Riyadh, yang secara finansial mendukung keluarga al-Khalifa Bahrain, berjanji untuk memberi dukungan kepada kerajaan dalam menumpas segala upaya yang membahayakan persatuan dan keamanan negara Teluk Persia itu.

"Kerajaan Arab Saudi dengan segala kemampuannya ada bersama negara dan persaudaraan rakyat Bahrain," kata kantor berita resmi Saudi.

Sementara itu, kantor berita resmi Bahrain (BNA) menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Saudi Nayef bin Abdul-Aziz dilaporkan telah menyampaikan pesan tersebut kepada Raja Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa.

BNA menambahkan, Riyadh mengikuti perkembangan di Bahrain "dengan keprihatinan" dan berharap untuk melihat pemulihan keadaan dan stabilitas di bawah kepemimpinan pemerintah Bahrain yang "bijaksana."

Dilaporkan pula bahwa oposisi Bahrain menyatakan protes akan berlanjut sampai pemerintah mengundurkan diri, sementara pengunjukrasa menolak berdialog dengan pemerintah negara itu.

Situs Pemberitaan Rased melaporkan, para pejabat resmi menyampaikan kepada istri Munir Al-Jashash bahwa suaminya akan dibebaskan hari ini. Sejumlah sumber juga melaporkan bahwa Al-Jashash akan dibebaskan bersama kedua tahanan politik lainnya, Ramzi Jamal dan Mohammad Al-Labbad, yang masing-masing berasal dari kota Al-Awwamiyah, Provinsi Qatif. Provinsi Qatif disebut-sebut sebagai wilayah Syiah di Arab Saudi.

Menurut laporan tersebut, ketiga tahanan Syiah itu dibebaskan setelah satu tahun berada di penjara tanpa prosedur pengadilan. Pada bulan Maret 2009, polisi Arab Saudi menangkap ribuan warga Syiah yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut hak-hak mereka.

Sebelumnya, Al-Awwamiyah, Kamis lalu dikejutkan aksi unjuk rasa yang menuntut solidaritas atas ketiga tahanan warga Syiah yang dipenjarakan tanpa prosedur pengadilan. Menurut laporan Rased, pemerintah Arab Saudi khawatir gerakan warga Bahrain menjalar ke kota-kota Arab Saudi. Apalagi Bahrain juga disebut-sebut sebagai negara yang mayoritas penduduknya bermadzhab Syiah.

Aksi unjuk rasa memasuki tahap yang menentukan. Sumber-sumber pemberitaan melaporkan pembentukan persatuan Syiah dan Sunni di Bahrain yang bertujuan menuntut perubahan sistem di negara ini.

Anggota Komite Pusat Front Waad di Bahrain, Ali Shalah, menyatakan bahwa seluruh kelompok menentang sistem yang berlaku di negara ini dan menghendaki pembubaran rezim. Ali Shalah dalam wawancaranya dengan Televisi Al-Alam mengatakan, "Harus dibentuk pemerintah yang berbeda dan baru. Para menteri harus mempunyai karakter nasionalis." Dikatakannya, para pendemo pro-demokrasi menuntut bahwa pemerintah mendatang harus terbentuk berlandaskan nilai-nilai non-sektarian." Menurut keterangan Ali Shalah, semua kelompok melakukan pertemuan dan menyamakan perspektif untuk terus melanjutkan aksi demo anti-rezim.

Berdasarkan laporan tersebut, Organisasi Buruh Bahrain juga meminta semua buruh di negara ini supaya berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa. Bahkan organisasi ini meminta semua buruh supaya memulai aksi mogok pada tanggal 19 Februari. Ditegaskannya pula, semua buruh harus tetap melanjutkan aksi mogok bila militer tetap bercokol di jalan-jalan.

Di samping itu, Bundaran Pearl di pusat kota tetap dipenuhi massa anti-rezim. Padahal sebelumnya, para pendemo yang berkumpul di Bundaran Pearl menjadi sasaran serangan militer yang dilengkapi dengan tank dan panser. Dilaporkan pula, pasukan keamanan Bahrain menggunakan bom kluster untuk membasmi para pendemo. Sejumlah sumber pemberitaan memapangkan foto korban bom kluster. Dilihatkan sejumlah gambar korban yang bagian kepalanya terbelah karena bom kluster.

Dilaporkan pula, pasukan keamanan meninggalkan Bundaran Pearl dan mencabut pembatas-pembatas setelah menyaksikan massa dalam jumlah besar berbondong-bondong mendekati bundaran. Putra Mahkota Bahrain Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa telah mengeluarkan perintah penarikan mundur tentara dan kendaraan militer dari jalan-jalan Manama.

Menurut analisa pengamat politik, penarikan mundur pasukan keamanan dapat dikatakan sebagai kemenangan Revolusi Rakyat Bahrain. Yang lebih mengejutkan lagi, sejumlah tentara bergabung dengan masyarakat anti-rezim. Raja Bahrain, Sheikh Hamad bin Isa Al-Khalifa, juga mengusulkan perundingan dengan para pendemo. Namun usulan itu ditolak mentah-mentah Al-Wefaq yang juga oposisi rezim Bahrain. Para pemimpin oposisi mensyaratkan pembubaran rezim sebagai syarat untuk melakukan perundingan.

mainsource:http://www.abna.ir/data.asp?lang=12&id=227344

mainsource:http://www.abna.ir/data.asp?lang=12&id=227339

Suasana Demonstrasi Rakyat Bahrain (2)

mainsource:http://www.abna.ir/data.asp?lang=12&id=227341