Rakyat dan politisi Yaman menyebut Kamis (3/2) sebagai hari kemarahan rakyat.

Pada hari itu, mereka turun ke jalan memprotes kebijakan rezim Ali Abdullah Saleh. Terkait hal ini, para pejabat tinggi Yaman menggunakan berbagai trik untuk membungkam protes rakyat.

Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh menyatakan membatalkan pemilu legislatif yang dijadwalkan akan digelar April mendatang demi memenuhi tuntutan partai oposisi. Inilah kali pertama Presiden Yaman memenuhi tuntutan kelompok oposisi.
Abdullah Saleh juga mengungkapkan bahwa jabatannya tidak akan diperpanjang dan tidak akan mewariskan jabatan ini kepada anaknya.

Dilaporkan Presiden Yaman juga menggelar pertemuan kolektif yang dihadiri berbagai kelompok dan arus politik Yaman guna membicarakan pembentukan kabinet nasional sekaligus menggagalkan demonstrasi hari kemarahan rakyat.

Abdullah Saleh dalam pertemuan darurat gabungan kabinet dan parlemen juga mengatakan, kami tidak ingin menyiramkan bensin di atas api dan tidak ingin merusak apa yang telah dibangun selama beberapa dekade. Statemen ini mengemuka di saat gelombang protes menentang rezim Abdullah Saleh kian hari semakin meningkat.

Ironisnya, meski Abdullah Saleh mengemukakan program keamanan mengenai dimulainya dialog dengan kelompok oposisi di parlemen dalam bentuk Komisi Segi Empat. Namun Presiden Yaman menyatakan membatalkan amandemen undang-undang dasar negara ini.

Dilaporkan, Presiden Yaman ini juga memenuhi tuntutan lain kelompok oposisi terhadap pemerintah Sana'a dengan menyetujui dimasukannya warga negara yang telah mencapai usia pilih dalam daftar pemilih pada pemilu legislatif mendatang.

Tampaknya Presiden Yaman menyepakati sejumlah tuntutan rakyat dan parpol terutama arus oposisi Yaman guna meredakan api kemarahan rakyat. Namun realitasnya, luka-luka rakyat sejumlah negara Arab yang terpendam selama bertahun-tahun akibat tekanan penguasa ini mulai terkuak kembali. Kali ini, rakyat Yaman seperti rakyat Mesir dan Tunisia serta negara Arab lainnya turun ke jalan meneriakan kebebasan, demokratisasi dan serta menuntut lengsernya rezim diktator.(IRIB/PH/MF/3/2/2011)

Presiden Yaman Klaim Tidak Berminat

Melanjutkan Jabatan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, (3/2) menyatakan tidak akan berniat mencalonkan diri pada pemilu mendatang.

Televisi Aljazeera melaporkan, Presiden Yaman dalam pernyataan terbarunya menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin bertahan di kekuasaan untuk periode selanjutnya.

Ditambahkannya, "Pada pilpres mendatang, saya tidak akan mencalonkan diri, selain itu saya juga tidak berencana mencalonkan putra saya sebagai pengganti saya." (IRIB/MZ/SL/3/2/2011)

Presiden Yaman Mulai Terjepit

Situs al-Quds al-Arabi, Sabtu (29/1) menulis, Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh meminta para oposisi untuk melakukan perundingan daripada menggelar protes jalanan. Sebagaimana dilaporkan IRNA, ribuan warga Yaman, Jumat menggelar demonstrasi di ibukota Yaman, Sanaa untuk menolak pemerintahan warisan. Mereka juga menuntut Presiden Abdullah Saleh mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut keterangan al-Quds al-Arabi, Abdullah Saleh dalam pidatonya, meminta partai-partai oposisi untuk memulai perundingan ketimbang menggelar aksi turun ke jalan-jalan dan propaganda media. Ia meminta kelompok oposisi dalam kerangka komite segi empat, untuk menghentikan demonstrasi dan mengakhiri perang di media.

Menurut laporan ini, sekurang-kurangnya 10.000 demonstran berkumpul hari Kamis di Universitas Sanaa dan kira-kira 6.000 orang di tempat lain di ibukota untuk mengadakan demonstrasi menentang pemerintah.

Abdullah Saleh telah berkuasa selama lebih 30 tahun. Dia terpilih kembali tahun 2007, dan perubahan undang-undang yang diusulkan akan memungkinkan dia untuk tetap berkuasa setelah masa jabatannya yang sekarang berakhir tahun 2013. (IRIB/RM/MF/29/1/2011)


Menteri Luar Negeri Kanada meminta Yaman untuk lebih bisa menahan diri dalam menghadapi para demonstran.

Menurut laporan Press TV hari ini (Jumat, 28/1), Lawrence Cannon, Menteri Luar Negeri Kanada meminta pemerintah Yaman agar menghormati kebebasan berpendapat warganya dan demi mempertahankan keamanan negara hendaknya pemerintah lebih bisa menahan diri dan tidak terjebak konflik dengan para demonstran.

Ribuan warga Yaman hari Kamis (27/1) melakukan aksi demonstrasi di jalan-jalan kota Sanaa dan di kota-kota lainnya di Yaman menuntut pengunduran diri Ali Abdullah Saleh, Presiden Yaman. Presiden Saleh telah berkuasa di Yaman sejak tahun 1978.

Rakyat Yaman melakukan aksi demonstrasi ini terilhami kebangkitan rakyat Tunisia yang berhasil melengserkan pemerintahan Ben Ali dengan melakukan aksi protes dan demonstrasi besar-besaran. (IRIB/SL/MF/28/1/2011)


Pasukan keamanan Yaman menangkap lima tersangka anggota jaringan teroris AlQaeda dalam operasi yang digelar di Propinsi Abyan. Para militan AlQaeda menyerang sebuah pos pemeriksaan di kota Lawder, di 250 km arah tenggara ibukota, Sana'a, kemarin (25/1)

Para militan yang tertangka itu cedera selama insiden baku tembak dengan pasukan anti-terorisme Yaman dan akhirnya berhasil dibekuk. Demikian dilaporkan kantor berita Xinhua mengutip keterangan Kementerian Pertahanan Yaman. Menurut laporan tersebut, seorang tentara Yaman juga cedera dalam bentrokan itu.

Seorang pemimpin lokal AlQaeda, yang diidentifikasi bernama Ameen al-Said, juga termasuk di antara lima militan yang ditangkap kemarin. Para oknum itu terlibat dalam serangan bersenjata terhadap personil polisi dan militer Yaman di selatan negara itu.

Pasukan keamanan Yaman tengah menggelar operasi massif di Propinsi Abyan dan Shabwa yang merupakan sarang aktivitas AlQaeda.

Kementerian Dalam Negeri Yaman menyatakan bahwa sejumlah oknum teroris selalu dipantau dan akan diserang di manapun mereka muncul.

Pemerintah Yaman sedang berjuang keras menghadapi dengan kehadiran AlQaeda yang terus menguat di kawasan selatan negara ini.

Sebanyak 178 tentara keamanan Yaman tewas dalam bentrokan dengan militan AlQaeda tahun lalu. Setidaknya 852 orang lainnya juga cedera dalam perang antara pasukan Yaman dan AlQaeda. (IRIB/MZ/SL/26/1/2011)

Ratusan warga Yordania berkumpul di luar kantor perdana menteri di ibukota, Amman, menyerukan reformasi politik dan ekonomi yang luas dan cepat.

Sekitar seribu demonstran berbaris menuju kantor perdana menteri seusai shalat Jumat dan mendesak Marouf Bakhit, PM Yordania yang baru diangkat, untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Para demonstran mengatakan bahwa mereka menuntut reformasi pemerintah lebih dari sekedar penunjukan perdana menteri baru. Protes diselenggarakan oleh Front Aksi Islam (IAF), sayap politik Ikhwanul Muslimin Yordania.

Pada hari Selasa, setelah tiga pekan protes anti pemerintah, Raja Abdullah memecat Perdana Menteri Samir Rifai dan menunjuk Marouf Bakhit untuk menempati posisi itu. Raja Abdullah memerintahkan Bakhit untuk mengambil langkah-langkah praktis, cepat dan nyata guna memulai reformasi.

Meski demikian, kelompok oposisi menilai Bakhit bukan seorang reformis. "Kami ingin ada keseriusan pemerintah. Sebuah reformasi sejati. Kami ingin mengambil inisiatif dan menjadi mitra pemerintah dalam membuat keputusan," kata Sekjen IAF, Hamzeh Mansour.

"Kami ingin kebebasan, bukan undang-undang darurat. Kita membutuhkan sebuah pemerintah untuk menangani kemiskinan," teriak para pengunjuk rasa.

Protes itu terjadi sehari setelah Raja Abdullah mengadakan pertemuan langka dengan tokoh kunci Ikhwanul Muslimin di istana kerajaan dalam upaya untuk meredakan ketegangan antara pemerintah dan oposisi. (IRIB/RM/5/2/2011)