Sumber-sumber terbaru menyebutkan adanya upaya pemerintah Arab Saudi untuk mempengaruhi kelompok Ikhwanul Muslimin Mesir dan sebisa mungkin menciptakan perpecahan di tubuh gerakan Islam ini.

Sejumlah petinggi Arab Saudi telah mengadakan kontak dengan beberapa pejabat senior Ikhwanul Muslimin yang berdomisili di Arab Saudi. Mereka membujuk petinggi Ikhwanul Muslimin ini secara bertahap mengakhiri aksi protes warga dan memilih jalur tengah guna memenuhi tuntutan para demonstran.

Menurut laporan Radio as-Sharq, para pemimpin Ikhwanul Muslimin sejak hari Jum'at lalu menolak berunding dengan pemerintah Kairo. Gerakan ini menyatakan bahwa tuntutan rakyat melampaui statemen Komite Hukama yang dibacakan oleh Salim al-Awa.

Akhirnya upaya Arab Saudi untuk menciptakan perpecahan di tubuh Ikhwanul Muslimin tercapai. Sabtu lalu, gerakan oposisi terbesar Mesir ini mulai bersikap lunak dan menyatakan kesiapannya berundingan dengan Omar Suleiman.

Menurut para diplomat Barat, perubahan sikap Ikhwanul Muslimin ini berkat peran dinas rahasia Arab Saudi dan sejumlah pangeran Arab yang memanfaatkan keberadaan para dosen Mesir yang mengajar di universitas Arab Saudi. Riyadh memanfaatkan para dosen ini untuk menekan petinggi Ikhwanul Muslimin agar bersedia berunding dengan Suleiman. (IRIB/as-Sharq/MF/7/2/2011)


Pemerintah Mesir dalam berbagai statemennya berupaya mempengaruhi gerakan perlawanan rakyat. Kairo baru-baru ini menyatakan bahwa kubu oposisi dan penentang pemerintah telah bersedia bekerjasama dengan pemerintah negara ini.

Perkembangan terbaru di Mesir menunjukkan bahwa Omar Suleiman, wakil Presiden Hosni Mubarak dalam statemennya mengklaim bahwa pihak-pihak yang berunding telah berhasil mencapai kesepakatan soal proses reformasi termasuk pembentukan komite pengkaji amandemen undang-undang dasar yang akan dibentuk bulan depan.

Perilisan statemen ini menimbulkan reaksi pedas dari kubu penentang penguasa. Para elit kubu anti Mubarak menuding Suleiman melancarkan rencana keji dengan mempropagandakan kerjasama antara oposisi dan pemerintah. Mohammad Misri, anggota Ikhwanul Muslimin menyebut statemen Suleiman masih jauh dari cukup.

Sementara itu, pemerintah Mubarak kemarin (Ahad 6/2) memulai perundingannya dengan kubu anti pemerintah. Perundingan ini berjalan di tengah-tengah penentangan para demonstran di bundaran al-Tahrir. Mereka menegaskan bahwa pihak yang bersedia menemui Suleiman hanya mewakili dirinya sendiri dan bukan wakil rakyat.

Di sisi lain, sejumlah warga Kairo berkumpul di depan gedung pemerintah dan menuntut pemerintah memberikan mereka tempat tinggal. Mereka mengancam akan bergabung dengan para demonstran di bundaran al-Tahrir jika tuntutannya ditolak. (IRIB/IRNA/MF/7/2/2011)

Petinggi Militer Mesir Berkumpul di Abu Dhabi

Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, Senin malam (7/2) melakukan pertemuan dan dialog dengan Panglima Angkatan Laut Mesir Brigjend Ashraf Ebrahim Atwah.

Menurut laporan sejumlah media, dalam pertemuan yang digelar di Abu Dhabi, kedua pihak membicarakan masalah latihan militer bersama antara Mesir dan Uni Emirat Arab. Dilaporkan pula, sejumlah panglima tinggi angkatan laut Mesir turut menyertai kunjungan Brigjend Ashraf Ebrahim Atwah ke Emirat.

Menurut agenda, angkatan laut Uni Emirat Arab dalam beberapa hari mendatang akan berpartisipasi dalam latihan militer gabungan dengan angkatan laut Mesir. Latihan ini digelar untuk memberi kesiapan kepada angkatan laut Emirat dalam menghadapi kemungkinan ancaman di perairan negara itu.

Pada kesempatan itu, Sheikh Mohammed bin Zayed menginginkan peningkatan kerjasama militer antara kedua negara sehingga angkatan laut Emirat siap menghadapi segala bentuk gangguan di kawasan. (IRIB/RM/8/2/2011)


Ribuan pengunjuk rasa Mesir di pusat kota Kairo mengarahkan kemarahan mereka kepada Amerika Serikat, karena mereka menganggap Washington bertanggung jawab atas cengkraman Hosni Mubarak pada tampuk kekuasaan.

Protes Senin malam merupakan aksi terbaru dalam serangkaian demonstrasi besar-besaran terhadap presiden Mesir, yang telah berlangsung selama dua pekan terakhir, kata seorang koresponden Press TV.

Slogan-slogan demonstran di Bundaran Tahrir mulai dialamatkan kepada AS, rezim Zionis Israel dan Perancis. Demonstran dari berbagai lapisan masyarakat telah membanjiri Bundaran Tahrir dan bermalam di alun-alun lapangan itu di tengah kepungan tank-tank militer sejak hari pertama unjuk rasa.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, memperingatkan keluarnya Presiden Mesir Hosni Mubarak, secara mendadak dari tampuk kekuasaan. Ia berdalih bahwa hal tersebut akan mengancam proses transisi negara ini menuju demokrasi.

Washington telah mengerahkan kapal perang dan peralatan tempur ke Mesir. Dua kapal perang AS telah tiba di Laut Merah, salah satunya memboyong sampai 800 tentara.

Para pejabat di Washington mengatakan, AS sedang mempersiapkan kemungkinan mengevakuasi warganya dari Mesir. Sementara itu, sebuah kapal induk telah diperintahkan untuk menjalankan misinya dan berdiam di Laut Mediterania. Namun, Pentagon membantah tengah mempertimbangkan intervensi militer di Mesir. (IRIB/RM/8/2/2011)


Berbagai laporan menyebutkan, Revolusi rakyat Mesir saat ini menjadi ancaman terbesar bagi Rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat (AS) sepanjang sejarah perpolitikan Negeri Piramida. Kondisi ini pun tidak dapat dibandingkan dengan era perang antara Israel dan Mesir di masa Presiden Gamal Abdel Nasser.

Amerika Serikat bahkan dengan transparan menyatakan mereka terkejut dengan kebangkitan rakyat Mesir. Pantas jika AS terkejut pasalnya Washington masih belum mempercayai fenomena ini bakal terjadi karena berbagai upaya politik, keamanaan dan propaganda media yang digalangnya bersama Israel masih belum mampu meredam revolusi rakyat Mesir.

Sementara itu, saat ini rakyat Mesir menghadapi ancaman yang cukup berbahaya, karena kroni-kroni Mubarak baik di Arab dan Barat bersatu untuk menggagalkan revolusi mereka. Dinas Rahasia Amerika (CIA), Inggris, Israel, Arab Saudi dan negara Arab lainnya bekerjasama untuk mencegah tergulingnya Mubarak dari singgasananya dan mengupayakan jalan tengah serta mengulur waktu.

Dengan demikian para pemimpin Mesir memiliki waktu yang cukup untuk mengorganisir kembali kekuatannya. Dan jika terpaksa Mubarak mundur mereka masih memiliki harapan lain yaitu naiknya Omar Suleiman menjadi pemimpin baru di Mesir serta sekutu baru AS dan Israel di kawasan. (IRIB/as-Sharq/MF/7/2/2011)