Puluhan ribu warga Mesir pada Ahad malam (30/11/2011), tetap melakukan konsentrasi di bundaran Al-Tahrir yang terletak di pusat kota. Meski militer memberlakukan jam malam yang kesekian kalinya, namun masyarakat Mesir tetap tidak menghiraukannya. Para pendemo bersikeras melanjutkan aksi protesnya selama Presiden Hosni Mubarak tidak mundur.

Perkembangan terbaru dari bundaran Al-Tahrir menyebutkan, politisi Mesir dan Mantan Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Mohammad Elbaradei yang akhir-akhir ini getol melawan rezim Mubarak, bergabung bersama para pendemo di bundaran Al-Tahrir.

Dilaporkan pula, Persatuan Ulama Muslimin Sedunia, hari Ahad menyatakan bahwa para pendemo yang gugur dalam aksi demo karena tembakan peluru pasukan keamanan dihukumi sebagai syuhada di sisi Allah Swt. Pernyataan resmi organisasi ini yang juga berpusat di Mesir secara tidak langsung menyatakan fatwa jihad anti-rezim Mubarak.

Sebelumnya, Yusuf al-Qaradawi, ulama terkemuka di Mesir, mengeluarkan pernyataan keras anti-pemerintah Mubarak. Ia menuntut Mubarak segera mundur. Dikatakannya, "Jika punya sedikit akal, Mubarak sudah seharusnya mengundurkan diri."

Laporan lainnya menyebutkan, kalangan akademisi Al-Azhar, hari Ahad, bergabung dengan para pendemo yang berkumpul di bundaran Al-Tahrir. Sebelumnya, para pembela hukum Mesir juag bergabung bersama para pendemo. Sementara itu, militer berdasarkan laporan terbaru, mengumumkan hanya berkosentrasi mengamankan keadaan dan menghindari bentrokan dengan para pendemo. (IRIB/ Aljazeera/ AR/30/1/2011)


Sebuah sumber terpercaya di Mesir menyebutkan detil peristiwa protes rakyat negara ini sekaligus mengkonfirmasikan upaya anasir-anasir Zionis Israel untuk mencuri sejumlah peninggalan bersejarah dan dokumen-dokumen historis Mesir.

Sebuah sumber terpercaya Sabtu sore (29/1) kepada IRNA menyebutkan bahwa anasir-anasir Israel memanfaatkan lemahnya kekuatan pemerintah Mesir untuk menjarah peninggalan dan dokumen bersejarah negara ini.

Sumber ini juga menyebutkan bahwa dalam aksi serangan Amerika dan sekutunya ke Irak, banyak peninggalan bersejarah negara ini yang dijarah oleh tentara pendudukan dan Zionis Israel.

"Kini militer Mesir berusaha mencegah aksi pencurian peninggalan sejarah negaranya dengan membatasi akses ke tiga piramida terkenal Mesir, bahkan mereka telah memblokade piramida-piramida yang terletak di al-Jizah," ungkap sumber terpercaya ini.

Menurut sumber ini, saat ini situasi Mesir sangat kritis dengan tewasnya ratusan korban. Sementara untuk mengontrol kondisi yang ada, Presiden Hosni Mubarak telah mengangkat Jenderal Omar Suleiman, Direktur Dinas Intelijen Mesir sebagai wakilnya.

Ditambahkannya, "Hosni Mubarak dan begitu juga Ahmed Shafiq yang sebelumnya Menteri Penerbangan sebagai Perdana Menteri Mesir. Shafiq diangkat menggantikan Ahmed Nazif yang dibebastugaskan Sabtu malam."

Sumber ini kepada IRNA juga mengatakan bahwa sebagian rumor menyebut Hosni Mubarak telah melarikan diri dari Mesir, tapi sumber-sumber resmi Mesir masih belum mengkonfirmasikan berita ini. (IRIB/SL/MZ/30/1/2011)

Lebih dari 10.000 demonstran berarak di kota Bejaia di timur laut Aljazair memprotes kenaikan harga dan pengangguran.

"Demonstran mencapai lebih dari 10.000 orang," kata Said Sadi, Pemimpin Partai Kampanye Kebudayaan dan Demokrasi (RCD), kepada AFP hari ini (30/1). Demonstrasi tersebut dikoordinasi oleh partai RCD.

Mohamed Ikhervane, seorang anggota parlemen dari kubu oposisi RCD mengatakan, "Demonstrasi tersebut terinspirasi dari revolusi Tunisia yang berhasil memaksa mantan presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali lengser dari kekuasaan"

Para demonstran itu berpawai secara damai dengan meneriakkan slogan "Demi perubahan total rezim!"

Demonstrasi memancing pengerahan aparat keamanan. Namun demonstran dapat dibubarkan dengan tenang.

Secara terpisah, lembaga Liga Aljazair untuk Membela Hak Asasi Manusia (LADDH) menyatakan akan menggelar pawai serupa di Algeria, pada 12 Februari mendatang.

Pemimpin LADDH, Mustapha Bouchachi mengatakan, pawai yang menurut rencana sebelumnya akan digelar tanggal 9 Februari itu diundur agar para buruh pekerja dan siswa dapat ikut ambil bagian.

Sebelumnya, terjadi kerusuhan pada bulan Januari menyusul tuntutan masyarakat atas pengunduran diri pemerintah. Instabilitas tersebut menewaskan lima orang dan mencederai 800 lainnya.

Terinspirasi dari aksi bakar diri di Tunisia, dalam dua pekan terakhir tercatat sedikitnya delapan orang tewas karena membakar diri mereka. Namun pejabat Aljazair menyatakan bahwa beberapa kasus di antara aksi bakar diri itu diakibatkan gangguan mental. (IRIB/MZ/SL/30/1/2011)

Pasukan Komando Israel Masuki Kairo

Laporan terbaru tentang kondisi di ibukota Mesir, menyebutkan bahwa sejumlah pasukan komando rezim Zionis Israel telah memasuki Kairo untuk menciptakan kekacauan dan mewujukan peluang untuk meneror dan membantai warga Mesir.

Sumber-sumber terpercaya, Ahad (30/1) kepada IRNA mengatakan, dengan pengangkatan Kepala Dinas Intelijen Mesir, Omar Suleiman sebagai Wakil Presiden negara itu, pada dasarnya Presiden Hosni Mubarak telah memberi lampu hijau kepada Israel untuk mengintervensi krisis di negaranya.

Seorang saksi mata dalam kontak telepon kepada wartawan IRNA di Ankara, mengatakan, serangan mencurigakan terhadap pusat-pusat bisnis dan perumahan serta teror atas orang-orang tertentu di Kairo, telah memunculkan kondisi yang tidak jelas. Ditambahkannya, isu ini mulai santer di tengah para demonstran Mesir bahwa anasir-anasir Israel telah menyusup ke tengah warga. Operasi ini bertujuan mengarahkan protes warga ke arah kekerasan dan perang kelompok dan sektarian.

Dilaporkan pula, Mubarak dalam sambungan telepon sepanjang 24 jam lalu dengan para pemimpin Tel Aviv dan Washington, memperingatkan bahwa kejatuhannya akan memberi peluang bagi keruntuhan Israel. Sementara para pejabat Israel dalam berbagai analisa, secara tegas mendukung Mubarak dan menghendaki langgengnya pemerintah diktator Mesir. Mereka menilai kemungkinan tergulingnya Mubarak sama dengan terisolasinya Israel di Timur Tengah.

Koran Washington Post terkait hal ini menulis, "Israel secara intens mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia Arab dan negara-negara tetangganya, terlebih Mesir. Mereka menyamakan peristiwa-peristiwa di kawasan dengan gempa."

Menanggapi transformasi di Mesir, mantan Dubes Israel untuk Turki, Alon Liel juga mengatakan, jika Mubarak lengser, Israel akan terkucilkan di Timur Tengah. (IRIB/RM/MF/30/1/2011)

Eskalasi bola salju protes rakyat atas Presiden Hosni Mubarak menyebabkan penguasa nomor wahid Mesir ini semakin kesulitan mengendalikan negaranya sendiri.

Tampaknya, anggota keluarga Mubarak telah membaca sinyal buruk mengenai nasib pemerintahan Hosni Mubarak dengan melarikan diri ke luar negeri.

Berbagai sumber pemberitaan menyebutkan Gamal Mubarak yang diproyeksikan menggantikan Hosni Mobarak sebagai Presiden Mesir, meminta suaka politik di Inggris. Tidak hanya itu, dilaporkan pejabat tinggi Mesir juga melarikan diri melalui bandara internasional Kairo. Para pengusaha dan investor besar Mesir pun merasa terancam atas memburuknya kondisi saat ini dan mereka sontak melarikan asetnya ke luar negeri.

Untuk meredakan kemarahan rakyat, Hosni Mubarak membubarkan kabinet pimpinan perdana menteri Ahmed Nazif dan menugaskan Ahmed Shafiq membentuk pemerintahan baru.Tidak hanya itu, Mubarak juga menunjuk Omar Suleiman, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Mesir sebagai wakil pertama Presiden Mesir. Mubarak berharap naiknya Suleiman sebagai orang nomor dua ditubuh pemerintahan Mesir bisa mengendalikan kondisi dalam negeri yang bergolak.

Para analis politik berkeyakinan bahwa ditunjuknya Suleiman sebagai wakil pertama Presiden Mesir bertujuan menempatkan kepala badan Intelijen dan keamanan Mesir ini menjadi pemimpin Negeri Piramida itu, jika Mubarak terguling. Berdasarkan Undang-undang Dasar Mesir, jika presiden meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka wakilnya akan mengemban tugas memimpin negara hingga penyelenggaraan pemilu presiden.

Mengingat kondisi Mesir saat ini yang carut-marut, tampaknya perubahan kabinet yang dilakukan Mubarak tidak akan efektif sama sekali. Sejak beberapa hari lalu, rakyat Mesir seirama meneriakan lengsernya Mubarak. Api kemarahan rakyat Mesir kini semakin memusingkan Partai Demokratis Nasional.

Berbagai gedung partai incumbent yang tersebar di seluruh penjuru Mesir menjadi sasaran kemarahan rakyat. Tidak sedikit para menteri yang berafiliasi kepada Partai Demokratis Nasional melarikan diri ke luar negeri. Tidak hanya itu, militer Mesir yang dijadikan sebagai sandaran Mubarak selama tiga dekade terpecah menjadi dua arus utama, mendukung pemerintah berkuasa dan bersama demonstran.

Sejatinya pembentukan kabinet baru yang dilakukan Mubarak tidak akan bisa memenuhi tuntutan rakyat yang terpendam selama tiga puluh tahun. Kini bangsa Mesir bangkit melawan penguasa mereka sendiri.

Di saat keluarga Mubarak mendengar pesan revolusi ini, Mubarak tetap belum beranjak dari kursi kekuasaannya, seolah tidak memahami realitas yang terjadi di Mesir. Para analis mengatakan, dengan ditunjuknya Omar Suleiman sebagai wakil pertama Presiden, itupun setelah pembicaraan via telepon dengan Presiden AS, Barack Obama, tampaknya Mubarak tidak lagi punya skenario untuk keluar dari negeri Piramida itu.(IRIB/PH/RM/30/1/2011)

Gelombang protes ratusan ribu warga Mesir yang berlangsung sejak Selasa lalu mencapai puncaknya di hari Jum'at. Aksi demo ini menelan korban puluhan orang di Kairo, Suez, Iskandariah dan sejumlah kota. Para demonstran menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak. Protes massal warga Mesir membuat nasib Mubarak kian mendekati mantan Presiden Tunisia, Zein al-Abidin Ben Ali.

Aksi demo warga Mesir hari Jum'at (28/1) diikuti berbagai kalangan masyarakat. Pemerintah pun mengerahkan pasukan khusus untuk menjaga keamanan. Tak pelak lagi korban pun berjatuhan. Sedikitnya 13 orang tewas di kota Suez, 23 orang di Iskandariah dan lima lainnya di Kairo menemui ajal karena diterjang timah panas dan brutalitas polisi anti huru hara. Sebelumnya di hari Selasa dan Kamis, tercatat delapan warga tewas di berbagai wilayah Mesir.

Berita tentang jumlah korban di kalangan demonstran tetap simpang siur akibat kebijakan pemerintah Mesir yang melarang wartawan meliput aksi protes di negara ini, khususnya di Kairo. Transformasi terbaru di Mesir menghiasi berbagai laporan dan halaman media massa regional dan internasional. Laporan CNN, BBC, France 24, Aljazeera, Alarabiya dan berbagai media lainnya menunjukkan terjadinya bentrokan sengit antara warga dan polisi Mesir.

Hosni Mubarak yang tidak ingin bernasib sama seperti Ben Ali telah mengerahkan militer dan polisi yang didukung oleh kendaraan lapis baja. Tak tanggung-tanggung, Mubarak juga merombak kabinetnya dan menerapkan kondisi darurat militer. Namun sepertinya upaya tersebut sia-sia. Terbukti warga tidak menghiraukan kondisi darurat dan tetap turun ke jalan-jalan menuntut pengunduran diri Mubarak.

Hari ini pun dilaporkan, ratusan warga masih tetap turun ke jalan-jalan. Sejak pagi mereka berkumpul di pusat kota dan meneriakkan yel-yel anti pemerintah. Setelah tertekan selama 30 tahun, akhirnya rakyat Mesir bangkit menentang kekuasaan diktator Hosni Mubarak. Warga memprotes kondisi ekonomi negaranya dan maraknya aksi korupsi di tubuh pemerintah.

Sementara itu, Mubarak yang selama beberapa waktu lalu hilang dari peredaran dan tidak memberikan reaksi apapun soal kondisi negaranya, akhirnya kemarin malam muncul di televisi. Ia meminta warga untuk tidak mencontoh kondisi di Tunisia dan menggunakan cara lain untuk merealisasikan tuntutannya. Ia pun mulai mengumbar janji untuk meredam kemarahan warga. Mubarak berjanji akan menyelesaikan krisis pengangguran secara bertahap. Presiden Mesir ini dalam penampilannya seolah-olah menghormati kebebasan berpendapat warga. Ia menekankan bahwa harus ada batas antara kebebasan dan brutalitas.

Kini posisi Mubarak menyerupai Ben Ali. Aksi protes massal warga dalam beberapa hari ini belum pernah terjadi selama 30 tahun terakhir. Mubarak pun terpaksa menggunakan segenap kemampuannya untuk mengontrol keadaan. Di sisi lain, Ikhwanul Muslimin menjadi kambing hitam dalam kerusuhan dan aksi protes warga. Departemen Dalam Negeri Mesir menuding kelompok oposisi terbesar di negara ini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aksi protes massal warga. Namun tudingan ini dibantah oleh para pengamat dan berbagai laporan televisi. Mereka menilai, apa yang terjadi di Mesir saat ini khususnya di hari "Jum'at Kemarahan" adalah ibarat ledakan pekikan warga yang tertekan selama 30 tahun. Mereka juga menilai aksi ini akan berakibat pada lengsernya Mubarak dan pergantian kepemimpinan di Mesir.

Sementara itu, Mohammad Elbaradei, salah satu pemimpin oposisi Mesir yang mencalonkan diri dalam pilpres di negara ini kian optimis dapat menggantikan posisi Mubarak. Elbaradei kemarin yang baru datang dari Wina langsung bergabung dengan warga yang menggelar aksi protes. Akibat ulahnya ini, Elbaradei pun dikenai sanksi tahanan rumah oleh pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mesir, Ahmed Aboul Gheit menepis analisa bahwa transformasi di Tunisia akan merembet ke Mesir. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Tunisia tidak akan menyebar ke negara Arab termasuk Mesir, karena menurutnya kondisi di setiap negara berbeda. Aksi demo warga Mesir kian mendekatkan prediksi para pengamat bahwa nasib Mubarak akan menyusul Ben Ali. Benarkah Mubarak akan lengser akibat protes warga, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. (IRIB/IRNA/MF/29/1/2011)


Sumber pemberitaan regional melaporkan inisiatif kubu-kubu oposisi Mesir membentuk pemerintahan sementara.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita Mehr, jaringan televisi Al-Arabiya hari ini (Ahad,30/1) memberitakan sejumlah kelompok oposisi Mesir menyerahkan mandat kepada mantan Dirjen IAEA, Mohammad ElBaradei untuk membentuk pemerintahan sementara.

Kubu-kubu oposisi yang aktif mengorganisir gerakan demonstrasi anti pemerintah Mubarak dan memberikan dukungan terhadap ElBaradei antara lain Gerakan 6 April, masyarakat Nasional untuk Perubahan dan Gerakan Khalid Saeed.

Sementara itu dilaporkan tujuh pemimpin Ikhwanul Muslimin bersama 37 lainnya melarikan diri dari penjara Mesir.(IRIB/PH/MF/30/1/2011)

Menteri Informasi Mesir, Anas al-Fikki telah memerintahkan penutupan saluran televisi satelit al-Jazeera di tengah protes yang sedang berlangsung terhadap Presiden Hosni Mubarak di negera itu.

Kantor berita resmi Mesir, MENA melaporkan pada hari Ahad (30/1) bahwa pemerintah Kairo melarang saluran itu untuk meliput kerusuhan anti-pemerintah. Fikki telah memerintahkan penutupan semua kegiatan al-Jazeera di Mesir dan pembatalan izin serta menarik kartu pers bagi seluruh karyawan televisi itu, tambah MENA.

Jaringan televisi al-Jazeera masih melaporkan perkembangan di Mesir ketika pengumuman itu dibuat.
Pada Sabtu, Mubarak membubarkan pemerintahan negara dan menunjuk mantan menteri penerbangan sipil, Ahmed Shafiq, sebagai perdana menteri baru, dan memerintahkan dia untuk membentuk kabinet baru.

Mubarak tadi malam juga menunjuk kepala intelijen dan orang terpercayanya, Omar Suleiman sebagai wakil presiden, jabatan yang tidak pernah diisi selama 30 tahun kekuasaannya. (IRIB/RM/MF/30/1/2011)


Spekulasi tentang perubahan rezim di Mesir memicu kekhawatiran Tel Aviv mengenai kemungkinan diputusnya pasokan gas dari Mesir ke Israel jika terjadi revolusi di negara Afrika Utara itu.

Menurut sebuah artikel yang diterbitkan surat kabar Israel Yediot Aharonot, revolusi Islam di Mesir akan menciptakan kekacauan bagi ekonomi Israel. Artikel itu mengatakan aksi protes rakyat baru-baru ini di Mesir belum mempengaruhi pasokan gas ke Israel. Namun Tel Aviv khawatir perubahan rezim di Mesir kemungkinan akan merugikan impor gas.Cadangan gas Israel hanya bertahan hingga 2012.

Jalur pipa gas Mesir-Israel melewati Sinai utara, di mana protes massa sedang berlangsung terhadap Mubarak. Mesir memasok sekitar 40% dari konsumsi gas Israel.

Jika pasokan gas berhenti, pasar Israel kekurangan pasokan gas alam selama hampir satu tahun sampai pengeboran Tamar dimulai pada tahun 2014.

Israel berencana melakukan pengeboran gas di lapangan gas Tamar yang ditemukan di Laut Mediterania pada tahun 2009.

Area gas ini menjadi sumber sengketa antara Israel dan Lebanon. Beirut mengklaim ladang gas tersebut merupakan bagian dari wilayah Lebanon.
Israel dengan bantuan perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat, sedang mencoba untuk mengeksploitasi gas milik Lebanon.

Belum lama ini, korporasi minyak dan gas AS Noble Energy mengumumkan bahwa mereka telah menemukan dua ladang gas alam yang sangat besar, berisi sebanyak 25 triliun kubik gas alam di lepas pantai Mediterania.

Bagian terbesar dari penemuan ini adalah ladang gas Leviathan, yang diyakini mengandung 16 triliun kubik gas alam yang bernilai lebih dari $95 miliar, dan minyak senilai 4,2 miliar barel.(IRIB/PH/MF/30/1/2011)


Memasuki hari keenam demonstrasi besar-besaran terhadap rezim Mesir, hari ini (Ahad,30/1) indikasi keluarnya Presiden Hosni Mubarak dari negara itu semakin menguat.

Sebagaimana dilaporkan IRNA dari Kairo, di tengah warga dan demonstran tersiar berita bahwa Istana Kepresidenan Mesir tengah membahas dua skenario untuk meredam aksi protes di negara itu.

Pertama adalah pengumuman lengsernya Mubarak dari kekuasaan dan secara diam-diam lari dari Mesir. Sementara kedua, pengunduran diri Mubarak dan ia tetap menetap di Mesir dengan diberi beberapa jaminan kepadanya termasuk tidak diproses secara hukum.

Dilaporkan pula bahwa jika Mubarak memutuskan keluar dari Kairo, maka peluang terbesar saat ini adalah kabur ke Inggris atau ke Arab Saudi. Menurut keterangan wartawan IRNA, kondisi sekarang di Mesir mengarah pada lengsernya Mubarak dan naiknya Omar Suleiman untuk menggantikan posisinya.

Di jalan-jalan kota besar Mesir, termasuk Kairo, terlihat warga sipil mulai membajak kendaraan militer seperti panser dan tank. Para pengamat politik meyakini bahwa Mubarak akan tumbang jika militer Mesir memperjelas sikapnya. (IRIB/RM/MF/30/1/2011)


Seorang pejabat rezim Zionis Israel menyatakan kekhawatirannya menyaksikan semakin luasnya protes dan aksi unjuk rasa rakyat Mesir terhadap Hosni Mubarak, Presiden Mesir dan meminta Kairo agar menumpas aksi demonstrasi rakyat.

Menurut laporan Kantor Berita Mehr, seorang menteri di kabinet Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel yang tidak ingin disebut namanya mengklaim bahwa sekalipun kondisi Mesir berada di ambang revolusi seperti yang terjadi di Tunisia, tapi pasukan pemerintah Mesir hendaknya menggunakan aksi kekerasan untuk menghadapi dan mengontrol aksi protes rakyat.

Menteri Israel ini juga tidak dapat menutup rasa khawatirnya akan bahaya hubungan Israel dengan pemerintah Mesir yang telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Ia mengatakan, "Mereka harus menggunakan kekuatan dan kekerasan di jalan-jalan."

Menyusul tumbangnya rezim Zine El Abidine Ben Ali, mantan Presiden Tunisia, rakyat Mesir juga melakukan aksi demonstrasi setiap hari di negaranya dan menuntut lengsernya Hosni Mubarak, Presiden Mesir.

Hari ini Mesir akan menyaksikan demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri yang disebut hari "Jumat Kemarahan". (IRIB/SL/MF/28/1/2011)


Periode Mubarakisme telah berakhir di Mesir. Demikian disampaikan Muhyidien Sajedi, pengamat Timur Tengah.

Sajedi kepada Press TV mengatakan, "Mesir tidak dapat lagi dijadikan sebagai pangkalan yang kokoh bagi AS, Zionis Israel dan Barat. " Dikatakannya, "Periode Mubarakisme di Mesir telah berakhir. Kekuasaan warisan yang tengah direncanakan Mubarak telah pudar. Tidak ada lagi harapan bagi putranya, Gamal Mubarak, untuk melanjutkan kekuasaannya di negara ini."

Ketika menyinggung kemungkinan lengsernya Mubarak dan pembentukan pemerintah baru, Sajedi menjelaskan,"Ada kemungkinan Barat berupaya mengarahkan mitra-mitranya di pemerintah transisi seperti yang dilakukan di Tunisia. Meski Barat bisa melakukan itu, tapi Mesir versi Mubarak berbeda dengan Mesir baru."

Ketika menyinggung pengaruh kemungkinan lengsernya Mubarak pada Timur Tengah, Sajedi menjelaskan, "Mantan Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri dan Kelompok 14 Maret berharap banyak dari Mubarak, bahkan Presiden Mubarak dijadikan sebagai landasan kuat kelompok ini dalam menghadapi Suriah." Dikatakannya pula, "AS dan Perancis berupaya keras mempertahankan Hariri dan sekutunya di Lebanon. Akan tetapi fakta memaksa Barat untuk menerima perdana menteri yang bersekutu dengan Suriah." (IRIB/PressTv/AR/31/1/2011)


Politisi Mesir dan Mantan Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Mohamed ElBaradei, mendesak Washington mengakhiri dukungannya atas Presiden Hosni Mubarak dan pemerintahannya. Pernyataan itu ditegaskan Elbaradei dalam serangkaian wawancaranya dengan jaringan televisi AS di Kairo, hari Ahad (30/1/2011).

Elbaradei juga menyarankan Presiden AS, Barack Obama, berpihak pada masyarakat Mesir. Dikatakannya, "Presiden Obama lebih baik menjadi orang terakhir yang mengatakan kepada Presiden Mubarak; Anda sudah waktunya untuk pergi."

"Pemerintah AS tidak dapat meminta masyarakat Mesir supaya mempercayai seorang diktator yang telah berkuasa selama 30 tahun untuk melaksanakan demokrasi. Ini adalah lelucon," kata ElBaradei kepada Televisi CBS dalam program "Face the Nation."

"Hal pertama yang akan menenangkan situasi adalah mundurnya Mubarak. Jika tidak, saya khawatir akan terjadi peristiwa berdarah. Untuk itu, AS harus menghentikan dukungannya atas diktator ini."

Berdasarkan laporan terbaru, minimal 150 warga tewas dan ribuan lainnya terluka dalam unjuk rasa anti-pemerintah sejak Selasa lalu. (IRIB/ PressTV/AR/31/1/2011)