan antara AS dan Cina," tambahnya.
Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen menjelaskan bahwa organisasi ini dan Rusia telah mengesampingkan persoalan masa lalu di era Perang Dingin. "Hari ini menandai awal baru dalam hubungan NATO-Rusia," kata Rasmussen. (IRIB/RM/PH/22/11/2010)
Robert Gates
Obama menjelaskan, jika traktat baru senjata nuklir gagal disahkan tahun ini, maka Washington tidak akan mampu mengubah aktifitas nuklir Rusia. Dia menambahkan, tanpa pengesahan traktat baru START, keamanan nuklir AS juga bakal terancam begitupun dengan posisi dan keamanan negara ini di dunia juga akan bernasib sama.
Berdasarkan Traktat Pengurangan Senjata Strategis yang ditandatangani April lalu oleh Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, kedua negara sepakat untuk mengurangi hulu ledak bom nuklir masing-masing maksimal hingga 1550 buah. Traktat baru itu merupakan pengganti Traktat START sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya pada Desember 2009. Untuk meloloskan traktat ini, Gedung Putih membutuhkan suara dari 67 senator termasuk delapan suara mendukung dari senator kubu Republik.
Sementara itu, kubu Republik dan sejumlah petinggi Demokrat sepakat menolak ratifikasi perjanjian ini karena dinilai dapat menjadi penghalang bagi program penempatan sistem anti rudal AS di Eropa timur. Kubu Republik juga mendesak Gedung Putih untuk menambah bujet riset senjata atom dan program peningkatan keamanan komplek nuklir. Desakan ini dibarengi dengan iming-iming perilisan traktat START yang baru.
Pekan lalu Obama saat bertemu dengan para petinggi kubu Demokrat mundur dari keputusannya terkait upayanya melanjutkan penerimaan pajak dari milyuner Amerika. Ia menandaskan akan meninjau ulang sistem perpajakan. Sistem perpajakan AS yang dirilis di masa pemerintahan George W. Bush akan berakhir masa berlakunya awal 2011. Dalam sistem ini seluruh warga AS khususnya orang kaya mendapat keringanan pajak. Kebijakan Bush ini mendapat penentangan kubu Demokrat dan saat kampanye presiden 2008, Obama berjanji akan menambah pajak para konglomerat jika ia berhasil memenangkan pemilu.
Di sisi lain, kubu Republik menentang keras usulan ini dan mengingat kondisi saat ini di Kongres sepertinya program Obama ini nantinya bakal kandas. Kubu Republik mengaku akan melawan pengecualian kalangan kaya dari keringanan pajak. Sikap keras Republik ini terlihat jelas dengan munculnya Gerakan TEA Party. Hal ini akan membuat kubu Demokrat terpaksa mengingkari salah satu janjinya di bidang ekonomi dan sosial. Di sisi lain, sikap Obama yang memilih menyerah terhadap desakan kubu Konservatif soal pajak membuat presiden AS ini kehilangan banyak pendukung di tubuh kubu Demokrat sendiri dan gerakan Liberal di Amerika.
Pekan lalu Senat Amerika mengesahkan penunjukan Jacob Lew sebagai Direktur baru kantor manajemen dan anggaran AS. Sebelumnya Lew juga pernah menjabat posisi ini pada 1998-2001. Dengan demikian Lew akan menggantikan Peter Orszag yang mundur pada 30 Juli lalu. Beberapa hari kemudian Obama mengusulkan Lew untuk mengisi posisi Orszag, namun penentangan Senator Mary Landrieu membuat pengesahan Lew tertunda. Landrieu memprotes penentangan pemerintah Obama terkait pengeboran minyak di lepas pantai. Gara-gara friksi ini, pengangkatan Lew sampai tertunda beberapa bulan.
Gedung Putih melarang pengeboran minyak di lepas pantai karena kasus ketidakbecusan British Petroleum (BP) mengatasi limbah minyak di Teluk Meksiko akibat kebocoran pipa minyak. Namun tak lama kemudian larangan ini dicabut menyusul keputusan pengadilan Amerika pada Oktober lalu. Selanjutnya Landrieu pun menarik penentangannya dan akhirnya Senat mengukuhkan Lew sebagai Direktur baru Kantor Manajemen dan Anggaran AS. Gedung Putih berharap Lew mampu mengatasi defisit besar-besaran bujet negara ini mengingat pengalamannya di masa pemerintahan Bill Clinton.
Pekan lalu, kubu Republik mengkritik keras kinerja pemerintah Barack Obama menyusul keputusan Bank Central Amerika Serikat Federal Reserve yang mengeluarkan dana sebesar 600 miliar USD untuk membeli obligasi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dengan rendahnya tingkat suku bunga di negara tersebut. Disebutkan langkah itu akan dilakukan secara bertahap. Federal Reserve akan membeli obligasi pemerintah senilai 75 miliar USD mulai November ini hingga pertengahan tahun depan. Dengan ide tersebut, diharapkan konsumsi masyarakat meningkat sehingga pendapatannya akan digenjot naik, sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membantu pengadaan lapangan kerja.
Sejumlah elit politik AS seperti Mitch McConnel, Jon Kyl, John Boehner dan Eric
Cantor mengirim surat kepada Presiden Bank Sentral, Ben Bernanke menyebut keputusan pemerintah terkait penyuntikan dana tunai ke sistem finansial negara ini akan merusak stabilitas dan kepercayaan diperbankan AS. Hal ini dikarenakan sistem perekonomian jangka panjang Amerika bertumpu pada penciptaan peluang kepercayaan dan stabilitas. Sejak krisis ekonomi mendera Negeri Paman Sam pada 2007, lebih dari 1700 miliar dolar telah disuntikkan ke pasar finansial negara ini untuk memulihkan kondisi perekonomian yang porak-poranda tersebut. Dana baru sebesar 600 miliar dolar berarti program penyelamatan ekonomi yang dicanangkan pemerintahan Obama mencapai angka 2300 miliar dolar.
Pekan lalu, untuk pertama kalinya digelar proses pengadilan untuk mengadili tahanan Guantanamo di wilayah Amerika. Sebelumnya petinggi AS menolak proses pengadilan ini, namun karena desakan kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) akhirnya Ahmad Khalfan Ghailani, warga Tanzania yang dituding terlibat dalam aksi peledakan tahun 1998 di kedutaan besar AS di Tanzania dan Kenya diadili di AS. Ia ditangkap di Pakistan tahun 2004 dan mendekam di penjara rahasia CIA selama dua tahun. Beberapa tahun terakhir Ghailani dipindahkan ke penjara Guantanamo.
Proses pengadilan Ghailani dimulai sejak satu bulan lalu di pengadilan sipil New York dan hingga kini hasil vonis belum diumumkan. Dewan juri federal di New York memutus warga Tanzania Ahmad Ghailani bersalah hanya atas satu dakwaan terkait pemboman mematikan tahun 1998 terhadap kedutaan besar Amerika di Tanzania dan Kenya. Dakwaan itu adalah konspirasi untuk menghancurkan harta benda milik Amerika dengan menggunakan bahan peledak dengan acaman hukuman 20 tahun penjara sampai seumur hidup.
Pekan lalu dalam sebuah laporan disebutkan, kekayaan anggota DPR Amerika Serikat antara tahun 2008-2009 meningkat tajam di saat negara ini dilanda krisis ekonomi. Sebanyak 260 anggota DPR AS atau sekitar setengah dari anggota Kongres adalah jutawan pada tahun 2008. Demikian dilaporkan Situs Opensecrets.org.
Dilaporkan, lebih dari setengah jutawan ini memiliki kekayaan sekitar 10 juta dolar. Bahkan, kekayaan 10 orang dari mereka mencapai 100 juta dolar. Kekayaan rata-rata anggota DPR AS pada tahun 2008 sebesar 765 ribu dolar. Dari angka ini, ada seorang senator yang memiliki kekayaan lebih dari 2,3 juta dolar. Pada tahun yang sama, bertengger nama-nama jutawan dari jajaran anggota DPR AS. Darrell Issa dari Partai Republik memiliki kekayaan melebihi 303 juta dolar. Wakil rakyat dari California ini disebut-sebut sebagai orang terkaya di Kongres AS.
Menyusul Issa, Jane Harman dari Partai Demokrat dengan kekayaan mencapai 293 juta dolar. Posisi ketiga, diisi oleh senator John Kerry, mantan kandidat pilpres 2008 yang gagal, dengan kekayaan 238 juta dolar. Di tingkat eksekutif, Menlu AS, Hillary Clinton pada tahun 2009 memiliki kekayaan sebesar 31 juta dolar. Adapun Presiden AS, Barack Obama berada di posisi kelima dengan kekayaan sebesar 5 juta dolar.(irib/22/11/2010)
Kantor berita Fars, Senin (22/11) melaporkan, Menteri Luar Negeri Denmark Lene Espersen mengatakan, pengesahan START tidak hanya berhubungan dengan kepentingan Rusia dan AS, tapi secara keseluruhan juga mencakup keamanan Eropa.
Menteri Luar Negeri Lithuania Audronius Azublis juga menuturkan, negara-negara anggota Uni Eropa menilai perjanjian pengurangan senjata Rusia dan AS sebagai kesempatan baik untuk merundingkan semua masalah terkait persenjataan militer.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Norwegia Jonas Gahr Store mengungkapkan bahwa negaranya termasuk tetangga Rusia dan hanya berjarak beberapa kilometer dari komplek nuklir negara itu. Ia menilai pengesahan START sangat penting bagi Norwegia dan akan memperkuat keamanan Eropa.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Ahad lalu dalam sebuah statemennya menyatakan bahwa pemerintah Presiden Barack Obama tengah berupaya mendorong pengesahan START di Kongres hingga akhir tahun 2010. (IRIB/RM/PH/22/11/2010)Usai penandatangan kesepakatan itu, Sekjen NATO dalam jumpa pers bersama Sekjen PBB dan Presiden Afghanistan, mengatakan, mulai dari ini NATO akan memfokuskan misinya untuk melatih tentara Afghan. Diharapkan empat tahun kedepan, militer Afghanistan dapat menerima kendali keamanan seluruh negeri dari tangan NATO.
Di balik penandatanganan kesepakatan tersebut, para petinggi Amerika Serikat (AS) dan NATO berusaha mengesankan bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara berhasil menyukseskan misinya di Afghanistan, dan kini tinggal satu pekerjaan yang harus dilakukan yaitu melatih tentara Afghan untuk diserahi kendali keamanan di kemudian hari. Penentuan tahun 2014 sebagai tahun terakhir bagi kehadiran di negara itu juga bukan pilihan NATO tapi karena alasan keterpaksaan. Sejak AS membawa NATO ke sebuah misi lintas benua untuk pertama kalinya di Afghanistan, praktis NATO terjebak dalam sebuah lumpur air yang bisa membunuhnya. NATO dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit, keluar dari Afghanistan dengan rasa malu atau tetap bertahan dengan angka kerugian nyawa dan dana yang semakin meningkat.
AS sebenarnya mengejar satu kepentingan sendiri dengan mengerahkan tentara NATO secara besar-besaran ke Afghanistan pasca peristiwa 11 September 2001. Alasan yang digunakan AS adalah isu perang melawan terorisme. Dengan mengusung slogan itu, AS mengaku sedang mengejar para teroris taliban dan khususnya al-Qaeda. Untuk menguatkan klaimnya, AS melakukan penangkapan terhadap ratusan orang dengan tuduhan teroris untuk kemudian dijebloskan ke tahanan Guantanamo. Padahal AS mengejar hal lain. Buktinya, meski sudah sembilan tahun berlalu, AS dengan segala klaimnya tentang kehebatan intelijen dan peralatan spionasenya tetap tidak berhasil atau mungkin tak mau menangkap gembong al-Qaeda Osama bin Laden.
Fakta di lapangan justeru menunjukkan bahwa keberadaan pasukan asing hanya menambah derita rakyat Afghanistan. Ketidakamanan, pembunuhan warga sipil dan penangkapan tanpa alasan sudah menjadi fenomena sehari-hari. Tak ada hari yang terlewatkan tanpa ledakan dan suara bising meriam, senapan atau bau mesiu. Tak ada malam yang tenang yang membuat warga tenteram melelapkan diri dalam tidur. Kenyamanan dan ketenangan merupakan kata yang sulit dimengerti maknanya oleh rakyat Afghanistan, dan itu terjadi karena kehadiran pasukan asing di negeri mereka. Tak heran jika rakyat maupun pemerintah Afghanistan menuntut pasukan asing untuk segera meninggalkan negara itu. Tuntutan untuk melakukan tindakan yang sebenarnya ingin dilakukan oleh NATO yang terjebak dalam kesulitan di Afghanistan. (IRIB/AHF/SL/21/11/2010)
"Kami menganggap para pembuat keputusan NATO adalah orang-orang terbelakang dari segi politik dan keputusan mereka tidak penting bagi kami, karena mereka tidak mampu memainkan peran dalam pembangunan masa depan," kata Ahmadinejad dalam konferensi pers Kamis (18/11/2010) di ibukota Azerbaijan, Baku seperti dikutip IRNA.
"Pengalaman menunjukkan bahwa para pemimpin NATO memiliki interpretasi yang salah tentang realita dunia dan seluruh keputusan mereka berdasarkan informasi keliru," tambahnya.
"Bangsa-bangsa dunia saat ini telah sadar dan menuntut keadilan dan kehormatan. Perisai rudal tidak akan mampu menghambat proses berpikir mereka," tegasnya.
Pernyataan itu dikeluarkan setelah Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen menyebut Iran sebagai ancaman dalam program perisai rudal organisasi itu. Meski mendapat tekanan AS, Rasmussen kemudian mencabut statemennya itu dan menegaskan bahwa Iran bukan target penempatan sistem perisai rudal di wilayah Turki.
"Faktanya bahwa lebih dari 30 negara telah atau sedang bercita-cita untuk mendapatkan teknologi rudal. Jadi tidak ada alasan untuk menyebut nama negara tertentu," kata Rasmussen di Brussels.
Turki akan mengumumkan keputusan akhir terhadap program tersebut pada KTT NATO mulai 18-19 November di ibukota Portugal, Lisbon. (IRIB/RM/19/11/2010)
0 comments to "Sistem anti rudal AS adalah HARGA MATI untuk dunia, ANEH, pencinta Damai kok malah seperti penganjur PERANG di dunia???"