Barack Obama, Presiden Amerika Serikat pada akhirnya mengecam aksi penumpasan para demonstran oleh Muammbar Gaddafi, diktator Libya dan meminta agar para pemimpin negara ini segera diadili.
Menurut laporan ISNA kemarin (24/2) mengutip Kantor Berita Jerman DPA, Presiden Amerika dalam pidato televisi pertamanya terkait kebangkitan rakyat Libya dan kejahatan Muammar Gaddafi meminta segera dihentikannya aksi kekerasan yang dilakukan terhadap para demonstran. Obama juga meminta masyarakat internasional satu kata memberikan jawaban atas aksi penumpasan para demonstran ini.
Presiden Obama mengatakan, "Saya telah mengeluarkan perintah kepada pemerintah untuk mereaksi krisis Libya dan mempersiapkan segala opsi yang ada."
Para pejabat Amerika mengatakan bahwa masalah ini dapat berujung pada penerapan sanksi terhadap Libya.
"Apa yang dilakukan di Libya telah melanggar standar undang-undang internasional dan setiap aturan konvensional. Kekerasan ini harus dihentikan," tegas Obama. (IRIB/SL/25/2/2011)
Iran Kritik Ketidakpatuhan Negara Besar Soal Senjata Kimia
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Ali Akbar Salehi mengkritik ketidakpatuhan beberapa negara besar terhadap pelaksanaan komitmennya dalam menghancurkan senjata kimia secara penuh. Ia menegaskan perlunya memusnahkan seluruh senjata kimia dan perlucutan penuh senjata pembunuh massal.
Salehi membuat pernyataan itu dalam pertemuannya dengan Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), Ahmet Uzumucu di Tehran pada hari Kamis (24/2).
Pada kesempatan itu, Salehi menekankan pentingnya konvensi larangan senjata kimia dan peran penting OPCW dalam memajukan tujuan-tujuan organisasi ini guna melucuti dan memusnahkan senjata kimia. Menurutnya, menjauhi sikap diskriminasi dan kebijakan standar ganda sebagai faktor penting bagi keberhasilan lembaga tersebut.
"OPCW perlu mengambil sikap tegas dan menghindari segala bentuk diskriminasi dan dualisme demi menemukan posisi penting dan sensitifnya," tegas Salehi.
Seraya menyebut Iran sebagai anggota yang komitmen terhadap berbagai konvensi internasional, Salehi menandaskan, sepak terjang dan kinerja masa lalu Iran telah membuktikan masalah ini dengan baik. Ditambahkannya, salah satu contohnya adalah sikap Iran yang menolak menggunakan senjata terlarang dalam menghadapi serangan senjata kimia dari rezim Saddam Hussein.
Dalam pertemuan itu, Uzumucu mengatakan bahwa Republik Islam Iran telah memberikan kontribusi berharga bagi keberhasilan OPCW dalam mencapai tujuan-tujuannya.
Mengacu pada fakta bahwa Iran sendiri adalah korban senjata kimia selama perang yang dipaksakan Saddam atas negara ini, Uzumucu meminta Tehran untuk mengadakan kursus pelatihan baru terkait pengobatan pasien yang terkena senjata kimia.
"Iran termasuk salah satu anggota OPCW yang patuh. Kami puas dengan inspeksi rutin terhadap industri kimia Iran, yang menunjukkan sama sekali tidak adanya ambiguitas," tambahnya. (IRIB/RM/25/2/2011)
Hamzah al-Hassan, analis politik dan penulis Arab Saudi mengatakan, "Menyusul revolusi rakyat di sejumlah negara Arab, para pejabat Amerika begitu ketakutan akan tumbangnya kerajaan Arab Saudi dan untuk itu mereka mengusulkan kepada Raja Abdullah agar memberikan janji bantuan, tunjangan dan kenaikan gaji guna menarik kepercayaan rakyat." "Keputusan Raja Abdullah untuk membagikan uang sama saja dengan perbuatan menyogok rakyat agar mereka tidak menuntut perubahan politik di negara ini," ungkap al-Hassan kepada televisi Alalam Kamis malam (24/2).
Al-Hassan menyatakan, "Pemerintah Arab Saudi telah mengagendakan program insentif kepada rakyatnya dan salah satu contohnya adalah langkah Raja Abdullah memberikan janji 30 milyar riyal Saudi yang akan dialokasikan untuk pemberian utang kepada masyarakat. Kemudian, anggaran dana properti juga dinaikkan 40 milyar riyal Saudi. Selain itu, gaji para karyawan juga dinaikkan 15 persen untuk mengimbangi kenaikan harga barang. Langkah seperti ini sejatinya untuk menyogok rakyat agar tidak menuntut perubahan politik.
Menurutnya, langkah ini dilakukan selain menyaksikan bagaimana rakyat negara-negara Arab bangkit menentang pemerintahnya dan menuntut perubahan politik sebenarnya berasal dari nasihat Amerika kepada Arab Saudi guna mencegah tumbangnya rezim berkuasa di negara ini.
"Penguasa Arab Saudi hanya akan memberikan insentif materi dan tidak akan pernah ada perubahan politik seperti pembebasan tahanan politik, pemberantasan korupsi dan lain-lain," jelas analis politik Saudi ini.
"Janji pemberian tunjangan ini sama seperti janji-janji lainnya yang telah disampaikan para pejabat Saudi selama ini dan tidak pernah ada realisasinya," tambahnya.
Hamzah al-Hassan mengatakan, "Pemerintah Arab Saudi tidak akan melakukan perubahan apapun, kecuali setelah ditekan oleh rakyat atau pihak asing."
Setelah menjelaskan soal janji bantuan Raja Abdullah, al-Hassan menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil ini tidak dapat mencegah aksi demonstrasi besar yang akan diselenggarakan pada 11 Maret mendatang. Diingatkannya, "Undangan telah disebarkan kepada seluruh warga Saudi dengan berbagai cara dan warga telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan aksi demonstrasi di daerahnya masing-masing."
Di akhir penjelasannya, al-Hassan mengatakan, "Aksi suap materi Raja Abdullah hanya upaya untuk melemahkan motifasi rakyat bangkit melakukan aksi unjuk rasa." (IRIB/SL/25/2/2011)
Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdul Aziz, hari Rabu (23/2) tiba di Arab Saudi setelah beristirahat di Maroko selama tiga bulan. Selama di Maroko, Raja Arab Saudi sempat dilaporkan meninggal dunia. Akan tetapi simpang siur berita tersebut terjawab setelah Raja Arab Saudi muncul di hadapan massa yang menyambut kedatangannya setelah beristirahat di Maroko. Meski demikian, Raja Abdullah seperti ditayangkan televisi lokal Arab Saudi, tampak lemah karena sakit yang dideritanya.
Sebagaimana dilaporkan Televisi Aljazeera, Raja Abdullah setiba di Riyadh, langsung mengeluarkan instruksi untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Arab Saudi. Instruksi kesejahteraan itu dinilai sebagai langkah untuk mengantisipasi gejolak di negara ini.
Berdasarkan instruksi tersebut, 30 milyar riyal Saudi dialokasikan untuk pemberian hutang kepada masyarakat. Kemudian, anggaran dana properti juga dinaikkan 40 milyar riyal Saudi. Selain itu, gaji para karyawan juga dinaikkan 15 persen untuk mengimbangi kenaikan harga barang.
Lebih dari itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk meciptakan 1200 lapangan kerja, meningkatkan beasiswa, membantu warga yang tidak mampu, mengampuni para tahanan yang terlilit hutang, menaikkan dana olahraga, serta memberikan bantuan 10 juta riyal Saudi kepada seluruh organisasi sipil, bantuan keuangan kepada para penganggur, bantuan dana 10 juta dolar kepada organisasi sastra. Ini semua termasuk perombakan-perombakan yang dilakukan Arab Saudi menyusul gejolak di negara-negara Arab.
Berdasarkan instruksi Raja Abdullah pada tanggal 23 Februari, pemerintah juga membutuhkan dukungan persatuan nasional dan pengokohan stabilitas dalam negeri. Untuk itu, langkah itu menuntut pelaksanaan dialog nasional.
Dalam instruksi itu, Raja Abdullah juga menekankan perombakan di berbagai aspek seperti politik, perluasan partisipasi rakyat, undang-undang dan hukum, khususnya hal yang berkaitan dengan independensi badan yudikatif. Dalam statemen itu, Raja Abdullah juga menentukan bahwa meneteri harus sekitar berumur 40 tahun. Selain itu, Raja Abdullah akan membuka peluang bagi para wanita untuk terjun dalam kancah politik.
Kebebasan, keadilan, kedaulatan undang-undang, persamaan hak warga, penghormatan hak individu dan sosial serta pemberian hak penuh perempuan adalah hal-hal yang ditekankan dalam statemen Raja Abdullah yang juga bisa disebut sebagai instruksi. (IRIB/Mehrnews/Aljazeera/Televisi Saudi/Ar/MF/24/2/2011)
Saksi mata Arab Saudi mengkonfirmasikan masuknya tentara negara ini ke Propinsi Qatif untuk mencegah munculnya segala bentuk aksi protes di wilayah tersebut.
Kantor berita Fars melaporkan, sumber yang menolak namanya dipublikasikan karena alasan keamanan itu menambahkan, pasukan militer itu telah tiba di Qatif kemarin (23/2) dengan dilengkapi berbagai macam peralatan dan sistem kontrol jarak jauh.
Menurut rencana, besok (Jum'at, 25/2) warga Qatif di kota Safwa, akan menggelar demonstrasi damai dalam rangka menuntut pembebaan para tahanan termasuk para tahanan di Propinsi al-Ahsa'. Demonstrasi tersebut juga dalam rangka menyatakan solidaritas terhadap gerakan revolusi di Bahrain.
Di wilayah al-Awamiyah, warga akan menggelar demo "bisu" besok dalam rangka mendesak pemerintah membebaskan para tahanan politik dari kawasan tersebut.
Sejumlah pemuda Arab Saudi membuka sebuah laman khusus di jejaring sosial Facebook dan menamakan hari 13 Maret mendatang sebagai "Hari Kemarahan". Hingga kini tercatat 2.000 pemuda mendukung laman tersebut.
Para pejabat Arab Saudi sangat mengkhawatirkan menyebarnya gelombang revolusi di kawasan yang kini telah sampai ke negeri jiran yaitu Bahrain.
Arab Saudi, Bahrain, dan Yordania, merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. (IRIB/MZ/SL/24/2/2011)
Menurut undang-undang dasar Arab Saudi, segala pembentukan partai oposisi di negara ini dilarang keras. Para aktivis HAM ini setelah mengoperasikan situs Partai Ummat Islam, mengajukan permohonan kepada Raja Abdullah supaya mengizinkan aktivitas partai oposisi di negara ini.
Pada awal bulan Februari 2011, Partai Ummat Islam dalam situsnya mengeluarkan statemen yang isinya menuntut perubahan politik. Menyusul Revolusi Rakyat di Tunisia, Mesir, Bahrain, Libya, Yaman dan Aljazair, para aktivis di negara-negara Timur Tengah mulai memberanikan diri untuk menyuarakan suara mereka dan menuntut demokrasi. Kondisi inilah membuat Arab Saudi ketakutan.
Arab Saudi dalam sejarahnya hanya mempunyai sekali pemilu. Dalam pemilu yang digelar pada tahun 2005, hanya 178 anggota Dewan Kota dipilih rakyat dan sebagiannya lagi ditentukan oleh kerajaan Arab Saudi. (IRIB/PressTV/AR/MF/20/2/2011)
Laporan terbaru menyebutkan bahwa Arab Saudi mengirimkan pasukan ke Bahrain yang ditugaskan untuk menindak para demonstran pro-demokrasi yang turun ke jalan di ibukota Manama. Seorang analis kepada PressTV hari ini (15/2) menyatakan bahwa Riyadh mengirimkan pasukannya ke Bahrain dalam upaya untuk membantu Raja Hamad bin Isa al-Khalifa menumpas segala bentuk unjuk rasa. Belum ada laporan lebih lanjut mengenai masalah ini.
Polisi Bahrain menggunakan gas air mata dan pentungan untuk membubarkan para demonstran pro-demokrasi di ibukota Bahrain.
Hingga kini, tiga pengunjuk rasa tewas ditembak polisi di distrik Syiah dari Daih, di pinggiran kota Manama. (IRIB/MZ/115/2/2011)
Situs Pemberitaan Al Rasheed melaporkan, pasukan keamanan menyatakan kesiagaan penuh untuk batas waktu yang tidak ditentukan di timur Arab Saudi. Wilayah timur Arab Saudi adalah daerah kaya minyak.
Arab Saudi saat ini benar-benar ketakutan menyusul lengsernya rezim Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir. Revolusi rakyat di dua negara ini menjadi momok tersendiri bagi kerajaan Arab Saudi. Apalagi beberapa hari terakhir ini diberitakan kondisi fisik Raja Arab Saudi yang kian memburuk, bahkan sumber pemberitaaan tertentu melaporkan bahwa Raja Abdullah bin Abdul Aziz meninggal dunia di Maroko. Simpang siur pemberitaan kondisi fisik Raja Abdullah membuat pemerintah Arab Saudi mengerahkan pasukan di titik-titik daerah sensitif.
Departemen Dalam Negeri Arab Saudi menyatakan bahwa 50 persen pasukan keamanan negara ini dikerahkan di wilayah timur yang juga kaya minyak. Belum lama ini, masyarakat Arab Saudi menggelar aksi unjuk rasa yang memprotes layanan pemerintah atas daerah-daerah yang terkena banjir.
Beberapa waktu lalu, polisi Arab Saudi juga menangkap 50 perempuan yang menuntut pembebasan para tahanan yang dipenjara tanpa prosedur pengadilan. Menurut laporan tersebut, para tahanan itu dijebloskan ke penjara dengan alasan terlibat dalam gerakan Al-Qaeda. Situs al-Rasheed juga melaporkan bahwa para pejabat keamanan Arab Saudi mengeluarkan instruksi untuk mengontrol ketat para pemuda. Selasa lalu, sebuah partai oposisi di Arab Saudi medeklarasikan eksistensinya dan menuntut pembatasan wewenang raja di negara ini. (IRIB/INN/AR/SL/14/2/2011)
0 comments to "Aku bertindak kalau itu menguntungkan mitra Zionis ku...!!!!!!"